Sampai saat ini, polisi sudah memeriksa 17 saksi mulai dari teman korban, keluarga dan orang orang dari Kemenkes dan Kemendikbud Ristek.

“Ada nominalnya tapi tidak saya sampaikan. Saat ini data-data yang diberikan oleh ibunda almarhumah seperti dokumen perkuliahan almarhum, screenshot percakapan di WA, invoice pemesanan dan lain-lain. (Apakah sampai ratusan) ya adalah, nanti penyidik yang akan menyampaikan,” jelas Artanto.

Terkait kemungkinan apakah Dekan FK atau Kaprodi Anastesi akan juga dilakukan pemeriksaan, Artanto mengatakan itu bisa dilakukan jika memang diperlukan.

“Nanti, kita masih melakukan pemeriksaan ke teman-temannya dulu. Nanti dinamikanya seperti apa, penyidik akan menentukan siapa yang harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya, nanti penyidik yang menentukan,” kata Artanto.

Untuk diketahui, Aulia merupakan dokter RSUD Kardinah tegal yang juga mahasiswa PPDS program studi anestesi Universitas Diponegoro. Ia ditemukan meninggal dunia pada Senin (12/8/2024) di kamar kosnya.

Kemenkes kemudian menghentikan PPDS program studi anestesi di RSUP Dr Kariadi Semarang tempat korban menempuh pendidikan spesialis karena ada dugaan perundungan.

Namun, UNDIP sudah membantah soal isu perundungan yang diduga dialami dokter Risma.
Namun, pihak keluarga dokter Aulia Risma akhirnya mempolisikan sejumlah senior korban ke Polda Jawa Tengah pada Rabu (4/9/2024) kemarin.

Mereka dilaporkan terkait pemerasan, pengancaman hingga intimidasi terhadap korban. Pihak keluarga membawa bukti chat, hingga rekening korban.

Pelaporan itu langsung dilakukan oleh ibunda korban Nuzmatun Malinah, adik kandung korban Nadia dan pengacara mereka.

Kini pihak keluarga almarhumah melaporkan sejumlah senior ke Polda Jawa Tengah. Mereka dilaporkan terkait pemerasan, pengancaman, hingga intimidasi terhadap korban.

Yang datang ke Polda Jateng adalah ibunda korban, Nuzmatun Malinah; adik kandung korban, Nadia; dan pengacara mereka, Misyal Ahmad.

“Jadi, almarhumah adalah mahasiswa PPDS dari Undip yang mengalami bullying. Ada intimidasi, ada pengancaman, yang mana bukti-buktinya sudah kami serahkan ke pihak Polda Jateng,” ujar Misyal di Polda Jateng, Rabu (4/9/2024).

Meski tidak menyebut identitas terlapor, Misyal mengatakan bahwa terlapor merupakan mahasiswa PPDS atau senior korban.

“(Terlapor) dari mahasiswa, seniornya. Iya, (lebih dari 1 orang). Terkait pengancaman, intimidasi, pemerasan, ada beberapa. Kami belum berani menyebut nama, karena almarhumah sudah meninggal, korban sudah meninggal. Jadi ini diproses oleh kepolisian,” jelasnya.

Pihaknya juga sudah membawa bukti dalam kasus ini, termasuk bukti chat atau pesan singkat hingga catatan rekening korban.

“Ada chat, ada rekeningnya. (Nominal pemerasan) masih diperiksa,” ujarnya.

“Ada sekitar 1.000 lebih perundungan yang kita klarifikasi ternyata sebagian besar bukan perundungan, yang perundungan itu sekitar 30 persen yang memang benar-benar perundungan,” kata Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, di Istana Kepresidenan, Selasa (3/8/2024).

Laporan tersebut bukan hanya terkait kasus bullying PPDS Undip-RS Kariadi yang telah disorot lama.

“Ya kejadian di Undip, semuanya juga kita investigasi kok, di RSCM diinvestigasi, di Undip diinvestigasi, di Unair diinvestigasi, di USU diinvestigasi, di Unsri juga diinvestigasi,” ujar Dante.

Dante tidak merinci 300 peristiwa bullying itu terjadi di kampus atau RS mana saja.

“RS Kariadi kalau operasi segera dan darurat, IGD buka 24 jam, operasi pun sebenarnya ada yang buka 24 jam. Jadi bukan overload ya, rumah sakit ini menyediakan operasi-operasi yang gawat darurat 24 jam, kan tidak mungkin ada kecelakaan jam 1 butuh operasi cepat kejaran-kejaran nyawa, kalau nggak 24 jam bagaimana?” kata Hukum dan Humas RS Dr Kariadi Semarang, Vivi Vira Viridianti, Senin (2/9/2024).

justru menilai kondisi ini yang diuntungkan masyarakat. Sebab, dokter selalu siap sedia selama 24 jam untuk melakukan tindakan atau penyelamatan.

