Mulai penerimaan siswa baru pada Tahun Ajaran 2025/2026, istilahnya menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Seperti PPDB, terdapat beberapa jalur penerimaan dalam SPMB salah satunya zonasi. Namun, pemerintah mengubah istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili.

Berikut empat jalur pada SPMB:

Upaya terakhir pun telah dilakukan Wali Kota Depok, Mohammad Idris dengan membuat surat permohonan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin untuk dibukanya jalur optimalisasi PPDB.

Tertulis dalam surat tersebut, berdasarkan hasil penyelenggara PPDB Tahun Ajaran Baru 2024/2025 yang dilaksanakan Disdik Jabar masih terdapat lulusan SMP yang belum dapat tertampung di SMA/SMK Negeri di Kota Depok.

Jalur optimalisasi yang dimaksud dapat dalam bentuk penambahan jumlah siswa per rombongan belajar (Rombel). Maupun penambahan Rombel setiap SMA/SMK Negeri di Kota Depok.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungli dalam proses PPDB Tahun 2024. Ia tidak segan-segan menindak tegas pelaku pungli yang terbukti bersalah.

“Ditengah pendaftaran Peserta Didik Baru khususnya jenjang SMP Negeri di Kota Pekalongan gratis. Namun, jika kedapatan sekolah memungut liar kepada orang tua, Pemkot Pekalongan akan menindak tegas,” kata Wali Kota di Ruang Jlamprang Setda setempat, Selasa, 25 Juni 2024.

Menurutnya, pihaknya akan memberikan sanksi berupa pencopotan jabatan oknum Kepala Sekolah ataupun panitia PPDB jika terbukti melakukan pungli dan titip menitip, serta tuntutan hukum apabila orang tua menuntut.

Mas Aaf, sapaan akrabnya menekankan bahwa, PPDB 2024 harus berjalan dengan transparan dan akuntabel. Pihaknya juga meminta kepada seluruh pihak terkait, termasuk panitia PPDB, untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

“Bekerjalah profesional sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jangan melenceng dan menyalahi hukum. Pungli merupakan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat dan merusak integritas pendidikan,”

“Kita harus bersama-sama mencegahnya agar proses PPDB berjalan dengan lancar dan semua calon siswa mendapatkan kesempatan yang sama,”pungkasnya. (em-aha)

Aduan dapat disampaikan melalui icw.or.id/pungli.

Lewat  kanal itu, ICW mengajak masyarakat, baik yang mengalami atau menjadi korban kecurangan ataupun mengetahuinya, untuk bersama-sama melawan kecurangan PPDB. ICW menjamin keamanan data pelapor sehingga publik tak perlu ragu untuk mengungkap kecurangan PPDB.

ICW menilai, pemerintah baik pusat maupun daerah tak kunjung mengatasi masalah ini. “ICW mendesak pemerintah untuk lebih bersikap proaktif sebelum persoalan PPDB meledak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tulis situs resmi mereka, dikutip dari Tempo.co, Senin (17/6/2024).

Pemerintah, kata ICW, wajib memberikan layanan, kemudahan, dan jaminan atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi. Namun, akses warga justru dibatasi karena PPDB.

“Sedangkan untuk pendaftaran akun sudah bisa mulai pada 20 Mei sampai 27 Mei. Jadi silakan bagi orang tua yang mau mendaftarkan akun,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin di Kantor Disdik DKI, Jakarta Selatan, Senin.

Budi menyebut mulai hari ini pendaftaran online jenjang sekolah dasar (SD) sudah bisa dimulai, lalu 27 Mei untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP), dan 3 Juni untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

“Calon Peserta Didik Baru (CPDB) adalah penduduk DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan berdomisili di DKI. Jadi yang tidak berdomisili di DKI Jakarta mohon maaf, ya walaupun ber-KTP di DKI Jakarta ini tidak bisa untuk mendaftar,” ujar Budi.

Lalu, Budi mengatakan, daya tampung siswa SD masih memadai, sedangkan jenjang SMP dan SMA negeri masih terbatas.

“Untuk SD memiliki daya tampung di 95.673. Lalu untuk SMP di angka 71 ribu. Sedangkan Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang ada di sini ada 151 ribu. Jadi hanya 47 persen. Sedangkan SMA, daya tampung hanya di 20.130 dan CPDB ada di angka 39.141 atau lebih 35 persen,” ucap Budi.

Selain itu, Budi menjelaskan, Disdik DKI Jakarta membuka jalur PPDB bersama yang merupakan bagian dari PPDB Jakarta dan memungkinkan calon siswa SMA dan SMK memiliki sekolah swasta dengan jalur afirmasi. Siswa yang nantinya diterima dari PPDB bersama tidak dipungut biaya.

Budi mengingatkan, orang tua siswa bisa membuat akun PPDB di situs Disdik DKI Jakarta, https://disdik.jakarta.go.id/. Selain itu, orang tua juga bisa membuat akun PPDB di posko PPDB yang tersebar di 12 titik di Jakarta.

