Insiden tersebut diketahui terjadi di Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan Warung Caravan, Kelurahan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Unggahan yang viral di akun Instagram @PekalonganInfo menyebut aksi premanisme berkedok parkir liar itu dialami satu keluarga pada Kamis (13/8/2026).

Pengemudi mobil Daihatsu Rocky menolak bayar parkir karena merasa hanya berhenti satu menit serta oknum jukir tak berseragam resmi.

Buntut penolakan tersebut memicu penganiayaan hingga kap mobil penyok dan pengemudi mengalami luka di pelipis mata serta tangan.

Kejadian berdarah di depan bayi yang menangis histeris itu mengakibatkan kerugian materiil dan fisik korban ditaksir mencapai Rp7 hingga Rp10 juta.

Menanggapi insiden yang viral itu, Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Pekalongan, Sugeng Hardy Widiyanto, menegaskan pihaknya langsung bertindak.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa oknum jukir yang terlibat pertikaian tersebut bukanlah jukir resmi yang mengantongi surat tugas Dishub.

“Yang bermasalah itu bukan jukir yang ada surat tugas resmi, tetapi pembantu yang menggantikan jukir resmi pada waktu tertentu. Meski begitu, sebagai bentuk tanggung jawab perhubungan, permasalahan ini tetap kami telusuri,” ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian, Jumat (14/8/2026).

Sugeng menjelaskan, jukir resmi binaan Dishub dipastikan mengantongi surat tugas tertulis, memakai rompi resmi, dan membawa karcis.

Pihaknya berencana memanggil jukir pengganti tersebut serta memberikan pembinaan ketat kepada seluruh jukir di lokasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Berdasarkan keterangan awal di lapangan, keributan dipicu oleh aksi salah paham ketika pengemudi mobil bergerak pergi menolak bayar parkir.

Oknum jukir mengaku kakinya sempat terlindas ban mobil sehingga secara spontan memukul kap kendaraan dan kedua pihak kini sama-sama mengajukan visum.

“Jukirnya mengaku kakinya terlindas ban saat kendaraan bergerak dan hal itu sudah disampaikan ke polisi beserta visum. Untuk dugaan penganiayaan dan kerusakan kendaraan, tentu ranahnya ada di kepolisian yang mengetahui persis penanganannya,” tambah Sugeng.

Sementara itu, pihak kepolisian bergerak cepat merespons laporan darurat warga melalui Call Center 110 saat insiden berlangsung.

Kapolsek Pekalongan Timur, Kompol Tri Handayani, menegaskan pihaknya siap bekerja sama dengan Dishub untuk memberantas aksi parkir liar di wilayah hukumnya.

“Kemarin korban langsung menghubungi 110, tim kita dan Polres langsung meluncur ke TKP. Ke depan kita sterilkan parkir-parkir tidak resmi yang melakukan pemaksaan. Kita akan gandeng Dishub untuk penertiban,” tegas Kompol Tri Handayani saat ditemui awak media di ruang kerjanya.

Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setyanto, menyampaikan bahwa pihak korban hingga saat ini belum membuat laporan polisi secara resmi.

Kendati demikian, penyidik Satreskrim tetap melakukan pendalaman guna mendudukkan kronologi kejadian secara jelas dan transparan. (em-aha)

“Dari hasil penanganan Operasi Berantas Jaya perlu saya sampaikan yang berhasil kita amankan ada kurang lebih sebanyak 3.599 orang yang terlihat dalam kasus premanisme,” kata Karoops Polda Metro Jaya Kombes I Ketut Gede Wijatmika kepada wartawan, Senin (26/5/2025).

Diketahui, sebanyak 3.251 orang tersebut dilakukan pembinaan dengan rincian 59 orang dibina Polda Metro Jaya dan 3.192 orang dibina jajaran Polres.

“Dari 3.599 tersebut, telah diterapkan sebagai tersangka 348 orang dengan rincian 83 orang ditetapkan oleh Polda, sedangkan 265 orang yang ditetapkan tersangka oleh jajaran Polres,” kata Wijatmika.

Dari ratusan tersangka itu, 56 di antaranya itu merupakan anggota ormas. Yakni, 31 dari Pemuda Pancasila (PP), 10 orang dari FBR, 11 orang dari Trinusa, satu orang dari BPPKB, satu orang dari GBNI, satu orang dari GRIB Jaya, dan satu orang dari Gibas.

