Dua orang yang dilaporkan ke Mapolres Bungo, Jambi, yakni SI selaku pengusaha dan owner perusahaan PT KBPC serta pria bernama Lane yang diduga memobilisasi massa untuk menghalangi aktivitas penambangan yang akan di lakukan PT SDP.

Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana kegiatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang legal sesuai Pasal 162 Undang-undang Minerba.

Kuasa hukum PT SDP, Zulfi Ariefandi menerangkan, pihaknya menyesalkan adanya aksi penghalangan tersebut.

Padahal, PT SDP mengantongi legalitas untuk melakukan aktivitas penambangan di areal Konsesi IUP-OP PT MBT di daerah Desa Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo, Jambi.

“Kita heran dengan adanya upaya penghalangan ini, apalagi mereka mengatasnamakan warga. Padahal, diketahui dikemudian hari bahwa kenyataannya warga menerima kehadiran kami, maka dari itu kita laporkan oknum-oknum tersebut ya,” ujar Zulfi di Bungo, Sabtu 23 Maret 2024.

Zulfi menerangkan, pihaknya diadang saat hendak memasukkan alat-alat berat ke lokasi penambangan.

Pengadangan dilakukan di wilayah sekitaran Desa Bedaro, Kecamatan Muko Muko Bathin VII, yang mana lokasi penghadangan adalah akses menuju ke lokasi IUP, pada 07 November 2023 dan tanggal 28 Desember 2023.

Kasat Reskrim Polres Bungo AKP Febrianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi baik dengan para ahli maupun Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Kementerian ESDM.

“Intinya, batu damar itu turunan dari batubara. Pengungkapan kemarin adalah kasus batu damar,” kata Kasat Reskrim AKP Febrianto saat dihubungi melalui telepon, Selasa, 6 Februari kemarin.

Menurut Febrianto pengungkapan kasus ini merupakan hal yang baru bagi Polres Bungo.

“Jadi kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni pihak Dinas dan Kementerian ESDM,” ujarnya.

Febrianto pun memastikan pihaknya akan mendalami kasus ini. Dan, akan menindak pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara umumnya, lanjut Febriyanto, pihaknya tidak akan segan-segan dan kompromi terhadap pelaku penambangan ilegal di wilayah Bungo.

Soal adanya intimidasi terhadap warga yang mengemuka beberapa terakhir ini, bahkan juga merusak keseimbangan lingkungan yang diduga dilakukan oleh pengusaha tambang ilegal, dia menyatakan akan ditindak tegas.

“Akan usut sampai ke akar-akarnya. Siapa dalangnya akan kita ungkap,” ucap Febrianto.

Tandri menanggapi itu terkait pernyataan Kapolres Bungo AKBP Singgih Hermawan yang mengklaim telah berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana minerba ilegal di wilayahnya.

“Kami tidak punya kewenangan untuk menindak,” kata Tandri saat dikonfirmasi, kemarin.

Bahkan, kata Tandri, hingga saat ini tidak ada laporan resmi yang masuk ke pihaknya terkait pelanggaran penambangan minerba tersebut.

Dia menegaskan, semua keputusan berasal dari pusat, dan pihaknya hanya memiliki kewenangan mengawasi saja.

“Begitu juga dengan pemberian izin penambangan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada pengusaha tambang, ituvbukan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Jambi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolres Bungo AKBP Singgih Hermawan menyebut pihaknya telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana minerba ilegal.

Singgih mengatakan Satreskrim Polres Bungo telah menyita dokumen minerba jenis batu damar dan batubara yang tidak lengkap.

“Ada dua pelaku yang kita amankan yakni berinisial N dan A,” kata Singgih saat menggelar konferensi pers di Mapolres Bungo, Senin, 5 Februari 2024.

Singgih menyebutkan, N ditangkap pada 27 Desember 2023 lalu. Dan, hasil pendalaman kasus, petugas menangkap A pada 17 Januari 2024.

Diketahui, kedua pelaku telah melakukan aksinya sudah enam kali di jalan lintas Sumatera.

Dari hasil penyelidikan, N dan A mengangkut batu damar dan batubara tersebut dengan bermodalkan dokumen yang tidak sah. Rencananya, batu damar dan batubara tersebut akan dibawa ke pulau Jawa.

“Batu damar dan batubara itu dijualnya seharga Rp50.000 per kilo,” tuturnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 37 ton batubara.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 161 UU No.. 3 Tahun 2020 yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara.

