Di satu sisi, pemerintah memutuskan untuk menanggung Pajak Penghasilan (PPh) atas THR yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, dan Polri. Kebijakan tersebut membuat penerima THR dari kalangan aparatur negara mendapatkan tunjangan secara utuh tanpa potongan pajak.

Sementara itu, bagi pekerja swasta, pemotongan Pajak Penghasilan atas THR umumnya tetap diberlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan diskusi di masyarakat, bahkan memicu perdebatan di media sosial mengenai keadilan kebijakan tersebut.

Guru Besar Ilmu Perpajakan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Haula Rosdiana, menjelaskan bahwa pemotongan pajak terhadap THR sebenarnya bukanlah kebijakan baru yang muncul belakangan ini. Menurutnya, aturan tersebut telah lama menjadi bagian dari sistem perpajakan di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, setiap tambahan penghasilan yang meningkatkan kemampuan ekonomi seseorang pada dasarnya dapat dikenai pajak.

Dalam kerangka hukum tersebut, THR dikategorikan sebagai penghasilan karena memberikan tambahan kemampuan finansial bagi penerimanya.

“Aturan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 atas THR sebenarnya sudah berlaku sejak lama, bahkan sejak Undang-Undang Pajak Penghasilan diberlakukan pada tahun 1983,” kata Haula dalam keterangannya kepada media.

Ia menambahkan bahwa dalam teori perpajakan modern terdapat konsep yang dikenal sebagai employment income atau penghasilan dari hubungan kerja. Dalam konsep ini, semua bentuk kompensasi yang diterima karyawan dari pemberi kerja dapat dikategorikan sebagai penghasilan.

Namun demikian, dalam praktik perpajakan terdapat pembedaan antara penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur. Gaji bulanan termasuk dalam kategori penghasilan teratur karena dibayarkan secara rutin setiap bulan.

]]> https://eranasional.com/99690/pajak-thr-2026-jadi-sorotan-guru-besar-ui-jelaskan-dasar-aturannya/feed 0 Aditya https://eranasional.com/91906/pemerintah-akan-tanggung-pajak-penghasilan-pegawai-hotel-restoran-dan-kafe https://eranasional.com/91906/pemerintah-akan-tanggung-pajak-penghasilan-pegawai-hotel-restoran-dan-kafe#respond Tue, 16 Sep 2025 23:38:15 +0000 https://eranasional.com/91906/pemerintah-akan-tanggung-pajak-penghasilan-pegawai-hotel-restoran-dan-kafe Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pajak penghasilan (PPh) pegawai hotel, restoran, dan kafe (horeka) akan ditanggung pemerintah hingga akhir 2026.

Perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) itu menyasar 552 ribu pekerja sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Pada paruh pertama tahun ini, insentif hanya menyasar karyawan sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.

“Target penerimanya 552 ribu pekerja, ini diberikan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025 atau 3 bulan. Anggarannya Rp120 miliar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (15/9).

Insentif pajak pekerja ditanggung ini juga akan berlanjut tahun depan dengan total anggaran Rp480 miliar.

Selain perluasan insentif PPh ditanggung, pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus lain yang tertuang dalam Paket Ekonomi “8+4+5”.

Terdapat 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan ke 2026, serta 5 program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja.

Ragam insentif itu diluncurkan agar Indonesia bisa mencapai target ekonomi 202 sebesar 5,2 persen.

Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan menteri Kabinet Merah Putih lainnya menyampaikan hal tersebut pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

“Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujar Airlangga.

Namun, Airlangga menegaskan tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justri diberikan fasilitas bebas PPN.

Di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

“Barang-barang yang dibutuhkan olah masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen … seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” imbuhnya.

Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Pajak pertambahan nilai (PPN) tetap naik menjadi 12 persen pada tahun depan, tetapi kenaikan tarif PPN itu hanya menyasar barang mewah.

Menurutnya, kenaikan tarif PPN merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kenaikan PPN sebesar 12 persen yang hanya menyasar barang mewah sudah dibocorkan DPR usai sejumlah pimpinan DPR RI bertemu Presiden Prabowo Subianto.

DEPOK, Eranasional.com – Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) Cimanggis, Kota Depok melakukan sosialisasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Perusahaan ke wartawan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Selasa (06/06/2023). Sosialisasi tersebut disampaikan langsung Kepala Kantor KPPP Cimanggis, Kota Depok, Eko Wisnu Pandoyo.

“Pentingnya dilakukan laporan tahunan atau SPT bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui potensi penerimaan pajak,” ujar Kepala Kantor KPPP Cimanggis, Kota Depok, Eko Wisnu Pandoyo.

Menurut Wisnu, dengan melakukan laporan SPT menegaskan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

“Fungsi DJP, tidak saja sebagai institusi yang diberi mandat mengawasi kepatuhan wajib pajak, namun juga menjalankan fungsi pelayanan, yakni melayani kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, khususnya kewajiban pelaporan SPT (e-Filling) dan PPh Pasal 21/26 (e-SPT),” jelasnya.

Ia mengimbau para wartawan wajib kepatuhan perpajakan yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pelaporan pajak SPT pribadi maupun jika memiliki perusahaan.

