Direktur Tipideksus Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka usai penyidik menggelar perkara.

“Meningkatkan statusnya menjadi tersangka dugaan penggelapan dan TPPU,” kata Whisnu dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Di kasus ini, Panji Gumilang diduga melanggar Pasal 372 KUHP terkait penggelapan dengan ancaman empat tahun penjara. Selain itu, Panji juga dijerat Pasal 70 jo Pasal 5 UU No. 28/2004 tentang Perubahan atas UU No. 16.2001 tentang Yayasan.

“Dia juga dijerat dengan Pasal 3, 4, dan 5 jo Pasal 10 UU No. 8/2010 tentang TPPU,” jelas Whisnu.

Ternyata, kasus dugaan TPPU, tindak pidana korupsi, tindak pidana terkait yayasan dan penggelapan dana yang diduga dilakukan Panji sudah naik ke tahap penyidikan sejak 16 Agustus 2023 lalu.

Selain itu, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri juga telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan rekening yang diduga terkait kasus yang Panji Gumilang.

Pada, Senin (30/10) sekitar pukul 08.00 WIB, Panji Gumilang keluar dari ruang Bareskrim Polri didampingi kuasa hukumnya. Dia dikawal ketat oleh polisi bersenjata.

Direktur Tindak Pidana(Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa berkas Panji Gumilang telah dinyatakan lengkap.

“Tanggal 26 Oktober kemarin, rekan-rekan dari Kejaksaan menyatakan berkas yang kami kirim dinyatakan lengkap,” kata Djuhandhani di Gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2023).

Djuhandhani menyebutkan, penyidik Polri akan melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Indramayu hari ini.

“Penyidik Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan Indramayu untuk melaksanakan pelimpahan tahan dua hari ini,” jelasnya.

Setelah dilakukan pelimpahan tahap dua, lanjut Djuhandhani, selanjutnya akan disidangkan. Tapi, mengenai lokasi persidangan belum diketahui.

JAKARTA, Eranasional.com – Untuk mendalami kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Jumat, 4 Agustus 2023 kemarin.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan hal itu di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Agustus 2023.

“Perkembangan hari ini yang dilaksanakan penyidik adalah melaksanakan penggeledahan di Indramayu,” ujarnya.

Djuhandhani mengatakan, penggeledahan juga guna melengkapi berkas perkara dan mencari alat bukti lain.

Karena itu pihaknya melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP) dalam video yang ada.

“Kita ketahui bersama berbagai video itu kita lihat TKP-nya ada di sana, oleh sebab itu kita melakukan penggeledahan, cek TKP,”kata dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Pimpinan pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang tidak menghadiri pemanggilan Bareskrim Polri hari ini.

Rencananya Panji Gumilang diperiksa terkait kasus penistaan agama. Kuat dugaan dia takut diperiksa.

Namun Pengacara Panji Gumilang membantah kliennya takut lantaran tidak menghadiri panggilan Bareskrim Polri.

“Tidak ada rasa takut apa pun, artinya beliau kooperatif apapun yang dimintakan untuk klarifikasi. Beliau cukup kooperatif,” kata Pengacara Panji Gumilang, M. Ali Syaifudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).

Menurut Ali, Panji Gumilang tidak hadir pemanggilan pada hari ini lantaran sedang dalam proses penyembuhan akibat sakit.

“Hari ini seharusnya beliau hadir namun berhalangan hadir karena kondisinya sedang dalam penyembuhan karena habis sakit,”ujar Ali.

JAKARTA, Eranasional.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri kembali memanggil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, Kamis (27/7/2023).

Panji Gumilang akan diperiksa dalam kasus dugaan penistaan agama.

“Sudara PG telah dilayangkan surat panggilan untuk hadir sebagai saksi pada Kamis, 27 Juli 2023, pukul 10.00 WIB,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

Diketahui pemeriksaan pertama berlangsung pada Senin 3 Juli 2023.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, akhirnya diperiksa kembali hari ini atas kasus dugaan penistaan agama.

Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Kasus dugaan pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang mulai didalami Bareskrim Polri.

Pekan depan sejumlah saksi terkait kasus ini akan dimintai keterangan oleh penyidik, sebagaimana disampaikan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan.

Menurut Whisnu, pekan depan polisi bakal mulai melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi.

“Minggu ini pendalaman terkait transaksi-transaksi keuangan dan berkoordinasi dengan tim dari PPATK, minggu depan akan dilaksanakan konfirmasi dengan para saksi-saksi,” kata Whisnu, Kamis, 20 Juli 2023 dikutip dari laman Humas Polri.

Disebutnya, penyidik akan memintai keterangan saksi, setelah rampung menganalisis transaksi keuangan Panji.

Namun dia enggan membeberkan identitas saksi yang akan dipanggil. 

JAKARTA, Eranasional.com – Kasus Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, pemerintah fokus menangani tiga hal.

