Peluncuran program tersebut dijadwalkan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah telah menyiapkan implementasi B50 sebagai kelanjutan program mandatori B40 yang berjalan sebelumnya.

“B50 berdasarkan informasi terakhir yang kami terima akan di-launching langsung oleh Bapak Presiden. Rencananya tanggal 1 Juli,” kata Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6).

Meski mulai diberlakukan secara nasional, pemerintah menyiapkan masa transisi selama tiga bulan.

Tahap ini dilakukan untuk memberi ruang penyesuaian distribusi di lapangan, termasuk menghabiskan stok B40 dan proses pencampuran (blending) menuju penggunaan penuh B50.

“Masih ada sisa B40 yang harus dihabiskan terlebih dahulu. Masa penyesuaian diberikan hingga tiga bulan sampai implementasi B50 berjalan penuh,” ujarnya.

Terkait harga, pemerintah belum mengumumkan tarif resmi B50. Namun, Laode memastikan skema penetapan harga akan mengikuti formula BBM jenis solar yang selama ini berlaku.

“Kalau harga mengikuti mekanisme harga BBM yang sudah berjalan, tidak ada perlakuan khusus,” katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut hasil uji coba B50 menunjukkan performa yang positif menjelang penerapan nasional.

Menurut Bahlil, pengujian telah dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

Salah satu hasil evaluasi menunjukkan kandungan air pada B50 lebih rendah dibandingkan B40, yang dinilai dapat mendukung kualitas bahan bakar.

Pemerintah optimistis program ini dapat berjalan sesuai jadwal sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor solar.

Selain memperkuat ketahanan energi, implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun, meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026, menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja, serta menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang tahun. []

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebutnya bukan kurban secara syariat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru menilai praktik tersebut memiliki landasan fikih yang kuat.

Katib Syuriyah PBNU, Ikhsan Abdullah, menegaskan bahwa ibadah kurban mensyaratkan penggunaan harta pribadi.

Karena dana yang dipakai berasal dari Bantuan Presiden (Banpres) melalui APBN, ia menilai penyaluran sapi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah, bukan kurban.

“Kalau itu bukan dari harta pribadi, uang pribadi, ya berarti jatuhnya bukan kurban, tetapi jatuhnya sedekah. Karena kurban itu ada tuntunan syariahnya, yaitu harus dari uang pribadi,” kata Ikhsan, dikutip Jumat (29/5/2026).

Ikhsan mengingatkan agar masyarakat tidak salah kaprah.

Menurutnya, yang dilakukan pemerintah adalah membeli hewan ternak menggunakan dana Banpres lalu dibagikan kepada masyarakat — sebuah bentuk sedekah dari anggaran negara, bukan ritual kurban dalam pengertian syariat.

Sementara itu, ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menyebut model pengadaan hewan kurban menggunakan kas negara justru memiliki preseden dalam sejarah Islam.

Merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari, Niam menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau imam memang disunahkan membeli hewan kurban melalui Baitul Mal.

Kesembilan WNI itu diketahui tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan bagi warga Palestina di Gaza. Namun di tengah perjalanan, kapal yang mereka tumpangi dilaporkan dicegat oleh otoritas Israel sebelum akhirnya para relawan tersebut ditahan.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan koordinasi intensif guna memantau perkembangan situasi sekaligus memastikan kondisi para WNI dalam keadaan aman.

Menurut Sugiono, pemerintah Indonesia telah meminta bantuan kepada negara-negara dan pihak yang memiliki jalur komunikasi langsung dengan otoritas terkait agar dapat memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para relawan Indonesia yang ditahan.

“Nah, tadi juga saya sampaikan kita minta kepada rekan-rekan kita yang punya hubungan langsung, untuk pertama memastikan kondisi mereka, kondisi rekan-rekan kita yang ditahan itu baik. Kemudian, mereka juga diperlakukan dengan baik,” kata Sugiono.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan kecaman terhadap tindakan pencegatan dan penahanan tersebut. Menlu menilai apa yang dilakukan Israel bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan karena para relawan sedang menjalankan misi damai untuk membantu masyarakat sipil Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan di Gaza.

