Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, tim gabungan mulai memeriksa sejumlah saksi sejak Senin (13/10/2025) untuk mengumpulkan keterangan terkait dugaan unsur pidana dalam insiden tersebut.

“Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, serta sejumlah ahli, sesuai prosedur hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” ujar Kombes Pol Jules dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa (14/10/2025).

“Pemanggilan saksi tentu harus berdasarkan aturan hukum. Ada tahapan administrasi yang harus kami penuhi, mulai dari surat panggilan, tenggang waktu, hingga pemeriksaan. Itu yang kami lakukan sejak hari Senin,” ujarnya.

Sebelumnya, pada tahap penyelidikan, Polda Jatim telah memeriksa 17 saksi dari berbagai latar belakang. Dalam tahap penyidikan, beberapa diantaranya kembali dimintai keterangan untuk pendalaman kasus.

“Tentu ada saksi-saksi yang kami periksa kembali, terutama untuk mendalami keterangan sebelumnya. Kami menganalisis dokumen, bukti, dan kesesuaian keterangan saksi yang telah diperoleh di tahap awal,” ungkapnya.

Meski demikian, Abast belum dapat mengungkapkan secara rinci apakah sudah ada saksi baru yang diperiksa, termasuk dari pihak pimpinan pondok atau pihak lain yang terkait dalam pembangunan.

“Terkait dengan pemeriksaan saksi tentu akan bertahap. Secara spesifik kami belum bisa sebutkan siapa saja yang sudah diperiksa, karena proses masih berjalan. Kami mohon waktu, setelah analisis selesai akan kami sampaikan perkembangan selanjutnya,” tuturnya.

Perwira dengan tiga melati emas itu menambahkan penyidik berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi keluarga korban maupun santri yang selamat, mengingat banyak di antara mereka masih dalam masa duka.

“Tim kami harus menghormati kondisi keluarga dan para korban. Karena itu, pemeriksaan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Semua proses harus dijalankan dengan cermat dan penuh kehati-hatian,” katanya.

Sebelumnya, Polda Jatim telah menaikkan status kasus ambruknya musala Ponpes Al Khoziny dari penyelidikan ke penyidikan setelah hasil gelar perkara menunjukkan adanya dugaan kuat pelanggaran pidana terkait kegagalan konstruksi bangunan.

Wacana pembangunan ulang ponpes tersebut menggunakan dana negara, yang dilontarkan pertama kali oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, menuai kritik tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Para wakil rakyat mendesak pemerintah untuk bersikap hati-hati dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa penggunaan APBN adalah langkah sementara, mengingat robohnya ponpes merupakan kondisi darurat yang menuntut penanganan cepat. Meskipun anggaran pembangunan ponpes pada umumnya berada di bawah Kementerian Agama, Dody menyebut Kementerian PU akan mengambil alih penanganan darurat ini.

“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” ujar Dody pada konferensi pers di kantor Kementerian PU, Selasa (7/10/2025).

Kekhawatiran DPR: Keadilan dan Proses Hukum

Rencana ini segera disoroti oleh DPR, terutama mengingat insiden tersebut saat ini masih dalam penyelidikan polisi terkait adanya dugaan unsur kelalaian hukum.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Atalia Praratya, mendesak pemerintah agar melakukan pengkajian ulang secara serius. Ia menekankan bahwa mekanisme penggunaan APBN harus jelas, transparan, dan tidak boleh menimbulkan kecemburuan sosial.

“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan,” kata Atalia, Jumat (10/10/2025).

Atalia menyuarakan kegelisahan publik yang khawatir akan muncul kesan bahwa lembaga yang diduga lalai justru mendapat bantuan dana negara, sementara banyak pihak lain yang tertimpa musibah serupa—seperti sekolah atau rumah ibadah yang roboh—tidak mendapat perlakuan yang sama.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses hukum harus ditegakkan terlebih dahulu. “Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” tegasnya.

Risiko Kecemburuan Sosial

Kritik senada datang dari Anggota Komisi V DPR Fraksi PAN, Ahmad Bakri. Ia mengingatkan pemerintah bahwa dana APBN memiliki keterbatasan. Penggunaan anggaran negara untuk Ponpes Al Khoziny, menurutnya, harus diperhitungkan matang-matang agar tidak memicu masalah baru, yaitu kecemburuan sosial dari pondok-pondok pesantren lain.

“Ini yang menjadi permasalahan, saya pikir, anggarannya, kalau semuanya menggunakan APBN, tentu juga takut nanti kecemburuan dari pondok-pondok yang lain,” ujar Bakri.

Terlepas dari polemik ini, Atalia Praratya mengakui bahwa negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi santri dan menjamin keberlangsungan pendidikan keagamaan. Namun, ia mengingatkan bahwa kewajiban tersebut berlaku untuk ribuan pesantren dan lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko, bukan hanya untuk Ponpes Al Khoziny.

