Menanggapi perkembangan tersebut, kuasa hukum Nurul Sahara, Moh Zakki, menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepolisian, khususnya penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang Kota, yang dinilainya telah bekerja secara profesional.

“Saya mengapresiasi kinerja kepolisian, khususnya penyidik Unit PPA Polresta Malang Kota atas penetapan Imam Muslimin atau Yai Mim sebagai tersangka,” ujar Zakki, Rabu (7/1/2026).

Zakki menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati oleh semua pihak. Ia berharap penanganan perkara ini dapat terus berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku hingga memperoleh kepastian hukum.

“Kami berharap proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ini penting untuk keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak,” katanya.

Menurut Zakki, kliennya sejak awal menempuh jalur hukum bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas dugaan perbuatan yang dialaminya.

Meski proses hukum terus berjalan, Zakki menyebut bahwa kliennya tidak menutup kemungkinan untuk memaafkan Yai Mim secara pribadi. Ia menekankan bahwa permintaan maaf merupakan hak setiap orang.

“Permohonan maaf itu dipersilakan. Setiap orang berhak meminta maaf, dan klien kami membuka pintu maaf sejak awal,” ujar Zakki.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemaafan secara personal tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang sudah berjalan.

“Karena perkara ini sudah masuk ke ranah hukum, maka status hukum tetap berjalan. Itu dua hal yang berbeda,” tambahnya.

Sebelumnya, Polresta Malang Kota secara resmi menetapkan Imam Muslimin alias Yai Mim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik Satreskrim menggelar perkara pada Selasa (6/1/2026).

Penyidik menilai telah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status Yai Mim dari terlapor menjadi tersangka. Kasus ini kini ditangani secara khusus oleh Unit PPA karena menyangkut dugaan pelecehan seksual.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Yai Mim belum memberikan keterangan resmi kepada media terkait penetapan status tersangka tersebut.

Kasus ini bermula dari perseteruan antara Yai Mim dan Nurul Sahara yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka di Perumahan Kavling Depag III Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Perselisihan keduanya sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Pemerintah desa setempat bahkan sempat memfasilitasi upaya mediasi, namun tidak membuahkan kesepakatan.

Seiring berjalannya waktu, konflik tersebut justru semakin melebar dan berujung pada saling lapor ke pihak kepolisian.

Pada September 2025, Yai Mim dan Nurul Sahara masing-masing melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polresta Malang Kota. Laporan tersebut menjadi pintu masuk konflik keduanya ke ranah hukum.

Tidak lama berselang, tepatnya pada 7 Oktober 2025, Yai Mim kembali melaporkan Sahara atas dugaan penistaan agama dan persekusi terhadap warga di lingkungan tempat tinggalnya.

Laporan demi laporan tersebut membuat hubungan kedua belah pihak semakin memburuk dan kasus berkembang ke arah yang lebih kompleks.

Merespons laporan-laporan tersebut, Nurul Sahara kemudian melayangkan laporan balik terhadap Yai Mim atas dugaan pelecehan seksual dan pornografi yang disebut-sebut dialaminya.

Laporan inilah yang kemudian menjadi fokus penyidikan Unit PPA Polresta Malang Kota hingga akhirnya berujung pada penetapan Yai Mim sebagai tersangka dalam perkara pornografi.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa proses penyidikan dilakukan secara objektif, dengan mempertimbangkan keterangan saksi, barang bukti, serta hasil pemeriksaan lainnya.

Kasus yang melibatkan mantan dosen UIN Malang ini menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut isu pelecehan seksual, konflik sosial, dan tokoh agama. Sejumlah pihak menilai aparat penegak hukum harus berhati-hati dan profesional agar penanganan perkara tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat.

Kuasa hukum Sahara menegaskan bahwa kliennya siap mengikuti seluruh proses hukum, termasuk jika harus memberikan keterangan tambahan atau menghadiri persidangan di kemudian hari.

“Kami percaya aparat penegak hukum akan bekerja secara adil dan transparan,” ujar Zakki.

Saat ini, penyidik Polresta Malang Kota masih melanjutkan proses penyidikan, termasuk melengkapi berkas perkara dan mendalami peran serta perbuatan tersangka sesuai sangkaan pasal yang dikenakan.

Pihak kepolisian juga membuka kemungkinan pemanggilan saksi tambahan guna memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penyelesaian konflik secara bijak serta perlunya perlindungan hukum bagi korban dugaan pelecehan seksual, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah bagi pihak terlapor.

