Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tidak seluruhnya disebabkan faktor alam. Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat dugaan keterlibatan manusia dalam peristiwa tersebut.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan, dengan dukungan TNI, untuk menyelidiki perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

Prabowo menyebut sejumlah korporasi diduga turut berperan dalam karhutla. Ia juga menyoroti adanya oknum yang sengaja melakukan pembakaran hingga membahayakan kesehatan masyarakat.

“Karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab, rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan menganggap persoalan karhutla sebagai masalah sepele. Penanganan akan dilakukan secara lebih intensif, termasuk mengusut pihak-pihak yang terbukti terlibat.

“Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja, kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan melanggar,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan di sektor kehutanan yang berkaitan dengan kasus karhutla di sejumlah daerah.

“Total per hari ini sudah ada 32 perusahaan yang kena sanksi administratif di sektor kehutanan,” kata Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI.

Usai prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memandu para pejabat yang dilantik untuk mengucapkan sumpah jabatan. Mereka berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah yang dipandu Presiden Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik.

Penunjukan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD menjadi bagian dari perjalanan panjang pengabdiannya di lingkungan TNI. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut memiliki pengalaman di berbagai jabatan strategis, baik di lingkungan militer maupun Kementerian Pertahanan.

Profil Tandyo Budi Revita

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.

Selama lebih dari tiga dekade berkarier di dunia militer, Tandyo telah menduduki sejumlah posisi penting. Pengalamannya mencakup bidang operasi, pendidikan dan pelatihan militer, hingga jabatan strategis di tingkat komando.

Berikut perjalanan karier Tandyo Budi Revita berdasarkan informasi yang dihimpun:

– 1995: Komandan Tim Khusus Combat Intelligence (CI) Yonif Linud 330/Tri Dharma.
– Hingga 2012: Menjalani penugasan di lingkungan Yonif Linud 330/Tri Dharma dan Brigif Linud 17/Kujang I.
– 2014: Asisten Operasi (Asops) Kasdam VII/Wirabuana.
– 2015: Komandan Rindam IX/Udayana dan Komandan Resimen Taruna Akmil.
– 2017–2018: Paban III/Sopsad.
– 2018: Paban III/Latga Sops TNI.
– 2018–2019: Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan.
– 2019–2021: Dirrah Komhan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan.
– 2021–2023: Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) Kementerian Pertahanan.
– 2023–2024: Panglima Kodam IV/Diponegoro.
– Jabatan berikutnya: Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dan Wakil Panglima TNI.
– 2026: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Dengan pengalaman di berbagai bidang penugasan, Tandyo Budi Revita memiliki rekam jejak panjang dalam struktur kepemimpinan militer Indonesia.

Pelantikannya sebagai KSAD menempatkan Tandyo pada posisi strategis dalam memimpin TNI Angkatan Darat, termasuk menjalankan kebijakan pertahanan dan pembinaan kekuatan matra darat sesuai tugas serta kewenangannya.

Catatan redaksi: Sebelum berita diterbitkan, sebaiknya verifikasi kembali urutan jabatan, periode penugasan, serta nomenklatur jabatan Tandyo Budi Revita melalui sumber resmi TNI atau Kementerian Pertahanan. [SF]

Temuan tersebut terungkap dalam survei terbaru yang dirilis Laboratorium Suara Indonesia (LSI).

Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia, Muhammad Riyad, mengatakan mayoritas masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap pemerintahan saat ini.

Sementara itu, sebanyak 18,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 3,1 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

“Sebanyak 78,7 persen publik di Indonesia masih percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini menjadi modal politik yang kuat menjelang dua tahun kepemimpinan mereka sehingga persepsi positif masyarakat dapat terus dipertahankan,” ujar Riyad, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, tingginya tingkat kepuasan masyarakat menjadi capaian tersendiri di tengah situasi global yang masih dibayangi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Dalam survei tersebut, sebanyak 78,3 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, terdapat 17,9 persen responden yang mengaku tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan 3,8 persen memilih tidak menjawab atau tidak mengetahui.

Riyad menilai tingginya angka kepuasan dan kepercayaan publik tidak lepas dari persepsi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global.

“Hampir 80 persen tingkat kepuasan dan kepercayaan publik yang diperoleh pemerintahan Prabowo-Gibran salah satunya dipengaruhi oleh keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global dan dinamika geopolitik yang berdampak pada berbagai sektor,” katanya.

