Kelima oknum polisi tersebut ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya (narkoba).

“Benar, lima anggota kepolisian diamankan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Minggu, 21 April 2024.

Namun Ade tidak menjelaskan secara rinci terkait identitas oknum polisi tersebut, termasuk satuan tempat mereka bertugas.

Kata dia, saat ini kasus tersebut ditangani oleh Polda Metro Jaya.

“Sedang diperiksa oleh Propam Polda,” bebernya.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu menjelaskan pihaknya akan memproses kasus ini karena sudah menjadi komitmen Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dalam memberantas narkoba.

“Ini merupakan komitmen Kapolda Metro Jaya agar kami terus mengungkap dan memproses segala bentuk penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. []

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus peredaran narkotika, Teddy Minahasa, mengatakan bahwa banyak anggota Polri yang menyisihkan barang bukti narkoba untuk dikonsumsi sendiri.

Mantan Kapolda Sumatera Barat itu mengungkapkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Kamis (16/3) kemarin.

Teddy yang duduk sebagai Terdakwa berdalih bila perintahnya mengganti sabu sitaan dengan tawas adalah untuk menguji anak buahnya saat itu, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Doddy Prawiranegara.

“Maksudnya untuk menguji saudara Dody karena ada kejanggalan perhitungan. Itu latar belakangnya, Yang Mulia, apakah dia bermain-main atau tidak,” kata Teddy.

“Karena fakta di lapangan yang saya sering dapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan dia sisihkan untuk dia isap sendiri. Demikian latar belakangnya,” sambungnya.

Menanggapi itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan membantah pernyataan Teddy Minahasa itu.

“Kami selalu transparan, mulai dari penyitaan di lapangan, storage di gudang, melibatkan Propram Polri dan pihak luar. Itu transparan sekali,” kata Krisno, Selasa (21/3/2023).

Meski demikian, Krisno menyatakan pihaknya siap untuk diaudit.

“Kita siap diaudit. Bahkan kemarin kita mengundang bapak-bapak dari tim Panja Narkotika untuk melihat transparansi ini,” ujarnya.

“Jadi, kami bertanggung jawab dengan kewenangan yang diberikan oleh institusi, dengan melakukan pengawasan, baik pengawasan secara struktural dan melekat. Karena di UU juga harus ada aturan yang mengatur. Baik teman-teman dari tingkat Kejaksaan, mereka juga buat peraturan sendiri, BNN membuat peraturan, dan kita juga membuat, tetapi kalau ada oknum yang berbicara seperti itu, tanya sama oknumnya,” pungkas Krisno.