Teguh menilai kehadiran aplikasi Coretax terkesan dipaksakan, tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur.

“Hari ini saya banyak mendapatkan keluhan dari rekan-rekan pengusaha dan masyarakat, aplikasi sulit diakses,” ujar Teguh Supriyanto di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, minimnya sosialisasi dan panduan menggunakan aplikasi Coretax menambah sulit masyarakat memanfaatkan layanan berbasis teknologi itu.

Ia pun mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk proyek aplikasi Coretax .

“Fakta di lapangan, server tidak memadai merespon pengguna yang begitu banyak. Padahal anggaran yang disediakan Rp1,28 triliun,” ungkapnya.

Dia pun mengkritik cara alternatif dengan mendatangi kantor pajak jika aplikasi Coretax sulit diakses.

Menurut Teguh, hanya alasan untuk menutupi ketidaksiapan aplikasi tersebut.

“Kalau belum siap ngapain dipublikasikan ke masyarakat. Ujung-ujungnya yang dirugikan masyarakat lagi,” ketusnya.

Ia pun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperhatikan persoalan ini.

Menurutnya sangat ironis, ketika pemerintah mendorong masyarakat taat membayar pajak, justru pemerintah sendiri yang tidak siap melayani.

“Ini kan aneh, kita didorong, bahkan terkesan masyarakat tidak patuh membayar pajak. Padahal, fasilitas untuk memudahkan dan kesiapan pemerintah yang tidak siap,” ujar Teguh.

Menyikapi kondisi ini, ia meminta kepada pemerintah untuk memperpanjang waktu laporan SPT Tahunan Pph pribadi dan badan hukum yang berakhir Kamis (30/4) hari ini.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran masyarakat soal perusahaan asing yang menjadi pemenang tender pembuatan aplikasi Coretax . Katanya, ada potensi kebocoran data pribadi Wajib Pajak (WP).

Sementara itu, Ketua Umum GERTAK menyatakan pihaknya terus mengedukasi anggotanya, juga masyarakat untuk patuh membayar pajak.

“Setiap ada kesempatan, kami mengedukasi masyarakat soal pentingnya membayar pajak. Digunakan buat apa sih uang pajak itu. Kami selalu menjelaskan kepada masyarakat,” imbuh Eko.

Tak hanya itu, Eko pun mendorong pemerintah untuk bersikap transparan dalam persoalan pengelolaan uang pajak. Menurutnya, hal itu penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.

“Transparansi pengelolaan dan penggunaan uang pajak menentukan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Masyarakat pasti akan bertanya, uang pajak itu digunakan untuk apa, mereka minta transparansi,” kata Eko. []