Fokus utama pemerintah, menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, adalah memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo saat dimintai tanggapan mengenai hasil survei terbaru Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

“Sedari awal, selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari (hasil) survei ya, dan kita meyakini apa yang kita kerjakan, program yang diputuskan oleh Bapak Presiden, program yang sekarang dikerjakan oleh seluruh kementerian dan lembaga, kami meyakini itu memang semua berorientasi untuk kepentingan masyarakat,” ujar Prasetyo kepada wartawan dalam perjalanan darat dari Batang, Jawa Tengah, menuju Jakarta, Kamis (30/7/2026) malam.

Ia menjelaskan, berbagai program yang saat ini dijalankan merupakan implementasi dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024.

Karena itu, pemerintah tetap memprioritaskan realisasi program-program tersebut dibandingkan mengejar penilaian dalam survei.

“Kami tidak pernah melihat atau bekerja untuk mengejar sebuah survei, tetapi dari yang kita kerjakan, kita yakin rakyat akan bisa menerima semua yang kita jalankan sebagai janji kampanye, sebagai cita-cita kita bersama sebagai bangsa dan negara yang ingin maju, ingin sejahtera, mandiri dalam berbagai bidang, di antaranya pangan, kemudian energi, industrialisasi kita kejar, hilirisasi kita kejar,” kata Prasetyo, seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, survei SMRC yang dipublikasikan pada pekan terakhir Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah berada di angka 51,1 persen. Survei tersebut dilaksanakan pada 5 hingga 19 Juli 2026.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengungkapkan, sebanyak 4,8 persen dari total 749 responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun 46,3 persen responden lainnya mengaku cukup puas.

Dalam survei tersebut, responden dipilih secara acak dari warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara via telepon terhadap 83,8 persen responden, sedangkan 16,2 persen lainnya diwawancarai secara langsung. Survei ini memiliki margin of error sekitar 3,7 persen. []

Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie Louisa, menegaskan bahwa masyarakat saat ini lebih membutuhkan kerja nyata dari partai politik ketimbang wacana politik yang terlalu jauh ke depan.

“Masih prematur kalau sekarang kita sudah mengurusi Pilpres 2029, kasihan masyarakat politik melulu, kapan kerjanya,” ujar Grace, Kamis, 12 Februari 2026.

Ia menekankan bahwa PSI mengajak seluruh partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lebih fokus menuntaskan janji-janji kampanye yang sudah disampaikan kepada rakyat.

Grace juga menambahkan bahwa PSI menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait pasangan calon presiden di masa mendatang kepada Prabowo Subianto.

“Kami yakin Pak Prabowo akan memilih yang terbaik,” katanya.

Sikap ini menunjukkan bahwa PSI tetap menjaga konsistensi dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, tanpa terjebak dalam spekulasi politik jangka panjang.

“2029 juga masih tiga tahun lagi, banyak yang bisa terjadi. Jadi tidak ada yang bicara soal itu. Perjuangan masih panjang, program-program yang diluncurkan harus terus kita kawal kesuksesannya,” ujar Sugiono ketika ditemui awak media pada Jumat (6/2/2026). Ia menambahkan bahwa pembicaraan internal mengenai Cawapres pendamping Prabowo akan dilakukan pada waktunya, dengan mempertimbangkan dinamika politik, aspirasi publik, dan kinerja pemerintahan.

Sugiono menjelaskan bahwa saat ini Partai Gerindra sepenuhnya berfokus untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menurutnya telah menunjukkan sejumlah capaian positif dalam waktu satu tahun terakhir. Salah satu program yang mendapat sorotan adalah MBG (Makan Bergizi Gratis), yang berhasil menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selain itu, indikator ekonomi dan pemberantasan kemiskinan juga menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, menurut Sugiono, dan hal ini menjadi “trajectory” yang harus dijaga dan ditingkatkan.

“Program-program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti MBG, sudah terbukti berdampak. Statistik perbaikan di bidang kemiskinan menunjukkan arah yang positif, dan ini harus dipertahankan,” ujar Sugiono.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program-program tersebut menjadi prioritas utama bagi Gerindra, dibandingkan terburu-buru membahas calon pendamping Prabowo di Pilpres 2029.