Selain aspek ekonomi, survei juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap sejumlah indikator kinerja pemerintah.

Menurut Noverizky, kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

Ia menilai, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Atas nama keluarga besar Tidar Jakarta Barat, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sudaryono atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami meyakini beliau memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen untuk membawa BGN semakin profesional dalam menjalankan tugas negara yang sangat strategis,” ujar Noverizky di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia mengatakan, pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan proses transisi mampu memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Noverizky berharap Sudaryono dapat memperkuat tata kelola BGN, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

“Program sebesar ini membutuhkan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data. Dengan sistem yang kuat, manfaat program akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran,” katanya.

Selain memperkuat tata kelola, Noverizky juga mendorong adanya sinergi antara Badan Gizi Nasional, kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih optimal.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada BGN, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar setiap anak Indonesia memperoleh hak yang sama atas asupan gizi yang layak.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program agar setiap kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui kebijakan yang adaptif.

Selain itu, pengawasan internal di lingkungan Badan Gizi Nasional juga dinilai harus terus diperkuat untuk menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan,” ucapnya.

Noverizky optimistis, di bawah kepemimpinan Sudaryono, Program Makan Bergizi Gratis akan terus mengalami penyempurnaan, baik dari sisi kualitas pelayanan, perluasan jangkauan penerima manfaat, maupun efektivitas penggunaan anggaran negara.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan sekaligus masukan yang konstruktif agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kritik tentu diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun dukungan dan partisipasi seluruh elemen bangsa juga tidak kalah penting agar program ini menjadi instrumen peningkatan kualitas generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Naniek S Deyang. Pergantian tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas kelembagaan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah Indonesia.

Usai dilantik, Sudaryono meminta doa dan dukungan agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Doakan saya amanah, doakan saya baik. Satu yang saya janjikan, saya kerja dengan sebaik-baiknya, kerja keras dengan sebaik-baiknya,” kata Sudaryono.

Ia juga mengajak seluruh jajaran BGN dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

“Saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama Wakil Kepala, seluruh jajaran BGN, dan seluruh stakeholder agar program ini berjalan semakin baik,” tuturnya. [SF]

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Panen Raya bersama TNI di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7).

“Banyak pejabat tinggi negara, menteri-menteri, kepala badan, terus terang saja, yang ambruk masuk rumah sakit karena kerja keras,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, para menteri dan kepala lembaga bekerja dengan penuh dedikasi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai banyak anggota kabinetnya rela mengorbankan waktu istirahat demi memastikan target-target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.

Prabowo menegaskan, pemerintah saat ini tengah berpacu dengan waktu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Ia juga menyoroti kondisi yang selama ini dialami sebagian rakyat Indonesia. Menurutnya, kehidupan masyarakat seharusnya dapat lebih baik mengingat besarnya potensi kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini.

Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintah yang dipimpinnya berkomitmen memberikan hasil terbaik dan mempercepat berbagai program pembangunan demi mencapai tujuan tersebut.

“Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri,” tegasnya. []

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan rasa haru saat meninjau langsung lokasi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut pada Kamis. Beliau menilai kehadiran sekolah ini menjadi bukti konkret keberpihakan negara dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.

“Pemerintah membangun sekolah megah dengan asrama representatif serta lapangan olahraga berstandar FIFA khusus bagi anak-anak kurang mampu,” ujar Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Fasilitas premium ini diperuntukkan bagi anak-anak yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem pada kelompok Desil 1 dan Desil 2. Konsep sekolah unggulan ini memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan berkualitas tinggi.

Sekolah Rakyat mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan pembiayaan yang sepenuhnya bersumber dari negara. Para siswa menerima fasilitas laptop, seragam gratis, konsumsi harian, hingga program renovasi rumah bagi orang tua murid.

Jajaran Pemkab Jember siap bersinergi penuh dengan Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR demi menyukseskan operasional sekolah ini. Pihaknya menargetkan proses pembangunan fisik selesai pada akhir Juli 2026.

Muhammad Fawait memberikan instruksi tegas kepada seluruh camat dan lurah untuk menyisir anak putus sekolah di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah memastikan tidak ada lagi anak di Jember yang terkendala biaya pendidikan.