“Sebenarnya itu yang diuntungkan masyarakat. Kita RSUP dr Kariadi melayani masyarakat luas dalam bidang kesehatan,” jelas dia.

Dia juga menolak bila mahasiswa PPDS itu disebut dipekerjakan. Menurutnya, PPDS seperti mahasiswa yang sedang magang di sebuah tempat.

Untuk itu, dalam hal kerja sama antara FK Undip dan RSUP dr Kariadi, rumah sakit hanya menyediakan lahan atau wahana pendidikan bagi calon dokter.

“RS Kariadi kami hanya menyediakan lahan atau wahana pendidikan. Kami RS pemerintah wajib memberikan lahan, wahana pendidikan untuk dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker semuanya belajar di sini. Tapi yang mengatur teknisnya pendidikan,” sebut Vivi.

Dia menyampaikan, hingga saat ini kerja sama antara FK Undip dengan RSUP dr Kariadi masih terus berjalan. Mahasiswa PPDS yang magang di rumah sakit ini juga hanya mahasiswa Undip.v

Salah satu di antaranya adalah peserta PPDS di Indonesia tidak mendapatkan gaji. Padahal kata dokter Tommy menjadi dokter residen itu bukan lagi belajar, tapi juga bekerja.

“Kenapa gaji itu penting karena akhirnya berdampak pada beberapa kasus perundungan misal minta diberikan makan atau minta di antarkan atau minta memberikan apa namanya pelayanan yang memang bukan untuk akademis,”kata Dokter Tommy pada diskusi webinar IDI.

Selain itu beberapa faktor lainnya ialah:

•⁠ ⁠Jam kerja yang tidak manusiawi

•⁠ ⁠Bebam administrasi yang dibebankan ke peserta PPDS, padahal seharusnya dikerjakan oleh tenaga administrasi PPDS

•⁠ ⁠Alur konseling tidak memadai ini sebenarnya berguna bagi peserta ppds yang mengalami ketidakuatan mental ketika menjalani pendidikan.

•⁠ ⁠Kurangnya SDM

•⁠ ⁠Pekerjaan di luar akademis

Dokter Tommy mengatakan permasalahan hal ini sebenarnya bisa diselesaikan bila ada aturan yang jelas, tata kelola yang baik dan diberikan upah yang sepadan.

“PPDS ini bekerja bukan tidak bekerja, bukan belajar mereka bukan lagi mahasiswa, bukan koas, tapi mereka ini bekerja operasi menjadi asisten operasi, memeriksa pasien,” ungkapnya.

Dia berharap ke depan ada pembicaraan dan pengaturan agar peserta PPDS mendapatkan bayaran yang lebih layak serta persebaran peserta yang lebih merata.

“Peserta PPDS tidak bisa digaji oleh RS vertikal saja, lama-lama bisa kolaps. Bisa mungkin bekerja sama dengan LPDP atau dengan lembaga lain yang berkaitan. Harapannya juga kalaupun digaji tidak hanya Rp2 juta, Rp3 juta, tapi yang layak, sesuai jam kerja,” tuturnya.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK), Yudi Mulyana Hidayat, mengeklaim pihaknya telah memberikan sanksi terhadap sejumlah kasus tersebut.

Yudi menyebut ada 10 pelaku yang telah ditindak dalam delapan bulan terakhir. Mereka antara lain terdiri dari sembilan peserta didik PPDS, dan satu orang dosen. Adapun mengenai tindakan yang diambil pihaknya, Yudi menyebut itu bervariasi.

“Ada yang dikeluarkan ada yang disanksi. Misalkan perpanjang studi tiga bulan, empat bulan, ya peringatan. Klasifikasinya tergantung berat ringannya tindakan yang dilakukan,” kata dia saat dihubungi, Sabtu (17/8/2024).

Lebih lanjut, Yudi mengatakan tak semua lingkungan PPDS Unpad terdapat aksi bullying. Menurutnya, aksi perundungan hanya kerap terjadi di lingkungan spesialisasi tertentu.

“Hanya di departemen tertentu, terutama departemen yang ‘memegang pisau’, kalau kita istilahnya begitu, yang bedah-bedah,” katanya.

Adapun kasus yang disinggung di atas, Yudi menyebut itu terjadi di lingkungan Bedah Saraf Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

“Kalau bagian jiwa, bagian forensik enggak ada tuh bullying. Jadi tergantung departemennya,” pungkas dia.