Ia memastikan pemerintah tidak akan menerapkan praktik “tebang pilih” dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

“Sekali lagi berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan,” kata Prabowo.

Meski demikian, Presiden menekankan bahwa langkah penindakan harus dilakukan secara terukur dan bijaksana agar tidak mengganggu stabilitas nasional.

Menurutnya, pemberantasan penyelewengan harus mempertimbangkan waktu, strategi, dan dampak yang ditimbulkan.

Untuk menggambarkan hal tersebut, Prabowo mengibaratkannya seperti penanganan penyakit kanker pada tubuh manusia. Menurutnya, tindakan yang tergesa-gesa belum tentu menjadi solusi terbaik.

“Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa potong saja tangannya, potong saja kakinya. Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, kita bisa tanpa terlalu merusak badan,” ujarnya.

Prabowo melanjutkan, perekonomian nasional juga harus dijaga seperti tubuh manusia yang sehat.

Ia menilai berbagai praktik penyimpangan, seperti mark-up anggaran, korupsi, penipuan, under-invoicing, transfer pricing, hingga kolusi antara birokrat dan pelaku usaha merupakan “racun” yang dapat merusak fondasi ekonomi negara.

Selain itu, ia juga menyoroti praktik penyaluran kredit yang hanya menguntungkan kelompok tertentu sebagai salah satu persoalan yang perlu dibenahi.

“Kalau diracuni dengan mark-up, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under-invoicing, dengan transfer pricing, dengan patgulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu-itu saja, ya rusak, sakit. Nah ini kita sedang perbaiki,” tegas Prabowo. []