“Saya memerintahkan para camat dan lurah agar memastikan seluruh anak dari keluarga tidak mampu dapat mengenyam pendidikan,” tegas Muhammad Fawait.

Agenda pembahasan dalam rapat itu mencakup penguatan fundamental ekonomi, stabilitas sektor keuangan, kebijakan devisa hasil ekspor, hingga pembenahan tata kelola sumber daya alam nasional. Pemerintah menilai langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian pasar internasional.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor ekonomi dan keuangan agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat menghadapi dinamika global. Pemerintah juga disebut terus mendorong berbagai pembenahan struktural sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat ekonomi nasional.

“Bapak Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah strategis jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, mempercepat berbagai pembenahan struktural, serta memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global,” demikian pernyataan akun resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang dikutip Sabtu (23/5/2026).

Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah penguatan sektor keuangan nasional. Pemerintah menilai stabilitas perbankan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan menopang pertumbuhan ekonomi domestik. Karena itu, penguatan regulasi, pengawasan sistem keuangan, hingga penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking menjadi perhatian utama dalam pembahasan.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga ekonomi dan otoritas keuangan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah tekanan eksternal seperti gejolak geopolitik, perlambatan ekonomi global, serta fluktuasi nilai tukar mata uang.

Selain sektor keuangan, rapat juga membahas percepatan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE. Kebijakan tersebut dipandang strategis untuk memperkuat cadangan devisa nasional sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

]]> https://eranasional.com/102133/prabowo-bahas-strategi-ekonomi-nasional-bersama-eks-pejabat-sby/feed 0 Aditya https://eranasional.com/102019/pidato-prabowo-di-dpr-singgung-kinerja-bea-cukai-dan-praktik-penyelundupan https://eranasional.com/102019/pidato-prabowo-di-dpr-singgung-kinerja-bea-cukai-dan-praktik-penyelundupan#respond Wed, 20 May 2026 20:23:02 +0000 https://eranasional.com/102019/pidato-prabowo-di-dpr-singgung-kinerja-bea-cukai-dan-praktik-penyelundupan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan keras terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 yang membahas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya di hadapan anggota DPR, jajaran kabinet, serta para pejabat negara, Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mengevaluasi pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu bekerja cepat serta tidak sanggup melakukan pembenahan tata kelola yang lebih efektif.

“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang langsung menjadi perhatian publik dan anggota parlemen yang hadir di ruang sidang.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu penekanan utama Presiden terkait reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas pengawasan negara terhadap aktivitas perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor. Prabowo menilai sektor kepabeanan memiliki peran strategis dalam menjaga penerimaan negara sekaligus mencegah berbagai praktik penyimpangan yang selama ini dianggap merugikan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyinggung persoalan penyelundupan dan manipulasi laporan ekspor yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan maksimal. Ia menilai praktik semacam itu menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar dan berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional.

Presiden menegaskan bahwa tantangan ekonomi nasional saat ini membutuhkan respons cepat dari seluruh jajaran pemerintah. Karena itu, ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar tidak bekerja lamban ataupun menjalankan birokrasi yang berbelit-belit di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi.

Menurut Prabowo, rakyat menginginkan pemerintahan yang bergerak cepat, responsif, dan mampu mengambil keputusan secara efektif dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi maupun tata kelola negara.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” kata Prabowo.

Pidato tersebut juga memperlihatkan penekanan Prabowo terhadap budaya kerja birokrasi yang menurutnya harus berubah total. Ia mengkritik pola kerja yang terbiasa menunda-nunda pekerjaan atau terlalu lambat dalam mengambil langkah penyelesaian masalah.

Dalam salah satu bagian pidatonya, Prabowo bahkan menggunakan ungkapan dalam bahasa Sunda untuk menggambarkan birokrasi yang dinilai terlalu sering menunda pekerjaan dan tidak memiliki rasa urgensi dalam menyelesaikan persoalan rakyat.

“Pemerintah yang kumaha engkeh wae, kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha bukan kumaha engkek,” ujar Prabowo yang kemudian disambut perhatian para peserta sidang.

