Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan aturan teknis sebagai dasar perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali pada periode 19 Oktober hingga 1 November 2021.

Aturan itu berupa Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dikutip dari salinan Inmendagri, Selasa (19/10/2021), terdapat 54 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang berstatus level 2.

Seluruh daerah itu berada di tujuh provinsi. Berikut rinciannya:

1. DKI Jakarta

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Utara
Kota Administrasi Jakarta Pusat

2. Banten

Kota Tangerang
Kota Tangerang Selatan

3. Jawa Barat

Kota Sukabumi
Kota Cirebon
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Bandung
Kota Depok
Kota Cimahi
Kabupaten Karawang
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Sumedang

4. Jawa Tengah

Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Sragen
Kota Surakarta
Kota Salatiga
Kota Magelang
Kabupaten Klaten
Kabupaten Kendal
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Semarang
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Demak

5. DIY

Kabupaten Sleman
Kabupaten Bantul
Kota Yogyakarta
Kabupaten Kulonprogo,
Kabupaten Gunungkidul

6. Jawa Timur

Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Madiun
Kota Malang
Kota Madiun
Kota Batu
Kabupaten Jombang
Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Gresik

7. Bali

Kabupaten Jembrana
Kabupaten Bangli
Kabupaten Karangasem
Kabupaten Badung
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Tabanan
Kabupaten Buleleng
Kota Denpasar
Adapun menurut pedoman organisasi kesehatan dunia (WHO) ada kriteria tertentu yang menyebabkan suatu daerah masuk kategori level 2.

Kriteria itu yakni, angka kasus positif Covid-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100.000 penduduk per minggu.

Kemudian jumlah rawat inap di rumah sakit antara 5 hingga kurang dari 10 orang per 100.000 penduduk per minggu.

Terakhir, jumlah angka kematian kurang dari 2 orang per 100.000 penduduk di daerah itu.

JAKARTA – Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama dua pekan ke depan hingga 18 Oktober 2021.

Luhut mengatakan ada jumlah kabupaten/kota dengan status PPKM level 3 bertambah dari 84 menjadi 107 kabupaten/kota selama dua pekan ke depan.

“Dalam penerapan PPKM Level selama dua minggu kedepan, terdapat 20 Kabupaten/Kota yang bertahan di Level 2, dan untuk yang di Level 3 bertambah dari 84 Kabupaten/Kota menjadi 107 Kabupaten/Kota,” kata luhut, Senin (4/10/2021).

Luhut menjelaskan hal itu disebabkan karena kota-kota di level 2 yang sebelumnya mendapat dispensasi belum mampu mencapai target cakupan vaksinasi kelompok lanjut usia atau lansia.

“Jadi capaian vaksinasi yang kita tambahkan jadi kriteria minggu lalu itu belum tercapai sehingga mereka turun level,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) ini membeberkan wilayah aglomerasi Solo Raya turun ke level 2, sementara aglomerasi Jabodetabek masih Level 3.

“Jabodetabek belum turun karena ada Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang dan Bekasi ini masih kekurangan vaksinasi level 3, sehingga kami akan lakukan task force untuk ini, jadi ada 2 juta vaksin yang akan kita suntikkan dalam waktu minggu ke depan,” tutur Luhut.

Pemerintah mengklaim pandemi Covid-19 terus menunjukkan perbaikan selama dua minggu belakangan ini. Kasus konfirmasi positif Covid-19 nasional turun 98 persen dan kasus di Jawa-Bali juga menunjukan penurunan hingga 98,7 persen dari puncaknya pada 15 Juli lalu.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembukaan kembali aktivitas masyarakat. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menerjunkan tim untuk melihat titik-titik aktivitas tersebut.

Ia menyebut di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif, khususnya di beberapa lokasi wisata seperti Pantai Pangandaran yang dipenuhi oleh pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek.

“Sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut. Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan,” ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin, 13 September 2021.

Luhut mengatakan tingkat okupansi hotel di Kawasan Wisata Pangandaran mendekati penuh. Hal ini berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan.

“Untuk itu Pemerintah Pusat terus mendorong agar Pemerintah Daerah memahami dan mengawasi kondisi ini dan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pengabaian peraturan mengenai PPKM ini,” kata Luhut.

Di sisi lain, dalam Penerapan Perpanjangan PPKM Level 4, 3 dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 6 September hingga 13 September 2021, Luhut mengatakan perkembangan kasus secara nasional terus menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan.

