Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa program ini telah merangkul lebih dari 45 ribu anak jalanan untuk kembali mendapatkan hak belajar.

“Sekolah Rakyat, membuka jalan semua anak menuju masa depan,” ujar Teddy dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Teddy menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur program ini menunjukkan perkembangan pesat di berbagai wilayah.

Hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 265 unit Sekolah Rakyat telah rampung dan tersebar di 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Lebih dari sekadar ruang kelas, Sekolah Rakyat dirancang untuk menghadirkan ekosistem tumbuh kembang yang holistik.

Para siswa mendapatkan fasilitas penunjang yang komprehensif, mulai dari hunian yang layak, sarana olahraga dan belajar, pasokan makanan bergizi, hingga layanan kesehatan terpadu.

“Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak tidak hanya memperoleh pendidikan, tetapi juga tempat tinggal layak, fasilitas memadai, gizi seimbang, dan kesehatan yang terjamin untuk mengejar cita-cita mereka,” tegas Teddy. []

Pengangkatan susunan kepengurusan ini disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P/2026.

Struktur kepemimpinan Wantimpres kali ini diamanahkan kepada mantan Menko PMK, Pratikno, yang mengemban tugas sebagai Ketua.

Posisi Wakil Ketua dipercayakan kepada eks Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sedangkan jabatan Sekretaris diisi oleh Muhammad Qodari.

Komposisi anggota lembaga penasihat presiden ini mencakup berbagai latar belakang lintas sektor, mulai dari politisi, akademisi, pimpinan ormas keagamaan, pelaku usaha, hingga pengamat independen.

Beberapa nama kawakan yang turut mengisinya antara lain Budi Gunawan, Anwar Usman, Quraish Shihab, Yahya Cholil Staquf, Chairul Tanjung, Bambang Soesatyo, Ignasius Jonan, hingga Rocky Gerung.

Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, di mana para anggota yang dilantik menyatakan komitmen penuh untuk mematuhi UUD 1945, menjaga etika profesi, serta mengabdi secara bertanggung jawab bagi negara.

Pengukuhan ini merupakan langkah awal Presiden Prabowo dalam mengandalkan pertimbangan Wantimpres sepanjang masa jabatannya.

Sebelumnya, kepala negara telah mendistribusikan sejumlah posisi Penasihat Khusus Presiden kepada figur-figur berpengalaman, seperti Wiranto (Bidang Politik dan Keamanan).

Kemudian, Muhadjir Effendy (Bidang Haji), Terawan Agus Putranto (Bidang Kesehatan), Purnomo Yusgiantoro (Bidang Energi), dan Luhut Binsar Panjaitan (Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan).

Daftar Lengkap 26 Anggota Wantimpres yang Dilantik:

1. Ketua: Prof. Pratikno

2. Wakil Ketua: Hatta Rajasa

3. Sekretaris: Muhammad Qodari

4. Shinta Nuriyah Wahid

5. Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab

6. Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar

7. Chairul Tanjung

8. K.H. Said Aqil Siradj

9. K.H. Anwar Iskandar

10. K.H. Yahya Cholil Staquf

11. Yusuf Wanandi

12. Budi Gunawan

13. Bambang Soesatyo

14. Salim Segaf Aljufri

15. Soekarwo

16. Dato’ Sri Tahir

17. Rocky Gerung

18. Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana

19. Philip Kuncoro Wijaya

20. Budi Tanuwibowo

21. Anwar Usman

22. Muhammad Hatta

23. Jusuf Hamka

24. Margarito Kamis

25. Zaki Manuputty

26. Ignasius Jonan. []

Hal ini ditegaskan oleh Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, saat hadir dalam program Sapa Indonesia Pagi di KompasTV pada Minggu (27/9/2026).

“Sepanjang pengamatan saya, relasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak pernah retak,” ujar Bahtra.

Keharmonisan tersebut, menurut Bahtra, tampak jelas saat momen Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Prabowo, Jokowi, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat duduk berdampingan dengan akrab.

Tak hanya sebatas hubungan formal sebagai sesama tokoh bangsa, keakraban keduanya juga terjalin secara kekeluargaan.

“Hubungan personal mereka sangat dekat. Mas Didit (putra Prabowo) bahkan cukup sering berkunjung dan bersilaturahmi ke kediaman Pak Jokowi di Solo,” ungkapnya.

Terkait spekulasi atau dinamika penafsiran publik yang berkembang di masyarakat, Gerindra memilih santai.