]]> https://eranasional.com/102019/pidato-prabowo-di-dpr-singgung-kinerja-bea-cukai-dan-praktik-penyelundupan/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101812/program-besar-prabowo-jadi-sorotan-media-inggris-ekonomi-ri-dinilai-tertekan https://eranasional.com/101812/program-besar-prabowo-jadi-sorotan-media-inggris-ekonomi-ri-dinilai-tertekan#respond Sat, 16 May 2026 04:14:06 +0000 https://eranasional.com/101812/program-besar-prabowo-jadi-sorotan-media-inggris-ekonomi-ri-dinilai-tertekan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Majalah internasional The Economist menyoroti arah kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kondisi fiskal dan demokrasi Indonesia. Dalam artikel terbarunya, media asal Inggris tersebut menilai sejumlah program prioritas pemerintah membutuhkan biaya sangat besar di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Artikel itu menempatkan Indonesia dalam posisi yang disebut menghadapi risiko akibat kombinasi belanja negara yang tinggi, tekanan terhadap anggaran pemerintah, serta kecenderungan sentralisasi kekuasaan politik. The Economist juga menyinggung meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

“Prabowo Subianto sedang mengikis keuangan negaranya dan juga demokrasinya,” tulis The Economist dalam artikel yang dikutip pada Jumat, 15 Mei 2026.

Media tersebut mengaitkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan pengalaman krisis finansial Asia tahun 1998 yang pernah mengguncang perekonomian nasional dan berujung pada jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam artikelnya, The Economist menyebut pengalaman masa lalu seharusnya menjadi pelajaran penting agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola risiko fiskal.

Namun menurut media itu, sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo justru dinilai bergerak ke arah yang dapat meningkatkan tekanan terhadap keuangan negara. Artikel tersebut menyoroti berbagai program besar pemerintah yang membutuhkan anggaran dalam jumlah signifikan di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil dan kenaikan harga energi dunia.

Salah satu fokus perhatian The Economist adalah program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo. Selain itu, media tersebut juga menyoroti rencana pembentukan 80 ribu koperasi desa yang disebut memerlukan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat.

Menurut artikel tersebut, dua program itu diperkirakan dapat menghabiskan sekitar 10 persen anggaran negara. The Economist menilai pengeluaran sebesar itu berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal pemerintah apabila tidak diimbangi penerimaan negara yang cukup kuat.

“Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis,” tulis media tersebut.

]]> https://eranasional.com/101812/program-besar-prabowo-jadi-sorotan-media-inggris-ekonomi-ri-dinilai-tertekan/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101698/imbas-keluhan-investor-meningkat-prabowo-minta-sistem-perizinan-dipermudah https://eranasional.com/101698/imbas-keluhan-investor-meningkat-prabowo-minta-sistem-perizinan-dipermudah#respond Wed, 13 May 2026 14:32:42 +0000 https://eranasional.com/101698/imbas-keluhan-investor-meningkat-prabowo-minta-sistem-perizinan-dipermudah Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambatnya proses perizinan investasi di Indonesia yang dinilai masih menjadi hambatan besar bagi dunia usaha dan masuknya modal ke dalam negeri. Dalam pidatonya di acara penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5/2026), Prabowo mengaku menerima banyak keluhan dari pelaku usaha terkait proses birokrasi yang berbelit dan memakan waktu terlalu lama.

Menurut Prabowo, sejumlah investor mengeluhkan proses pengurusan izin usaha di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Kondisi tersebut dinilai jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang mampu menerbitkan izin investasi hanya dalam hitungan minggu.

“Mereka ingin bekerja, mereka ingin investasi, tetapi kadang-kadang harus menunggu izin satu tahun sampai dua tahun. Sementara di negara lain dua minggu sudah selesai,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, serta jajaran kementerian dan lembaga yang hadir dalam agenda penyerahan hasil denda administratif dari Satgas PKH. Prabowo menegaskan bahwa persoalan lambatnya perizinan harus segera dibenahi karena dapat memengaruhi daya saing Indonesia di mata investor global.

Ia menilai Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara tetangga yang dinilai mampu memberikan kepastian hukum dan pelayanan investasi secara cepat tanpa mengorbankan pengawasan terhadap pelaku usaha. Menurutnya, penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak kalah bersaing dalam memperebutkan arus investasi internasional.

Prabowo juga menyinggung kecenderungan munculnya regulasi-regulasi baru yang justru memperpanjang rantai birokrasi. Ia mengatakan banyak aturan yang pada akhirnya menimbulkan celah praktik tidak sehat dalam proses perizinan.