Hal ini terlihat dari penurunan tren kasus konfirmasi secara nasional hingga 93,9 persen. Adapun di Jawa-Bali, tren kasus konfirmasi turun hingga 96 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu. “Yang tidak kalah penting, jumlah kasus aktif juga sudah turun dibawah 100 ribu pada hari ini.”

Situasi Covid-19 yang membaik begitu cepat di Jawa Bali, kata Luhut, menyebabkan penurunan level PPKM yang lebih cepat dibandingkan perkiraan pemerintah. Di sisi lain, kecepatan vaksinasi dan implementasi peduli lindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal.

Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak euforia dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol Kesehatan dan penggunaan peduli lindungi. “Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari Covid-19.”

Untuk itu, Luhut menegaskan pemerintah akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh wilayah Jawa-Bali dan mengevaluasianya tiap sepekan guna menekan angka kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari.

JAKARTA – PPKM berakhir hari ini untuk periode 6 – 13 September 2021, tapi pemerintah lantas kembali melanjutkan penerapan kebijakan tersebut untuk Pulau Jawa – Bali sampai Senin 20 September 2021.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Pulau Jawa – Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan banyak kemajuan pengendalian wabah dalam sepekan terakhir.

Termutakhir, kata Luhut, level PPKM di Bali turun dari level 4 menjadi level 3.  Tapi, kehati-hatian semua pihak tetap menjadi penting agar kasus positif corona tak lagi meninggi.

“Pada penerapan PPKM minggu lalu, pemerintah akhirnya berhasil menurunkan Provinsi Bali menjadi level 3, sehingga dari 11 kota/kabupaten level 4 minggu lalu, hari ini jumlahnya berkurang menjadi 3 kabupaten/kota saja,” kata Luhut saat memaparkan keputusan itu yang disiarkan secara langsung melalui YouTube, Senin (13/9/2021) malam.

Eranasional, Jakarta: Sistem ganjil genap di tiga ruas jalan DKI Jakarta di masa penerapan PPKM level 3 masih tetap berlaku.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyatakan, tiga ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil genap yakni Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Rasuna Said.

Dikutip CNNindonesia “Sistem ganjil genap masih berlaku,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Selasa (31/8/2021).

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan sistem ganjil genap di tiga ruas jalan itu, kata Sambodo, masyarakat terpantau sudah semakin mematuhi kebijakan yang berlaku.

“Masyarakat sudah semakin paham, semakin sedikit yang melaksanakan mobilitas tidak sesuai tanggal,” ujarnya.

Di sisi lain, kepolisian masih terus membahas soal rencana penerapan sanksi tilang terhadap pengendara yang melanggar sistem ganjil genap.

Sambodo menyebut rencananya kepastian soal sanksi tilang ini akan disampaikan hari ini.

“Masih kita bicarakan dengan staf, nanti saya sampaikan,” ucap Sambodo.

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan PPKM Level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali mulai hingga 6 September 2021.

“Pemerintah memutuskan mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021,” kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers, Senin (31/8).

Sistem ganjil genap di tiga ruas jalan diDKI ini telah diberlakukan oleh Polda Metro Jaya sejak 26 Agustus 2021 dari pukul 06.00 – 20.00 WIB.

Sejumlah kendaraan dikecualikan dalam sistem ganjil genap ini. Kendaraan itu di antaranya sepeda motor, kendaraan plat kuning, dan kendaraan TNI/Polri.

Kemudian, kendaraan dinas pelat merah, dan kendaraan yang mempunyai kepentingan darurat hingga yang berkaitan dengan kegiatan vaksinasi.

JAKARTA – KAI Commuter mendukung upaya pemerintah guna menekan penyebaran Covid-19. Dokumen perjalanan seperti STRP maupun surat keterangan lainnya masih menjadi syarat bagi pekerja di sektor esensial dan kritikal agar dapat naik KRL .

Petugas di lapangan juga akan memeriksa dengan ketat kelengkapan dokumen yang disyaratkan. “Ketentuan tersebut tetap berlaku hingga ada informasi lebih lanjut,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, Senin (2/8/2021).

Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, pengguna KRL wajib memiliki dokumen perjalanan seperti :STRP atau surat keterangan dari pemerintah daerah setempat, atau Surat tugas dari pimpinan perusahaan maupun instansi pemerintahan tempatnya bekerja. Untuk pengguna dengan kebutuhan mendesak (keperluan medis/pengobatan, persalinan, duka cita, vaksinasi) juga wajib menunjukkan dokumen atau surat keterangan yang sesuai.

Sejak pekan lalu, KAI Commuter telah melaksanakan berbagai upaya guna mendukung program percepatan vaksinasi nasional. Tercatat sudah lebih dari 3.000 orang yang mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan di lima stasiun yaitu Stasiun Duri, Angke, Jakarta Kota, Rangkasbitung, dan Cikarang.

Khusus vaksinasi di Stasiun Cikarang yang dimulai, Senin (2/8/2021), telah dapat menyuntikan vaksin kepada 370 orang pengguna KRL dan masyarakat sekitar stasiun. KAI Commuter terus membuka kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi di stasiun guna tercapai kekebalan komunal.

Untuk jadwal Rabu (3/8/2021) besok, vaksinasi tersedia di Stasiun Cikarang (melayani dosis pertama), Stasiun Duri (melayani dosis pertama maupun kedua), dan Stasiun Angke (melayani dosis pertama maupun kedua). Bagi para pengguna KRL dapat mendaftarkan diri melalui situs web KAI Commuter di vaksinasi.krl.co.id untuk mengikuti vaksinasi besok.

KAI Commuter mengajak para pengguna KRL untuk mengikuti program vaksinasi di stasiun ini agar dapat lebih terlindungi dan terjaga kesehatannya dalam menggunakan transportasi publik, khususnya KRL.

“KAI Commuter menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pengguna yang telah menaati seluruh protokol kesehatan yang berlaku. Utamakan kesehatan dan keselamatan serta patuhi protokol kesehatan,” katanya.

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap kepala daerah tak hanya membangun koordinasi dengan unsur pemerintah, tetapi juga dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang dapat menjadi mitra dalam penanganan pandemi Covid-19.

Koordinasi juga perlu dilakukan oleh kepala daerah dengan para tokoh masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya persuasif khususnya dalam menjalankan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah diperpanjang sampai 2 Agustus 2021.

“Jadi kita mohon juga kerja sama dari semua pihak termasuk nonpemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, Ormas, OKP mari kita bekerja bersama-sama agar kebijakan pembatasan ini yang memang tidak enak tapi harus kita lakukan dapat betul-betul efektif,” ujar Mendagri saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan terkait Perpanjangan PPKM Level 4 di Istana Negara, Senin (26/7/2021).

Lewat cara itu, lanjut Mendagri, diharapkan angka kasus Covid-19 usai 2 Agustus dapat melandai. Dengan begitu, dapat berdampak pada berbagai sektor, misalnya pada penurunan keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR). Selain itu, hal ini juga mampu menekan angka kematian.

“Dengan demikian kita berharap kalau ini efektif semua, kita bisa bergerak bersama-sama tentu kita harapkan ke depan levelnya akan makin turun lagi, sehingga akan membuka ruang bagi kita untuk beraktivitas, termasuk aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Mendagri menekankan, upaya koersif penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh para aparat penegak. Dia mengaku telah menyampaikan kepada seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Rapat Koordinasi minggu lalu, agar mengedepankan cara-cara persuasif, preventif, dan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kalau dilakukan upaya koersif semua dalam aturan hukum (itupun) dengan kekuatan yang minimum,” terang Mendagri.

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyatakan, syarat perjalanan antarkota atau jarak jauh bagi para pelakunya tidak perlu lagi menunjukkan surat tanda registrasi pekerja (STRP) selama perpanjangan masa PPKM level 3 dan 4 di Jawa-Bali pada 26 Juli-2 Agustus 2021.

Namun, bagi pelaku perjalanan di wilayah aglomerasi tetap wajib menunjukkan STRP atau pun surat keterangan lainnya.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, sebelumnya Kemhub mewajibkan syarat STRP bagi pelaku perjalanan antarkota atau jarak jauh demi mengantisipasi lonjakan mobilitas pada periode libur Iduladha hingga 25 Juli 2021.

“Antarkota tidak ada STRP. STRP untuk antarkota diberlakukan dalam rangka antisipasi lonjakan mobilitas dalam rangka libur Iduladha. Setelah itu kembali seperti sebelumnya tidak ada STRP,” kata Adita saat dihubungi pada Senin (26/7/2021).