“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak,” demikian keterangan tertulis MHH Muhammadiyah yang ditandatangani oleh Ketua MHH Muhammadiyah Trisno Raharjo dan Sekretaris Muhammad Alfian.

MHH Muhammadiyah berpendapat presiden merupakan kepala negara yang menjadi pemimpin seluruh rakyat. Sehingga, ada tanggung jawab moral dan hukum dalam segala aspek kehidupan bernegara.

Bagi MHH Muhammadiyah, presiden berkewajiban memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas demi memastikan penggantinya adalah sosok berintegritas.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah melaporkan peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanudin (APH) ke Bareskrim Polri.

Andi dilaporkan buntut dari komentarnya yang ‘menghalalkan’ darah semua warga Muhammadiyah.

“Tadi di SPKT, kita sudah diterima untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan saudara AP Hasanuddin di akun Facebook-nya. Dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri,” kata Ketua Hukum HAM dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2023).

Laporan PP Pemuda Muhammadiyah itu teregister dengan Nomor LP/B/76/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 25 April 2023. Nasrullah menyebut komentar Andi telah menyakiti hati warga Muhammadiyah.

“Untuk pengembangan di penyelidikan atau penyidikan nanti kita serahkan ke penyidiklah terkait hal tersebut. Intinya kan beberapa hari viral dan cukup menyakitkan bagi warga Muhammadiyah sehingga mau tidak mau kami harus mengambil langkah hukum untuk hal tersebut,” ujarnya.

Kata dia, pihaknya membawa sejumlah barang bukti dalam laporannya tersebut, di antaranya tangkapan layar komentar Andi Pangerang yang berisi ancaman kepada warga Muhammadiyah.

“Untuk bukti kami menyampaikan screenshot atau tangkapan layar dari komentar yang bersangkutan di Facebook Pak Thomas Djamaluddin, tangkapan layar itu. Itu yang kami serahkan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah, Sedek Bahta, berharap Andi Pengareng dipecat dari BRIN. Menurutnya, komentar yang dilontarkan Andi telah mencederai wibawa pegawai ASN.

“Kalau proses pidananya berlanjut sampai ada putusannya dan dinyatakan bersalah pasti dia (APH) akan dipecat. Karena itu, sebelum dipidana harapannya majelis etik merekomedasikan untuk pemecatan kepada saudara APH,” ucap Sedek.

“Jadi siapapun yang itu namanya ASN jika melakukan tindakan-tindakan serupa ataupun yang lain yang itu mencederai wibawa pegawai negeri sipil, tak pantas untuk dipertahankan, pecat itu jalan paling toleran. Ini juga jadi pembelajaran bagi seluruh pegawai negeri tidak boleh berperilaku seperti itu,” imbuhnya.

LBH PP Pusat Muhammadiyah Juga Berharap Thomas Djamaluddin Dipecat

LBH PP Muhammadiyah juga berharap peneliti BRIN lainnya, Thomas Djamaluddinn juga dipecat.

“Sebetulnya ada dua nama ini. selain Andi Pangerang, ada juga Profesor Thomas Djamaluddin agar dipecat dari BRIN. Kita minta agar dia dipecat tidak hormat a sebagai pegawai ASN,” tegas Ketua Bidang Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH PP Muhamadiyah, Gufron di Bareskrim Polri, Selasa (25/4/2023).

Gufron mengatakan unggahan mantan anggota Lembaga Penerbangan Antarika Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin terkait ujaran kebencian kepada Muhammadiyah sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dia berharap Andi dan Thomas mendapat sanksi sesuai aturan etik yang berlaku.

“Karena kalau saudara melihat membaca status-status Facebooknya saudara Thomas Djamaluddin itu memang sangat tendensius dan sangat subyektik dan lebih banyak menyerang Muhammadiyah,” ujarnya.

“Begitu kita telususuri dari tahun 2013, ada status yang menyerang Muhammadiyah,” ungkapnya.

YOGYAKARTA, Eranasional.com – PP Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1444 H jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023. Sholat tarawih akan digelar mulai Rabu malam, (22/3/2023). Keputusan tersebut disampaikan Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti saat membacakan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Penetapan Hasil Hisab, Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H di Yogyakarta yang turut disiarkan secara daring, Senin (6/2/2023).

“Umur bulan Sya’ban dengan demikian 1444 H adalah 30 hari dan tanggal 1 Ramadan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023 M. Jadi, mulai tarawih Rabu malam,” ucap Sayuti.

Berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, sebagaimana disampaikan Sayuti, ijtimak jelang Ramadan 1444 H belum terjadi. Ijmak terjadi pada esok harinya, Rabu, 30 Syakban 1444 H atau 22 Maret 2023 pukul 00:25:41 WIB.

