Menurut Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda, PPS yang baru dilantik hampir sebagian besar wajah baru. Hal ini terjadi, lantaran ada kenaikan jumlah anggota PPS perempuan yang mencapai 40 orang atau hampir separuhnya.

”Kenaikan jumlah PPS perempuan ini menjadikan banyaknya wajah baru. Sedangkan jumlah PPS laki-laki ada 41 orang,” papar dia.

Fajar menambahkan, perbedaan antara Pilpres 2024 dengan Pilwalkot yang akan diselenggarakan pada bulan November tahun ini yakni terletak pada jumlah kotak suara yang akan dipergunakan untuk mencoblos di TPS.

”Kalau di Pilpres ada 5 kotak yang terdiri untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Sedangkan untuk Pilkada 2024, hanya ada 2 kotak yaitu Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,” terangnya.

Usai pelantikan PPS Se-Kota Pekalongan, KPU akan melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih. Para PPS juga akan diikutkan Bimtek secara simultan yang fokusnya pada pemutakhiran data pemilih.

”Masa kerja PPS di Pilkada 2024 akan berlangsung selama kurang lebih 8 bulan atau hingga Januari 2025,” katanya.

Fajar berharap, para  PPS bisa langsung menyesuaikan dengan tahapan yang tengah berjalan atau yang akan mendatang.

”Kami berharap teman-teman PPS bisa menjaga diri maupun bisa segera menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” pungkas Fajar. (em-aha)

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, 23 di antaranya adalah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Data kematian dan sakit Badan Ad hoc periode tanggal 14-15 Februari 2024, meninggal dunia 35 orang dengan rincian anggota KPPS 23 orang,” kata Hasyim Asy’ari, Jumat, 16 Februari 2024.

Dijelaskan Hasyim, dari 35 orang itu, tiga di antaranya adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 9 petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).

KPU juga mencatat ada 3.909 yang jatuh sakit pasca menjalankan tugas perhitungan suara. Di antaranya, 119 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 596 PPS, 2.828 anggota KPPS, dan 316 petugas Linmas. (*)

Para warga, baik dari pemilih pemula hingga lansia silih berganti berdatangan ke lokasi TPS 7 yang berlokasikan di Jalan Pelita 2 Buaran Gang 3 untuk melakukan pemungutan suara pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pekalongan.

M Galep Fiyadi (17), salah seorang pemilih pemula asal Buaran Gang 3 mengaku senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Namun, ia juga sempat bingung saat berada di bilik suara untuk memberikan hak pilihnya. 

“Senang, tapi sempat bingung juga sih tadi karena jumlah surat suaranya ada 5 lembar. Apalagi saya baru pertama kali mengikuti ini. Tapi prosesnya mudah kok, kertasnya juga enggak susah dilipat,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mbah Wana’i, meski usianya kini memasuki 73 tahun. Mbah Wana’i tetap antusias mengikuti kegiatan simulasi dengan diantar anaknya.

“Saya senang bisa nyoblos lagi, meski hanya simulasi. Karena tadi ada 5 surat suara, jadi bukanya agak lama. Tapi semuanya sudah saya coblos. Insya Allah, tanggal 14 Februari mendatang tetap datang ke TPS untuk nyoblos,” tutur Mbah Wana’i.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda menjelaskan, meski bersifat simulasi akan tetapi waktu pelaksanaan tungsura ini sama persis dengan hari pemungutan suara sebenarnya yakni mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Lalu, dilanjutkan proses penghitungan suara.

“Kami mengundang 293 pemilih riil dari DPT Pemilu 2024 di TPS 7 ini untuk mengikuti simulasi. Mulai dari pemula hingga lansia. Proses atau tata cara dan kelengkapannya pun sama dengan pemungutan suara pada Pemilu 2024 nanti.

Namun, karena ini sifatnya simulasi. Maka lambang partai kami ganti lambang buah, dan nomor urutnya tidak sesuai dengan nomor urut partai,” bebernya.

Fajar menambahkan, tujuan diadakannya simulasi yakni agar Panitia Pemungutan Suara (PPS) bisa memahami teknis pemungutan dan penghitungan suara. Sebab, PPS nantinya akan melaksanakan bimbingan teknis untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Kami akan mencari formulasi atau best practice, yang nantinya bisa kami gunakan saat pelaksanaan bimbingan teknis pada saat mendekati hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

“Kami akan lihat, hal-hal apa yang perlu dibenahi dan hal-hal bagus apa yang harus dipertahankan. Sehingga, nanti dalam memberikan materi  khususnya PPS kepada KPPS bisa efektif dan efisien,” katanya.

Menurutnya, ada 3 kategori pemilih yang menjadi perhatian saat simulasi terkait waktu yang dibutuhkan saat memberikan hak suaranya. Yakni pemilih pemula, lansia dan penyandang disabilitas. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Rekrutmen petugas pemuktahiran data (Pantarlih) Pemilu 2024 telah dibuka terhitung mulai Kamis (26/1/2023). Pantarlih merupakan badan ad hoc yang bertugas membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.

Dalam pelaksanaannya, Pantarlih bertugas melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih pada tahapan pemilu. Pantarlih dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan berkedudukan di lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Nantinya, setiap TPS memiliki satu orang Pantarlih yang diangkat oleh PPS atas nama KPU Kabupaten dan Kota. Adapun Pantarlih dapat berasal dari perangkat Kelurahan/Desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan/atau warga masyarakat.

Sedangkan, seleksi penerimaan Pantarlih dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.

Adapun gaji Pantarlih Pemilu 2024 sebesar Rp1.000.000 per bulan.

Tugas Pantarlih

Adapun setiap Pantarlih dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bertanggung jawab kepada PPS.

Berikut tugasnya:

– Membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih

– Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih

– Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih

– Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS

– Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

– Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran

– Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Syarat Pendaftaran

Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 telah mengatur sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon peserta. Berikut syaratnya:

– Warga Negara Indonesia (WNI)

– Berusia paling rendah 17 tahun

– Berdomisili dalam wilayah kerja

– Mampu secara jasmani dan rohani

– Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat

– Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat lima tahun.

Kelengkapan Dokumen

Calon peserta juga wajib melampirkan sejumlah dokumen yang harus diserahkan. Dokumen tersebut dibuat dalam dua rangkap untuk disampaikan secara fisik kepada PPS dan sebagai arsip Pantarlih. Berikut rincian dokumennya:

– Surat pendaftaran

– Daftar riwayat hidup

– Fotokopi KTP Fotokopi ijazah SMA atau ijazah terakhir

– Pasfoto

– Surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik

– Surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas)

– Surat pernyataan sehat secara rohani

– Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik, atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling tidak lagi menjadi anggota partai politik singkat lima tahun.

Alur Pendaftaran

– Pengumuman pendaftaran Pantarlih 26-28 Januari 2023

– Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih 26-31 Januari 2023

– Penelitian administrasi calon Pantarlih 27 Januari-2 Februari 2023

– Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih 3-5 Februari 2023

– Penetapan nama hasil seleksi 5 Februari 2023

– Pelantikan Pantarlih Pemilu 2024: 6 Februari 2023.