Kesaksian warga

Sementara itu, seorang warga Kecamatan Muko Muko Bathin VII yang minta identitasnya tidak disebutkan dengan alasan keselamatannya mengatakan praktik penambangan ilegal telah merugikan masyarakat. Namun warga tidak berani protes apalagi menolaknya.

“Warga akan diintimidasi kalau dianggap menghalang-halangi kegiatan penambangan tersebut,” ungkapnya.

“Setiap hari ada saja truk bermuatan batubara lalu lalang, tapi enggak ada yang berani melarang, apalagi warga di sini kalau protes bisa diintimidasi,” sambung warga itu.

“Kalau ada warga yang protes, pasti datang oknum polisi. Masyarakat jadi takut,” sambungnya.

Beberapa waktu lalu, Aliansi Mahasiswa Anti Penambangan Liar (AMPLI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian ESDM, Jakarta. Mereka mendesak Kementerian ESDM menindak pelaku penambangan ilegal.

AMPLI menuding aktivitas penambangan ilegal dilakukan oleh sebuah perusahaan bernama PT KBPC.

Perusahaan itu disebut beroperasi di luar izin IUP-OP dan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian KLHK.

Selain itu, hasil investigasi AMPLI diketahui bahwa lokasi eksplorasi yang dilakukan PT KBPC tidak sesuai dengan Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK).

Lantaran tidak memiliki legalitas perizinan, AMPLI mencurigai PT KBPC tidak membayar kewajiban kepada negara yaitu jaminan reklamasi dan royalti. (*)

Wakapolda Brigjen Edi menyampaikan itu saat apel kesiapan personel polisi di Mapolres Bungo, Jambi, Selasa, 6 Februari 2024.

Awalnya Brigjen Edi mengatakan pengamanan Pemilu 2024 merupakan tugas negara yang harus dilaksanakan seluruh personel Polri dalam beberapa hari ke depan.

Dia menekankan, seluruh jajaran Kepolisian Polda Jambi, khususnya di wilayah Kabupaten Bungo harus optimis dan yakin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Kapolres Bungo bukan orang baru. Beliau sudah hafal daerah Bungo ini dan kondisinya,” kata Brigjen Edi saat memberikan arahan di Mapolres Bungo.

Dia pun meminta kepada Kapolres Bungo untuk memastikan tidak ada anggota yang lalai menjalankan tugasnya dan dapat mengatasi hal-hal yang terjadi.

“Pahami aturan-aturan pengamanan Pemilu, khususnya di TPS. Kalau belum paham, cari tahu di YouTube, Instagram dan media sosial lainnya,” ucapnya tegas.

Brigjen Edi mengingatkan agar seluruh personel di wilayah hukum Polres Bungo untuk bersikap profesional menjalankan tugasnya, sehingga netralitas Polri terjaga dengan baik.

“Jangan sampai ada yang yang beranggapan Polri tidak netral. Saya tegaskan, Polri netral setiap pelaksanaan Pemilu,” ujar Edi.

Dia juga meminta agar anggota kepolisian yang mengidap suatu penyakit yang menahun jangan dilibatkan.

“Seperti mengidap gula (diabetes) dan jantung tidak usah dilibatkan. Banyak personel kita yang sehat. Pastikan yang sehat untuk dilibatkan. Saya sudah menyampaikan ini ke Kapolres,” tegas Brigjen Edi.

Antisipasi cuaca

Di kesempatan itu, Wakapolda Jambi Brigjen Edi Mardianto juga meminta agar seluruh personel jajaran Polres Bungo untuk mengantisipasi cuaca kurang baik saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sepertinya terjadi banjir.

“Saya minta personel yang bertugas di TPS sigap membantu. Apakah lokasi TPS dipindahkan ke tempat yang tidak banjir atau bagaimana sesuai arahan koordinasi,” jelas Edi.

Dia pun mengingatkan agar seluruh personel di wilayah Polres Bungo untuk tidak bermain-main sampai perhitungan suara selesai dan kotak suara aman ke tempat semestinya. (*)

Singgih Hermawan mengatakan, Satreskrim Polres Bungo telah berhasil mengamankan dokumen minerba jenis damar dan batubara yang tidak lengkap.

“Ada dua pelaku saat ini yang kita amankan di Polres Bungo yakni berinisial N dan A.

“N ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023, kemudian petugas mendalami kasus ini. Hasil dari pendalaman kasus ini kami berhasil menangkap satu orang laki-laki berinisial A pada tanggal 17 Januari 2024 yang lalu,” kata Singgih di Mapolres Bungo, Senin, 5 Februari 2024.