“Dinas Dukcapil juga melakukan pendampingan, akan ada posko Dukcapil, ada 12 posko yang kami siapkan,” ucap Budi.

Seluruh proses seleksi akan dilaksanakan secara daring melalui tautan https://ppdbkota.depok.go.id/ dimulai dari 3 Juni 2024 di jalur zonasi.

PPDB Kota Depok 2024 digelar dalam 4 jalur penerimaan yakni:

1. Zonasi.
2. Afirmasi.
3. Perpindahan Tugas Orang Tua.
4. Prestasi.

Namun, ada perbedaan penerapan jalur di setiap jenjang penerimaan.

Untuk mempermudah pemahamanmu, berikut ini jadwal pelaksanaan PPDB Kota Depok 2024 beserta jalur penerimaan di setiap jenjang pendidikan dikutip dari laman resminya, Rabu (08/05/2024).

Jalur Zonasi

Pra Pendaftaran: 1-31 Mei 2024
Pendaftaran: 3-4 Juni 2024
Pengumuman: 5 Juni 2024
Daftar Ulang: 13-14 Juni 2024.

Jalur Afirmasi

Pra Pendaftaran: 1-31 Mei 2024
Pendaftaran: 5-6 Juni 2024 (Siswa Tidak Mampu) dan 6 Juni 2024 (Siswa Inklusi)
Pengumuman: 7 Juni 2024
Daftar Ulang: 13-14 Juni 2024

Jalur Prestasi

Pra Pendaftaran: 1-31 Mei 2024
Pendaftaran: 10 Juni 2024
Uji Kompetensi: 11 Juni 2024 (prestasi non akademik)
Pengumuman: 11 Juni 2024 (prestasi akademik) dan 12 Juni 2024 (prestasi non akademik)
Daftar Ulang: 13-14 Juni 2024.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Asep B Kurnia mengungkapkan pihaknya sedang membahas terkait gugatan uji materi (judicial review) penerapan jalur zonasi dalam sistem pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut dia, hal itu telah melanggar hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Kata Asep, meski telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, pihaknya menyarankan agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh aturan PPDB jalur zonasi.

“Tujuan diterapkannya jalur zonasi adalah menyetarakan status sekolah dengan sekolah favorit, tapi faktanya tidak dibarengi dengan pembangunan sarana prasarana yang memadai,” ujar Asep, Jumat (16/6/2023).

Selain itu, evaluasi aturan zonasi bertujuan agar tidak ada lagi zonasi blank alias wilayah yang tidak terjangkau oleh area zonasi sekolah.

“Untuk tahun selanjutnya zonasi jangan sampai ada lagi zona blank spot. Kami juga tidak ingin mendengar lagi ada warga yang tidak bisa masuk sekolah manapun,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah membahas rencana mengajukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap aturan zonasi dalam PPDB. Asep menilai, aturan zonasi telah melanggar hak warga negara untuk memperoleh pendidikan.

“Kami sedang berdiskusi, bahwa penerapan jalur zonasi ini dianggap telah melanggar hak setiap warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak meskipun tinggal di mana saja,” tuturnya.

“Dengan sistem ini seolah-olah rumah kita diatur, harus berdekatan dengan sekolah. Masih kami diskusikan dengan berbagai pertimbangan,” sambung Asep menjelaskan.

Ditemukan Praktik Titip Menitip

Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga menemukan praktik titip menitip yang dilakukan orang tua siswa ke pihak sekolah. Meski jumlahnya tidak signifikan, namun praktik ilegal itu masih ada hingga sekarang.

“Dipastikan praktik titip menitip masih ada, meski ada tindakan bagi yang melanggar aturan PPDB,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengklaim menyatakan siap membuka pendaftaran PPDB tingkat SMA, SMK, dan SLB untuk tahap dua melalui jalur zonasi.

DEPOK, Eranasional.com – Bagi siswa yang akan mengikuti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Kota Depok, bisa cek 22 SMA Negeri dan Swasta terbaiknya sebagai referensi. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah memiliki daftar sekolah terbaik berdasarkan nilai UTBK tertinggi tahun 2022 lalu. Termasuk 22 sekolah di antaranya ada di Kota Depok.

Berikut daftar 22 SMA Negeri dan Swasta terbaik di Kota Depok yang bisa dijadikan sekolah tujuan di PPDB 2023.

