Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengatakan, penangkapan itu bermula saat anggotanya sedang melakukan patroli di Jalan Yasmin. Mereka lalu mencurigai mobil Pajero yang dikemudikan pelaku.

“Anggota kemaren patroli di Jalan Yasmin ada mobil pajero yang kita curigai sempat kejar kejaran,” kata Eko, Kamis (16/1/2025).

Mobil tersebut kemudian berhasil dihentikan petugas. Pada saat digeledah, ditemukan di dalam mobil Pajero berupa narkoba berjenis sabu seberat 21 kg dan ekstasi sebanyak 20 ribu butir.

JAKARTA, Eranasional.com- Menkopolhukam Mahfud MD mengomentari ihwal penghentian penyidikan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM, ND yang diperkosa oleh empat rekan kerjanya.

Dia menegaskan, pemerkosaan biadab dan sudah cukup bukti tindak pidananya ini tak bisa ditutup dengan alasan pencabutan laporan.

Mahfud mengemukakan, dalam hukum pidana yang bisa dicabut dan menghentikan proses hukum itu “pengaduan”, bukan “laporan”.

“Harus dipahami ya: ‘Laporan’ dan ‘Pengaduan’ itu beda. Harus diingat, penyelesaian dengan ‘restorative justice’ (RJ) tak bisa diberlakukan untuk kejahatan serius,” ucapnya dalam unggahannya, Selasa, (22/11/2022).

Menurutnya, restorative justice hanya untuk delik aduan dan perkara ringan lain. Kalau korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain itu tak bisa pakai RJ.

“Kalau semua kejahatan bs pakai RJ maka bisa kacau negara ini. Pahami,” tambahnya.

Berdasarkan,Rakor di Polhukam (21/11/22) kata Mantan Ketua MK ini, telah mengoreksi SP3 Polresta Bogor yang dihadiri oleh Kabareskrim POLRI, Pimpinan LPSK, Kem. UMKM, Kem. PPA, Kejaksaan Agung, dan Kompolnas.

“Semua sepakat, tak perlu Pra Peradilan, cukup dgn gelar perkara khusus: SP3 dicabut, perkara dilanjutkan,” tandasnya.

Diketahui, ada empat tersangka dalam kasus tersebut yakni ZPA (saat itu masih CPNS Kemenkop UKM), WH (PNS), ZF (honorer), dan NN (office boy).

Perlu Diketahui, penghentian penyidikan dilakukan setelah adanya pernikahan korban atas nama NDNC dengan ZPA (tersangka) pada 13 Maret 2020 dengan kutipan akta nikah nomor 0238/066/III/2020 yang tercatat di KUA Cilandak Kota Jakarta Selatan, serta perjanjian kedua belah pihak.

Eranasional.com – Propam Polresta Bogor telah menahan anggota Polsek Tanah Sereal berinisial Bripka SAS, yang diduga melanggar kode etik dengan melakukan pemerasan sebesar Rp2,2 juta. Kejadian itu pun kemudian menjadi viral di media sosial Facebook.

Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan mengatakan, SAS ini ternyata tercatat sudah tiga kali menjalani proses hukuman disiplin oleh Propam.

Lalu, dalam kasus ini sendiri, pihaknya akan mengajukan sanksi hukuman Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap SAS dalam sidang kode etik nanti.

“Kita akan ajukan kepada sidang Komisi Kode Etik Polri ancaman hukumnya terberat adalah PTDH,” tegasnya.

Selain itu, untuk barang bukti yang diamankan dalam perkara ini berupa uang hasil transferan dari korban AD melalui DF untuk SAS sebesar Rp1 juta.

“Barang bukti yang sudah kita amankan malam itu juga adalah uang hasil kiriman uang keluarga korban AD ini adalah rekening Bripka SHS sebesar Rp1.000.000 dan sudah diakui dan sekarang sudah dilakukan penyitaan,” sebutnya.