Bahtra menekankan bahwa komunikasi serta hubungan politik antara pihaknya, Jokowi, maupun Gibran berjalan sangat baik.

“Siapa pun bebas memiliki penafsiran sendiri. Namun dari kacamata Gerindra, semuanya sangat harmonis dan tidak ada masalah,” tegas Bahtra.

Ia juga menambahkan bahwa berbagai agenda kunjungan daerah yang dilakukan oleh Gibran sejatinya merupakan bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo demi memperkuat kolaborasi dalam pembangunan nasional. []

Prabowo bahkan membuka opsi pencabutan seluruh perizinan perusahaan yang terbukti melanggar, termasuk Hak Guna Usaha (HGU).

Ia meminta pemerintah tidak ragu memberikan sanksi apabila ditemukan korporasi yang sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan.

“Kalau perlu kita segera cabut semuanya. Semua izin-izinnya kita cabut ya, HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan dan saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” ujar Prabowo dalam Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan Bencana Alam yang digelar secara virtual, Senin (7/9).

Prabowo meminta daftar perusahaan yang tengah diperiksa segera disampaikan kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan pencabutan izin.

Menurutnya, tindakan tegas diperlukan karena praktik pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan pembukaan perkebunan telah melewati batas.

Prabowo juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menyerahkan data perusahaan yang sedang diproses dalam perkara karhutla.

Ia menyebut terdapat delapan perusahaan yang tengah ditangani, sementara sejumlah perusahaan lain masih dalam proses pendalaman setelah izin mereka dibekukan atau dicabut.

“Saya minta segera nama-nama korporasi itu sampaikan ke saya, yang 8 maupun yang 18,” kata Prabowo.

Menurutnya, penyerahan KTA itu merupakan tindak lanjut atas permintaan Prabowo yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8).

“Insya Allah kita berikan nanti,” ujar Gus Kikin seusai ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU di arena Muktamar ke-35 NU, Senin (31/8).

Gus Kikin menjelaskan, meskipun permintaan KTA sebelumnya disampaikan Prabowo kepada Ketua Umum PBNU periode sebelumnya, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, kartu tersebut nantinya akan ditandatangani oleh dirinya.

Hal itu lantaran Gus Kikin kini telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmah 2026-2031.

“Iya jatahnya begitu. Kalau jadinya tadi pagi, kartunya ya tentu saya yang harus tanda tangan,” katanya.

Gus Kikin juga memastikan KTA NU milik Prabowo sudah tersedia dan siap diserahkan dalam rangkaian acara penutupan Muktamar ke-35 NU di Tambakberas.

“Udah ada,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat kembali menyinggung soal KTA NU ketika menyampaikan pidato dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU.

Saat itu, Prabowo menyampaikan permintaan tersebut di hadapan Ketua Umum PBNU periode sebelumnya, Yahya Cholil Staquf. Prabowo mengatakan dirinya telah cukup lama meminta kartu tanda anggota NU tersebut. []

Langkah ini diprioritaskan untuk menyokong pembiayaan serta penanganan bencana alam di berbagai wilayah Tanah Air.

Saat meresmikan Program PLTS 100 GWp yang disiarkan via kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/8), Prabowo menegaskan pentingnya akuntabilitas dan kejujuran dalam pengelolaan dana publik.

“Pengadaan fasilitas darurat mulai dari armada helikopter hingga peralatan berat hanya dapat terwujud jika potensi penyimpangan anggaran berhasil dipangkas,”tegas Prabowo.

Menurut dia, pemberantasan korupsi dan penutupan celah kebocoran keuangan negara menjadi kunci utama dalam penyediaan alokasi dana tersebut.

“Terkait antisipasi dan penanganan dampak El Nino, koordinasi antarlembaga dinilai berjalan solid,”jelasnya.

Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, integrasi kerja antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, BNPB, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mampu menekan risiko bencana secara signifikan.

Efektivitas pembenahan tata kelola anggaran ini dibuktikan melalui kesiapan operasional di area terdampak, yang melibatkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa dan bor air, serta ribuan personel gabungan.

Respons cepat pemerintah dalam menangani krisis di wilayah seperti Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi bukti nyata dari hadirnya negara di tengah situasi darurat. []

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, masih terdapat banyak BUMN yang terus mengalami kerugian meski dalam laporan keuangan tercatat mencetak keuntungan. Ia menyebut kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan.

“Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, (tapi) laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya,” kata Prabowo.

