Sebagaimana dilihat pada Sabtu (17/8/2024), adapun Perpres tersebut ditangani Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024. Disebutkan, badan ini bertanggung jawab untuk menjalankan pemenuhan gizi bagi rakyat, dari anak bayi, siswa sekolah, sampai ibu hamil.

Fungsi Badan Gizi Nasional adalah koordinasi, penetapan kebijakan teknis, penyediaan, penyaluran, promosi dan kerja sama, dan pengawasan pemenuhan gizi. Selain itu, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden namun tidak dijelaskan rinci.

Sasaran pemenuhan gizi ada di Pasal 5 yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Sasaran lainnya adalah anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kegiatan ini dilakukan di 1.097 posyandu yang tersebar di Kota Tangerang.

Kegiatan yang berlangsung pada 1-30 Juni 2024 ini salah satunya sebagai upaya screening untuk pencegahan dini Tuberkulosis (TBC).

Pelaksana Harian (Plh) Dinkes Kota Tangerang Mugiya Wardhany menjelaskan, Intervensi Serentak Pencegahan Stunting se-Kota Tangerang ini menargetkan 85.474 balita di wilayah tersebut. Seluruhnya akan diukur dan diinput ke dalam aplikasi SiData dan e-PPGBM.

“Semua harus diukur, sebanyak 85.474 balita di Kota Tangerang, “kata Mugi, Sabtu(8/6/2024).

Untuk menyukseskan program ini, para orang tua harus memahami tahapan setiap meja di dalam posyandu. Pada program intervensi serentak pencegahan stunting ini, posyandu menyediakan enam tahap atau meja yang perlu diikuti seluruh bayi atau balita yang datang.

Pertama meja pendaftaran, kedua meja penimbangan atau pengukuran dan deteksi dini risiko, meja tiga pencatatan dan pelaporan ke aplikasi SiData, meja empat pelayanan kesehatan, meja lima penyuluhan kesehatan. Terakhir, adalah meja tambahan yaitu skrining TBC pada anak yang turut dimasifkan oleh Dinkes Kota Tangerang.

“Diupayakan 100 persen bayi dan balita di Kota Tangerang datang ke posyandu untuk mengikuti skrining indikasi stunting ataupun TBC. Sehingga, selanjutnya masing-masing OPD terkait dapat melakukan penanganan sesuai data yang dihasilkan secara lebih tepat, karena, by name by address masing-masing anak yang terindikasi stunting atau tbc,” papar Mugi.

Sebagai informasi, tren prevalensi stunting pada balita di Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2018 di angka 19,1 persen menjadi 11,8 persen di tahun 2022.

Kenaikan terjadi pada tahun 2023 dengan angka 17,6 persen, meskipun masih di bawah angka Provinsi Banten yaitu 24 persen dan nasional di 21,5 persen.

Sedangkan pada kasus TBC pada anak, seperempat dari jumlah kasus TBC tahun 2023 masuk dalam kelompok anak-anak. Dinkes Kota Tangerang mencatat, kasus TBC tahun 2022 sekitar 9 ribuan kasus dan 700 kasus di antaranya adalah anak-anak.

Angka ini meningkat di tahun 2023, dari temuan 10.935 kasus, 2.500 di antaranya adalah anak-anak. Sedangkan per 2024 hingga Mei ini, sudah 321 anak di Kota Tangerang tercatat dalam pengobatan TBC.

Ketua TP PKK Kota Pekalongan sekaligus sebagai Ketua Umum Pembina Posyandu, Inggit Soraya mengungkapkan

Kementerian Kesehatan RI mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk menguatkan pelayanan kesehatan primer dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif.

“Integrasi ini diselenggarakan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga ke tingkat desa/kelurahan, dengan sasaran seluruh siklus hidup sebagai platformnya,

“Serta memperkuat pemantauan wilayah setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa/kelurahan,” jelas Inggit beberapa waktu lalu di Ruang Jawa Hokokai Setda Kota Pekalongan.

Lanjut Inggit, kondisi tersebut memperlihatkan peran penting kader posyandu sebagai garda terdepan dalam memberikan dasar kepada masyarakat di desa/kelurahan.

“Transformasi pelayanan kesehatan di posyandu saat ini fokus pada 5 langkah, yaitu pendaftaran, penimbangan dan pengukuran, pencatatan dan pemeriksaan, pelayanan kesehatan dan penyuluhan, serta validasi dan sinkronisasi data hasil pelayanan,” jelasnya.

Transformasi tersebut berupa adanya kunjungan rumah, kelas ibu hamil, dan kelas ibu balita pada posyandu.

Disebutkan Inggit, isu dalam penyelenggaraan Posyandu saat ini ialah kurangnya pengetahuan terhadap manfaat program posyandu, masih rendahnya peran kader Posyandu.

Juga kurangnya partisipasi dalam kegiatan Posyandu, sarana dan prasarana kegiatan Posyandu, serta kerja sama lintas program dan lintas sektor.

“Ini menjadi kendala, apalagi di tengah isu naiknya angka stunting di Kota Pekalongan. Stunting menjadi kendala dan ancaman serius dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang unggul dan tangguh baik secara fisik dan mental,” beber Inggit.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas utama, agar sumber daya manusia berkualitas sebagai objek dan subjek pembangunan dapat terwujud, sebagai modal esensial bagi kemajuan bangsa.