]]> https://eranasional.com/97709/sekjen-gerindra-sebut-pilihan-cawapres-pendamping-prabowo-di-2029-masih-panjang-jalannya/feed 0 Aditya https://eranasional.com/83783/hasil-survei-litbang-kompas-100-hari-pemerintahan-prabowo-gibran https://eranasional.com/83783/hasil-survei-litbang-kompas-100-hari-pemerintahan-prabowo-gibran#respond Sun, 19 Jan 2025 23:52:34 +0000 https://eranasional.com/83783/hasil-survei-litbang-kompas-100-hari-pemerintahan-prabowo-gibran Jakarta, ERANASIONAL.COM – Litbang Kompas merilis hasil survei terkait 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei menyoroti tentang kepuasan dan keyakinan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa indeks kepuasan kinerja Prabowo-Gibran mayoritas merasa puas.

Sebanyak 80,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

Sedangkan 19,1 persen responden menjawab tidak puas dengan pemerintahan.

Hasil serupa juga terlihat pada survei soal tingkat keyakinan umum terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mayoritas responden mengaku yakin dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebanyak 89,4 persen responden menyatakan yakin terhadap pemerintahan.

Sedangkan 10,6 persen responden menjawab tidak yakin terhadap pemerintahan.

Adapun survei Litbang Kompas tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4 – 10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian kurang lebih 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). []

Pemerintah China telah sepakat mendanai program makan bergizi gratis tersebut.

Kesepakatan itu menjadi bagian dari tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis antara Indonesia dan China.

Nilai kesepakatan tersebut mencapai USD10 miliar atau setara Rp 157 triliun.

“Ya, pemerintah China akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pres tim Media Presiden Prabowo, Senin, 11 November 2024.

Kesepakatan untuk makan bergizi gratis tertuang dalam kesepakatan pendanaan untuk program Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.

Kesepakatan tersebut diresmikan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan China.

Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping di Great Hall of The People, Beijing, Sabtu 9 November 2024.

Para pengusaha yang terlibat sepakat untuk menjalin perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah.

Hal itu mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta pemajuan sains dan teknologi.

Diketahui, Presiden Prabowo menjadikan China sebagai negara tujuan untuk kunjungan kenegaraan pertamanya sejak resmi menjadi Presiden RI.

Selain bertemu dengan Xi Jinping, Presiden Prabowo juga bertemu Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional China Zhao Leji. []

Tampak sejumlah menteri, hingga khusus Presiden hadir dalam kegiatan tersebut.

Mereka kompak mengenakan seragam loreng khas militer sepanjang mengikuti kegiatan pembekalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tampak sejumlah pejabat di antaranya, Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menteri Agama KH Nasaruddin Umar, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Kemudian hadir juga Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan masih banyak lagi yang lainnya.

Presiden Prabowo dijadwalkan membuka langsung Retreat Kabinet Merah Putih.

“Para menteri Kabinet Merah Putih juga akan menerima pembekalan sejumlah materi,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dikutip Jumat 25 Oktober 2024.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa tujuan dari retret Kabinet Merah Putih adalah untuk memberikan pembekalan tentang target 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Pak Prabowo akan di sana lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan terutama mungkin dalam 100 hari ke depan,” ujar Dasco beberapa waktu yang lalu.

Dengan pembekalan ini, diharapkan seluruh menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih paham apa yang diharapkan Prabowo dalam kepemimpinannya sebagai Presiden.

“Menterinya harus paham, dan juga harus sangat mengerti mengenai apa-apa yang harus dilakukan,” pungkasnya. []

Mulai hari ini, Prabowo memberi pembekalan selama dua hari kepada seluruh calon menteri, calon menteri hingga kepala badan Hambalang, Bogor, Jawa Barat sebelum pelantikan.

Dari sekian banyak calon menteri, terdapat 10 menteri ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan masuk kabinet Prabowo-Gibran.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) /Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Erick Thohir.

Dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Namun ada beberapa menteri ekonomi Jokowi yang tidak masuk kabinet Prabowo-Gibran karena tidak dipanggil.

Siapa saja mereka? berikut daftarnya:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

3. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

5. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno

6. Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. []

Program MBG merupakan bagian dari fokus pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam penguatan sumber daya manusia (SDM).

Jika diimplementasikan secara penuh, program ini ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima dengan total anggaran mencapai Rp 400 triliun.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan,”kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dikutip dari Antara, Selasa (8/10/2024).

“Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, itu kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” sambungnya.

Berdasarkan hasil uji coba yang melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.

Jika program berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan.

Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian lokal.

“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas desa akan dtingkatkan,” kata Dadan.

Mayoritas utang nantinya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan naik dari target pada 2024 senilai Rp 648,1 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir menyatakan, utang yang besar tersebut tidak serta merta memberatkan kelas menengah.

“Jadi kalau utang kan yang membiayai bukan kita secara langsung, kelas menengah tidak diambil uangnya untuk bayar utang, tapi dari revenue yang dihasilkan dari produk domestik bruto kita,” ungkap Riko dalam media gathering APBN 2025 di Anyer, dikutip dari Okezone, Jumat 27 September 2024.

“Jadi kalau dibilang utang memberatkan kelas menengah, mungkin relavansinya perlu kita dudukkan lagi,” tambahnya.

Menurut Riko, Rp775 triliun dengan penerbitan SBN itu sebesar Rp 642,5 triliun, dan penarikan pinjaman itu sebesar Rp 133 triliun.

Riko menyoroti fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto.

Salah satu alasannya karena ini tahun kelima dari periode 2020-2024.

Dalam perencanaan pinjaman dari kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter.

Jumlah kementerian yang semakin banyak kata Nurdin untuk kebutuhan bangsa hari ini dan masa depan.

“Kalau kita melihat tantangan bangsa hari ini, baik dari dalam atau luar, maka bila ada ide dari presiden terpilih untuk menambah jumlah kabinet kemudian memecah beberapa kementerian, itu adalah sebuah gagasan yang sangat antisipatif terhadap kebutuhan bangsa dan masa depan,” ujarnya.

“Itu berarti Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sudah sangat paham anatomi Indonesia. Oleh karena itu, maka pemecahan kementerian itu tidak lain adalah untuk fokus. Ketika beberapa kementerian tergabung, itu tidak akan fokus,”sambungnya.

Nurdin membantah bahwa jumlah kementerian yang bertambah adalah sarana untuk bagi-bagi kursi mengingat pemerintahan Prabowo mendatang didukung koalisi yang besar.

“Bukan sama sekali untuk bagi-bagi kursi. Sekalipun ini koalisi besar, tapi kalau bagi-bagi kursi tidak harus jadi menteri. Banyak jabatan-jabatan yang bisa dibagi,” ucapnya.

“Tapi bukan itu kepentingannya. Ini untuk kepentingan bangsa hari ini dan masa depan dan tantangan dari dalam maupun dari luar. Dan Pak Prabowo ingin betul-betul fokus menjalankan janji-janji kampanyenya dan visi-misinya,” tegas Nurdin. []

Nurdin menyampaikan hal itu dalam dialog dikutip dari Kompas TV, Jumat 20 September 2024.

Dia menjawab pertanyaan mengenai harapan Golkar terkait jatah menteri di kabinet Prabowo.

“Kita mengharapkannya minimal lima menteri, jadi proporsional lah,” katanya.

“Apalagi sekarang ini ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang pada presiden terpilih untuk menentukan jumlah kabinetnya berdasarkan tantangan bangsa ke depan,” tambahnya.

Nurdin menyebut tantangan bangsa ke depan tidak ringan, bahkan bisa disebut berat karena harus menghadapi sejumlah persoalan termasuk pemanasan global.

“Seperti kita pahami bahwa tantangan ke depan bangsa kita tidak ringan, itu berat sekali menghadapi global warming, krisis energi, krisis pangan, dan sebagainya,”ucap Nurdin.

“Dan saya yakin Pak Prabowo akan fokus bagaimana mengantisipasi agar sekalipun krisis terjadi, tapi Indonesia tidak mengalami krisis tersebut,” tambah mantan ketua PSSI itu.

Oleh sebab itu, ia meyakini Prabowo akan menyusun kabinet yang antisipatif terhadap sejumlah tantangan yang bakal dihadapi. []

Dia mengatakan program itu disebutnya sebagai amal Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan mendatang.

Muzani menekanan bahwa program makan bergizi gratis adalah salah satu program prioritas Prabowo-Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

“Makan bergizi gratis amal sosial dari seorang pemerintah. Seorang politisi memberi makan siang kepada seluruh anak Indonesia,” kata Muzani saat membuka rapimnas Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA) di Jakarta, Sabtu 21 September 2024 dikutip dari Siaran Kompas TV.

