Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, upaya mencegah sebaran virus Covid-19 tidak hanya dengan edukasi dan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan (Prokes), namun juga dibarengi dengan pengetatan.

“Seperti halnya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro, adalah salah satu cara cepat mengatasi penyebaran Covid-19,” kata Fairid, Senin (12/7/2021).

Penerapan PPKM mikro saat ini sambung dia, tidak lain bertujuan mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Atas hal itu diharapkan masyarakat mendukung dan sama-sama berkomitmen untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Terlebih kondisi Kota Palangka Raya saat ini sedang mengalami peningkatan kasus positif Covid-19.

”Penerapan PPKM ini demi kebaikan bersama. Jika kondisi ini segera berlalu maka pemulihan ekonomi juga semakin cepat,”tekannya.

Selebihnya Fairid menyakinkan pemerintah akan terus memperkuat pondasi penanganan Covid-19.Namun sebaliknya masyarakat diharap terus mendukung upaya tersebut.

“Dukunglah PPKM Mikro, penegakan prokes dan berpartisipasilah dalam program vaksinasi. Terpenting berdoa agar wabah ini segera berlalu,” tandasnya.

PALANGKA RAYA – Acara Coffee Morning diadakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palangkaraya bersama Forkompinda Kota Palangkaraya.

Acara ini juga untuk menindaklanjuti Surat intruksi Mendagri No 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan terkait Kota Palangkaraya ditetapkan menjadi zona resiko tinggi Covid-19 level 4 oleh pemerintah pusat.

Hadir pula dalam acara tersebut irwasda dan dirsamapta Polda kalimantan Tengah.

Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin menyampaikan akan segera Melakukan rapat bersama Forkompimda untuk menindaklanjuti surat Intruksi Mendagri tersebut.

“Kami akan segera susun penjabaran dari surat Intruksi Mendagri tersebut melalui surat edaran Wali Kota,” katanya kepada Eranasional, Selasa (6/7/2021).

Fairid menegaskan surat Edaran Wali Kota nanti akan menerapkan apa yang tertuang dalam surat Edaran Kemendagri itu.

Saat ditanya mengenai rencana pengetatan sejumlah sektor perekonomian di kota Palangkaraya, dia mengatakan sudah beberapa bulan belakangan kegiatan masyarakat Palangkaraya berjalan normal. Dia menambahkan, ini ditujukan untuk memulihkan perekonomian masyarakat.

“Kita kan beberapa bulan ini sudah memberikan kesempatan buka seperti biasa,tapi karena situasi pandemi ini meninggi lagi ya kita harus melakukan pembatasan kembali,” jelasnya.

Fairid juga mengatakan saat ini Palangkaraya masuk zona resiko tinggi level 4 yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Ya kita pemerintah kota Palangkaraya harus menjamin keselamatan masyarakat nya melalui kebijakan yang akan kami rumuskan bersama nanti dalam menindak lanjuti surat Intruksi dari Mendagri tersebut,” terangnya.

Untuk itu Fairid meminta masyarakat memahami kebijakan ini.

Reporter: AF

JAKARTA – Mulai hari ini, Polda Metro Jaya akan melakukan pembatasan mobilitas di 10 titik jalan di Jakarta. Langkah ini diambil setelah sepekan melakukan evaluasi.

“Total seluruhnya ada 35 titik di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya meliputi Bekasi, Depok, Tangerang terdiri dari 21 pembatasan mobilitas dan 14 pengendalian mobilitas,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Utara, Senin (28/6/2021).

Ke 35 titik itu diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat yang akan dilakukan di sejumlah wilayah Jakarta dan penyangga Jakarta.

Hal senada juga diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.  Dia mengatakan, pemilihan lokasi tersebut lantaran seringnya terjadi kerumunan di lokasi-lokasi tersebut.

“Kita lakukan karena memang dianggap titik tersebut sering terjadi kerumunan kegiatan masyarakat menimbulkan penyebaran pandemi Covid,” jelas Yusri.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya sejak Senin, 21 Juni 2021 telah melakukan pembatasan mobilitas masyarakat di Jakarta. Pembatasan atau penyekatan dilakukan mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB.

Kendati begitu, sejumlah kendaraan masih diperbolehkan melintas antara lain kendaraan kepolisian, TNI, patroli petugas, ambulans termasuk penghuni rumah maupun penghuni hotel hingga ojol.

Pembatasan ini dinilai berhasil melakukan pembatasan mobilitas, Polda Metro Jaya melakukan kegiatan tambahan yakni pengendalian mobilitas. Cara kerjanya yakni membatasi pergerakan masyarakat tanpa penyekatan dan gencar melakukan patroli untuk mengimbau terkait prokes.