Sugiono menegaskan bahwa para WNI tersebut bukan bagian dari aktivitas militer ataupun agenda politik tertentu, melainkan murni menjalankan aksi solidaritas kemanusiaan bersama relawan internasional lainnya.

“Dan apa yang dilakukan oleh Israel merupakan suatu hal yang melanggar kemanusiaan. Karena mereka ada dalam misi damai, saya hargai, apresiasi semangat mereka untuk sama-sama mencari solusi dari permasalahan dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/102017/indonesia-libatkan-turki-dan-yordania-bantu-bebaskan-9-wni-dari-israel/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101827/prabowo-tegaskan-bertanggung-jawab-penuh-terhadap-pangan-287-juta-rakyat-indonesia https://eranasional.com/101827/prabowo-tegaskan-bertanggung-jawab-penuh-terhadap-pangan-287-juta-rakyat-indonesia#respond Sat, 16 May 2026 08:22:54 +0000 https://eranasional.com/101827/prabowo-tegaskan-bertanggung-jawab-penuh-terhadap-pangan-287-juta-rakyat-indonesia Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto menegaskan dirinya siap bertanggung jawab penuh terhadap terpenuhinya kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 287 juta jiwa.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab langsung seorang kepala negara kepada rakyatnya.

Karena itu, ia mengaku tidak ingin setengah-setengah dalam menjalankan program swasembada pangan nasional.

“Saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar saya yang bertanggung jawab,” tegas Prabowo.

Ia mengatakan, memenuhi kebutuhan pangan bagi ratusan juta penduduk bukanlah pekerjaan ringan.

Namun menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemampuan besar untuk mencapai target swasembada pangan dalam waktu cepat.

“Menjamin pangan 287 juta rakyat kita bukan pekerjaan ringan. Tapi kita berhasil. Saya beri tugas kepada Kementerian Pertanian dan semua timnya untuk swasembada pangan dalam empat tahun, mereka bisa wujudkan dalam satu tahun,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan tidak boleh dipandang remeh karena menyangkut kedaulatan bangsa.

Ia menyebut ketahanan pangan menjadi fondasi utama agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain.

Selain itu, Presiden turut mengapresiasi percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi rakyat dan distribusi pangan nasional.

“Dalam tujuh bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi. Tadi dilaporkan Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap lebih dari 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bergerak cepat dan mandiri apabila seluruh elemen bangsa bekerja bersama untuk kepentingan rakyat. []

Untuk tahun ini, Presiden Prabowo menyebut bahwa puluhan ribu sekolah tengah dikebut proses renovasinya.

Bahkan, untuk tahun depan pemerintah menargetkan renovasi sekolah lebih besar lagi.

“Tahun ini sudah 70 ribu. Anggaran tahun lalu 17 ribu sekolah, tahun ini 70 ribu sekolah. Tahun depan target saya kalau bisa lebih dari 100 ribu sekolah,” kata Presiden Prabowo dalam pernyataannya, Rabu (29/4).

Mantan Menteri Pertahanan itu kemudian memastikan bahwa seluruh renovasi sekolah itu bakal rampung pada tahun 2028 mendatang.

“Saya berharap semua sekolah akan selesai 2028. Kita kalau tidak salah punya 288 ribu sekolah. Kalau tahun ini berarti 87 ribu akan selesai akhir tahun, berarti kita masih punya 200 ribu,” bebernya.

“Kalau 100 ribu di tahun 2027, 100 ribu di tahun 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki,” jelasnya. []

Jimly menjelaskan, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menghimpun masukan dan usulan dari lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil, lembaga kajian, akademisi, hingga kelompok profesi. Seluruh masukan tersebut mencakup berbagai aspek reformasi kepolisian, mulai dari penguatan akuntabilitas, pembenahan kultur organisasi, hingga penataan ulang struktur kelembagaan Polri.

