ERANASIONAL.COM- Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mendorong Kementerian ESDM membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk dapat menindak tambang ilegal di Indonesia.

Eddy menilai, butuh keseriusan untuk menangani tambang ilegal karena jumlahnya cukup banyak dan mulai menjamur diberbagai daerah di Indonesia.

“Menurut kami permasalahan tambang ilegal tidak hanya terjadi di Klaten, tapi juga banyak di tempat lain. Seperti di Kalimantan ada tambang ilegal untuk batu bara dan lain-lain,” kata Eddy kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

Eddy menegaskan, kasus tambang ilegal ini harus ditindak pidanakan secara hukum. Selain itu, penindakan juga harus dilakukan tanpa pandang bulu.

“Permasalahan illegal mining ini tidak mungkin ditangani secara baik, andaikata tidak ada penegakan hukum yang konsisten, yang tegas, dan tidak memandang bulu,” jelasnya.

Komisi VII, lanjut Eddy, saat ini telah membentuk panitia kerja atau panja untuk menangani masalah tambang ilegal.

“Kita di dalam Komisi VII sedang melakukan panja illegal mining, di mana target yang dicapai adalah adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM,” ungkapnya.

Meski begitu, Eddy mengaku belum ada target kapan pembentukan Ditjen Gakkum ESDM tersebut. Saat ini, lanjutnya, panja illegal mining masih terus bekerja.

“Itu merupakan salah satu usulan yang akan nanti kami sampaikan di dalam kesimpulan panja illegal mining,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengusulkan pemerintah untuk membentuk tim khusus memberantas beking kegiatan penambangan liar (illegal mining) oleh oknum aparat kepolisian sebagaimana yang disampaikan oleh Aiptu Ismail Bolong baru-baru ini.

Anggota tim terdiri dari pejabat Kementerian ESDM, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan RI agar proses pengawasan dapat berjalan secara terpadu dan objektif.

Menurut Mulyanto, tindakan tersebut merupakan momentum untuk memberantas praktik illegal mining dengan cara mengamankan oknum-oknum aparat yang selama ini menjadi beking. Pemerintah harus bergerak cepat agar pelanggaran yang berdampak bagi pendapatan negara dan dampak lingkungan ini tidak terus berlanjut.

“Pemerintah melalui aparat penegak hukum tidak boleh ragu dalam menindak illegal mining termasuk cukong yang menjadi bekingnya. Terkesan pemerintah melempem karena ditengarai aparat turut bermain mata,” kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (8/11).

“Karena itu pemerintah perlu mengambil langkah nyata, tegas, dan terukur agar keamanan dan ketertiban dalam sektor pertambagan ini dapat terjaga,” ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, ke depan nanti persoalan illegal mining ini harus ditata secara serius. Terutama terkait aspek perizinan dan pengelolaan lingkungannya.

Proses perizinan ini perlu diperbaiki agar pertambangan rakyat dan batuan yang sudah didelegasikan ke daerah ini harus benar-benar dapat diimplementasikan. Sehingga pengawasan dan penerimaan negara dapat ditingkatkan. Termasuk risiko terhadap lingkungan hidup dapat semakin dikurangi.

“Sementara aparat penegak hukum yang ikut melindungi harus ditindak tegas,” tegas Mulyanto.