“Kalau negara lain bisa dua minggu, kenapa kita bisa sampai dua tahun? Regulasi harus disederhanakan. Terus terang saja saya sampaikan, sering kali regulasi muncul karena ada peluang-peluang tertentu,” kata Prabowo.

]]> https://eranasional.com/101698/imbas-keluhan-investor-meningkat-prabowo-minta-sistem-perizinan-dipermudah/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101695/negara-berpotensi-raup-rp49-triliun-prabowo-beberkan-sumber-dananya https://eranasional.com/101695/negara-berpotensi-raup-rp49-triliun-prabowo-beberkan-sumber-dananya#respond Wed, 13 May 2026 14:12:10 +0000 https://eranasional.com/101695/negara-berpotensi-raup-rp49-triliun-prabowo-beberkan-sumber-dananya Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa negara diperkirakan kembali menerima tambahan dana sekitar Rp49 triliun yang berasal dari denda administratif serta aset keuangan tidak bertuan yang terkait dengan dugaan tindak ilegal sejumlah oknum. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda penyerahan dana hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut informasi tersebut diperoleh dari laporan yang diterima pemerintah melalui hasil penelusuran transaksi mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dana tersebut, kata dia, berasal dari rekening milik sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak korupsi dan kini sudah tidak lagi berada di Indonesia.

Menurut Prabowo, sebagian rekening tersebut ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang diduga melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah, lanjutnya, telah memberikan kesempatan kepada pihak ahli waris maupun pihak terkait untuk mengurus aset tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, banyak rekening yang tidak diklaim sehingga negara memiliki dasar hukum untuk mengambil alih dana tersebut demi kepentingan publik.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah melakukan pengumuman secara terbuka dalam kurun waktu tertentu sebelum mengambil keputusan pengalihan aset ke negara. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk perampasan sepihak, melainkan bagian dari upaya penegakan hukum dan optimalisasi aset negara yang selama ini terbengkalai.

“Kalau sudah diumumkan bertahun-tahun dan tidak ada yang datang mengurus, maka uang itu lebih baik dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo di hadapan jajaran pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dari total dana sekitar Rp49 triliun yang disebutkan Presiden, sebagian besar diperkirakan akan diserahkan dalam waktu dekat. Prabowo menyebut terdapat dana sekitar Rp11 triliun dan Rp39 triliun yang proses administrasinya hampir rampung dan siap masuk ke kas negara pada bulan depan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah memperkuat langkah penertiban aset hasil tindak pidana, termasuk mengejar dana-dana yang selama ini tersimpan dalam rekening dormant atau rekening tidak aktif milik pihak yang terlibat kasus korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.

]]> https://eranasional.com/101695/negara-berpotensi-raup-rp49-triliun-prabowo-beberkan-sumber-dananya/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101622/ojk-buka-suara-soal-rencana-kredit-rakyat-bunga-rendah-ala-prabowo https://eranasional.com/101622/ojk-buka-suara-soal-rencana-kredit-rakyat-bunga-rendah-ala-prabowo#respond Tue, 12 May 2026 09:46:59 +0000 https://eranasional.com/101622/ojk-buka-suara-soal-rencana-kredit-rakyat-bunga-rendah-ala-prabowo Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi maksimal 5 persen per tahun. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah penurunan bunga KUR akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kredit formal dengan bunga rendah.

“Tentu saja kebijakan ini sangat baik untuk mendukung masyarakat agar lebih mudah memperoleh fasilitas pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan,” ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia, Senin, 11 Mei 2026.

Rencana penurunan bunga KUR sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya bunga pinjaman yang harus ditanggung sebagian masyarakat kecil, terutama mereka yang terjebak pada pinjaman informal dan kredit berbunga tinggi.

Presiden menilai kondisi tersebut membebani masyarakat kelas bawah dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena itu, pemerintah berencana memperluas akses pembiayaan murah melalui penurunan bunga KUR yang disalurkan bank-bank milik negara.

“Sebentar lagi kami akan mengucurkan kredit untuk rakyat dengan bunga maksimal lima persen per tahun,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh.

Prabowo juga menyinggung masih adanya masyarakat yang harus membayar bunga pinjaman hingga puluhan persen per tahun. Menurutnya, praktik pinjaman berbunga tinggi tersebut tidak boleh terus terjadi karena dapat mempersulit kondisi ekonomi masyarakat kecil.