Kelima pelaku ditangkap dalam rangkaian Operasi Berantas Jaya 2025, setelah dilaporkan melakukan aksi pemerasan pada Maret 2025 di dua lokasi berbeda, yakni wilayah Rempoa, Tangerang Selatan dan kawasan Pondok Indah Mall, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Para pelaku diamankan oleh Unit I Jatanras di wilayah Jakarta dan daerah Gunung Sindur, Bogor, kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).

“Bersama mereka turut diamankan sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda dua dan roda empat milik korban,” sambungnya.

Untuk itu dia memerintahkan Dandim dan Danrem bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberantas aksi premanisme.

“Untuk melaksanakan bersih-bersih preman yang ada di wilayah Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya,” kata dia usai kegiatan apel siaga anti premanisme di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/5/2025).

Rafael mengaku selama ini kerap menerima informasi adanya aksi premanisme di kawasan industri dan pertokoan. Hal itu dinilai menghambat perputaran ekonomi.

“Apalagi, di daerah industri dan pertokoan yang membuat masyarakat atau menghambat berjalannya perputaran ekonomi daerah,” ungkap dia.

Dia menjelaskan penindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar aksi premanisme ditindak dengan tegas.

“Yang jelas, Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Beberapa kasus yang menonjol yang kemudian sempat viral, semuanya kami tangkap (pelakunya),” katanya di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Dengan adanya penindakan ini, Jenderal Pol. Sigit memberikan kepastian bagi para investor agar bisa menanamkan investasinya dengan tenang dan aman di Indonesia.

“Terkait dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja. Urusan keamanan, kami yang tangani,” terang dia.

Jenderal polisi bintang empat itu juga mengimbau kepada masyarakat untuk melapor kepada kepolisian jika menemukan aktivitas premanisme di sekitarnya.

Satgas itu dibentuk di 27 daerah di Jawa Barat berdasarkan intruksi gubernur.

“Satgas ini dibentuk untuk melindungi masyarakat dari berbagai praktik pemalakan dan intimidasi yang sering terjadi di berbagai sektor,” kata Dedi Mulyadi di Karawang.

Ia menyampaikan apel kesiapsiagaan tersebut menjadi penanda Satgas bakal menekan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat, khususnya dalam menyambut Lebaran 2025.

Menurut dia, Satgas Antipremanisme dibentuk di antaranya bertujuan untuk melindungi warga.

“Yang disebut warga ini masyarakat biasa, petani, pedagang, buruh, hingga pengusaha. Semuanya harus dilindungi karena premanisme itu berlangsung mulai dari pasar, jalan, sampai ke kawasan industri,” katanya.

Dedi Mulyadi menyebut selama ini seringkali terjadi kasus pemalakan yang dialami sopir truk di jalan, pedagang di pasar hingga pelaku industri di kawasan industri.

Dengan demikian, katanya, Satgas Antipremanisme di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat akan bertindak tegas untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dia menyebutkan selama ini Satgas Antipremanisme sudah beroperasi. Bahkan jika ditotalkan, Satgas ini telah menangkap lebih dari 20 pelaku aksi premanisme di berbagai daerah seperti di Bekasi, Subang, dan di daerah lainnya.

Satgas Antipremanisme ini terdiri atas unsur TNI-Polri, dan POM atau Polisi Militer.

“Jadi sekarang Satgas sudah beroperasi, bukan hanya sekadar tahap imbauan, tetapi juga penindakan,” pungkasnya.

“Pelaku sudah diamankan di Polsek Koja dan saat ini pelaku dalam pemeriksaan penyidik,” kata Kanit Reskrim Polsek Koja AKP Alex Chandra di Jakarta, Minggu (2/3/2025).

Dia mengatakan aksi pengancaman tersebut terjadi sekitar pada Sabtu malam sekitar pukul 22.30 WIB

Menurut dia kejadian itu saat petugas mengetahui adanya satu orang pelaku yang diamankan warga yang membawa senjata tajam.

Pelaku ini diduga memalak korban berinisial MH (32) yang sedang beristirahat makan lalu petugas langsung mendatangi lokasi kejadian dan membawa pelaku ke Polsek Koja.