Karena itu, pemerintah akan melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan-perusahaan negara.

BUMN yang tidak memberikan kontribusi dan tidak produktif akan dikurangi, sementara perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat akan dipertahankan.

Prabowo menyebut proses perampingan tersebut sudah berjalan. Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN.

“Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN, 750 BUMN lebih akan kita tutup,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola BUMN yang lebih efisien dan produktif.

Prabowo bahkan menyebut restrukturisasi tersebut sebagai salah satu langkah korporasi terbesar di dunia.

Selain mengurangi jumlah perusahaan, pemerintah juga membidik penghematan anggaran dari kebijakan tersebut. Prabowo mengatakan, sejauh ini efisiensi yang dilakukan telah menghemat sekitar Rp50 triliun.

Pemerintah menargetkan penghematan itu meningkat hingga lebih dari Rp70 triliun pada akhir Desember 2026.

“Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih,” kata Prabowo.

Menurut dia, dana hasil efisiensi tersebut nantinya dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.

Pemerintah, antara lain, dapat menggunakannya untuk meningkatkan fasilitas puskesmas dan sekolah hingga mendukung pembangunan rumah bagi rakyat. []

Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pengusutan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sekaligus mempertanyakan kinerja Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam mengawasi wilayah perairan Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para wakil rakyat, Jumat (14/8/2026).

“Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” ujar Prabowo.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rangka membahas penertiban sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang dilakukan pada akhir tahun lalu.

Prabowo juga meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut keberadaan ribuan tambang ilegal tersebut.

Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang dalam jumlah besar bisa berlangsung tanpa diketahui oleh aparat yang memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan.

“Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?” kata Prabowo.

Menurutnya, pemberian pangkat maupun jabatan kepada pejabat TNI dan Polri harus diiringi dengan tanggung jawab untuk memastikan anak buah menjalankan tugas sesuai aturan.

Prabowo menekankan pentingnya keberanian para komandan dalam menindak anggota yang melakukan pelanggaran.

Hingga saat ini kata dia, sebanyak 35.000 koperasi telah rampung dibangun dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 35.800 unit pada akhir Agustus 2026.

“Alhamdulillah sudah 35.000. Insya Allah pada akhir Agustus menjadi sekitar 35.800 unit. Informasi itu kami terima dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan PT Agrinas Pangan Nusantara,” ujar Yandri, kepada awak media usai menghadiri kegiatan Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Makassar, Selasa (4/8)..

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan percepatan program berjalan sesuai target.

Sinergi dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Wakil Presiden.

Yandri menjelaskan, persoalan ketersediaan lahan tidak akan menghambat pembangunan koperasi.

Desa yang memiliki lahan kurang dari 1.000 meter persegi tetap akan mendapatkan pembangunan koperasi, sementara desa yang belum memiliki lahan akan dicarikan solusi oleh pemerintah.

“Program ini dilaksanakan secara bertahap. Tidak mungkin semuanya selesai sekaligus. Namun kami bersyukur, dalam waktu kurang dari satu tahun sudah berhasil membangun sekitar 35.000 koperasi beserta sarana operasionalnya,” katanya.

Setiap koperasi, lanjut Yandri, dilengkapi fasilitas penunjang berupa satu unit truk, satu mobil pikap, serta dua unit sepeda motor untuk mendukung distribusi logistik dan operasional di lapangan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).

Menurutnya, rapat tersebut akan difokuskan sepenuhnya pada implementasi program ASRI yang menitikberatkan pada aspek keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.

“Nanti akan diselenggarakan rapat khusus bagi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Jakarta. Waktu pelaksanaannya belum bisa saya pastikan, tetapi pembahasannya hanya mengenai program ASRI, yaitu keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan kita,” ujar Prabowo.

Presiden menilai program ASRI menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung kemajuan Indonesia.

Karena itu, pemerintah berkomitmen mendorong transformasi nasional melalui penguatan sektor industri dan hilirisasi sumber daya alam.

Menurut Prabowo, Indonesia perlu memperluas industri pengolahan sumber daya alam, membangun lebih banyak fasilitas produksi, serta terus menghadirkan inovasi dalam proses hilirisasi.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan mencapai ketahanan dan kemandirian pangan harus dipertahankan dan terus diperkuat.

“Kita sudah berhasil mencapai ketahanan dan kemandirian pangan. Pencapaian ini harus terus dijaga dan diperkuat agar tidak terganggu,” katanya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa situasi global masih dipenuhi ketidakpastian.