Kredit Usaha Rakyat selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung pembiayaan UMKM. Program tersebut memberikan kredit modal kerja maupun investasi kepada pelaku usaha dengan subsidi bunga dari pemerintah sehingga tingkat bunganya lebih rendah dibanding kredit komersial biasa.

OJK menilai langkah pemerintah memangkas bunga KUR dapat memperkuat daya tahan UMKM di tengah tantangan ekonomi global dan perlambatan konsumsi domestik. Dengan biaya pinjaman yang lebih murah, pelaku usaha diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan bisnis, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.

]]> https://eranasional.com/101622/ojk-buka-suara-soal-rencana-kredit-rakyat-bunga-rendah-ala-prabowo/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101495/luhut-sebut-prabowo-cerdik-tangani-krisis-kapal-pertamina-di-hormuz https://eranasional.com/101495/luhut-sebut-prabowo-cerdik-tangani-krisis-kapal-pertamina-di-hormuz#respond Sat, 09 May 2026 13:10:06 +0000 https://eranasional.com/101495/luhut-sebut-prabowo-cerdik-tangani-krisis-kapal-pertamina-di-hormuz Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Luhut Binsar Pandjaitan buka suara mengenai situasi kapal tanker milik Pertamina yang hingga kini masih tertahan dan belum dapat melintasi Selat Hormuz akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu mengakui memang masih ada kapal tanker Pertamina yang belum bisa kembali ke Indonesia karena terdampak kebijakan blokade yang dilakukan Iran di jalur pelayaran strategis tersebut.

Menurut Luhut, pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik tanpa merusak hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terlibat konflik.

Dalam program wawancara bersama Editor in Chief IDN Times, Uni Lubis, Luhut menjelaskan bahwa situasi yang dihadapi pemerintah cukup kompleks karena Indonesia harus menjaga posisi sebagai negara nonblok.

“Memang ada kapal tanker Pertamina yang belum bisa lewat Selat Hormuz. Tapi saya lihat pemerintah sekarang sudah mulai membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Iran,” kata Luhut.

Ia mengatakan pendekatan diplomatik menjadi langkah utama yang ditempuh pemerintah karena Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan semua negara, termasuk Iran dan Amerika Serikat.

“Di saat yang sama kita juga harus menjaga hubungan dengan Amerika. Jadi pemerintah harus benar-benar cerdik bernavigasi di tengah situasi ini,” ujarnya.

Luhut juga memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu menangani situasi tersebut dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketegangan diplomatik baru.

Menurutnya, Prabowo memahami pentingnya menjaga keseimbangan hubungan internasional Indonesia di tengah konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

“Presiden sangat paham bagaimana bernavigasi supaya tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan atau tersinggung,” kata Luhut.

Ia bahkan menyinggung hubungan baik antara Prabowo dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang disebut dapat membantu komunikasi diplomatik Indonesia di tengah situasi global yang sensitif.

“Sekarang Amerika presidennya sangat reaktif dan impulsif. Tapi saya lihat Presiden Prabowo memahami situasi itu karena hubungan mereka baik,” ujar Luhut.

]]> https://eranasional.com/101495/luhut-sebut-prabowo-cerdik-tangani-krisis-kapal-pertamina-di-hormuz/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101448/prabowo-peringatkan-ancaman-krisis-pangan-dan-energi-dalam-ktt-asean-di-filipina https://eranasional.com/101448/prabowo-peringatkan-ancaman-krisis-pangan-dan-energi-dalam-ktt-asean-di-filipina#respond Fri, 08 May 2026 10:04:03 +0000 https://eranasional.com/101448/prabowo-peringatkan-ancaman-krisis-pangan-dan-energi-dalam-ktt-asean-di-filipina Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya transformasi besar-besaran di sektor energi dan pangan kawasan Asia Tenggara saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Jumat (8/5/2026). Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Prabowo memperingatkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi tekanan berat akibat gangguan rantai pasok global, ketidakpastian geopolitik, hingga ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.

Menurut Prabowo, negara-negara ASEAN tidak boleh lagi bergantung pada pola lama dalam mengelola energi dan ketahanan pangan. Ia menilai kawasan Asia Tenggara harus segera melakukan diversifikasi energi dan memperkuat kemandirian pangan agar mampu bertahan menghadapi kemungkinan krisis global yang lebih besar di masa depan.

