Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan tersebut diterapkan setelah jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan undangan mencapai sekitar 336.000 orang.

Padahal, panitia hanya menyediakan sekitar 11.500 undangan.

Menurut Prasetyo, panitia akan melakukan pencocokan data pendaftar dengan daftar tamu pada pelaksanaan upacara tahun-tahun sebelumnya. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui masyarakat yang sudah pernah hadir di Istana.

“Berdasarkan analisa data kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk tahun ini, kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Dia menegaskan, masyarakat yang sebelumnya pernah mengikuti upacara di Istana bukan berarti dilarang kembali menghadiri acara tersebut.

Namun, panitia akan mengatur pembagian undangan dengan mengutamakan mereka yang belum pernah memperoleh kesempatan.

“Nah, bukan tidak boleh tetapi kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali, jadi kita bagi porsinya itu,” ujarnya.

Untuk memperluas kesempatan masyarakat menyaksikan langsung rangkaian peringatan kemerdekaan, panitia juga menambah satu blok area baru. Kapasitas tambahan tersebut diperkirakan dapat menampung sekitar 3.400 tamu.

“Kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400,” kata Prasetyo.

Menurut Bahlil, para menteri pada prinsipnya adalah pembantu presiden, sehingga wajib patuh terhadap setiap kebijakan dan keputusan kepala negara, termasuk apabila Presiden memutuskan untuk melakukan evaluasi kinerja hingga perombakan kabinet.

“Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Ketua Umum Partai Golkar tersebut menegaskan dirinya tidak dalam posisi untuk berspekulasi atau mengomentari lebih jauh isu reshuffle. Ia menyatakan akan tetap menjalankan tugas sesuai amanat yang diberikan Presiden Prabowo.

Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Presiden Prabowo menggelar retret kabinet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026). Dalam forum tertutup tersebut, Prabowo disebut melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam retret tersebut Presiden juga sempat memberikan teguran kepada sejumlah menteri. Hal inilah yang kemudian memicu spekulasi publik dan pengamat politik terkait kemungkinan adanya kocok ulang kabinet dalam waktu dekat.

Namun, isu tersebut sempat dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa hingga pertengahan Januari 2026, belum ada pembahasan resmi mengenai reshuffle.

“Reshuffle apa? Belum ada,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks DPR RI, Senin (19/1/2026).

]]> https://eranasional.com/97001/ramai-isu-reshuffle-kabinet-merah-putih-bahlil-lahadalia-buka-suara/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96715/mensesneg-sebut-ruu-disinformasi-belum-digodok-pemerintah https://eranasional.com/96715/mensesneg-sebut-ruu-disinformasi-belum-digodok-pemerintah#respond Fri, 16 Jan 2026 21:49:12 +0000 https://eranasional.com/96715/mensesneg-sebut-ruu-disinformasi-belum-digodok-pemerintah Jakarta, ERANASIONAL.COM – Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing hingga kini masih berada pada tahap wacana dan belum masuk proses pembahasan resmi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum memulai penggodokan regulasi tersebut. Ia menepis anggapan bahwa RUU tersebut sudah siap dibahas dalam waktu dekat.

“Masih sebatas wacana,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Meski belum masuk tahap konkret, Prasetyo menjelaskan bahwa wacana penyusunan RUU tersebut muncul dari kekhawatiran pemerintah terhadap maraknya penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, terutama di era digital.

Menurutnya, pemerintah mempertimbangkan perlunya pengaturan terhadap platform dan sumber informasi agar lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan konten ke publik.

“Yang kita pikirkan adalah dampak dari berbagai platform informasi dan komunikasi, apalagi jika dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Prasetyo.

Prasetyo juga menyinggung pesatnya perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang dinilai rawan disalahgunakan untuk tujuan manipulatif atau merusak.

“Jangan sampai AI atau teknologi justru dipakai untuk sesuatu yang tidak bertanggung jawab atau bahkan merusak,” ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerintah tidak anti terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan inovasi digital berkembang secara positif dan bertanggung jawab.

“Kita harus melek teknologi dan mengejar ketertinggalan, bukan menghindarinya,” tutur Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa semangat di balik wacana RUU tersebut bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau keterbukaan informasi.

“Bukan berarti kita tidak ingin keterbukaan. Justru yang ingin dijaga adalah iklim penyebaran informasi yang sehat dan bertanggung jawab,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah memang tengah menyiapkan draf RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.

“Memang akan ada,” kata Yusril saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).

Namun, Yusril belum merinci substansi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Ia menyebut draf masih digodok di Kementerian Hukum. Naskah akademik terkait RUU itu sebelumnya sempat beredar luas di media sosial.

Wacana penyusunan RUU ini menuai kritik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). YLBHI menilai rencana tersebut berpotensi bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait jaminan kebebasan berekspresi.

Menurut YLBHI, RUU tersebut berisiko melanggar Pasal 28F dan Pasal 28E UUD 1945, yang menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta menyatakan pikiran dan sikap.

“RUU ini berpotensi menjadi instrumen kriminalisasi baru dan mengancam kebebasan berekspresi masyarakat sipil,” kata YLBHI dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).

YLBHI juga menilai regulasi tersebut dapat digunakan untuk mengontrol arus informasi serta membatasi ruang gerak kelompok kritis terhadap pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati dinamika pendapat yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi.