“Harapannya Ketua TP PKK yang juga Pembina Posyandu mampu menjadi inisiator dalam merevitalisasi pembinaan Posyandu secara berjenjang serta meningkatkan kolaborasi dan integrasi kebijakan terhadap Posyandu,” tukasnya. (em-aha)

Ahli gizi Puskesmas Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat, Ririn Syafrini mengimbau para orang tua agar membawa anaknya secara rutin ke posyandu untuk mencegah stunting.

“Bawa anak kita secara rutin ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak,” kata Ririn, Kamis, 23 November 2023.

Selain itu, lanjut Ririn, penting mengatur pola memakan makanan yang bergizi dan pola asuh sehat agar membentuk anak yang berkualitas.

Juga harus diketahui, pencegahan stunting terhadap sebaiknya dilakukan sejak sang ibu menjalani masa kehamilan.

Dia menyarankan para ibu hamil secara rutin mengecek kehamilan, rutin minum tablet tambah darah dan hanya berikan ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.

“Kemudian, untuk makanan pengganti (MP) ASI yang tepat dimulai dari usia enam bulan,” jelasnya. (*)

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Sekretaris TP PKK Kota Palangka Raya, Fifi Arfina dalam sambutanya mengatakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.

Sedangkan Posyandu sambung Fiifi, merupakan salah satu bentuk UKBM dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

“Melalui Posyandu, petugas dengan rutin memantau perkembangan bayi dan balita, mulai dari usia 0 hingga 59 bulan yang secara gratis serta dapat mendeteksi secara dini apabila ada indikasi stunting pada anak,” ucap Fifi.

Saat ini pemerintah pusat maupun daerah sedang gencar melakukan program upaya pencegahan stunting, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/O2/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. Dan Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai salah satu daerah lokasi fokus (lokus) stunting pada tahun 2022.

Melalui kegiatan ini diharapkan kader-kader posyandu dapat lebih memahami peran-nya dalam pemantauan perkembangan bayi dan balita dan juga terampil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di posyandu, sehingga upaya deteksi dini kasus stunting dan kasus-kasus perkembangan lainnya dapat diketahui sedini mungkin agar bayi dan balita dapat tumbuh sehat menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan berdaya di masa yang akan datang.

“Pelayanan Posyandu Balita yang sangat strategis ini, tentunya membutuhkan upaya total dari seluruh komponen, pemerintah daerah dan masyarakat, kerja sama yang baik antara Puskesmas dengan Kelurahan, ketua RT/RW, kader PKK, kader posyandu dan dasawisma setempat dalam memberikan manfaat bagi kesehatan bayi dan balita di Kota Cantik Palangka Raya. Sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kota Palangka Raya yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua,” tutup Fifi. **

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu di seluruh Indonesia. Jokowi ingin target ini bisa tercapai tahun 2023 ini.

“Tahun ini harus 100 persen,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan perintah Jokowi, usai dipanggil presiden membahas kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Tak sekedar menyediakan alat, Jokowi pun memberi target cakupan bayi yang ditimbang dan diukur harus di atas 80 persen. Kemudian, tenaga yang mengoperasikan pun juga harus terampil. Untuk mencapai target ini anggaran dari Kementerian Kesehatan akan digelontorkan.

Anggaran dari pemerintah daerah pun juga kemungkinan bisa dipakai. Kalaupun daerah keberatan karena kapasitas fiskal mereka tersebut, Muhadjir menyebut pemerintah menyiapkan skema pendanaan lain lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kementerian Kesehatan.

Penyediaan USG dan Antropometri Kit di semua Puskemas ini bagian dari upaya pemerintah menekan prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Perintah untuk penyediaan USG dan alat pengukur bayi lainnya juga disampaikan Jokowi dalam acara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 25 Januari lalu.

“USG atau alat timbang atau alat pengukur tinggi atau panjang badan, itu harganya berapa sih? USG harga berapa sih?” kata Jokowi saat itu.

Muhadjir menyebut pemerintah memang sedang menyisir daerah mana saja yang sekarang masih kekurangan USG, Antropometri Kit, dan alat lainnya untuk mengukur bayi.

Ia menyebut keberadaan alat ini sangat penting karena intervensi stunting akan lebih mudah sebelum ibu melahirkan bayi.

Masalahnya, masih banyak daerah dengan Puskesmas dan Posyandu yang belum memiliki alat-alat ini. Untuk itu dalam beberapa waktu terakhir, Muhadjir melakukan roadwhow stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Saya minta setiap bupati, ketika rapat butuh berapa,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Selain soal stunting, Muhadjir juga melaporkan ke Jokowi soal pemanfaatan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE.

Saat ini, kata dia, setiap desa sudah punya data masyarakat miskin ekstrem yang sudah dikomparasi dengan data BKKBN.

Tapi Muhadjir meminta desa memverifikasi dan memvalidasi ulang data itu secepatnya, lalu dikirim ke dirinya lewat bupati.

“Jadi sekarang untuk data kemiskinan ekstrem itu langsung di bawah kontrol Kemenko PMK,” ucap Muhadjir. Sehingga kementerian bisa tahu nama dan alamat penduduk miskin ekstrem lebih akurat, serta memahami berapa besar intervensi yang dibutuhkan.