Lanjutnya, pelaku melakukan aksinya sudah sebanyak enam kali di jalan lintas Sumatera. Selain itu, aparat Polres Bungo mendapatkan informasi terkait adanya pengangkutan ilegal batu damar dan batubara, dan tim Satreskrim Polres Bungo langsung mendatangi lokasi yang berada di jalan lintas Sumatera.

“Tiba di sana memang ada pengangkutan ilegal minerba yang dilakukan inisial N dan A. Pengangkutan minerba itu rencananya akan di bawa ke pulau Jawa oleh kedua pelaku itu,” ungkapnya.

Kedua pelaku itu membawa dokumen yang tidak sah yang ditunjukkan kepada petugas. Ketika diinterogasi, pelaku mengakui sudah 6 enam kali menjalankan aksinya di lokasi yang sama.

“Pelaku menjual minerba batubara ilegal itu seharga Rp50.000 per kilo,” ujar Singgih.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 37 ton batubara.

Karena perbuatannya, pelaku dijerat UU No. 3Tahun 2020 pasal 161 UU No. 3/2020  dengan ancaman lima tahun penjara,” pungkasnya.

Hadir juga dalam konferensi pers ini Kasatreskrim Polres Bungo AKP Febriyanto. (*)

JAKARTA, Eranasional.com- Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berencana menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi di Jakarta.

Mereka akan menyampaikan aspirasi mengenai permasalahan pelik dan semakin tidak jelas yang terjadi di wilayah mereka.

Rencana aksi demonstrasi akan dilakukan di dua tempat, yakni di depan gedung Mabes Polri Jakarta Selatan dan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (28/9/2022) jam 9 pagi.

Konflik agraria antara warga dan pemodal di kawasan itu, telah menyebabkan terjadinya bentrok.

Warga dari lima desa disebutkan terlibat bentrok dengan pekerja dari perusahaan tambang yang beroperasi di sana.

Marwan Syaputra selaku koordinator aksi tersebut menyatakan, permasalahan yang berkepanjangan akibat konflik itu telah ‘memakan korban’

Seorang warga, kata dia, bernama Mardedi Susanto alias Atok, bahkan diseret ke meja hijau dengan tuduhan perusakan, saat terjadinya insiden bentrokan tersebut.

“Pada bentrok antara warga lima desa di Kabupaten Bungo dengan pekerja tambang PT KBPC, diduga telah terjadi kriminalisasi kepada salah satu tokoh pemuda Batang Bungo,” ujar Marwan melalui siaran persnya dijakarta, Selasa (27/9/2022)

“Selain itu, beberapa laporan masyarakat dikepolisian terkait dugaan penyerobotan tanah oleh perusahaan juga tak kunjung mendapat kepastian hukum, hingga kini,” imbuhnya.

Eranasional, Bungo – Sidang lanjutan kasus dugaan pengrusakan mobil perusahaan batu bara milik PT KBPC pasca bentrok dengan warga di desa Tanjung agung Muko Muko batin VII, kembali digelar secara terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Muara Bungo hari ini, Jum’at (21/01/2022).

Dalam sidang lanjutan kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Verbal dari pihak Penyidik kasus dugaan tersebut yang mendakwakan Mardedi Susanto alias Atok yang didakwakan pasal 170 dan 406 jo 55 KUHP.

Yaitu Bripka Erfan Boy, SH selaku penyidik Polres Bungo dalam kasus tersebut dimintai keterangannya sebagai saksi dihadapan Majelis Hakim terkait keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dari keterangan saksi, terungkap sejumlah fakta penting. Di antaranya dugaan maladministrasi saat proses penyidikan di Kepolisian.

Kuasa hukum terdakwa Bachtiar Marasabessy mengatakan saksi penyidik Erfan Boy saat ditanyakan terkait penyerahan barang bukti pinjam pakai pada tanggal 16 Juni 2021 yang diajukan pelapor, sementara penyidik membuat surat berita acara dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Juni 2021.

“Sedangkan surat perintah yang dikeluarkan Kasat Reskrim baru dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021. Artinya permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut diserahkan kepada pelapor sebelum surat perintah dari Kasat Reskrim, lebih lucu lagi di tanggal 16 Juni pelapor mengajukan permohonan dan penyidik menyerahkan kepada Pelapor pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 16 juni ini tentu sangat berbeda berita acara saat dalam persidangan,” kata Bachtiar dalam rilisnya, Jakarta, Minggu (23/1/2022).