“Banyak sekali gagasan yang masuk. Salah satu yang mencuat adalah usulan pembentukan kementerian yang membawahi kepolisian. Itu datang dari masyarakat, dan tentu tidak boleh diabaikan begitu saja,” ujar Jimly saat ditemui di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Kamis (29/1).

\Jimly menegaskan bahwa tugas komisi bukanlah menetapkan kebijakan, melainkan menyusun dan merumuskan berbagai alternatif berdasarkan aspirasi publik dan kajian konstitusional. Nantinya, hasil perumusan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan politik dan hukum.

“Komisi ini tidak memutuskan. Kami menyusun opsi-opsi kebijakan, lengkap dengan konsekuensi dan argumentasinya. Keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Presiden,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Ia menambahkan bahwa pendekatan ini penting agar reformasi Polri tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap berlandaskan prinsip ketatanegaraan, supremasi hukum, serta kebutuhan masyarakat.

Jimly juga menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat terkait wacana perubahan posisi kelembagaan Polri. Menurutnya, perdebatan tersebut sebagian besar muncul akibat kesalahpahaman antara konsep koordinasi dan subordinasi dalam sistem pemerintahan.

Ia mencontohkan hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Presiden. Meski dalam praktik administrasi terdapat Kementerian Pertahanan, TNI secara konstitusional tidak berada di bawah kementerian, melainkan langsung di bawah Presiden sebagai panglima tertinggi.

“TNI dan Polri itu sama-sama di bawah Presiden. TNI bukan di bawah Menteri Pertahanan. Jadi jangan langsung disamakan bahwa koordinasi itu berarti subordinasi,” ujarnya.

Menurut Jimly, jika Polri suatu saat ditempatkan dalam skema kementerian, desain kelembagaannya harus dibahas secara matang agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip independensi aparat penegak hukum.

Keputusan strategis tersebut diambil melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan Zoom Meeting dari London, Inggris, pada Senin (19/1/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menata ulang tata kelola sumber daya alam agar lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, kami menyampaikan komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, pencabutan izin operasional tersebut merupakan hasil dari investigasi mendalam yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025, dengan mandat mempercepat audit dan penegakan hukum di kawasan hutan dan wilayah konsesi bermasalah.

Satgas PKH secara khusus diminta Presiden untuk memprioritaskan audit di tiga provinsi terdampak bencana di Pulau Sumatra, mengingat tingginya indikasi keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana alam.

“Berdasarkan laporan Satgas PKH, ditemukan pelanggaran berat yang berdampak pada degradasi lingkungan dan tata kelola kawasan hutan,” jelas Prasetyo.

]]> https://eranasional.com/96869/izin-operasi-28-perusahaan-sda-dicabut-usai-bencana-aceh-sumatra/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/96456/hati-hati-penipuan-informasi-blt-rp-12-juta-lewat-pesan-pribadi-dipastikan-hoaks https://daerah.eranasional.com/96456/hati-hati-penipuan-informasi-blt-rp-12-juta-lewat-pesan-pribadi-dipastikan-hoaks#respond Mon, 12 Jan 2026 06:30:53 +0000 https://daerah.eranasional.com/96456/hati-hati-penipuan-informasi-blt-rp-12-juta-lewat-pesan-pribadi-dipastikan-hoaks Kuningan, ERANASIONAL.COM –  Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap beredarnya informasi palsu mengenai pencairan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 12 juta yang diklaim dapat diperoleh dengan cara mendaftar melalui pesan inbox atau pesan pribadi di media sosial. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan termasuk dalam kategori hoaks.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi langsung kepada Dinas Sosial Kabupaten Kuningan terkait kabar tersebut. Hasilnya, dipastikan tidak pernah ada mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dilakukan melalui pesan pribadi di media sosial.

“Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Bapak Ence Hidayat, informasi pencairan BLT Rp 12 juta melalui inbox media sosial itu tidak benar dan merupakan hoaks,” ujar Nana, Minggu (11/1/2026).