Dalam forum tersebut, Prabowo juga mengungkap salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan Indonesia, yakni pembangunan program energi surya berkapasitas 100 gigawatt dalam kurun waktu tiga tahun.

“Indonesia sedang mengambil langkah nyata dengan membangun program energi surya ambisius sebesar 100 gigawatt yang akan selesai dalam tiga tahun,” ujar Prabowo dalam pidatonya di pembukaan KTT ASEAN.

Pernyataan itu langsung menjadi sorotan karena kapasitas 100 gigawatt merupakan angka yang sangat besar dalam pengembangan energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara. Program tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya Indonesia mempercepat transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Selain pengembangan energi surya, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan memperkuat sektor bioenergi dan mempercepat penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat ketergantungan dunia terhadap energi fosil masih sangat tinggi, sementara ketidakstabilan geopolitik global terus memicu gangguan pasokan energi internasional.

]]> https://eranasional.com/101448/prabowo-peringatkan-ancaman-krisis-pangan-dan-energi-dalam-ktt-asean-di-filipina/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101343/tepis-isu-masuk-polisi-bayar-komisi-percepatan-reformasi-polri-rombak-total-sistem-sdm https://eranasional.com/101343/tepis-isu-masuk-polisi-bayar-komisi-percepatan-reformasi-polri-rombak-total-sistem-sdm#respond Wed, 06 May 2026 11:03:46 +0000 https://eranasional.com/101343/tepis-isu-masuk-polisi-bayar-komisi-percepatan-reformasi-polri-rombak-total-sistem-sdm Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Komitmen untuk membersihkan institusi kepolisian dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memasuki babak baru setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, salah satu anggota komisi yang juga merupakan tokoh senior di kepolisian, Ahmad Dofiri, memaparkan transformasi radikal yang akan dilakukan, terutama dalam sistem manajemen sumber daya manusia.

Fokus utama yang menjadi perhatian publik adalah upaya keras komisi untuk menghapus persepsi dan fakta mengenai adanya pungutan liar dalam proses rekrutmen anggota Polri. Dofiri secara tegas mengungkapkan bahwa salah satu poin rekomendasi terkuat yang disampaikan kepada Presiden adalah penghapusan sistem kuota khusus yang selama ini dianggap menjadi celah pintu masuk bagi praktik “titipan” dan transaksi ilegal dalam penerimaan anggota baru.

Masalah rekrutmen memang menjadi salah satu keluhan paling masif yang diterima oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri selama menyerap aspirasi masyarakat. Menanggapi isu miring mengenai “masuk polisi harus bayar”, Dofiri menjelaskan bahwa sistem baru yang diusulkan akan bersifat sangat rigid dan menggunakan pendekatan multiaktor. Nantinya, panitia seleksi tidak lagi didominasi oleh internal Polri, melainkan melibatkan pihak eksternal yang independen untuk memastikan setiap tahapan berjalan objektif.

Keterlibatan pihak luar ini diharapkan dapat memutus rantai birokrasi gelap yang selama ini menghantui calon-calon anggota dari keluarga tidak mampu namun memiliki potensi tinggi. Dengan menghapus kuota khusus, setiap calon anggota harus bertarung secara murni berdasarkan kemampuan fisik, intelektual, dan integritas, tanpa ada jalur belakang yang bisa dibeli dengan materi.

Transformasi manajerial ini tidak hanya berhenti pada tahap rekrutmen, tetapi mencakup seluruh siklus hidup seorang anggota Polri, mulai dari masa pendidikan, penempatan tugas, hingga mekanisme mutasi dan promosi jabatan. Dofiri menekankan bahwa selama ini aspek promosi sering kali dipengaruhi oleh faktor kedekatan atau materi, yang pada akhirnya merusak moral anggota yang berprestasi. Oleh karena itu, Komisi merekomendasikan tata kelola bidang pembinaan yang lebih ketat, di mana setiap kenaikan pangkat harus didasarkan pada rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi.

]]> https://eranasional.com/101343/tepis-isu-masuk-polisi-bayar-komisi-percepatan-reformasi-polri-rombak-total-sistem-sdm/feed 0 Aditya