Razia untuk mengantisipasi aksi kejahatan jalan dan premanisme ini, dilakukan selama tiga hari sejak Senin (5/8/2024) hingga Rabu (7/8/2024).

Kapolsek Koja, Kompol M Syahroni, mengungkapkan pihaknya menangkap 88 orang dalam tiga hari operasi tersebut. Saat patroli siang ini, polisi menangkap dua debt collector alias mata elang, pelaku pemalakan, dan beberapa juru parkir liar.

Patroli dibagi menjadi dua tim dengan sasaran wilayah operasi yang sudah dipetakan.

Selain mata elang, pelaku pemalakan dengan modus meminta uang di Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di Rawa Badak Utara, juga ditangkap.

“Hari ini kita melakukan hari ketiga pelaksanaan operasi premanisme dan juga aksi kejahatan lainnya dan alhamdulillah hari ini kita berhasil mengamankan 36 aksi premanisme yang diantaranya juru parkir liar, mata elang dan juga satu melakukan tindakan pemalakan dengan modus orang membuang sampah di tempat sampah Rawa Badak Utara dimintai per orang Rp20 ribu dan ini sudah kita amankan,” kata Syahroni, Rabu (7/8/2024).

Seorang preman juga ditangkap petugas saat bersembunyi di halaman belakang sebuah toko roti.

“Bagi mereka yang kita amankan sekarang terindikasi melakukan tindakan melawan hukum tentu kami akan proses lanjut, namun apabila yang kita amankan sekarang tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, kami akan kembalikan dan melakukan pembinaan dengan berkoordinasi dengan dinsos,” ujarnya.

Syahroni mengatakan, patroli wilayah ini merupakan salah satu langkah memastikan ketentraman dan ketertiban wilayah menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024. Operasi ini juga bentuk tindak lanjut laporan masyarakat soal banyaknya pelaku-pelaku yang meresahkan.

Patroli hari ini dipimpin Wakapolsek Koja AKP P. Siahaan dan Kanit Reskrim Polsek Koja AKP Alex Chandra.

“Hari pertama ada lima orang, kedua 47 orang kemarin, dan hari ini ada 36 orang, jadi total secara keseluruhan ada 88,” kata Syahroni.

“Kemarin satu ada yang kedapatan membawa sajam, itu kita proses lanjut. Dan hari ini ada satu yang tadi kami sebut melakukan pemalakan dengan modus meminta sejumlah uang ke orang yang membuang sampah dan dua mata elang. Kemarin kita juga amankan modusnya seperti biasa ada kontainer atau trailer lewat, mereka pura-pura menjual minuman tapi dengan harga yang tidak sewajarnya dan ada unsur pemaksaan. Ini menjadi sasaran operasi kita,” tutupnya.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum melakukan penindakan terhadap aksi premanisme di wilayahnya masing-masing.

Kapolri mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya di wilayah untuk menindak aksi premanisme dan pelaku kejahatan konvensional lainnya yang meresahkan masyarakat. Mengingat, hal tersebut menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau belum action juga saya selaku Kapolri yang akan tegur, ini juga bagian dari program Harkamtbmas di program Presisi yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh anggota dan jajaran di lapangan,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (11/6).

Sigit menekankan, mengenai hal tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Kapolda harus segera bergerak cepat untuk melakukan tindakan-tindakan tegas kepada pelaku kejahatan.

“Semua Polda dan Kabareskrim untuk merespon cepat dan ambil langkah-langkah apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait gangguan kriminalitas yang dilakukan para preman, pelaku curas dan tukang palak dan peras dan para pelaku kejahatan konvensional lainnya utk segera diberantas habis,” ujar eks Kapolda Banten itu.

Sigit memastikan, dirinya yang bakal langsung melakukan pemantauan kepada seluruh jajarannya terkait pemberantasan pelaku kejahatan ataupun premanisme.

“Saya akan ikuti perkembangan di lapangannya apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum,” ucap Sigit.

Tak lupa, Sigit mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110 apabila menerima perlakuan meresahkan dari oknum-oknum masyarakat.

“Untuk membuat rasa aman dan juga tenang bagi masyarakat, sudah ada aplikasi 110 dan Dumas Presisi, apabila ada masyarakat yang mengalami gangguan terkait Kamtibmas dan kriminalitas, bisa hubungi nomor tersebut untuk segera bisa direspon anggota di lapangan,” tutur Sigit.