Nana menegaskan bahwa seluruh proses pengusulan dan penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak ada satu pun program bantuan sosial yang mensyaratkan pendaftaran melalui pesan pribadi, baik melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, maupun platform media sosial lainnya.

“Proses pengusulan penerima bantuan sosial dilakukan secara resmi melalui pemerintah desa atau kelurahan dan kemudian diverifikasi serta disahkan oleh pemerintah kabupaten,” tegasnya.

Menurutnya, informasi yang menawarkan bantuan dengan nominal besar dan meminta data pribadi melalui pesan langsung patut dicurigai sebagai modus penipuan yang memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat.

]]> https://daerah.eranasional.com/96456/hati-hati-penipuan-informasi-blt-rp-12-juta-lewat-pesan-pribadi-dipastikan-hoaks/feed 0 Aditya https://eranasional.com/92134/prabowo-indonesia-siap-kirim-pasukan-demi-perdamaian-palestina https://eranasional.com/92134/prabowo-indonesia-siap-kirim-pasukan-demi-perdamaian-palestina#respond Tue, 23 Sep 2025 02:03:58 +0000 https://eranasional.com/92134/prabowo-indonesia-siap-kirim-pasukan-demi-perdamaian-palestina Jakarta, ERANASIONAL.COM – Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Palestina dalam upaya menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung.

Pengumuman resmi disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi di markas besar PBB di Newyork, Senin (22/9/2025), Dimana ia menegaskan bahwa pengakhiran konflik di Gaza menjadi prioritas utama.

Prabowo menyampaikan bahwa kondisi di Gaza saat ini merupakan bencana kemanusiaan yang tidak bisa lagi ditoleransi.

Ia menegaskan perlunya upaya bersama untuk mengatasi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan yang selama ini memicu kekerasan.

“Kita harus berusaha keras membangun perdamaian yang menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh keluarga manusia di dunia,” ujar dia.

Ditegaskan pula bahwa Indonesia bersedia mengirimkan pasukan perdamaian sebagai bagian dari langkah konkret menuju solusi dua negara.

Dalam rencana ini, Israel dan Palestina akan diakui sebagai negara berdaulat dan pihak-pihak harus menuntaskan kekerasan yang terjadi.

“Kami menegaskan bahwa keberadaan negara Palestina harus dijamin. Setelah Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia berkomitmen untuk segera mengakui negara Israel,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo mengapresiasi langkah sejumlah negara besar yang telah mengakui kedaulatan Palestina, seperti Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal. Ia mengajak negara-negara lain yang belum melakukan hal serupa untuk segera mengambil langkah sejarah ini.

“Sejarah tidak akan menunggu. Pengakuan terhadap Palestina harus dilakukan sekarang,” tegasnya.

Momen ini menjadi titik penting dalam upaya diplomatik global untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Indonesia menegaskan bahwa perdamaian sejati memerlukan pengakuan dan komitmen bersama seluruh pihak terkait.

Semoga langkah nyata ini turut mempercepat langkah menuju stabilitas dan kedamaian di kawasan yang sudah lama bergejolak.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto, karena sudah menggunakan hak prerogatifnya berdasarkan UUD 1945, pasal 14,” ucap kuasa hukum Hasto, Johanes, Kamis (31/7/2025).

“Kami menyambut baik keputusan Presiden. Lebih lanjut teknis pelaksanaan, kami serahkan kepada pengadilan dan Jaksa Penuntut Umum,”tambahnya.

Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Majelis hakim telah menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta kepada Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (25/7/2025) lalu.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berkilah Presiden Prabowo memberikan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, salah satunya karena alasan persatuan.

Selain amnesti kepada Hasto, pemerintah juga memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

“Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang itu, salah satunya tentu kita ingin menjadi ada persatuan, dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus,” kata Supratman, Kamis (31/7/2025), dikutip dari breaking news Kompas TV.

