Eranasional.com – Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja yang ditangkap Polda Metro Jaya ternyata merupakan mantan narapidana atau napi terorisme yang pernah terlibat kasus bom di Candi Borobudur.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen R Ahmad Nurwakhid yang menyebut Abdul Qadir sudah dua kali ditahan atas kasus terorisme.

Pertama pada Januari 1979 terkait teror Warman. Kedua, dia ditahan atas kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985.

“Secara historis, pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal seperti NII (Negara Islam Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan memiliki rekam jejak dalam kasus terorisme,” kata Nurwakhid dalam keterangannya, Selasa (31/5/2022) lalu.

Nurwakhid mengungkapkan bahwa genealogi Khilafatul Muslimin itu sendiri sejatinya tidak bisa dilepaskan dari NII. Sebab sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan tersebut merupakan mantan NII.

“Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja mantan anggota NII sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki bersama Abu Bakar Baasir (ABB) dan lainya, serta ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) tahun 2000,” ungkap Nurwakhid.

Kini, Abdul Qadir Baraja ditangkap lagi di Lampung terkait dengan aksi konvoi pemotor beratribut Khilafah di Cawang, Jakarta Timur, akhir pekan kemarin.

Aksi tersebut sempat terekam kamera hingga videonya viral di media sosial.

“Ya ada kaitannya (dengan konvoi atribut Khilafah),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (7/6/2022).

Penangkapan dipimpin langsung oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi.

“Tim dari Polda Metro berada di Lampung untuk membawa yang bersangkutan ke Jakarta,” katanya.

Polda Metro Jaya sebelumnya membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus konvoi beratribut Khilafah di Cawang, Jakarta Timur. Tim khusus tersebut dibentuk berdasar instruksi langsung dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.

“Kegiatan yang berupaya mencoba mengubah ideologi bangsa dari Pancasila menjadi ideologi tertentu adalah pelanggaran berat. Polda Metro Jaya atas perintah Kapolda telah membentuk tim khusus terkait kasus ini,” kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/6/2022) lalu.

Ketika itu, Zulpan mengklaim penyidik akan memberikan sanksi tegas terhadap kelompok tersebut. Sebab, apa yang mereka dinilai sebagai pelanggaran berat.

“Kegiatan yang mengajak masyarakat untuk membangkitakan kebencian terhadap pemerintah yang sah juga merupakan pelanggaran hukum yang bisa dipidana. Oleh sebab itu kami akan melakukan secara tegas dan teukur terhadap kegiatan tersebut,” katanya.

Eranasional.com – Petinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja ditangkap polisi di wilayah Lampung. Penangkapan dipimpin langsung oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi.

“Benar ditangkap di Lampung. Penangkapan dipimpin langsung Dirkrimum PMJ,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan kepada wartawan, Selasa (7/6/2022).

Dia menyebut keberadaan Abdul Qodir saat ini sedang dibawa ke Jakarta. Kemudian pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif kepada petinggi organisasi Islam itu.

Meski begitu, Zulpan belum bisa merinci lebih jauh terkait penangkapan tersebut.

Sebelumnya, polisi menangkap tiga pimpinan cabang Khilafatul Muslimin atas dugaan penyebaran berita bohong dan percobaan makar yang dilakukan melalui aksi konvoi di wilayah Brebes, Jawa Tengah pada Senin (6/6/2022).

“Tiga orang yang diamankan yaitu GZ selaku pimpinan cabang Jamaah Khilafatul Muslimin, serta DS dan AS yang merupakan pimpinan ranting jemaah Khilafatul Muslimin,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudussy kepada wartawan.

Kemunculan Khilafatul Muslimin mencuat usai melakukan konvoi ‘Kebangkitan Khilafah’ di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta Abudan mengatakan konvoi sudah dilakukan sejak 2018 lalu.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri tengah mengumpulkan bukti-bukti dugaan tindak pidana terorisme yang berkaitan dengan kelompok Khilafatul Muslimin.

Kepolisian menilai ormas ini memiliki latar belakang dan juga kedekatan dengan sejumlah organisasi teroris. Polisi juga menduga mereka berpotensi menimbulkan kejahatan tersebut.

Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta agar pemerintah daerah mewaspadai gerakan organisasi Khilafatul Muslimin. BNPT menilai organisasi itu berpotensi melahirkan terorisme.

“Karena bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme,” ucap Direktur Pencegahan BNPT RI Ahmad Nuwakhid kepada wartawan, Selasa (31/5/2022) lalu.

Sementara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan seluruh organisasi masyarakat yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. (Red)