Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Erdi Chaniago mengatakan, Polri membuka tangan untuk masyarakat melakukan laporan terkait penyelewengan ini.

“Oleh karena itu kami dari Polri juga mengimbau kepada masyarakat apabila mengetahui terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Kegiatan PON ke-21 di Provinsi Aceh maupun di Provinsi Sumatera Utara saat ini, agar bisa menginformasikan kepada Polri,” kata Erdi dalam jumpa pers di gedung Humas Polri, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Dia menjelaskan, pengusutan penyelewengan ini berangkat dari banyaknya keluhan tentang PON XXI.

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rafly Kande angkat bicara terkait  penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2024 (PON XXI/PON ACEH-SUMUT 2024) yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Sebab, biaya penyelenggaraan PON XXI/PON ACEH-SUMUT 2024 itu mencapai Rp 1,2 triliun.

Legislator Dapil Aceh I ini menilai bahwa hal tersebut akan membebani APBA yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Aceh.

“Sangat disayangkan juga pelaksanaan PON ini justru menguras anggaran APBA hingga mencapai Rp 1,2 triliun. Perlu dipahami juga posisi anggaran APBA Aceh yang hari ini masih punya kewajiban dengan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) melalui BPJS itu tahun ini saja Rp 700 sekian puluh miliar,” kata Rafli saat interupsi pada Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.

Selain itu, ia meminta pemerintah melalui DPR untuk kembali mengkaji kebijakan tersebut. Pasalnya, lanjut dia, Aceh masih membutuhkan banyak anggaran untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya.

“Justru kalau menguras anggaran APBA, kita sayangkan mestinya Pekan Olahraga Nasional ini menjadi sebuah kebanggaan, bagaimana kita bisa memilih bibit-bibit unggul,” ujarnya.

“Para pelaksana di dalam Pekan Olahraga Nasional ini, mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Perlu dikaji kembali, perlu dikoreksi kembali agar kebahagiaan peralatan Pekan Olahraga Nasional tetap bisa berlangsung tetapi dengan tidak membebani anggaran kepada APBN Aceh,” sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Pekan Olahraga Nasional 2024 atau PON XXI/PON ACEH-SUMUT 2024 adalah penyelenggaraan ke-21 dari Pekan Olahraga Nasional (PON) yang merupakan ajang multi-olahraga nasional utama yang dijadwalkan berlangsung dari 5 hingga 19 September 2024 dengan Aceh dan Sumatra Utara sebagai tuan rumah.

JAKARTA, Eranasional.com – Cabang olahraga (cabor) sepak bola Provinsi DKI Jakarta terancam kembali gagal mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Soalnya, kepengurusan Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) DKI Jakarta definitif tak kunjung terbentuk.

Padahal secara hukum, kepengurusan Asprov PSSI DKI Jakarta yang dinahkodai Brigjen (Purn) Uden Kusuma sudah berakhir pada 22 Februari 2022 lalu. Sampai sekarang, belum ada kepengurusan Asprov PSSI DKI Jakarta yang baru pada periode 2022-2026.

CEO Persija Jakarta Barat, Taufik Jursal Effendi meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Belum terbentuknya Asprov PSSI DKI Jakarta defitinif, membuat DKI Jakarta terancam gagal mengikuti PON XXI di Aceh-Sumatera Utara pada 2024 mendatang.

“Kami sudah berkirim surat audiensi kepada Pak Pj Gubernur melalui Pak Pj Sekda tadi. Kami berharap bisa bertemu beliau untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Taufik saat ditemui di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (27/12/2022).

Menurut dia, sudah 10 tahun ini cabor sepak bola asal DKI Jakarta gagal mengikuti kualifikasi PON. Jika kepengurusan Asprov PSSI DKI Jakarta tidak segera dibuat, sudah dipastikan DKI gagal mengirim cabor sepakbola dalam ajang PON XXI.

“Dampak dari ini, klub sepak bola di Jakarta tidak bisa mengikuti kompetisi karena tahun 2023 nanti sudah masuk pra kualifikasi dan perlu diingat membentuk tim nggak bisa dilakukan dengan terburu-buru,” jelasnya.

Taufik mengatakan, audiensi dengan Heru sangat diperlukan karena kompetisi sepakola Jakarta tidak berjalan dengan baik. Bahkan klub sepakbola resah karena tidak adanya kompetisi, dan pembinaan kepada para atlet juga tertunda.

“Kami di klub DKI Jakarta ini ada 24 klub dan enam Askot dan Askab, nah klub ini selama setahun tidak ada kompetisi untuk persiapan PON. Termasuk KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) DKI Jakarta nggak akan ngeluarin dana (pembinaan) kalau belum ada Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta definitif sebagai pihak yang bertanggung jawab,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Kongres Asprov PSI DKI Jakarta sebetulnya sudah dua kali digelar, tapi kongres luar biasa (KLB) pemilihan Ketua Asprov dan Komite Eksekutif (Exco) tak berjalan mulus. Padahal saat itu sudah terbentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan (KP-KBP) oleh pihak Uden yang diberi tenggat waktu tiga bulan untuk mengadakan kongres.

Namun klub sepak bola, Askot dan Askab di DKI Jakarta protes dengan penunjukkan KP-KBP yang dilakukan sepihak, karena mereka merasa memiliki hak untuk ikut menunjuk sosok tersebut. Protes mereka disetujui dalam sidang KLB tersebut yang dihadiri perwakilan PSSI Pusat di Hotel Peninsula, Jakarta.

“Terbentuklah KP-KBP dan dibukalah pendaftaran tanggal 5 Juni dengan masa waktu 10 hari. Ada beberapa teman daftar, tapi oleh PSSI pemilihan itu tidak sah karena KP-KPB ini harus ditentukan oleh orang Asprov yang ditunjuk, yaitu Pak Uden dengan Exco-nya,” jelasnya.

“Kami melakukan protes dan itu agak lama proses berjalannya sampai di akhir Agustus ditunjuklah oleh PSSI (Pusat) itu Pak Haruna Soemitro (sebagai Plt Ketum Asprov PSSI DKI) salah satu Exco PSSI dengan masa waktu tiga bulan juga,” lanjutnya.

Setelah itu, kata dia, Asprov PSSI DKI Jakarta kembali mengadakan kongres di Hotel Sultan Jakarta yang diadakan sangat cepat. Dia menyebut demikian, karena para klub sepak bola, Askot dan Askab tidak diberi kesempatan untuk mengajukan interupsi dalam kongres tersebut.

“Tidak ada interupsi dan terpilihlah KP-KBP untuk kedua kalinya, ya sudah kami jalankan dan kami ikuti pendaftaran salah satunya Pak Sjahhrial (anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP) namun dinyatakan berkasnya tidak valid sehingga tidak lolos,” ucapnya.

“Pak Sjahrial mengajukan banding dan dia menang, padahal 2017 Pak Sjahrial lolos jadi salah satu calon Exco PSSI Pusat. Tapi Pak Plt (Haruna) tidak terima, akhirnya kami desak untuk dibuatkan pemilihan tapi sekarang dia mengundurkan diri,” sambungnya.

Pada 10 November 2022 lalu, kata dia, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule menunjuk Sekjen PSSI Yunus Nusi sebagai Plt Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta. Masa kepemimpinan Yunus telah memasuki sebulan, dan dia memiliki waktu dua bulan lagi untuk mengadakan kongres pemilihan Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta definitif.