Bekasi – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mulai memberlakukan PPKM Mikro Darurat untuk wilayahnya. Pasalnya, penyebaran virus corona semakin masif, dan belum dapat dikendalikan.

“Pasiennya bertambah, kapasitas pelayanan kesehatannya terganggu sampai dengan proses pemakaman. Maka saya tetapkan di Kota Bekasi, PPKM Mikro Darurat,” kata Rahmat Effendi kepada wartawan di Stadion Patriot, Rabu (30/6).

Indikatornya, kata dia, pasien Covid-19 membludak di rumah sakit umum, okupansi tempat tidur isolasi di seluruh rumah sakit mendekati 90 persen, jauh di atas standar yang ditetapkan oleh WHO 60 persen.

Di rumah sakit rujukan utama milik pemerintah, kata dia, telah ditetapkan 75 persen kapasitas untuk pasien Covid 19, sisanya untuk non Covid 19.

“Triase IGD (RSUD Kota Bekasi) juga sudah kita tambah, rumah sakit swasta kita minta 40 persen (menangani pasien Covid 19), sementara lahan pemakaman pun sekarang semakin menipis artinya ada peningkatan yang luar biasa,” kata Rahmat Effendi.***

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan itu ditempuh seiring meningkatnya kasus positif Covid-19 di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

“Dan, hari ini ada finalisasi, kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai Pak Airlangga,Menko Perekonomian untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada pembukaan Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

Ia mengatakan, akan menyerahkan sepenuhnya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartato untuk memutuskan waktu dimulainya PPKM darurat.

“Tidak tahu keputusannya apakah seminggu atau dua minggu. Karena petanya kita sudah ketahui semuanya,” katanya.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Mikro Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Hal itu disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi merespons simpang siur berita-berita yang beredar di grup WhatsApp.

Berita yang dimaksud adalah penerapan PPKM Mikro Darurat untuk wilayah DKI Jakarta akan diumumkan hari ini dan diterapkan selama dua pekan ke depan. Selain itu, ada penutupan restoran, mal, dan WFH 100%.

“Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” ujar Jodi dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (29/6/2021).

Menurut Jodi, saat ini pemerintah sedang memformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi, lanjut dia, akan disampaikan pemerintah.

“Supermarket, mall dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat. Dimohon agar tidak panik dengan adanya berita yang beredar di grup WhatsApp,” ujar Jodi.

“Agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi bagi yang sehat dan terus waspada,” lanjutnya.

Menurut informasi yang diterima, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah mengusulkan pengetatan PPKM Mikro Darurat pada 2 Juli hingga 20 Juli 2021. Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Salah satu alasan di balik pengetatan PPKM Mikro Darurat adalah peningkatan kasus Covid-19 selama sepekan terakhir. Untuk itu, perlu segera dikendalikan, terutama pada zona merah dan zona oranye, agar tidak terus meningkat dan mengganggu upaya pemulihan ekonomi. (cnbcindonesia)

JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat 2-20 Juli 2021.

PPKM Mikro Darurat akan diterapkan di RT/RW pada desa/kelurahan di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh masing-masing gubernur berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri.

Dijelaskan dalam laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengenai Evaluasi dan Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro, Selasa (29/6/2021).

Laporan tersebut tertulis, memuat agenda tindak lanjut yakni pengetatan PPKM Mikro menjadi PPKM Mikro Darurat. Langkah tersebut merespons lonjakan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir, terutama di zona merah dan oranye, agar tidak terus meningkat dan mengganggu pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu peraturan yang diatur dalam PPKM Mikro Darurat antara lain, pembatasan operasional pusat perbelanjaan dari semula pukul 20.00 menjadi pukul 17.00, pembatasan pengunjung pusat perbelanjaan menjadi 25% dari kapasitas, pembatasan kegiatan makan dan minum di tempat umum maksimal pukul 17.00 dengan kapasitas hanya 25%, layanan pesan antar atau dibawa pulang makanan dan minum sampai pukul 20.00, serta restoran yang hanya melayani pesan antar atau dibawa pulang masih diperkenankan beroperasi 24 jam.