Usulan pemberian abolisi dan amnesti tersebut telah disetujui DPR RI dalam rapat konsultasi dengan pemerintah, Kamis.

Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat Ketua IM57 Institute, Lakso Anindito, menilai pemberian rekomendasi amnesti dari Presiden Prabowo kepada Hasto sebagai tindakan berbahaya.

“Mengingat, penyelesaian kasus korupsi pada akhirnya dilakukan melalui kesepakatan politik dalam meja negosiasi yang mengkhianati rakyat,” ucap Lakso, Kamis.

“Ini bisa menjadi preseden buruk bagi proses penegakan hukum di negeri ini dan merupakan pengkhianatan atas janji pemberantasan korupsi yang diungkap oleh Presiden sendiri.”

Lakso menuturkan, pemberian amnesti kepada Hasto berpotensi membuat politisi tidak takut untuk melakukan korupsi.

“Karena penyelesaian dapat dilakukan melalui kesepakatan politik. Ini adalah bentuk terang benderangnya upaya mengakali hukum yang berlaku,” kata Lakso. []

Dalam pidatonya saat membuka pameran Indonesia Defence 2025 di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2025, ia menyerukan pentingnya mengikuti perkembangan teknologi pertahanan demi kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Prabowo menjelaskan bahwa pameran ini dirancang untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri melalui kolaborasi dengan negara-negara sahabat, akademisi, dan generasi muda.

Acara ini menjadi wadah untuk memamerkan kemajuan teknologi dan sains di bidang pertahanan.

“Pameran ini memberikan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri, negara sahabat, akademisi, dan generasi muda untuk mengikuti perkembangan teknologi pertahanan,” ujar Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus ini menekankan bahwa meskipun tidak ada bangsa yang menginginkan perang, investasi dalam sistem pertahanan tetap krusial.

Ia menyebut perang sebagai tindakan destruktif yang menghancurkan, namun mengabaikan pertahanan dapat membuat sebuah bangsa kehilangan kedaulatan.

Prabowo memperingatkan bahwa sejarah telah menunjukkan nasib tragis bangsa-bangsa yang lalai membangun pertahanan.

Menurutnya, bangsa yang tidak berinvestasi dalam pertahanan rentan kehilangan kemerdekaan dan menjadi “bangsa budak.”

“Sejarah mengajarkan, bangsa yang tidak mau investasi pada pertahanannya, kedaulatannya dirampas. Bangsa itu menjadi budak,” tegasnya.

Ia mengaitkan hal ini dengan pengalaman Indonesia yang pernah dijajah selama ratusan tahun.

Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pertahanan guna melindungi kemerdekaan dan memastikan kesejahteraan rakyat.

“Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan adalah jaminan kemerdekaan dan kesejahteraan,” tambahnya, merujuk pada perjuangan panjang bangsa melawan penjajahan. []

Dalam sambutannya saat menghadiri panen raya jagung serentak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis, 5 Juni 2025, Prabowo menyatakan tidak akan merasa tenang sebelum swasembada pangan benar-benar terwujud.

“Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka kalau tidak bisa produksi makanannya sendiri,” kata Prabowo melalui siaran daring yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyebut bahwa swasembada pangan merupakan syarat utama bagi kemandirian dan kedaulatan negara.

Menurutnya, ketahanan pangan harus dibangun dari setiap daerah dan setiap pulau di Indonesia agar tidak bergantung pada pihak luar.

“Setiap provinsi, setiap pulau harus bisa berdiri sendiri. Ini adalah kunci dari kemerdekaan kita. Kita negara kepulauan, negara yang tidak lazim, dan itu berarti kita harus punya sistem logistik dan produksi pangan yang merata dan mandiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengapresiasi inisiatif Polri dalam mendukung swasembada pangan melalui Gerakan Tanam Jagung (Gertam) seluas satu juta hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Prabowo, peran aktif seluruh pihak, termasuk TNI-Polri, sangat penting untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.

