Eranasional.com – Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun menegaskan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bukan organisasi wartawan, sehingga oknum yang terlibat perusakan tersebut dipastikan bukan wartawan. Jadi orang yang tergabung dalam PPWI itu bukan wartawan, ttapi citizem journalist.

“Wadah tersebut dipastikan bukan organisasi wartawan, tapi penulis warga atau citizen journalist. Jadi mereka bukan wartawan,” kata Hendry menanggapi kasus pidana yang melibatkan ketua PPWI Wilson Lalengke cs, di Lampung Tmur, Selasa 15 Maret 2022.

Dilansir dari sinarlampung.co, Hal senada disampaikan, ahli Dewan Pers untuk Lampung, Iskandar Zulkarnain. Dia mengatakan, tersangka pemerasan Muhammad Indra wartawan resolusitv.com, yang awalnya dibela oleh Ketua PPWI Wilson Lalengke juga bukan merupakan seorang jurnalis.

“Dalam undang-undang pers perbuatan yang bersangkutan bukan kerja jurnalistik dan tidak bersandar undang-undang no 40 tahun 1999,” kata Iskandar, saat menghadiri ekspose kasus pengrusakan oleh Ketua PPWI.

Iskandar menegaskan, tindakan pemerasan yang dilakukan tersebut jelas bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Sebab, di dalam undang undang tersebut juga mengatur tentang perusahaan pers yang harus berbadan hukum dan terverifikasi Dewan Pers.

“Tersangka merupakan masyarakat yang mengatasnamakan jurnalis tapi tidak profesional dan bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Yang bersangkutan bukan wartawan, jadi silahkan kepada penyidik kepolisian untuk dikenakan pasal KUHP dan Undang undang ITE,” tegas Iskandar.

Terkait organisasi pers yang di ketua oleh Wilson Lalengke, menurut Iskandar, PPWI tidak terdaftar di Dewan Pers. Bahkan, lanjutnya, apa yang telah dilakukan Wilson cs tidak mencerminkan sebuah organisasi pers resmi. “Untuk organisasi pers yang terdaftar bisa dicek langsung ke website dewan pers,” kata Iskandar, yang turut mengapresiasi tindakan aparat kepolisian yang sudah bersikap tegas terhadap pelanggar hukum. (Red)

Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mendorong warga masyarakat yang jadi korban asuransi Jiwasraya untuk melakukan gugatan hukum terhadap perusahaan BUMN itu.

PPWI juga akan terus memonitor perkembangan dan mengawal perjuangan para korban untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka sesuai polis asuransi Jiwasraya yang mereka miliki.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada pewarta media ini, Senin, 17 Mei 2021.

“PPWI melihat adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan para nasabah Jiwasraya, baik dari sisi materi maupun peluang usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Oleh sebab itu, PPWI mendorong para korban untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka memperoleh hak-hak mereka melalui jalur-jalur yang ada, termasuk jalur hukum,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2021 itu.

Lalengke menjelaskan bahwa pihaknya akhirnya harus turun tangan melakukan advokasi terhadap para korban asuransi milik negara itu karena puluhan anggota organisasi jurnalis warga ini tercatat sebagai nasabah Jiwasraya dan menjadi korban dari perusahaan tersebut.

“Kita sedang mendata rekan-rekan PPWI yang merupakan nasabah Jiwasraya dan menjadi korban dari salah urus PT. Asuransi Jiwasraya itu. Para anggota PPWI ini nanti yang akan kita bela hak-haknya agar mendapat perhatian para pihak terkait, termasuk Pemerintah Republik Indonesia,” ungkap lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, ini.

Walaupun pembelaan PPWI ini ditujukan untuk anggotanya, kata Lalengke lagi, namun pihaknya membuka pintu lebar-lebar bagi setiap warga masyarakat yang akan ikut bergabung dalam gerakan memperjuangkan hak-hak nasabah korban asuransi plat merah itu.