Keputusan pemerintah terkait tarif PPN yang diketahui mengalami kenaikan dari 11 persen menjadi 12 persen sejak diumumkan beberapa waktu, masih menuai polemik di masyarakat.

“Saya telah koordinasi dan diskusi dengan Kementerian Keuangan dan jajaran kementerian lain, bahwa saya perlu menyampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini,” kata Prabowo di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, seperti dikutip, Kamis (2/1).

Dia menegaskan, kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.

“Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikanekan terhadap barang dan jasa mewah,” tegasnya.

Sedangkan barang dan jasa yang umum dikonsumsi masyarakat akan tetap 11 persen, dan untuk barang pokok yang sebelumnya dibebaskan tetap dikenakan PPN 0 persen.

Ditegaskan Prabowo, kenaikan tarif pajak tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP yang merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR pada tahun 2021 lalu itu mengamanatkan kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 yang telah berlangsung.

Kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 besok.

“Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” tandas Prabowo sembari menyampaikan amanat dari UU HPP tersebut.

Adapun dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus yang diharapkan dapat meredam dampak daripada kenaikan tarif PPN tersebut. Dimana untuk alokasi anggarannya mencapai Rp 38.6 triliun. []

Menurut Hasto, yang mengusulkan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, imbas adanya UU HPP Presiden Prabowo harus menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

“PPN 12 persen itu diputuskan melalui UU. UU itu diusulkan oleh pemerintah Jokowi. Jadi salah alamat kalau inisiatornya PDIP, karena yang mengusulkan saat itu adalah melalui Kementerian Keuangan,” kata Deddy seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin 23 Desember 2024.

Deddy menyebut, kala itu disetujui PPN menjadi 12 persen dengan asumsi perekonomian sedang baik-baik saja.

“Pada waktu itu disetujui dengan asumsi kondisi keuangan kita dan global baik-baik saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, peran PDIP terkait kenaikan PPN 12 persen sangat besar pada periode DPR 2019-2024.

Sebab, partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

”Hemat saya PDIP sikapnya mencla mencle. PDIP yang semula menginisiasi dan memimpin panja tentang UU HPP sehingga diputuskan kenaikan PPN 12 persen, kok sekarang balik badan, bahkan terkesan menyerang kebijakan tersebut,” kata Jazilul kepada wartawan, Senin 23 Desember 2024.

Menurut dia, perubahan sikap PDIP tersebut terkesan aneh di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Anehnya, pada saat kepemimpinan Presiden Prabowo, kok sikap PDIP jadi berubah tidak setuju dengan UU yang telah diperjuangkan sendiri,” ujarnya. []