Berikut daftar titik pembatasan mobilitas dikutip dari Okezone:

1. Jakarta Pusat di Jalan Sabang, kawasan Cikini Raya mulai dari Cut Mutia sampai Raden Saleh, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Apron.
2. Jakarta Timur di kawasan Jalan BKT
3. Jakarta Selatan di kawasan Kemang dan Bulungan.
4. Jakarta Barat di kawasan Kota Tua dan Jalan Pemancingan Srengseng.
5. Jakarta Utara di kawasan Beulevard Kelapa Gading.
6. Tangerang Kota di kawasan Jalan Kali Pasir dan Bandeng Raya.
7. Tangerang Selatan di kawasan Beulevard Alam Sutra, Jalan Sutra Utama, dan Jalan Klik Gading Serpong.
8. Depok di kawasan Jalan M Yanis depan STIE MBI Depok dan Jalan M Yasin depan McD Depok.
9. Bekasi Kota di kawasan Jalan Boulevard Selatan dan Jalan Sumarecon.
10. Kabupaten Bekasi di kawasan Cikarang Baru dan Cifest Cikarang Selatan.
11. Jakarta Pusat di kawasan Jalan Cassa dan Jalan Salemba Tengah.
12. Jakarta Timur di kawasan Jalan Ulin Sumoharjo, Jalan Jatinegara Timur, Jalan Sutoyo Kramat Jati, dan Jalan Raya Bogor depan Pusdikkes Jaktim.
13. Jakarta Selatan di kawasan Jalan Wolter Monginsidi mulai dari perempatan Cikajang hingga Gunawarman, Jalan Cipete Raya mulai dari simpang Antasari-Fatmawati.
14. Jakarta Utara di kawasan Sunter dan PIK 2
15. Jakarta Barat di kawasan Mangga Besar
16. Bekasi di kawasan Taman Sehati Cikarang dan Diatrik Satu Meikarta Cikarang

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bakal kembali menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Seiring rencana terbitnya Inmendagri tersebut, Mendagri meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menjalankan 3 indikator yang menjadi tolok ukur pelaksanaan PKKM Mikro.

Hal itu disampaikan Mendagri saat mengikuti Rapat Rutin Koordinasi terkait Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 melalui video conference, Senin (21/6/2021). Rapat yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tersebut, melibatkan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito, serta kepala daerah dan unusr pemerintah daerah lainnya.

Mendagri menjelaskan tiga indikator yang menjadi ukuran pelaksanaan PPKM skala mikro tersebut. Pertama, pemerintah daerah melaksanakan rapat koordinasi tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara bertingkat, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan, rapat koordinasi itu perlu dilakukan provinsi bersama kabupaten/kota di daerahnya masing-masing. Upaya ini bertujuan untuk menyamakan strategi antara Forkopimda, kepala daerah, dan pihak terkait lainnya.

“Setelah kemudian disepakati rapat koordinasi itu, siapa berbuat apa, apa yang akan dikerjakan, misalnya di Jatim (Jawa Timur) (Kabupaten) Bangkalan jadi prioritas, kemudian apa yang harus dikerjakan semua stakeholder, di (Kabupaten) Kudus juga demikian,” ujar Mendagri.

Indikator kedua, yakni pemerintah daerah membuat surat edaran yang menjabarkan tentang substansi PPKM skala mikro yang diatur dalam Inmendagri. Penjabaran itu, kata Mendagri, harus disesuaikan dengan tantangan di wilayah daerahnya masing-masing. Alasannya, pemerintah daerah lebih memahami situasi di daerahnya tersebut.

“Jadi mana yang perlu penekanan substansi, itu ada yang diterjemahkan dengan situasi lapangan masing-masing,” tutur Mendagri.

Indikator ketiga, lanjut Mendagri, yakni pemerintah daerah perlu membentuk posko terkait pencegahan Covid-19, terutama dari tingkat kelurahan/desa sampai RW dan RT.  Keberadaan posko ini, kata Mendagri, menjadi ukuran PPKM skala mikro telah berjalan.

“Paling tidak dibicarakan, tapi kalau sudah tidak ada poskonya di tingkat kelurahan dan desa, ya posko di tingkat RW dan RT kemungkinan besar tidak ada, sehingga PPKM itu tidak jalan,” terang mendagri.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, sinergi dan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Menurutnya, PPKM Mikro tak dapat diimplementasikan secara sukses, bila tanpa didukung sinergi para pemangku kebijakan di Pusat dan Daerah dalam mengendalikan pandemi.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Rutin Koordinasi terkait Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 melalui Video Conference, Senin (21/6/2021).

“PPKM Mikro yang tujuan utamanya adalah untuk kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan, ini memerlukan sinergi antara yang memiliki kewenangan di tingkat pusat, kewenangan nasional dengan kewenangan di tingkat daerah masing-masing, sinergi kolaborasi adalah menjadi kunci,” katanya.

Mendagri juga menyebut, keberhasilan PPKM Mikro ditunjang oleh penegakan aturan dan implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) sebagai payung hukum pemberlakukan dan perpanjangan PPKM Mikro.

“Jadi kuncinya adalah kebersamaan dalam menegakkan, menegakkan aturan-aturan untuk 10 substansi di tingkat makro dan membuat satgas-satgas sampai dengan sistem administrasi pemerintahan ke tingkat RT, itu kuncinya,” tegas Mendagri.

Ia juga menyebut, kebersamaan dan kolaborasi itu disumbang oleh 3 (tiga) indikator, yakni Pelaksanaan Rapat Koordinasi tingkat Forkopimda Kabupaten/Kota dan Rapat Gabungan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota; Penerbitan SE/Keputusan/Intruksi oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tindak lanjut Inmendagri tentang PPKM Mikro; serta Pembentukan Posko Covid-19 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (termasuk pembentukan posko tingkat Desa/Kelurahan).

“Sebaiknya di-follow up dengan pembuatan surat edaran yang menjabarkan tentang substansi PPKM Mikro, dalam Inmendagri dijabarkan, sesuai dengan tantangan wilayah masing-masing,” pungkasnya.

Reporter: Agung Nugroho