Ia menilai keterlibatan institusi negara menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan kemandirian bangsa di bidang pangan.

Selain menghadiri panen raya, Presiden Prabowo juga melakukan konferensi video dengan para kepala daerah dan Kapolda dari berbagai wilayah Indonesia yang juga menggelar panen jagung secara serentak.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momen peresmian pembangunan 18 gudang logistik pertanian milik Polri yang tersebar di 12 Polda, serta peresmian fasilitas dryer jagung di Bengkayang.

Kegiatan ditutup dengan pelepasan ekspor perdana jagung ke Kuching, Malaysia.

Ekspor ini disebut sebagai bukti bahwa produk pertanian Indonesia mulai menunjukkan daya saing tinggi di pasar regional Asia Tenggara.[]

Namun, belum bisa dipastikan kapan pertemuan ini dilangsungkan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo ketika ditanya wartawan usai menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Antalya, Turki, Jumat 11 April 2024.

“Saya sudah minta waktu untuk bertemu Trump, mudah-mudahan ya,” kata Prabowo dalam keterangan pers dari Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan, permintaan pemerintah agar Prabowo dapat bertemu dengan Trump telah disampaikan sejak awal masa jabatan presiden AS tersebut.

Sugiono mengatakan, permintaan pertemuan ini dilayangkan jauh sebelum Trump menetapkan tarif impor.

Menurutnya, pertemuan Prabowo dengan Trump ditujukan untuk memperkuat hubungan bilateral.

Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen pada awal April lalu. Menyikapi tarif ini, pemerintah mengaku hendak berunding dengan Washington.

Di lain sisi, Prabowo menegaskan, rencana evakuasi warga Palestina ke Indonesia bukan untuk mendukung rencana pengusiran AS-Israel.

“Itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya. Kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo.

Sebelum bertolak ke Timur Tengah, Prabowo menyebut pemerintah akan menerima 1.000 pengungsi Palestina untuk dirawat.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut warga Palestina akan dipulangkan ke Gaza jika kondisi sudah memungkinkan.

Prabowo mengaku sedang berkonsultasi dengan otoritas di Palestina mengenai rencana evakuasi tersebut.

“Saya sedang konsultasi. Nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga gimana cara nanti pelaksanaannya, ya,” katanya. []

Caranya, dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (Bumdes).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, usai rapat bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat 3 Januari 2025 kemarin.

“Jadi arahan Presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor,” kata Budi.

Budi merinci bahwa pihaknya bakal melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah ini.

Ia juga mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong MBG.

“Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis,” kata Budi.

“Itu termasuk koperasi telur, sayur, beras, ikan, dan sebagainya,” sambungnya.

Selain itu, Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila, hingga melon.

Ia menyatakan hal tersebut telah masuk dalam 20% dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.

“Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” jelas Budi.

Keputusan pemerintah terkait tarif PPN yang diketahui mengalami kenaikan dari 11 persen menjadi 12 persen sejak diumumkan beberapa waktu, masih menuai polemik di masyarakat.

“Saya telah koordinasi dan diskusi dengan Kementerian Keuangan dan jajaran kementerian lain, bahwa saya perlu menyampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini,” kata Prabowo di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, seperti dikutip, Kamis (2/1).

Dia menegaskan, kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.

“Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikanekan terhadap barang dan jasa mewah,” tegasnya.

Sedangkan barang dan jasa yang umum dikonsumsi masyarakat akan tetap 11 persen, dan untuk barang pokok yang sebelumnya dibebaskan tetap dikenakan PPN 0 persen.

Ditegaskan Prabowo, kenaikan tarif pajak tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP yang merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR pada tahun 2021 lalu itu mengamanatkan kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 yang telah berlangsung.

Kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 besok.

“Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” tandas Prabowo sembari menyampaikan amanat dari UU HPP tersebut.

Adapun dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus yang diharapkan dapat meredam dampak daripada kenaikan tarif PPN tersebut. Dimana untuk alokasi anggarannya mencapai Rp 38.6 triliun. []