Oleh sebab itu, Indonesia harus memastikan memiliki cadangan energi yang memadai sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di tengah dampak perubahan iklim dan pemanasan global.

Salah satu fokus pemerintah, lanjutnya, adalah menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

“Insya Allah dalam satu hingga dua tahun ke depan kita akan melihat perubahan yang sangat signifikan. Penanganan masalah sampah akan dilakukan secara menyeluruh, dan saya menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat diselesaikan pada akhir 2027,” tegasnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah pada hari yang sama, Prabowo lebih dulu meresmikan hasil pemugaran tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang.

Usai peresmian, ia menjajal Kereta Api Nusantara Explorer dari Stasiun Semarang Tawang menuju Kabupaten Batang.

Setibanya di Batang, Presiden meresmikan pelaksanaan akad pengalihan hak milik secara serentak bagi 62 ribu unit rumah subsidi KPR.

Kegiatan tersebut digelar di 165 lokasi yang tersebar di 372 kabupaten/kota di 36 provinsi, dengan acara utama dipusatkan di Kabupaten Batang. []

Keyakinan itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7).

Dalam pidatonya yang disaksikan sejumlah pimpinan partai politik, termasuk Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, Prabowo mengungkapkan keyakinannya bahwa PDIP pada akhirnya akan berjalan seiring dalam membela Indonesia.

“Dan di ujungnya saya juga percaya PDIP pun akan bersama kita membela negara dan bangsa. Itu insting saya, itu kata hati saya,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Ia menilai seluruh kekuatan politik pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Indonesia.

“Kadang-kadang kita berpisah enggak ada masalah, nanti juga gabung lagi. PDIP juga hatinya juga sebetulnya sama dengan kita,” katanya.

Prabowo juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak selalu bermakna negatif.

Sebaliknya, kritik dinilai sebagai bentuk pengingat sekaligus masukan agar pemerintahan dapat berjalan lebih baik.

“Kita enggak ada masalah. Dikritik itu baik ya, kritik itu menyelamatkan, kritik itu mengingatkan sebetulnya,” ucapnya.

Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan para perwira, melainkan awal dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Di hari yang berbahagia ini, atas nama pribadi, atas nama pemerintah, atas nama rakyat bangsa dan negara, saya ucapkan selamat kepada Saudara-saudara yang resmi diangkat menjadi perwira TNI dan Polri di tahun 2026,” ujar Prabowo.

Presiden menekankan bahwa status sebagai perwira membawa tanggung jawab besar.

Menurutnya, para perwira telah mengucapkan sumpah untuk mengabdikan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa, negara, serta rakyat Indonesia.

Ia juga mengingatkan bahwa pangkat pertama yang disandang bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan amanah sekaligus kepercayaan dari rakyat.

“Pangkat pertama yang Saudara terima hari ini bukan sekadar kehormatan. Pangkat adalah amanah rakyat Indonesia. Pangkat adalah kepercayaan rakyat Indonesia. Pangkat adalah harapan rakyat Indonesia. Mulai hari ini, Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya Saudara bukan milik keluargamu lagi,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, sejak resmi dilantik, para perwira TNI dan Polri menjadi bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Mereka juga merupakan generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab menjaga kedaulatan negara serta melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.

Ia mengaku bangga karena para perwira telah memahami makna sejati dari pengabdian, yakni hadir di tengah masyarakat ketika rakyat menghadapi kesulitan.

“Saya bangga karena Saudara-saudara telah belajar satu hal yang paling penting: menjadi perwira berarti hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya,” ujarnya.

Presiden juga mengapresiasi keterlibatan angkatan perwira tahun ini dalam membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Kita adalah tentara dan polisi rakyat. Kesulitan rakyat akan menjadi kesulitan Saudara,” tegasnya.

Di akhir pidatonya, Prabowo mengingatkan agar seluruh perwira memegang teguh sumpah yang telah diucapkan.

Ia menilai sumpah tersebut bukan sekadar rangkaian kata, melainkan janji suci kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia.

“Pegang teguh sumpah yang telah Saudara ucapkan. Setialah kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setialah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang paling utama setialah kepada rakyat Indonesia,” pungkas Prabowo. []

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Panen Raya bersama TNI di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7).

