JAKARTA, Eranasional.com – Pengajuan praperadilan yang diajukan tersangka kasus suap terhadap hakim agung, Dadan Tri Yudianto, ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hakim menyatakan menolak permintaan Dadan Tri agar KPK menghentikan penyidikan kasusnya.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan praperadilan tersangka (Dadan Tri Yudianto) untuk seluruhnya,” kata hakim tunggal saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (26/6/2023).

Hakim menolak praperadilan yang diajukan Dadan Tri karena bukti yang disodorkan tidak relevan dengan penyidikan KPK.

“Praperadilan pemohon tidak berdasarkan hukum, dan harus ditolak untuk seluruhnya. Ada alat bukti yang diajukan oleh pemohon maupun termohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan,” jelas hakim.

Sebagai informasi, dalam permohoannya, Dadan Tri meminta KPK menghentikan penyidikannya. Dia juga menilai status tersangka yang dikenakan pada dirinya tidak sah.

“Memerintahkan kepada termohon (KPK) untuk menghentikan tindakan penyidikan terhadap pemohon,” demikian bunyi petitum tersebut.

Peran Dadan Tri Yudianto

KPK sudah menahan mantan Komisaris BUMN Dadan Tri Yudianto (DTY) dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia diduga sebagai penghubung ke Sekretaris MA Hasbi Hasan dan menerima sejumlah aliran dana.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan peran Dadan Tri berawal saat debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP ID), Heryanto Tanaka (HT), membahas soal pengurusan perkara yang dilakukan Theodorus Yosep Parea (YP) selaku pengacara Heryanto Tanaka.

“HT meminta bantuan tersangka DTY untuk mengurus perkara kasasi di MA terkait dakwaan Budiman Gandi Suparman agar dihukum bersalah dan juga untuk mengecek apakah pengacara YP dimaksud benar sedang bekerja mengurus dan mengawal perkara peninjauan kembali (PK) yang sedang berproses di MA mengenai kasus perselisihan KSP ID,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

Dalam penjelasannya, Margito berpendapat untuk menetapkan seseorang jadi tersangka harus ada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan harus ada orang yang diduga (melakukan penyuapan).

“Sprindik juga harus mengenal batas jangkauan dan orang yang diduga.  Karena itu, sprindik yang tidak ada namanya, tidak mengikat pada orang yang kemudian dijadikan tersangka,” kata Margito Kamis di PN Jaksel, Rabu (21/6/2023).

Dia juga memperdebatkan keterangan satu orang yang dijadikan landasan untuk menetapkan seseorang saksi dijadikan tersangka.

“Hal itu tidaklah  mungkin. Keterangan satu orang tidak dapat menentukan status hukum seseorang. Karena itu dipastikan bahwa keterangan itu tidak bersih dan tidak kokoh. Dari sisi administrasi hukum, menurut saya hal itu tidak mungkin,” jelasnya.

Karena itu, dengan tegas Margito menilai penetapan Dadan sebagai tersangka sangat janggal dan tidak dapat dibenarkan. “Karena setiap tersangka, harus diperiksa dengan dasar perintah atau sprindik sendiri. Tidak bisa menggunakan sprindik orang lain,” ujar Margito.

Hal senada dikatakan pakar hukum pidana dari UI, Dr Eva Achjani  Sulfa SH, yang juga dihadirkan sebagai ahli. Kata dia, penetapan seorang menjadi tersangka dengan menggunakan sprindik tersangka lain, maka penetapan itu tidak sah.

Di tempat yang sama, tim kuasa hukum Dadan Tri Yudianto, Alexander Kily Kily Umboh berharap hakim tunggal yang menangani perkara praperadilan kliennya akan memutuskan dengan seadil-adilnya.

“Sebagaimana yang kita tahu, praperadilan memiliki fungsi sebagai salah satu perwujudan penegakan hak asasi manusia dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat dari tugas praperadilan untuk memeriksa kelengkapan administratif dari sebuah tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum agar dipastikan tidak melanggar hukum maupun hak asasi manusia,” kata Alexander.

“Jadi ini merupakan salah satu hak klien kami dalam rangka mencari keadilan atas penetapannya sebagai tersangka. Kami menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya hasil akhirnya nanti kepada hakim tunggal dengan memegang keyakinan bahwa Keadilan masih ada di negara kita yang tercinta ini,” sambungnya.

Sidang praperadilan dengam pemohon Dadan Tri Yudianto dipimpin oleh hakim tunggal Ahmad Suhel. Dan, akan digelar kembali, Kamis (22/6/2023), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari KPK.