22 Sekolah SMA Negeri & Swasta Terbaik di Kota Depok:

1. SMAS Islam Terpadu Nurul Fikri
Nilai total : 572,332
Ranking nasional: 123
Ranking provinsi: 18

2. SMA Budi Cendekia Islamic School
Nilai total : 561,491
Ranking nasional: 189
Ranking provinsi: 25

3. SMAS Islam Dian Didaktika
Nilai total : 561,296
Ranking nasional: 192
Ranking provinsi: 26

4. SMAN 1 Kota Depok
Nilai total : 560,653
Ranking nasional: 197
Ranking provinsi: 28

5. SMA Ibnu Hajar Boarding School
Nilai total : 553,583
Ranking nasional: 255
Ranking provinsi: 34

6. SMAN 3 Kota Depok
Nilai total : 548,737
Ranking nasional: 284
Ranking provinsi: 36

7. SMAS Mardi Yuana Pancoran Mas
Nilai total : 547,685
Ranking nasional: 294
Ranking provinsi: 40

8. SMAN 2 Kota Depok
Nilai total : 536,735
Ranking nasional: 423
Ranking provinsi: 68

9. SMAS Avicena Cinere
Nilai total : 533,544
Ranking nasional: 478
Ranking provinsi: 77

10. SMAS IT Nururrahman
Nilai total : 532,756
Ranking nasional: 488
Ranking provinsi: 78

11. SMAN 4 Kota Depok
Nilai total : 528,221
Ranking nasional: 587
Ranking provinsi: 97

12. SMAS Yaspen Tugu Ibu
Nilai total : 527,374
Ranking nasional: 622
Ranking provinsi: 104

13. SMAN 12 Kota Depok
Nilai total : 525,962
Ranking nasional: 645
Ranking provinsi: 108

14. SMAN 6 Kota Depok
Nilai total : 525,637
Ranking nasional: 653
Ranking provinsi: 112

15. SMAN 5 Kota Depok
Nilai total : 525,231
Ranking nasional: 659
Ranking provinsi: 113

16. SMAN 8 Depok
Nilai total : 524,833
Ranking nasional: 669
Ranking provinsi: 116

17. SMAS Bintara Depok
Nilai total : 523,197
Ranking nasional: 703
Ranking provinsi: 120

18. SMAS Cakra Buana
Nilai total : 521,650
Ranking nasional: 743
Ranking provinsi: 129

19. SMAS Sejahtera 1 Depok
Nilai total : 518,602
Ranking nasional: 821
Ranking provinsi: 144

20. SMA Putra bangsa
Nilai total : 517,352
Ranking nasional: 862
Ranking provinsi: 155

21. SMA Negeri 10 Depok
Nilai total : 516,257
Ranking nasional: 898
Ranking provinsi: 163

22. SMA Muhammadiyah 04 Depok
Nilai total : 516,040
Ranking nasional: 903
Ranking provinsi: 165

Nah, itulah daftar 22 SMA Negeri & Swasta di Kota Depok berdasarkan nilai UTBK yang dirilis LTMPT. Sebelum mendaftar pastikan kamu untuk memenuhi dua syarat utama yang harus dipenuhi dalam PPDB 2023.

Pertama, calon siswa kelas 10 SMA atau SMK harus berusia maksimal 21 tahun per 1 Juli tahun berjalan. Kedua, calon siswa harus sudah menyelesaikan kelas 9 SMP atau yang sederajat.

Bila sudah, detikers bisa melanjutkan pendaftaran di PPDB 2023 yang akan dibuka nanti. Ada sekolah incaranmu warga Kota Depok? Semoga berhasil dan bisa masuk sekolah impianmu ya detikers!

PALANGKA RAYA – Tidak terasa tahun ajaran baru sebentar lagi akan datang. Seperti biasa, ketika tahun ajaran baru calon peserta didik, wali murid, hingga sekolah sibuk mempersiapkan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, PPDB tahun ajaran 2021/2022 dilaksanakan melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/ wali, dan juga jalur prestasi.

Saat ditemui wartawan Eranasional.com di tempat kerjanya, Kabid Pembinaan SMP Muhammad Aswani, S.Pd, M.Pd mengatakan Untuk di kota Palangka Raya PPDB tahun ini ada beberapa jalur penerimaan peserta didik baru.

“Penerimaan PPDB Tahun 2021 ini ada beberapa jalur yaitu Zonasi, Afirmasi, Prestasi dan perpindahan tugas pekerjaan orang tua / wali”, Ujar Aswani Kamis 20/21.

Dia menjelaskan lebih lanjut, bahwa jalur zonasi kouta nya utk SD 75% dan SMP 65%, jalur afirmasi Kouta nya SD 20% dan SMP 15%, jalur perpindahan tugas/pekerjaan orang tua Kouta nya 5%, Jalur Prestasi yang khusus utk Penerimaan SMP Kouta nya 15%.

Penerimaan Peserta Didik baru/PPDB ini kemungkinan besar akan dilaksanakan sekitar tanggal 21 Juni Akan datang.lanjut nya

Saat ditanya mengenai Petunjuk Teknis/Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB kota Palangkaraya tahun 2021 Aswan mengatakan
bahwa saat ini juknis Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB Tahun 2021 masih menunggu Persetujuan Walikota Palangkaraya. (AF)