Yakni, soal laporan penodaan agama, dugaan tindak pidana pencucian uang, dan soal pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, menegaskan itu dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 18 Juli 2023.

“Al Zaytun itu kami tangani serius di dalam tiga hal. Pertama yang menyangkut pribadi Panji Gumilang itu oleh masyarakat dilaporkan tentang penodaan agama, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965,” ujar Mahfud.

Terkait dugaan pencucian uang, pemerintah telah memblokir 145 dari 256 rekening pribadi milik pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, juga memeriksa puluhan rekening lain yang terkait dengan yayasan. 

Mahfud menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut membutuhkan proses sehingga tidak boleh tergesa-gesa karena menyangkut hukum.

BANDUNG, Eranasional.com – Kabar mengejutkan datang dari Ponpes Al Zaytun.

Kabar mengejutkan tersebut terkait pengakuan dedengkot Ponpes Al Zaytun. Panji Gumilang.

Dia mengakui ada bunker yang isinya senjata di Pondok Pesantren Al Zaytun.

Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat, Lip Hidajat mengatakan, keberadaan bunker senjata milik Ponpes Al Zaytun sempat dicurigai tim investigasi.

“Informasi ada bunker, bahkan ada tempat pembuatan senjata itu sempat mengetahui tim investigasi,” ujar Iip Minggu, (9/7/2023) lalu.

Panju Gumilang pun angkat suara terkait adanya bunker senjata tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Aktor yang juga mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi kasus penodaan agama yang diduga dilakukan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang, Jumat (14/7).

Diduga, Lucky Hakim dipanggil karena pernah membahas tentan Ponpes Al-Zaytun dalam podcast bersama artis Uya Kuya di channel Uya Kuya TV.

Dalam podcast berdurasi 38 menit itu, Lucky Hakim menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Ponpes Al-Zaytun yang kini sedang disorot publik karena kontroversinya.

Dia mengaku saat itu diundang ke acara ulang tahun Panji Gumilang dan disambut dengan lagu Havenu Shalom Aleichen. Dia pun merasa ada perbedaan dari ajaran Panji Gumilang.

“Gue berpikir saat itu, enggak seperti pesantren-pesantren lainnya di Indramayu, bahkan di wilayah Indonesia lainnya, enggak seperti biasanya,” ucap Lucky di podcast itu.

Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tengah melakukan penyidikan terhadap Panji Gumilang yang diduga telah melakukan penodaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong (hoax).

Pengusutan berdasarkan tiga laporan yang melaporkan Panji Gumilang dengan Pasal 165 a KUHP tentang Penodaan Agama.

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ditemukan 367 rekening dan 295 sertifikat lahan tanah terkait dengan pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang.

Awalnya Mahfud mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan hasil laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Panji Gumilang.

Kata Mahfud, dari 367 rekening yang berhubungan dengan Panji Gumilang, 145 di antaranya diduga berkaitan dengan TPPU.

“Kami menemukan 145 rekening di antaranya yang diduga menurut PPATK memiliki keterkaitan dengan kegiatan pondok Ponpes Al-Zaytun atau kegiatan Panji Gumilang,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Dia jelaskan, dalam laporan yang diserahkan ke Polri ada sejumlah dugaan TPPU yang dilakukan Panji Gumilang terkait dengan penggelapan hingga penipuan.

“Kita sudah sebutkan di laporan itu beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan TPPU, misalnya penggelapan, penipuan, pelanggaran yang dilakukan yayasan, hingga penggunaan BOS, yang semuanya diletakkan dalam konteks TPPU,” jelas Mahfud.

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun tidak akan dibubarkan oleh pemerintah. Kata dia, permasalahan Ponpes Al-Zaytun tidak boleh berlarut-larut dan harus segera diselesaikan.

“Enggak boleh berlarut-larut sampai 20 tahun ke depan. 2022 lalu muncul persoalan Al-Zaytun, lalu hilang. Menjelang pemilu muncul lagi, sekarang sekarang harus diselesaikan dengan catatan sebagai pondok pesantren tidak akan dibubarkan,” kata Mahfud, Selasa (11/7/2023).

Ponpes Al-Zaytun, lanjut Mahfud, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan membina pondok pesantren tersebut.

“Pemerintah mengaku bahwa sekolah tersebut baik produknya. Sehingga akan kita bina, akan disesuaikan kurikulumnya, akan dibersihkan jika ada kotoran. Al-Zaytun dan seluruhnya tidak akan dijatuhi sanksi apa pun, akan terus berjalan dan dibina oleh pemerintah,” tuturnya.

Demi demikian, kasus pidana yang menyeret pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, akan tetap berjalan di kepolisian. Dia menyebut penyelesaian kasus pidana itu agar ke depannya tidak ada lagi masalah di Ponpes Al-Zaytun, apalagi menjelang event-event politik.

