PP Tunas – Eranasional.com

TikTok Bersih-Bersih, 1,7 Juta Akun Anak Dinonaktifkan

Aditya — Sat, 02 May 2026 08:26:02 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Platform berbagi video pendek TikTok menunjukkan langkah konkret dalam memenuhi regulasi pemerintah Indonesia dengan menonaktifkan sekitar 1,7 juta akun pengguna yang teridentifikasi berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan ini menjadi salah satu capaian paling signifikan dalam implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital atau PP TUNAS, yang bertujuan memperkuat perlindungan anak di ekosistem digital nasional.

Angka tersebut mengalami peningkatan tajam dibandingkan laporan sebelumnya pada pertengahan April 2026, ketika TikTok baru menutup sekitar 780 ribu akun anak. Lonjakan ini menandakan adanya percepatan upaya verifikasi usia serta penegakan kebijakan internal platform dalam waktu relatif singkat. Pemerintah menilai tren ini sebagai indikasi bahwa komitmen platform digital mulai diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang terukur, bukan sekadar pernyataan dukungan terhadap regulasi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi sinyal positif dalam proses implementasi PP TUNAS yang tengah berlangsung. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia menegaskan bahwa langkah TikTok mencerminkan pergeseran penting dari fase komitmen menuju fase aksi nyata yang dapat dievaluasi secara transparan. Pemerintah, menurutnya, mendorong seluruh platform digital untuk mengikuti langkah serupa dengan menunjukkan hasil konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain penonaktifan akun, pemerintah bersama TikTok juga tengah menyusun rencana tindak lanjut yang lebih komprehensif. Fokus utama tidak hanya pada perlindungan usia pengguna, tetapi juga pada penanganan berbagai risiko digital lain, termasuk maraknya praktik judi online dan penyebaran konten berbahaya. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan regulator, platform, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan ruang digital yang lebih aman, khususnya bagi anak dan remaja.

Meski memberikan apresiasi terhadap langkah TikTok, Meutya Hafid menegaskan bahwa kewajiban mematuhi PP TUNAS berlaku bagi seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa tidak ada pengecualian dalam hal perlindungan anak di ruang digital, sehingga setiap perusahaan teknologi diharapkan segera melaporkan langkah konkret yang telah diambil. Transparansi ini dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana komitmen platform dalam menjaga keamanan penggunanya.

Regulasi Baru PP Tunas Resmi Jalan, Platform Digital Harus Sesuaikan Fitur dan Kebijakan

Aditya — Sun, 29 Mar 2026 11:07:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas pada 28 Maret 2026. Regulasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital, khususnya terkait pembatasan akses bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun. Aturan tersebut sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi dan memiliki aktivitas bisnis di Indonesia wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa tidak ada ruang toleransi bagi penyelenggara sistem elektronik yang mengabaikan aturan tersebut. Dalam pernyataan resminya, Meutya menyebut bahwa kepatuhan terhadap regulasi merupakan syarat mutlak bagi platform untuk tetap beroperasi di Indonesia.

Menurutnya, PP Tunas bukan sekadar regulasi administratif, melainkan instrumen penting untuk melindungi generasi muda dari berbagai potensi risiko di dunia digital, mulai dari paparan konten tidak layak, eksploitasi, hingga penyalahgunaan data pribadi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya akan melihat komitmen di atas kertas, tetapi juga implementasi nyata di lapangan melalui perubahan sistem, fitur, dan kebijakan internal platform.

Dalam implementasi awal aturan ini, beberapa platform global telah menunjukkan langkah konkret. Platform X (Twitter), misalnya, telah memperbarui kebijakan usia minimum pengguna menjadi 16 tahun. Kebijakan tersebut juga tercantum dalam pusat bantuan resmi mereka sebagai bagian dari transparansi kepada pengguna. Tidak hanya itu, platform tersebut juga berkomitmen untuk melakukan proses identifikasi serta penonaktifan akun yang terindikasi dimiliki oleh pengguna di bawah batas usia yang ditentukan, dimulai sejak tanggal pemberlakuan aturan.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Bigo Live yang bahkan menetapkan batas usia minimum lebih tinggi, yakni 18 tahun. Kebijakan ini dituangkan secara jelas dalam perjanjian pengguna dan kebijakan privasi mereka. Selain itu, Bigo Live juga memperkuat sistem perlindungan dengan menerapkan moderasi berlapis yang mengombinasikan teknologi kecerdasan buatan dengan pengawasan manusia. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan menindak akun yang melanggar ketentuan usia secara lebih efektif dan cepat.