JAKARTA, Eranasional.com- Politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana turut mengomentari soal penggunaan gas air mata kadaluarsa digunakan aparat kepolisian saat tragedi Kanjuruhan.

“Gila gas air mata kadaluarsa masih digunakan,” cetus Panca, Senin (10/10/2022)

Pemilik akun Twitter @Panca66 ini pun turut mempertanyakan, siapa yang mesti bertanggung jawab dengan penggunaan gas air mata kadaluarsa.

“Kalau begini masa level AKP yang tanggung jawab?” ujar Panca dikutip eranasional, selasa (11/10).

Diketahui sebelumnya, Mabes Polri mengakui Gas Air Mata yang digunakan di Tragedi Kanjuruhan, pada (1/10) telah kadaluwarsa.

Hal ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, ia bilang, sejumlah gas tersebut telah kedaluwarsa sejak 2021.

Namun begitu, pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa jumlah gas air mata kadaluwarsa yang digunakan.

JAKARTA, Eranasional.com- Politisi Partai Demokrat Benny K Harman sentil Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penanganan kasus yang hanya berfokus pada Formula E.

Melalui akun Twitternya @BennyHarmanID, ia menyampaikan dugaan sementaranya soal kasus yang korupsi yang menyebut beberapa kali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dari fakta inilah saya punya hipotesa, menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus korupsi adalah tindakan politik bukan tindakan hukum,” ungkapnya, Rabu (5/10/2022).

Benny K Harman mempertanyakan soal kasus korupsi besar lainnya, dan membandingkan dengan kasus Formula E.

“Mengapa bukan kasus E-KTP, kasus RS Sumber Waras, dan kasus Bansos yang diusut KPK tapi Formula E?”Imbuhnya.

“Jawabannya, karena politik,bukan hukum.”

Sebelumnya, mencuat dugaan kasus korupsi Formula E dijadikan alat untuk menjegal Anies Baswedan menuju pemilihan presiden 2024.

Walaupun begitu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menuturkan, pihaknya tidak takut dianggap memaksakan kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Formula E.

Alex menegaskan, isu-isu politik tidak akan memengaruhi penanganan perkara tersebut karena KPK bekerja berlandaskan hukum yang berlaku.

JAKARTA, Eranasional.com- Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat, Yan A Harahap menyindir kegiatan bagi-bagi baju kaos yang dilakukan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang videonya tengah viral di media sosial.

“Mau bagi2 kaos apa mau ngajak berantem?,” sindir Yan Harahap dikutip dari unggahan twitternya, @YanHarahap (27/9/2022).

Puan Maharani pada video itu tampak memakai baju hitam dikawal Satpol PP membagi-bagikan baju kaos kepada warga. Namun, yang menjadi perhatian, raut wajah Puan yang tidaka da sedikit pun lukisan senyuman manis terpancar.

Sebagaimana diketahui, Puan Maharani senter dikabarkan akan maju pada pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, loyalis Puan di DPR RI telah membentuk Dewan Kolonel. Untuk mendukung langkah Puan menuju Istana negara, pastinya.

Puan Maharani belakangan ini terus gencar melanjutkan safari politiknya. Menurut Wakil Ketua Sekjen PDIP Utut Adianto, rombongan safari politik Puan akan sowan ke partai lain.

Sebelumnya Puan telah bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, kemudian dia berkunjung ke kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Terakhir, Puan bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kalibata. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com- Politisi Partai Demokrat Yan A Harahap menanggapi wacana kenaikan tarif tol. Hal itu ia sampaikan melalui cuitan akun Twitter pribadinya.

Belum lama ini Wacana kenaikan tarif tol sebelumnya disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pihaknya berencana untuk melakukan penyesuaian tarif tol dalam waktu dekat.

Ia mengatakan, wacana tersebut akan dilakukan sebagai penyesuaian karena naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

“Biar halus, disebutlah penyesuaian tarif tol,” cetus Yan A Harahap, Kamis (21/9/2022).

Menurutnya, tidak bisa ditampik bahwa kenaikan harga di berbagai sektor, tidak lepas karena adanya kenaikan harga BBM.

“Yang pasti, kenaikan harga BBM timbulkan efek domino yang berdampak pada kenaikan harga di banyak sektor,” jelasnya.

“Rakyat juga yang menanggung derita,” tambahnya.