Kejanggalan lainnya berdasarkan keterangan saksi tersebut adalah barang bukti truk tidak pernah dititipkan di kepolisan maupun di tempat penyimpanan barang bukti yang seharusnya, tetapi ditempatkan di gudang milik PT KBPC.

Dalam persidangan, keterangan saksi penyidik Polres Bungo Bripka Erfan Boy menyampaikan, berkas untuk kasus tersebut ada kesalahan pengetikan dan kelalaian dalam pembuatan BAP.

“Iya yang mulia, siap mohon maaf memang ada kesalahan dan kelalaian kami dalam salah tulis tanggal saat BAP pemeriksaan.” Ucap saksi.

Menanggapi itu, Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus ini, Meirina Dewi Setiawati, mengatakan adanya maladmistrasi karena dari keterangan saksi penyidik mengakui adanya kelalaian dan tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan.

“Anda Harus tau, disini dipersidangan ini, sudah banyak kesalahan dan perbedaan dokumen, anda sudah bikin malu institusi anda saja, karena apa? fakta persidangan banyak perbedaan dengan BAP yang anda buat!.” Ucap hakim kepada saksi.

“Sebagai aparat hukum SOP dijalankan, apa yang kamu lakukan itu yang kamu buat, apa yang kamu buat itu yang kamu lakukan, kan gitu!

Siap bu, jawab saksi.”

Setelah persidangan majelis hakim melihat langsung barang bukti yang sudah di hadirkan depan kantor Pengadilan Negeri Muara Bungo Pemeriksaan Setempat (PS).

Dalam PS, faktanya kendaraan barang bukti sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan semula, gagang spion sudah terpasang dengan yang baru, sudah diganti warna, tangkai berubah bentuk. Demikian disampaikan oleh sopir Rizal saat ditanyakan.

“Barang buktinya berbeda karena ini sudah masuk dalam ranah peradilan, ada majelis ada jaksa penuntut ada penasehat hukum bagaimana fakta persidangan tersebut biarlah masing-masing pihak menilai tidak bisa kita lihat,” kata Bachtiar didampingi kuasa hukum lain Nurdamewati Sihite dan Marwan Saputra. (era).

BUNGO | Marhoni Suganda Anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Fraksi Nasdem menghimbau dan mengajak Pemerintah Bungo serta Anggota DPRD lain yang ada di Kabupaten Bungo untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan perusahaan tambang PT KBPC yang sudah terlalu lama sehingga menyebabkan masyarakat berdemo lalu berujung bentrokan.

Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah harus bertindak dengan tegas tanpa pandang bulu antara masyarakat dan PT KBPC terkait masalah penutupan jalan ke kebun di muko-muko Bathin VII dan jalan ke sawah di rantau pandan.

“Saya rasa pemerintah seharusnya bertindak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, agar tidak terulang kembali masalah penutupan jalan kekebun dan kesawah bagi masyarakat rantau pandan”, ucapnya kepada eranasional, minggu (25/4).

Marhoni suganda membenarkan bahwa ada penutupan 2 akses jalan yang di lakukan oleh perusahaan tambang PT KBPC untuk kekebun dan ke sawah.

“Benar saya sudah ketemu langsung dengan warga masyarakat di rantau pandan ataupun yang di Muko-muko Bathin VII dan saya melihat secara langsung ke lokasi”, ujarnya.

Sangat disayangkan, itu benar-benar terjadi kedua jalan yang di tutup oleh perusahaan tambang PT KBPC, sehingga masyarakat tidak bisa melewatinya.

Yang pertama, “PT KBPC menutup dengan tanah atau OB yang tinggi kurang lebih dua meter sehingga kendaraan masyarakat rantau pandan untuk kesawah tidak bisa melewati,”

Lalu yang kedua, PT KBPC menutup jalan ke kebun masyarakat di Muko-muko Bathin VII dengan cara menemboknya setinggi 2,5 meter. ‘Sesalnya.

Menurut dirinya, informasi yang dia dapat adalah informasi yang valid bukan hoax dan bisa di pertanggung jawabkan .

“Informasi ini A1 saya dapat dari orang yang melihat penutupan jalan tersebut maupun dari yang di rantau pandan, begitu pun juga yang ada di wilayah tanjung agung,” tambahnya

Ia berharap kepada pemerintah pemda bungo, DPRD dan pihak kepolisian bahkan Pemerintah Pusat sekalipun, untuk mencari solusi agar masalah masyarakat dan Perusahaan Tambang KBPC segera cepat selesai.

“Saya berharap agar pemerintah kabupaten bungo Khususnya, DPRD dan kepolisian dapat mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan PT.KBPC,” Tutupnya.

(Red).