“Dan saat sekarang ini pihak Propam akan berusaha menghubungi korban AD dan saudaranya yang mengirimkan uang ini saudara DF, ini untuk kita ambil keterangan sekaligus juga untuk menyampaikan permohonan maaf serta dijelaskan terhadap laporan yang mereka sampaikan di media sosial ini sudah langsung ditindaklanjuti Polresta Bogor Kota,” tutup Ferdy.

Modus

BOGOR – Polresta Bogor Kota memanggil 13 orang dalam lanjutan pemeriksaan terkait Rumah Sakit UMMI. Selaku Kapolresta Bogor Kota, kepada awak media Beliau menyampaikan, “Kami dari Polresta Bogor Kota sampai saat ini sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 13 orang, 4 orang dari Satgas Covid Kota Bogor, 2 orang dari mercy, kemudian 7 orang dari Rumah Sakit Ummi”, ungkap Kombes Pol.Hendri Fiuser di Mako Polresta Bogor (Senin,01/12) Jl. Muslihat Bogor Tengah.

“Sementara itu dari Rumah Sakit UMMI, 2 orang dari Perawat yang menangani pada saat itu, Kemudian 5 orang dari pihak management di antaranya, Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pelayanan, Direktur Pemasaran, dan Dokter Jaga. Sehingga sampai saat ini Kami dari Polresta Bogor Kota sudah melakukan Pemeriksaan sebanyak 13 Orang”, tambahnya.

Selain itu, pihak Kapolresta Bogor Kota juga melakukan melakukan pemeriksaan kepada 6 orang saksi yaitu, Ketua Pelaksana Satgas Covid Kota Bogor, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Kepala BPBD Kota Bogor, Security juga dari Para Ahli Pandemi Covid-19.

“ Kami tetap menggali terhadap pasalyang kami sangkakan tersebut. Dan Insya Allah hari ini masih ada pemeriksaan hingga esok. Saat ini masih berstatus tersidik.Mudah – mudahan hasil pemeriksaan membuahkan kesimpulan pada Senin, 07 Desember 2020. Bila memang sudah kuat buktinya kemungkinan Senin besok sudah ada tersangkanya,” lanjut Kombes Pol.Hendri.

Reporter : Arifin
Editor : Sulis

Bogor, eranasional.com | Berlokasi di cek point stasiun KRL Kota Bogor, Jl Nyi Raja Permas Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, telah dilaksanakan kegiatan pemantauan khusus terhadap masyarakat pengguna jasa angkutan KRL di stasiun Bogor menuju dan dari Jakarta, Kamis (28/05/2020).

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Drs. S. Erlangga mengatakan, bahwa kegiatan tersebut dilasanakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid 19) selama pemberlakuan status PSBB di wilayah kota Bogor.

Adapun personel yang melaksanakan kegiatan pemantauan masyarakat pengguna KRL menuju dan dari Jakarta di Cek Point Stasiun Kereta Api Kota Bogor adalah Bko Brimob Polda Jabar, Polsekta bogor Tengah dan security internal, dengan jumlah keseluruhan 30 orang.

Dalam pelaksanaan pemberlakuan status PSBB di wilayah kota Bogor tersebut petugas memberlakukan SOP (Standart Operational Prosedur) terhadap masyarakat pengguna KRL untuk cek suhu tubuh seluruh penumpang KRL oleh petugas Security saat memasuki area Stasiun dan Gerbong KA, mencuci tangan menggunakan Hand Sanitizer, diwajibkan mengenakan masker serta menjaga jarak perorangan (Social Distancing).

“Pada pelaksanaan menuju ke dalam gerbang KRL sampai dengan saat ini tidak terjadi penumpukan atau antrian di peron stasiun dan para penumpang langsung memasuki tempat tunggu di dalam stasiun KRL,” kata Kabid Humas Polda Jabar.

(Red).