“Tindak pidana Bapak Panji Gumilang tetap akan diselesaikan agar tidak menjadi isu setiap ada event politik,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang.

Menurut Yandri, dengan ditangkapnya Panji Gumilang untuk meredam polemik dan hiruk pikuk di masyarakat.

“Pemerintah atau penegak hukum tidak perlu ragu menangkap Panji Gumilang. Sejatinya dia sudah harus ditangkap dengan tuduhan penistaan agama atau penodaan agama. Kasus itu dinaikkan menjadi penyidikan,” kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

Politisi PAN ini juga menyoroti permasalahan 289 rekening atas nama Panji. Dia berpendapat, hal itu juga bisa menjadi kasus pidana.

“Tindak pidananya, menurut saya, tidak hanya penistaan agama. Ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ponpes Al-Zaytun tengah menjadi sorotan publik karena isu dugaan penodaan dan penistaan agama. Selain itu, diduga juga terjadi tindak pidana yang dilakukan perseorangan di Ponpes Al-Zaytun. Panji sendiri sudah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri.

Selain itu, kata Yandri, sebaiknya Ponpes Al-Zaytun ditutup sementara sambil menunggu pemerintah mendapatkan solusi terkait masa depan para santri di ponpes tersebut.

Menurut Yandri, Kementerian Agama (Menag) bersama Pemprov Jawa Barat atau Pemda Indramayu harus membuat skema bagaimana menyelamatkan santri-santri Ponpes Al-Zaytun.

“Artinya, itu bisa ditutup sementara untuk melihat secara riil yang terjadi di dalam ponpes tersebut, kemudian dicarikan solusinya,” jelas Yandri.

JAKARTA, Eranasional.com – Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang, terancam dijerat tiga kasus pidana yaitu penistaan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong (hoax) yang berujung terjadinya keonaran di publik.

Awalnya, Panji Gumilang dilaporkan ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan melakukan penistaan agama sesuai Pasal 156 A KUHP. Di kemudian hari, kasus ini dilimpahkan ke Mabes Polri.

Adapun bunyi dari pasal tersebut, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)’.

Untuk perkara ini Panji telah diperiksa Bareskrim Polri pada Selasa (4/7) lalu. Dan, penyidik telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka.

“Penyidik telah melaksanakan gelar perkara, dan kesimpulannya bahwa perkara ini dinaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mulai besok kami akan melaksanakan upaya-upaya penyidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (4/7).

Dalam perkembangannya, lanjut Djuhandhani, penyidik menemukan dugaan terjadinya pelanggaran di ini. Tidak tanggung-tanggung, penyidik menerapkan sejumlah pasal terkait UU ITE, yakni Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan permasalahan status tanah di mana bangunan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaytun didirikan di Indramayu, Jawa Barat.

Ketua Tim Peneliti MUI Pusat Firdaus Syam mengatakan penemuan itu dilakukan ketika pihaknya melakukan penelitian terkait kontroversi Ponpes Al-Zaytun dari pemerintah daerah setempat.

“Kita mendapatkan informasi dari pemerintah daerah setempat dan itu bagian yang akan kita tindaklanjuti berkaitan dengan konsep sedekah,” kata Firdaus, Rabu (28/6/2023).

Tak hanya itu, masalah lain yang ditemukan terkait Ponpes Al-Zaytun yaitu tindak kekerasan yang terjadi di ponpes tersebut. Begitu juga dengan sumber-sumber dana yang digunakan untuk biaya operasional pesantren.

“Mereka mengaku dananya dari pemerinta, tapi berapa besar? Apakah sebanding dengan biaya perawatan dan sebagainya kan besar,” ujarnya.

Sedangkan terkait masalah keagamaan, dia menyebut MUI telah mengantongi data-data yang menjurus pada penistaan agama.

“Temuan yang berkaitan dengan narasi-narasi yang diucapkan pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang itu problem. Maka perlu kita minta penjelasan soal Tanah Suci, khotib perempuan, dan sebagainya,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Rumor menyebutkan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, dibekingi oleh orang Istana Kepresidenan beredar di masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklarifikasi rumor tersebut.

“Saya dong (beking) Istana?” kata Jokowi sembari tertawa saat berkunjung ke Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Senin (26/6/2023).

“Enggaklah, enggak ada itu,” ujarnya menambahkan.

Dia juga membantah isu yang menyebutkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko disebut sebagai orang yang menjadi beking Ponpes Al-Zaytun.

Dia meminta masyarakat untuk sabra dalam penanganan kasus Ponpes Al-Zaytun. Jokowi menyatakan, sudah memerintahkan Menko Polhukam dan Menteri Agama (Menag) untuk mendalami kasus tersebut. Dia memastikan akan segera menyampaikan hasilnya ke publik.

“Ya bersabar, Pak Menko Polhukam dan Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan,” pungkas Jokowi.