Dia ditangkap karena memproduksi dan menjual konten porno di Indonesia.

Kasubdit Penyidikan Ditjen Imigrasi, Verico Sandi, menyebut pihaknya menemukan video porno yang dibuat pelaku dengan wanita WNI. Temuan itu menjadi awal dari kasus tersebut.

Video itu diedarkannya di akun X. Mereka yang tertarik video porno itu akan dikenakan biaya.

“Yang memuat iklan promosi konten video pornografi berbayar,” kata Verico Sandi di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu (21/5/2025) kemarin.

Budi menyebut, pemblokiran layanan Telegram hanya menunggu waktu, kalau platform itu memang benar-benar tak patuh.

Saat ini tim Kominfo tengah mengkaji opsi dan dampak pemblokiran akses atau layanan Telegram di dalam negeri.

Telegram sudah kita beri peringatan dua kali karena dia juga banyak melakukan atau platform-nya memfasilitasi bukan hanya perjudian tapi juga pornografi.

“Kita tunggu kajian dari tim Aptika (Dirjen Aplikasi dan Informatika). Jika mana ada kajian yang sudah cukup, kita akan lakukan langkah-langkah yang bijaksana dan tegas,” kata Budi dalam jumpa pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Soal kapan rencana penutupan akses, Menkominfo enggan memberikan penjelasan detail. Ia mengatakan bahwa opsi penutupan akses akan dikaji mendalam dengan mempertimbangkan dampak bagi pengguna di dalam negeri.

“Kita selesaikan secara kekeluargaan sesuai hukum ruang digital Indonesia. Tunggu saja,” ujar Budi.

Wacana pemblokiran Telegram di Indonesia mencuat sejak Mei 2024. Aplikasi pesan instan buatan Nikolai dan Pavel Durov itu disebut tidak kooperatif atau membiarkan konten bermuatan judi online berkeliaran di platformnya. Ditambah, saat ini ada tren pengguna bermain judi online di Telegram.

“Hanya Telegram yang tidak kooperatif (memberantas judi online di Indonesia),” katanya dalam konferensi pers pada 24 Mei 2024.

Platform yang tak patuh juga terancam kena denda hingga Rp 500 juta per konten. Peringatan ini juga berlaku pada PSE lain selain Telegram, termasuk X, Google, Meta hingga TikTok.

Dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Rabu, 28 Agustus 2024, Budi mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah meminta lebih dari 10.000 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar tidak memfasilitasi judi online dan patuh dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Apabila pihak Bigo Live tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan judi online dan pornografi ini, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terbatas pada pemblokiran aplikasi Bigo Live di Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat teguran kedua kepada PT Bigo Technology Indonesia pada Rabu, 21 Agustus 2024. Kementerian Kominfo menegaskan bahwa PT Bigo Technology Indonesia wajib segera menghapus seluruh konten negatif yang beredar di aplikasi Bigo Live.

“Bigo Live juga wajib meningkatkan sistem moderasi untuk mencegah munculnya kembali konten negatif di masa mendatang,” ujar Budi Berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan Kementerian Kominfo selama 26 Mei hingga 8 Agustus 2024, terdapat 121 akun yang terkait konten judi online di aplikasi Bigo Live.

Adapun hasil patroli siber mulai 15 hingga 18 Agustus 2024, terdapat 32 akun yang terkait konten pornografi di aplikasi Bigo Live. Kementerian Kominfo sudah dua kali mengirimkan surat teguran kepada Bigo Live dalam hal ini PT Bigo Technology Indonesia. Pertama, pada 16 Juli 2024 lalu surat kedua pada 21 Agustus 2024.

“Saat ini, kami masih menemukan konten ilegal pada platform Bigo Live,” jelas Menkominfo Budi Arie Setiadi.

SERANG KOTA, Eranasional.com – Polresta Serang Kota tengah mengusut siapa pemilik akun Twitter yang menggunakan nama ‘Polsek Walantaka’ dan menyukai atau memberikan tanda ‘like’ video porno.

Wakapolresta Serang Kota AKBP Hujra Soumena mengatakan akun tersebut cuma menggunakan nama ‘Polsek Walantaka’.

“Klarifikasi atas beredarnya video orang dewasa yang di dalamnya menggunakan akun Twitter Polsek Walantaka, dari hasil penyelidikan yang kita laksanakan yang dimiliki akun ternyata yang mengatasnamakan Polsek Walantaka,” kata AKBP Hujra di Serang, Banten, Selasa (16/5/2023).