Sayuti menjelaskan, tinggi bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta yaitu +07° 57′ 17”, dengan demikian hilal sudah wujud dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam itu Bulan sudah berada di atas ufuk.

Sebagai informasi, PP Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H. Metode ini menitikberatkan pada posisi geometris benda langit.

“Muhammadiyah menetapkan awal bulan kamariah termasuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tidak berdasar penampakan. Melainkan berdasarkan pada posisi geometris benda-benda langit, yaitu Matahari, Bumi, dan Bulan. Jadi posisinya, bukan nampak dan tidaknya, “ucap Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar. **

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan ucapan selamat terkait peringatan satu abad NU (Nahdlatul Ulama). Haedar menyebut kedua organisasi Islam itu menjadi jalan tengah integrasi keumatan dan kebangsaan.

“Keduanya menjadi kekuatan penjaga bandul keseimbangan dan jalan tengah dalam proses integrasi keumatan dan kebangsaan secara harmoni, damai, dan konstruktif dalam kehidupan keindonesiaan yang Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Haedar dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Haedar mengatakan Muhammadiyah dan NU merupakan pilar strategis Islam Indonesia yang memiliki kekhasan masing-masing. Keduanya, kata dia, memahat pandangan dan praktek keagamaan yang kokoh, moderat, dan berorientasi Islam rahmatan Lil-‘alamin.

“Menjadikan Islam sebagai ajaran kebaikan serba utama bagi sesama kaum muslimin, sekaligus bagi seluruh umat manusia dan semesta alam,” kata dia.

Terkait dengan tema Harlah Satu Abad NU “Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru,” Haedar berharap NU menjadi ormas Islam Indonesia yang bangkit dan digdaya.

“Ibarat kesaktian atau kedigdayaan para pendekar bukan hanya pada kekuatan ragawi, tetapi juga rohani dalam wujud keluhuran batin, welas asih, kebijaksanaan, membela yang terzalimi, serta tegak lurus di atas kebenaran dan kebaikan yang utama.” ujarnya.

Haedar juga berharap dalam usia satu abad ini, Nahdlatul Ulama semakin digdaya untuk peran kebangsaan dan kemanusiaan semesta yang berwawasan persaudaraan dan kerahmatan multi-ranah.

Menurutnya, NU dengan semangat merawat tradisi dan Muhammadiyah dengan orientasi reformasi budaya, bisa bersinergi dan menjelma menjadi penjaga bangunan ke-Indonesia-an yang mengintegrasikan agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa sebagai nilai utama dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

“Selamat Satu Abad NU, semoga Allah melimpahkan rahmat, berkah, dan karunia-Nya,” kata dia.

Nahdlatul Ulama lahir pada 31 Januari 1926 dalam kalender Masehi atau 16 Rajab 1344 dalam kalender Hijriah. Dengan begitu, peringatan satu Abad NU tahun ini, 7 Januari 2023 merupakan peringatan berdasarkan kalender Hijriah karena bertepatan dengan 16 Rajab 1444 Hijriah.

Acara peringatan satu abad NU digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dengan dihadiri Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin hingga sejumlah petinggi negara lainnya. Acara ini rencananya telah digelar sejak Selasa dini hari pukul 00.00 WIB dan rencananya akan berlangsung selama 24 jam non stop dengan diisi berbagai agenda.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah dengan tegas mengatakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI.

Penolakan ini disampaikan langsung saat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

“Kami hanya mendiskusikan bagaimana bangsa ini dan proses demokrasi berjalan lancar, tepat waktu. Karena itu kami mengusulkan jangan sampai legacy besar bapak (Jokowi) terhambat oleh keinginan segelintir orang untuk isu perpanjangan atau penundaan,” kata Cak Nanto, panggilan akrabnya, usai bertemu dengan Presiden Jokowi.

PP Muhammdiyah, kata Sunanto, menginginkan Jokowi tetap menjadi bapak bangsa yang taat pada konstitusi.

“Kami berharap Bapak Jokowi tetap jadi bapak bangsa, bapak negarawan, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan konstitusinya,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, lanjut Sunanto, dirinya juga menyampaikan harapannya pada Pilpres 2024 mendatang dapat terlaksana secara demokratis.

Selain itu, dia berharap agar politik identitas diminimalisasi sebanyak mungkin di Pilpres 2024 nanti.

“Pesan-pesannya bahwa menjadi harmonilah sesuai tema Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Polarisasi politik atau politik identitas diminimalisir sebanyak mungkin,” pungkasnya.