Dengan pengusutan hukum yang masih berjalan dan desakan DPR yang semakin kuat, pemerintah kini dituntut untuk meninjau kembali rencananya dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menutup operasi yang telah berlangsung selama sembilan hari penuh tersebut pada hari Selasa (7/10).

​Penutupan ditandai dengan apel gabungan personel SAR dan pemberian penghargaan dari Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi seluruh tim yang terlibat.

Acara seremonial tersebut digelar di selasar gedung lama pesantren, sementara area lokasi ambruk telah bersih dari tumpukan material.
​Di lokasi kejadian, puing-puing beton besar telah tiada. Hanya menyisakan serpihan kerikil, bilah-bilah besi konstruksi, dan sejumlah alat berat seperti dua ekskavator dan satu crane yang terparkir.

​”Dengan demikian operasi pencarian dan pertolongan korban resmi saya tutup,” ujar Syafii dalam pidatonya memimpin apel.

​Syafii menegaskan bahwa di hari terakhir operasi, seluruh area reruntuhan telah tuntas dibersihkan dari material bangunan, memberikan kepastian bahwa tidak ada lagi korban yang tertinggal di bawah puing-puing.

​”Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9 kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh,” jelasnya.

​Dengan selesainya tugas ini, Basarnas secara resmi menanggalkan perannya dalam sektor pencarian dan pertolongan.

​Meskipun operasi SAR telah selesai, Syafii menekankan bahwa penanganan pasca-kejadian tidak berhenti. Tindak lanjut, pengawasan, dan penanganan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah setempat.

​”Apa yang kita tutup pada hari ini sebenarnya di koridor pencarian dan pertolongan. Tentunya terkait dengan apa yang nanti akan ditindaklanjuti, teman-teman bisa monitor perkembangannya,” tutur Syafii.

​Ia memastikan lokasi tersebut masih dalam supervisi langsung BNPB setelah Basarnas undur diri.

​Apresiasi untuk Tim Gabungan dan Jurnalis

​Di akhir kesempatan, Syafii menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh unsur tim gabungan, mulai dari personel Basarnas, relawan, hingga para jurnalis yang telah bekerja keras selama sembilan hari. Ia menilai kerja keras seluruh tim di lapangan merupakan bentuk pengabdian dan amal ibadah.

​”Terima kasih atas sinerginya selama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan teman-teman juga tidak sia-sia,” tutup Syafii.

​Total Korban

​Hingga penutupan operasi pada Selasa (7/10), Basarnas mencatat total korban ambruknya Gedung Pondok Pesantren Al Khoziny mencapai 171 orang.

​104 orang dinyatakan selamat dan 67 orang tercatat meninggal dunia, termasuk di dalamnya 8 body part atau bagian tubuh.

Hal itu disampaikan Muhaimin usai menjenguk korban luka atas ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, di Rumah Sakit Islam, dikutip Sabtu (4/10/2025).

Diketahui, ambruknya bangunan pesantren tersebut mengakibatkan sejumlah santri luka hingga meninggal dunia.

Muhaimin berpendapat, pengecekan regulasi bangunan pesantren secara langsung harus segera dilakukan.

Sebab, jika tidak dilakukan, ada kekhawatiran peristiwa serupa bisa menimpa para santri di daerah lain.

“Karena memang keterbatasan anggaran rata-rata kan? Nah, ini saya minta Kemenag juga turun tangan ambil inisiatif (mengecek izin bangunan). Ya secepat (harus dimulai),” ucapnya.

Bahkan, pihak Kemenag, kata Muhaimin, harus mengambil inisiatif mengecek izin tersebut dengan turun ke lapangan atau jemput bola.

“Bukan sekedar soal regulasi, Kemenag harus jemput bola, regulasi sudah banyak, jemput bola Kemenag semua, jemput bola ambil inisiatif,” kata Muhaimin.

Ia juga mengingatkan pengelola pesantren agar tidak asal-asalan dalam mendirikan atau merenovasi bangunan.

Pihak pesantren, kata dia, dapat berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

“Tolong jangan asal bangun, mari kita konsultasi baik-baik. Kita siapkan kalau butuh dikoordinasi tekniknya silakan kontak DPRD setempat, Pemda, Bupati nanti akan dibawa ke Kementerian,” ujarnya.

Sebelumnya, Tim SAR Gabungan mulai mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi korban reruntuhan mushala Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Kamis (2/10/2025), menjelaskan, keputusan itu dilakukan setelah petugas SAR Gabungan berdialog dengan keluarga korban yang masih menunggu kabar anak-anaknya di posko.

“Jadi mereka keluarga korban memutuskan agar kami aparat mengevakuasi menggunakan alat berat,” kata dia. []