“Kami menghormati semua pendapat yang berkembang. Dalam isu sebesar ini tentu ada pandangan yang pro dan ada yang kontra. Pemerintah akan mencermati dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

Prasetyo menegaskan bahwa sikap pemerintah, khususnya Partai Gerindra, terkait Pilkada tidak langsung bukanlah hal baru. Wacana tersebut, kata dia, telah lama menjadi bagian dari pandangan politik partainya dan juga pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat sebagai kepala negara.

“Gerindra memang sejak lama memiliki pandangan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menjadi salah satu opsi dalam sistem demokrasi. Namun demikian, kami menyadari bahwa diskursus publik terus berkembang,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait perubahan mekanisme Pilkada. Pemerintah, menurutnya, masih membuka ruang dialog dengan berbagai elemen, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik lain.

Survei LSI Denny JA yang dirilis pada Rabu, 7 Januari 2026, menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menyetujui rencana mengembalikan Pilkada melalui DPRD. Dalam survei tersebut, sekitar 68 persen responden menyatakan menolak Pilkada tidak langsung, sementara sisanya menyatakan setuju atau belum menentukan sikap.

Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa angka penolakan di atas 60 persen merupakan sinyal kuat dalam riset opini publik. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan sikap yang masif dan relatif konsisten di berbagai kelompok masyarakat.

“Dalam studi opini publik, ketika angka persetujuan atau penolakan sudah melewati 60 persen, itu menunjukkan sikap yang kuat dan sistemik. Artinya, ini bukan sekadar opini sesaat,” ujar Ardian.

Ia menambahkan bahwa temuan ini memperlihatkan adanya kekhawatiran publik terhadap potensi kemunduran demokrasi jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

LSI Denny JA melaksanakan survei pada periode 10–19 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.200 responden dari berbagai daerah di Indonesia. Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling, dengan kriteria seluruhnya telah memiliki hak pilih.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Dengan margin of error sebesar 2,9 persen, LSI Denny JA meyakini hasil survei tersebut dapat merepresentasikan pandangan sekitar 204 juta pemilih di Indonesia.

Wacana Pilkada lewat DPRD kembali mencuat seiring evaluasi pemerintah dan parlemen terhadap biaya politik yang tinggi, potensi konflik horizontal, serta praktik politik uang dalam Pilkada langsung. Pendukung Pilkada tidak langsung berargumen bahwa mekanisme melalui DPRD dapat menekan ongkos politik dan meningkatkan stabilitas pemerintahan daerah.

Namun, penolakan publik yang tinggi menunjukkan bahwa Pilkada langsung masih dipandang sebagai simbol penting kedaulatan rakyat. Sejak diterapkan secara luas pascareformasi, Pilkada langsung dianggap memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada warga, bukan semata kepada elite politik.

Sejumlah pengamat tata negara juga menilai bahwa perubahan sistem Pilkada harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis konsensus luas. Mereka mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah berkaitan langsung dengan prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap hasil survei dan kritik publik. Ia menyebut diskusi terkait Pilkada akan terus berlangsung secara terbuka dan transparan.

“Tidak ada yang tabu untuk dibahas. Kami akan menyimak perkembangan wacana ini, mendengar masukan dari masyarakat, dan tentu mempertimbangkan kepentingan demokrasi serta stabilitas nasional,” katanya.

Menurutnya, setiap kebijakan besar yang menyangkut sistem politik harus memiliki landasan kuat, baik secara hukum maupun secara sosiologis. Pemerintah, lanjut Prasetyo, tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Hingga kini, wacana Pilkada tidak langsung masih berada pada tahap diskusi dan belum masuk pada pembahasan legislasi final. DPR dan pemerintah diperkirakan masih akan mengkaji berbagai masukan, termasuk hasil survei lembaga-lembaga independen, sebelum menentukan arah kebijakan ke depan.

Dengan tingginya penolakan publik sebagaimana tercermin dalam survei LSI Denny JA, isu Pilkada dipastikan akan menjadi salah satu topik utama dalam perdebatan politik nasional sepanjang 2026. Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan efisiensi tata kelola pemerintahan dengan aspirasi rakyat terkait demokrasi langsung.

“Kami mewakili pemerintah untuk menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet diinformasi menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut,” kata Prasetyo dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo sudah berulang kali mengingatkan kepada semua pihak khususnya kepada jajaran di Kabinet Merah Putih untuk senantiasa menjauhi praktik-praktik korupsi.

“Sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua, bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati, semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam,” ujarnya.

Terkait dengan proses hukum yang berjalan di KPK, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo mendukung penuh dan menghormati semua proses dan langkah yang dijalankan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” terang Prasetyo.

Kemudian jika nanti Noel terbukti melakukan praktik korupsi atau penerimaan uang suap sebagaimana yang dikabarkan, maka Presiden Prabowo Subianto akan langsung ambil tindakan tegas.

Diketahui bahwa Immanuel Ebenezer telah terjaring dalam OTT (operasi tangkap tangan) oleh tim penyidik KPK.

“Benar,” kata singkat Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Kamis (21/8/2025).

Kabarnya tidak sendiri, Noel ditangkap bersama 9 orang lainnya dalam peristiwa yang terjadi pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 malam.

Fitroh masih belum bersedia membuka detail informasi terkait kegiatan tim penyidiknya.

Ia hanya membagi informasi bahwa kasusnya terkait pemerasan perusahaan sertifikasi K3.

“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja),” terangnya.

Saat ini, KPK meminta waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif hingga nantinya kasusnya diekspose secara resmi kepada publik atas kegiatan penyelidikan tersebut. []