“Banyak pejabat tinggi negara, menteri-menteri, kepala badan, terus terang saja, yang ambruk masuk rumah sakit karena kerja keras,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, para menteri dan kepala lembaga bekerja dengan penuh dedikasi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai banyak anggota kabinetnya rela mengorbankan waktu istirahat demi memastikan target-target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.

Prabowo menegaskan, pemerintah saat ini tengah berpacu dengan waktu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Ia juga menyoroti kondisi yang selama ini dialami sebagian rakyat Indonesia. Menurutnya, kehidupan masyarakat seharusnya dapat lebih baik mengingat besarnya potensi kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini.

Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintah yang dipimpinnya berkomitmen memberikan hasil terbaik dan mempercepat berbagai program pembangunan demi mencapai tujuan tersebut.

“Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri,” tegasnya. []

Menurut Agustina, Presiden memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai alternatif mekanisme penyaluran program tersebut, sehingga tidak hanya bergantung pada satu skema pelaksanaan.

“Pak Presiden tadi menyampaikan, silakan dikaji apabila ada alternatif lain. Jadi, tidak harus terpaku pada satu pilihan dalam pelaksanaan program,” ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini pelaksanaan MBG masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan aturan tersebut, distribusi program tetap dilakukan melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Dengan demikian, skema melalui SPPG masih menjadi mekanisme resmi yang diterapkan pemerintah dalam menjalankan program MBG.

Meski begitu, Agustina memastikan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai usulan yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, termasuk kemungkinan memanfaatkan fasilitas kantin sekolah.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo menginginkan setiap opsi kebijakan terlebih dahulu dikaji secara komprehensif sebelum diputuskan.

“Beliau meminta agar setiap alternatif kebijakan dipelajari secara matang, mulai dari dasar pertimbangannya hingga dampaknya. Setelah itu, hasil kajiannya dilaporkan kembali kepada Presiden untuk menjadi bahan pengambilan keputusan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembenahan pelaksanaan Program MBG dalam waktu satu bulan.

Menurutnya, periode tersebut akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan program, termasuk potensi penyalahgunaan di lapangan.

Hasil evaluasi itu nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai dasar penentuan langkah lanjutan.

“Kami diberi waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan maupun potensi penyalahgunaan. Setelah semuanya dirapikan, hasilnya akan kami laporkan kepada Presiden,” kata Zulkifli Hasan. []

Di hadapan publik, Kepala Negara meminta agar segala bentuk penyelewengan uang rakyat segera dihentikan karena masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam menilai keadilan.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang berlangsung di Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Dengan nada bicara yang lugas dari atas podium, Prabowo mengingatkan bahwa dirinya tidak akan lelah untuk terus menyuarakan perang terhadap korupsi.

“Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi, saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktik-praktik kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan!” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Desak Pengembalian Aset Negara

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa status Indonesia sebagai bangsa yang pemaaf tidak boleh disalahgunakan untuk meloloskan para pencuri uang negara.

Menurutnya, penegakan hukum dan keadilan tetap menjadi prioritas utama pemerintah demi memulihkan hak-hak masyarakat.

Beliau pun mendesak agar para koruptor segera memulangkan kekayaan negara yang telah mereka ambil secara ilegal.

“Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan,” ujarnya menambahkan.

Alokasi Anggaran untuk Kesejahteraan Profesi Krusial

Dalam pandangan Prabowo, kekayaan negara sudah sepatutnya dikelola dengan bijak demi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, termasuk membenahi sektor pendidikan.

Salah satu strategi konkret pemerintah dalam menekan ruang gerak korupsi dan praktik pungutan liar adalah dengan memastikan pemenuhan gaji yang layak bagi para aparatur sipil dan penegak hukum. Dana yang berhasil diselamatkan dari korupsi nantinya akan dialokasikan untuk menyokong upah profesi-profesi vital.

“Rakyat butuh sekolah yang baik, guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan Polisi butuh gaji yang baik, supaya mereka tidak memeras dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi,” papar mantan Menteri Pertahanan tersebut.

Bersih-Bersih Sektor BUMN

Selain memberikan peringatan kepada individu pelaku korupsi, langkah bersih-bersih ini juga dipastikan akan menyasar sektor kelembagaan.

Presiden secara blak-blakan menyoroti kondisi Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang dinilainya kerap menjadi ladang subur bagi praktik rasuah selama ini.

Pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan penataan dan reformasi total pada perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut agar dapat berfungsi optimal bagi pembangunan nasional.

“BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi,” pungkas Prabowo menutup arahannya. []