Disisi lain, Sigit menyebut, jajarannya juga harus merilis hasil penindakannya terhadap aksi premanisme. Tujuannya, untuk membuat efek jera dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Pewarta : Agung Nugroho

JAKARTA – 49 tersangka pelaku pungutan liar (pungli) terhadap para sopir truk kontainer di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara diamankan Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jakarta Utara.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (11/6/2021) diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus, 49 orang itu ditangkap di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Yusri menyebutkan bahwa orang-orang itu ditangkap di dua tempat.

Dia menyebutkan, para sebagian besar tersangka merupakan pegawai PT Greating Fortune Container (GFC) dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta.

“Rata-rata mereka ini pegawai,” ujar dia.

Ke 49 orang tersebut dikenakan Pasal 368 (1) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun.

“Mereka dikenakan Pasal 368 KUHP, ancaman sembilan tahun penjara, ini dikenakan pada pelaku,” Ucapnya.

Penangkapan para tersangka itu buntut dari dialog Presiden Joko Widodo dengan para pengemudi truk kontainer di Terminal Tanjung Priok, Kamis pagi kemarin.

Setelah dialog itu Jokowi kemudian menelepon Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo perihal kriminalitas yang kerap terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pak Kapolri, selamat pagi. Ini saya di Tanjung Priok, ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli, di (Terminal) Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa, pertama itu,” ucap Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretaris Kabinet, Kamis (9/6/2021).

“Yang kedua juga kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini tolong bisa diselesaikan, itu saja,” kata Presiden.

Kapolri pun menyanggupi permintaan Jokowi.

“Siap laksanakan, Bapak,” kata Sigit dari sambungan telepon.

Setelah menerima laporan tersebut, Tim Gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan Satreskrim KPPP Pelabuhan langsung melakukan penyelidikan.

JAKARTA – Satuan dari Polres Metro Jakarta Utara bergerak cepat mengamankan puluhan orang yang diduga kerap melakukan aksi pemalakan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak preman yang meminta sejumlah uang kepada para pengemudi truk kontainer.

“Sudah kita amankan ada 24 lagi, kita periksa secara intensif,” Ucap Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arif Darmawan saat dikonfirmasi, Kamis (10/6).

Guruh menambahkan, puluhan orang itu ditangkap di dua lokasi berbeda. Yakni, di PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta BKN Marunda dan di depo Greating Fortune Container Indonesia.

Dari penuturannya, saat ini mereka belum berstatus sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi menuturkan aksi pungli yang dilakukan para preman ini memiliki berbagai tahap pos. Besaran harga yang ditarik di setiap pos juga bervariasi. Mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000.

“Seluruh pos ini tidak ada karcis dari pihak depo yang diberikan kepada pihak supir,” kata Nasriadi.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak preman yang meminta sejumlah uang kepada para pengemudi truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Presiden mengaku mendapat informasi pemalakan ini saat berdialog dengan para pengemudi di Tanjung Priok.

“Kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini tolong bisa diselesaikan,” ungkap Jokowi saat menelepon Listyo, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (10/6/2021).

Editor: Redaksi

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Polda dan Polres jajaran untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Hal itu menyusul adanya instruksi langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri untuk menindak tegas preman yang sering melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer di wilayah Jakarta Utara.

“Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat,” kata Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Tak hanya itu, Kapolri menyebut telah memberikan instruksi langsung kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan seluruh Kapolda untuk tidak memberikan ruang sedikitpun bagi oknum-oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme.

Kemudian, Kapolri juga meminta kepada jajarannya untuk merilis setiap penangkapan preman. Hal itu bertujuan untuk memberangus dan membuat efek jera para preman.

“Negara tidak akan kalah dengan aksi premanisme. Oknum dan preman segera bersihkan, tangkap dan tuntaskan,” tegas Kapolri.

Selain itu, Kapolri mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan Hotline 110 ketika mendapatkan aksi premanisme. Menurutnya, layanan tersebut akan tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian.

“Masyarakat tetap tenang tidak perlu khawatir dengan aksi premanisme. Kepolisian kini memiliki aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110. Kami akan memberikan bantuan yang maksimal kepada warga,” tutup Kapolri.