JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo rencananya bakal meneken Peraturan Presiden (Perpres) soal akhir Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam waktu dekat. Kementerian Kesehatan RI membuka alasan di balik pencabutan tersebut.

Berdasarkan pemantauan data COVID-19 selama delapan bulan terakhir, level transmisi komunitas Indonesia menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) relatif aman, kerap berada di level 1. Artinya, insiden kasus tidak melebihi 20 per 100 ribu penduduk.

”Iya sebetulnya dasarnya karena pengendalian COVID-19 ini sudah delapan bulan terakhir hingga angka transmisi komunitas WHO memang betul-betul di bawah,” kata juru bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril, Jumat (23/12/2022).

“Kasus positif, kematian, maupun hospitalisasi, jadi apabila ketiga angka itu terkendali penuh di bawah standar WHO, (sudah aman),” lanjutnya.

Syahril juga menyinggung hasil sero survei tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) bersama Kemenkes RI yang menunjukkan antibodi amat tinggi di masyarakat. Bahkan, melampaui 90 persen dari total penduduk yang dianalisis.

”Artinya daya tahan tubuh di masyarakat sudah sangat terbentuk dan Insha Allah sudah bisa menghadapi COVID-19 dalam bentuk varian apapun,” sambung Syahril.

Buktinya, menurut Syahril, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia tidak pernah lagi setinggi gelombang COVID-19 Delta hingga Omicron saat pertama kali diidentifikasi.

”Dan juga yang terakhir subvarian-subvarian itu dia tidak terlalu tinggi kasusnya dibandingkan delta dan Omicron yang lalu,” lanjut dia.

”Dengan begitulah harapan bapak Presiden Insha Allah nanti berdasarkan kajian yang telah disiapkan ini menjadi akhir dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hanya saja status kegawatdaruratan belum dicabut sehingga pemantauan pandemi COVID-19 di global masih kita waspada,” pungkas dia. **

Jakarta – Pemerintah bakal mengumumkan keputusan lanjutan terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang berakhir pada 2 Agustus 2021 pada Senin (2/8).

“(Keputusan lanjutan PPKM) baru besok akan diputuskan,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi kepada CNNIndonesia.com, Minggu (1/8).

Dia menambahkan hingga saat ini lintas kementerian dan K/L masih melakukan koordinasi. Namun, ia belum dapat memastikan siapa yang akan mengumumkan keputusan terkait.

“Hari ini masih terus dikoordinasikan. Kita tunggu saja pengumumannya besok (Senin),” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan melaksanakan PPKM Darurat sejak 3 hingga 20 Juli di Pulau Jawa-Bali. Kemudian, pemerintah mengubah nama kebijakan tersebut menjadi PPKM Level 4 dan memperpanjang mulai 21-25 Juli.

Setelah itu, pemerintah kembali memperpanjang PPKM Level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Walau tak jauh berbeda dengan PPKM Darurat, namun pada PPKM Level 4 pemerintah memberikan beberapa kelonggaran untuk pelaku usaha kecil.

Awalnya, PPKM Darurat ditargetkan dapat menekan kasus positif covid-19 di bawah 10 ribu kasus per hari. Namun, selama PPKM level 4 kasus positif dan angka kematian masih tinggi.

Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid kasus kematian masih di kisaran angka seribu, sementara kasus harian fluktuatif, namun masih di angka 30 hingga 40 ribu kasus.

Pada tanggal 26 Juli, kasus kematian akibat Covid mencapai 1.487, sementara kasus harian 28.229 kasus. Lalu, pada 27 Juli, angka kematian Indonesia pecah rekor, dengan 2.069 kasus. Jumlah ini juga menjadi angka kematian tertinggi sejak pandemi pertama kali diumumkan pada Maret 2020 lalu.

Adapun pada 28 Juli, angka kematian menurun meski tak signifikan dengan, 1.824 kasus. Sedang, penambahan kasus harian Covid-19, sebanyak 47.791 kasus.

Kemudian pada 29 Juli, Satgas mencatat sebanyak 1.893 meninggal akibat virus corona, sementara kasus harian bertambah 43.479 kasus.