Hujra menduga pemilik akun sengaja menggunakan nama polsek itu serta lambang kepolisian di akun tersebut. Dia mengatakan penyelidikan dilakukan oleh tim siber.

“Kami masih mendalami siapa sebetulnya yang mengatasnamakan menggunakan akun Polsek Walantaka untuk sengaja memviralkan video orang dewasa yang saat ini beredar di masyarakat,” ujarnya.

Dia menegaskan, Polsek Walantaka memang memiliki akun media sosial. Namun, menurut dia, pengelola akun Polsek Walantaka telah diperiksa dan menyatakan akun resmi Polsek bukan akun yang me-like video porno tersebut.

“Kami pastikan yang memviralkan ini seolah-olah akun Polsek yang like, saya pastikan ada oknum menggunakan untuk menjelek-jelekkan Polsek Walantaka dengan mengatasnamakan akun polsek,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Aktor Rezky Aditya dan kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait kasus dugaan pornografi yang dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Julliana, Selasa (16/5/2023).

Rezky diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terlapor atas laporan yang dilayangkan oleh seseorang bernama Julliana.

“Jadi klarifikasi laporan menyangkut laporan yang dilaporkan salah satu masyarakat, ya itu saja tadi diberi 22 pertanyaan dan kita sudah mencoba mengklarifikasi kepada penyidik,” kata pengacara Rezky, Irwan Irawan di Polda Metro Jaya, Selasa (16/5/2023).

Buntut laporan ini, Irwan mengungkapkan Rezky merasa terganggu. Namun, ia menegaskan kliennya siap menghadapi proses hukum yang berlaku.

“Ya pasti terganggu tapi sebagai warga negara harus kita layani, klarifikasi dan kita jelaskan ke penyidik keterkaitannya laporan yang disampaikan pelapor,” tuturnya.

Dalam kesempatan sama, Rezky juga menyatakan dirinya siap mengikuti proses hukum yang berlaku terkait laporan tersebut.

“Ya sudah kita ikuti saja prosesnya,” ucap dia.

Diketahui sebelumnya Rezky Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, buntut video syur yang mirip dengan dirinya pada Januari 2023.

Laporan terhadap Rezky pun terdaftar dengan Nomor LP/B/215/I/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2023.

Dalam laporan itu, pihak terlapor tertulis atas nama Rezky Adhitya Dradjatmiko. Sedangkan pihak pelapor adalah Julliana.

Rezky dilaporkan terkait Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 4 Jo Pasal 29 UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

JAKARTA, Eranasional.com – Aplikasi streaming pornografi jaringan internasional dengan situs B***.com diungkap Bareskrim Polri. Total ada enam tersangka yang ditangkap.

Keenam tersangka itu berinisial IPS (20), AAT (25), RYSS (30), KA (29), RD dan MS (22). Keenam tersangka ditangkap di berbagai lokasi yaitu Jakarta, Jawa Barat, hingga Kepulauan Riau.

Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri Djuhandhani Puro mengatakan kasus ini terungkap berawal dari adanya tindakan asusila di Jawa Tengah. Lalu, penyidik melakukan penyelidikan.

“Dari sana kami melakukan lidik. Memang benar, semuanya ini berawal dari adanya beberapa aplikasi online yang memuat konten asusila,” kata Djuhandhani di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Perputaran Uangnya Triliunan Rupiah

Djuhandani mengatakan streamer bisa mendapatkan Rp1,5 juta per harinya. Dengan begitu, diperkirakan bisa meraup Rp40 juta setiap bulannya.

“Kalau melihat keuntungan ini bermacam-macam, ada pemilik aplikasi, kemudian streamer, kemudian ada yang masih kita dalami dugaan terjadi TPPU. Karena aliran dana kepada siapa dan lumayan jumlahnya. Kalau kita kalikan satu hari Rp1,5 juta berarti satu bulan dia mendapatkan sekitar Rp30-40 juta,” tuturnya.

Modusnya, penonton streaming memberikah hadiah (gift) kepada akun yang menyajikan adegan pornografi. Gift tersebut berupa koin yang bisa diuangkan.

“Nilai gift-nya bervariasi, dari Rp30.000 sampai jutaan. Di sisi lain streamer dapat bagian 65 persen dari hasil gift yang ada,” ungkap Djuhandhani.