Prabowo Subiannto – Eranasional.com

Analis Ungkap Peta Risiko Reshuffle, Sejumlah Menteri Masuk Radar Evaluasi

Aditya — Fri, 17 Apr 2026 21:07:03 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali menguat dan menjadi perbincangan di kalangan pengamat politik maupun publik. Di tengah dinamika pemerintahan saat ini, wacana pergantian sejumlah menteri dinilai bukan sekadar persoalan evaluasi kinerja, melainkan juga berkaitan erat dengan pertimbangan politik yang kompleks. Peneliti senior dari Citra Institute, Efriza, memaparkan bahwa langkah reshuffle di era pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan semudah yang dibayangkan.

Menurut Efriza, keputusan untuk mengganti atau bahkan sekadar menggeser posisi menteri membutuhkan kalkulasi yang sangat matang. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan politik yang saling terkait, termasuk dukungan dari partai politik, hubungan personal, serta stabilitas pemerintahan secara keseluruhan. Ia menilai bahwa reshuffle bukan hanya soal siapa yang berkinerja buruk, tetapi juga siapa yang memiliki posisi strategis dalam peta kekuasaan.

Dalam analisisnya, Efriza bahkan meragukan keberanian Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle terhadap sejumlah nama besar di kabinet. Ia menilai bahwa langkah tersebut berisiko menimbulkan dampak politik yang tidak kecil, terutama jika menyentuh tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kuat di partai maupun pemerintahan.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Efriza menyebut bahwa posisi Bahlil saat ini berada dalam tekanan yang cukup besar. Selain menghadapi tantangan dalam mengelola sektor energi, ia juga dinilai berada dalam posisi dilematis terkait loyalitas politik.

Bahlil disebut berada di antara dua kutub kekuatan, yakni Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, perannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga menambah kompleksitas posisi politiknya. Kondisi ini membuat setiap langkah yang diambil oleh Bahlil menjadi sorotan, baik dari sisi kebijakan maupun komunikasi politik.

Pemerintah Genjot Pembangunan Papua, AHY: Ini Agenda Prioritas Presiden Prabowo

Fyan Hadi — Thu, 23 Oct 2025 08:22:58 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia, terutama Provinsi Papua.

Ia menyebut, percepatan pembangunan wilayah tersebut merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinan.

“Pembangunan kawasan timur Indonesia, khususnya Papua, sudah menjadi perhatian utama Presiden. Saat pertama kali saya diberi mandat, Bapak Presiden secara tegas meminta agar percepatan pembangunan di wilayah timur menjadi fokus kerja Kemenko IPK,” ujar AHY dalam Rapat Koordinasi bersama para gubernur se-Papua di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2025).

AHY menjelaskan, dalam struktur Kemenko IPK, pembangunan tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan kewilayahan dan pemerataan ekonomi. Karena itu, Papua menjadi wilayah strategis yang perlu ditangani dengan pendekatan lintas sektor.

“Spiritnya sudah jelas sejak awal: bagaimana memastikan wilayah timur, terutama Papua, tidak tertinggal dalam pembangunan nasional,” katanya.

Kolaborasi Lintas Kementerian

Sebagai koordinator utama di bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah, Kemenko IPK memimpin koordinasi dengan lima kementerian teknis, antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Perhubungan.

“Bicara pembangunan, konektivitas antarwilayah, hingga penataan ruang, semuanya saling terkait dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelas putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu.

AHY juga mengapresiasi pembentukan Komite Eksekutif Papua, yang akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian dalam mengeksekusi program prioritas di lapangan.

“Komite ini sangat strategis. Ia akan menjadi perpanjangan tangan untuk memastikan program lintas sektor bisa berjalan sinergis, efektif, dan cepat,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, AHY dan para kepala daerah membahas empat agenda prioritas yang menjadi dasar percepatan pembangunan Papua, yaitu:

1. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru.

3. Percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua sebagai tulang punggung konektivitas darat.

4. Integrasi transportasi udara dan laut guna memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat.

Selain itu, turut dibahas pula pengembangan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor Trans Papua, yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Empat agenda besar ini memang tidak bisa tuntas dalam satu kali rapat. Namun, kita sudah memiliki gambaran utuh tentang arah pembangunan Papua ke depan,” pungkas AHY.

Ini Nama Menteri di Era Jokowi yang Kemungkinan Besar Masih Dipakai Prabowo-Gibran

Rio Anthony — Sat, 30 Mar 2024 07:18:50 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Beberapa Menteri di Kabinet Jokowi – Maruf Amin diprediksi kembali masuk kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming mendatang.

Menteri tersebut ada yang dari partai politik, relawan pendukung, hingga kalangan profesional yang dinilai sukses menunjukkan kinerja semasa menjabat.

Sebelumnya dikabarkan Presiden Jokowi akan turut menentukan komposisi kabinet Prabowo-Gibran.

Saat ini, Presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo-Gibran kabarnya mulai menyusun nama-nama kandidat calon menteri.

Partai Golkar misalnya yang merasa memberikan konstribusi besar memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 meminta jatah lima kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo=Gibran.

Bahkan, Gibran juga mengakui pekan lalu membicarakan soal kabinet pemerintahannya dengan Prabowo di Jakarta.

Kendati Gibran membantah isu Jokowi akan ikut menentukan siapa-siapa saja menteri Prabowo nanti.

“Enggak. Pak Prabowo yang akan menentukan ya,” ujar Gibran saat ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin 25 Maret 2024.