Dikutip dari situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.18 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-3 dengan angka 134 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5 dan nilai konsentrasi 49 mikrogram per meter kubik.

Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Sedangkan kategori baik yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Kemudian, kategori sedang yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebelumnya, mengklaim telah memperbanyak Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) untuk mengidentifikasi sumber polusi udara di Jakarta sehingga penanganan masalah tersebut bisa maksimal.

Dikutip dari Antara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan DLH DKI menambah dua mobil kabut air (watermist) sebagai salah satu upaya untuk menekan polusi udara di Jakarta.

Mobil tersebut beroperasi mengelilingi Jakarta untuk melanjutkan kegiatan penyiraman di jalan-jalan protokol.

Mobil tersebut beroperasi mengelilingi Jakarta untuk melanjutkan kegiatan penyiraman di jalan-jalan protokol.

Mobil ini memiliki kemampuan menyiram dengan jangkauan 50 meter dan kapasitas tanki air 5.000 liter.

Kebijakan terkait pengoperasian “watermist” ini akan dimasukkan dalam susunan rancangan peraturan gubernur agar lebih kuat secara regulasi.

“Ke depannya untuk kebijakan ‘watermist’ itu kami akan coba dikuatkan dengan peraturan gubernur,” pungkas dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi. Menko Kemaritiman dan Investasi itu memimpin penanganan polusi udara Jakarta.

Jokowi memutuskan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 28 Agustus 2023.

Secara keseluruhan, koordinasi operasional dipimpin Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, sebagaimana disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Sementara itu, Luhut dalam uraiannya di akun medsosnya menyebut, akhir tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan polusi udara memicu 6,7 juta kematian prematur setiap tahun. 

Dampak polusi udara memang jarang dirasakan secara langsung, namun dampak buruknya akan secara jangka panjang memicu penurunan kualitas kesehatan masyarakat, kualitas hidup, hingga meningkatkan beban kas negara. 

Partikel polutan PM 2,5, yang berukuran 2,5 mikrometer inilah menurut dia, yang menjadi penyebab salah satu dari 10 penyakit besar yang dibiayai oleh JKN dan menghabiskan anggaran negara hingga Rp 10 triliun.

JAKARTA, Eranasional.com – Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, pihaknya akan mulai melakukan tilang uji emisi pada Sabtu 26 Agustus 2023 mendatang.

Kata dia, kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak lolos uji emisi akan dikenakan sanksi tilang.

Adapun sanksi untuk untuk roda dua sebesar Rp 250 ribu dan kendaraan roda empat sebesar Rp 500.000.

“Tanggal 26 besok itu sudah mulai dilakukan tilang uji emisi. Denda untuk sepeda motor sebesar Rp 250 ribu, roda empat Rp 500 ribu. Denda maksimal,” kata Latif kepada wartawan, Rabu (23/8/2023).

Saat ini pihaknya tengah mencari lokasi untuk dijadikan tempat pemeriksaan tilang uji emisi agar tidak menimbulkan kemacetan.

“Kita menghentikan di jalan pasti macetnya minta ampun. Kita pasti mencari tempat, area yang bisa untuk melakukan pemeriksaan itu,” ujarnya.

Ia memastikan tilang uji emisi itu merupakan tindak lanjut kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan polusi udara di Ibu Kota.

Latif mengatakan, adapun tahapan tilang uji emisi itu akan dilakukan mulai dari sosialisasi, teguran hingga denda tilang.

“Kami akan ikut serta andil di mana polusi di Jabodetabek ini bisa menurun. Salah satunya adalah dengan transportasi yang sesuai dengan ketentuan, khususnya mengenai emisi gas buang,” pungkasnya. (RA)