“Kami punya tenaga penyuluhan. Kita melakukan pendidikan dan pemberitahuan terhadap wajib pajak melalui Kelas Pajak. Dan, yang paling efektif juga kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, yang intens dengan Universitas Gunadarma dengan Tax Center terbaik di seluruh Indonesia. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak ke masyakarat,” jelas Wisnu.

Diungkapkan Wisnu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT di Kota Depok yakni di KPPP Cimamggis terbaik di Kanwil Jawa Barat (Jabar) III yang memiliki 15 KPP.

“Alhamdulillah kita nomor satu dengan tingkat capaiannya kinerja kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT melebihi target yakni 180 persen dari target maksimal yang ditentukan 120 persen. Dari sisi penerimaan pajak, Alhamdulilah sampai akhir Mei mencapai 43,36 persen. Idealnya kalau di rata-rata kan setiap bulannya itu 8,34 persen. Sampai Juni ini kita dapat diatas 50 persen,” ungkapnya.

Untuk wajib pajak yang ingin melaporkan SPT bisa mengakses layanan e-Filling yang harus diawali dengan mendapatkan e-Fin, yang fungsinya kurang lebih mirip dengan nomor PIN pada ATM. Cara mendapatkan e-Fin yang paling mudah adalah dengan cara mendatangi dan menyampaikan permohonan memperoleh e-Fin ke KPPP tempat wajib pajak terdaftar. 

Setelah e-Fin diperoleh, wajib pajak tinggal membuka website efiling.pajak.go.id kemudian memilih melakukan registrasi e-Filing dan mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak sampai dengan Februari 2023 masih sangat kuat dengan realisasinya Rp279,98 triliun atau 16,3 persen dari target APBN 2023, tumbuh 40,35 persen.

Jumlah ini berasal dari PPh Nonmigas sebesar Rp137,09 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp128,27 triliun, PBB dan pajak lainnya sebesar Rp1,95 triliun, dan PPh Migas sebesar Rp12,67 triliun.

Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 ini dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan Januari-Februari 2022, aktivitas ekonomi yang terus membaik, dan dampak dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Ketiganya adalah yang memberikan pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat baik. Kita tentu tetap waspada meskipun sampai dengan Februari ini sangat bagus karena tadi situasi dunia tidak dalam kondisi yang stabil dan baik. Jadi kita harus mewaspadai,” ungkap Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Kamis (16/03/2023).

Pertumbuhan Neto untuk Jenis Pajak dominan positif. PPh 21 masih kuat didukung utilisasi dan upah tenaga kerja yang menunjukkan kemampuan perusahaan memberikan tambahan pendapatan kepada pekerjanya dengan pertumbuhan penerimaannya 21,4 persen.

PPh OP meningkat 22,3 persen disebabkan pembayaran PPh Tahunan. PPh Badan tumbuh 33,8 persen ditopang tingginya pertumbuhan setoran masa terutama Jasa Keuangan dan Asuransi. PPN dalam negeri tumbuh baik seiring dengan peningkatan konsumsi dalam negeri dan implementasi UU HPP.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah dan DPR mengubah batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi masyarakat Indonesia. Perubahan tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan ini kemudian diperjelas dalam Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Dengan regulasi baru, ada pelebaran untuk lapisan penghasilan paling bawah dan penambahan lapisan dengan tarif baru bagi mereka dengan penghasilan tinggi.

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun,” tulis PP No. 55/2022.

Semula, pemerintah mengenakan tarif Pph 5% untuk wajib pajak dengan penghasilan kena pajak sampai Rp50 juta. Namun kini, batas penghasilan kena pajak dinaikkan menjadi Rp60 juta.

Begitu juga dengan tarif PPh 15% yang semula dikenakan untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta, kini diubah menjadi untuk penghasilan di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta.

“Perubahan lapisan tarif PPh untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Banyak masyarakat di kelompok menengah bahwa justru beban pajaknya lebih turun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sabtu (31/12/2022).

Untuk pekerja dengan gaji Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun dibebaskan dari PPh atau menjadi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Adapun ketentuan PPh di atas penghasilan tersebut adalah:

1. Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%

2. Penghasilan kena pajak lebih dari Rp60 juta hingga Rp250 juta dikenakan pajak 15%

3. Penghasilan lebih dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta tarif PPh yang dikenakan 25%

4. Penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar dikenakan tarif PPh 30%

5. Penghasilan di atas Rp5 miliar dikenakan tarif PPh sebesar 35%.

Sri Mulyani mencontohkan, pekerja dengan penghasilan Rp5 juta per bulan atau Rp 60 juta per tahun, maka penghasilan yang dikenai pajak setelah dikurang PTKP yakni Rp6 juta per tahun.

Sehingga dikenakan tarif 5%, sehingga pajak yang harus dibayar per tahun hanya Rp300.000.

“Ini penghasilan Rp60 juta per tahun dikurangi Rp54 juta yaitu Rp6 juta dan dikalikan 5%. Ini Cuma Rp300.000 setahun bayar pajaknya. Kalau Anda menikah ada tunjangan negara untuk istri dan kalau ada anak, ada tambahan lagi,” jelas Sri Mulyani.