Muzani menegaskan program makan bergizi gratis Prabowo adalah program serius karena menyasar sekitar 82 juta anak sekolah di tingkat dasar hingga menengah.

Dia pun mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ini bukan main-main, memberi makan bergizi kepada anak sekolah, SMA, SMP, SD, bahkan sampai TK, termasuk madrasah aliyah, tsanawiyah, dan ibtidaiyah, termasuk pondok pesantren,” tutur Muzani dikutip Antara.

Dia menambahkan, terpilihnya Prabowo jadi presiden itu tidak berarti perjuangan selesai karena perjuangan itu masih panjang.

“Itu akan terus kita support dan kita akan jaga terus kepercayaan ini sampai Pak Prabowo bisa menyatakan berhasil sebagai Presiden Republik Indonesia,”bebernya.

Selain itu, Muzani juga mengamini pernyataan Ketua Umum PP GEMIRA Moch. Irfan Yusuf yang dikutip dari pemikiran intelektual Muslim era Kekhalifahan Abbasiyah, Abu Al-Hasan Al-Mawardi bahwa agama dan politik harus selalu bersandingan.

Menurutnya, program makan gratis Prabowo adalah contoh dari bersandingnya politik dan agama.

“Inilah yang disebut oleh Gus Irfan seperti yang dikatakan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah yang mengatakan bahwa politisi tanpa agama, dia akan menjadi kering, tetapi politisi dengan pemahaman agama yang cukup dia akan tambah kuat dan makin komprehensif,” pungkas Muzani. []

Hal itu untuk menanggapi rumor kabinet Prabowo-Gibran banyak diisi oleh kalangan profesional.

“Menghadirkan zaken kabinet bukan berarti mengeliminir atau meminimalisir representasi partai. Karena sejatinya antara profesional dan partai tak saling trade off, malah share growth,” kata Kamhar kepada wartawan, dikutip dari Kompas TV Minggu 15 September 2024.

Menurut Kamhar, figur profesional dari kader parpol juga memiliki integritas dan keahlian yang tak perlu diragukan.

Karena, nantinya parpol akan memberikan kader terbaiknya untuk duduk sebagai pembantu presiden.

“Ini sangat diperlukan untuk menjawab semakin kompleksnya problematika yang dihadapi bangsa ini ke depan,” jelas Kamhar.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo ingin membuat zaken kabinet atau jajaran menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahannya nanti.

Oleh sebab itu, ia meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusulkan kalangan profesional untuk ditunjuk sebagai menteri dalam kabinetnya.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin 9 September 2024 lalu.

“Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet,” ungkap Muzani. []

Namun, dirinya masih enggan menjelaskan jumlah pasti penambahan kementerian tersebut.

“Ya kalau kemudian penambahan, itu ada,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 September 2024.

Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, terkait penambahan jumlah kementerian sedang diformulasikan.

Salah satu tujuannya untuk mewujudkan janji-janji kampanye Prabowo-Gibran.

“Jumlahnya ini sedang kita simulasikan sesuai dengan optimalisasi kementerian dan dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanye yang kemarin itu ada termaktub dalam Asta Cita dan program aksi, sehingga bisa lebih fokus,” katanya. []

Menanggapi hal itu, Juru bicara (jubir) PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim menduga penambahan jmlah kursi menteri diduga untuk bagi-bagi kekuasaan atau balas budi.

Diketahui, dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin jumlah kementeriannya ada sebanyak 34.

“Harapan kami jangan sampai ini hanya dilakukan untuk berbagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi jabatan semata atau balas budi terkait dengan pemenangan dan lain-lain,” kata Chico dikutip dari Kompas TV, Jumat 13 September 2024.

Ia menjelaskan, dengan gemuknya kabinet Prabowo-Gibran tentu itu akan membebani keuangan negara.

Sebab, nantinya menteri dan seluruh jajarannya digaji menggunakan uang rakyat.

“Penambahan kursi menteri tentunya berdampak pada anggaran dan hal-hal yang sifatnya didapat dari uang rakyat,” katanya.

Chico berharap dengan penambahan jumlah menteri nantinya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

“Harapan kami harus efektif, dan sebisanya efisien. Namun, ini kembali lagi hak prerogatif presiden terpilih,” katanya. []