JAKARTA – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Ini disampaikan Jokowi dalam siaran resmi melalui tayangan Youtube Sekretaris Kabinet,Selasa (20/7/2021) pukul 19.30 WIB.

Dalam Pengumuman ini Jokowi menyatakan sikap pemerintah untuk melanjutkan PPKM Darurat di Jawa-Bali yang telah berlangsung mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Kembali diperpanjang sampai 26 Juli 2021.

“Pemerintah memutuskan pada tanggal 26 Juli akan dilakukan pembukaan semua sektor secara bertahap,” kata Jokowi dalam keterangan resminya, Selasa (20/7/2021)

Sebelumnya, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat apabila penularan Covid-19 sudah turun. Hal itu disampaikan oleh Kepala Negara dalam pertemuan virtual dengan kepala daerah, Senin (19/7/2021) kemarin

Jakarta- Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat pada pekan ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 16 Juli 2021.

“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” ujar Presiden.

Kepala Negara meminta Kementerian Sosial dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tidak ragu dalam menyalurkan bantuan sosial secepatnya kepada masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta keduanya segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait prosedur penyalurannya.

“Saya minta KaBulog dan utamanya Mensos jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting ini kita enggak mencuri, enggak mengambil, prosedurnya tolong didampingi BPKP,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengapresiasi pendistribusian bantuan vitamin dan obat-obatan gratis yang telah dimulai sejak 15 Juli 2021 lalu. Bantuan obat-obatan ini dikhususkan untuk masyarakat yang terpapar virus korona dengan gejala ringan atau tanpa gejala dan sedang menjalankan isolasi mandiri (isoman).

“Termasuk dalam hal ini, pemberian obat-obatan gratis. Obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat, ini sangat diapresiasi,” ujar Kepala Negara.

Namun, Presiden menilai 600 ribu paket obat-obatan, yang disalurkan 300 ribu dalam dua tahap, masih dirasa kurang. Untuk itu, Presiden meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran guna meningkatkan jumlah ketersediaan paket bantuan vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat sebanyak lebih dari dua juta paket bantuan.

“Saya minta Ibu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas dua juta paket, kan enggak mahal,” tandasnya.

Jakarta- Langkah intervensi penanganan Covid-19 berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, diperpanjang oleh Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual, Jumat (16/7).

“Sudah diputuskan Bapak Presiden (Jokowi) dilanjutkan (PPKM Darurat) sampai akhir Juli,” ujar Muhadjir saat meninjau shelter pasien Covid-19 di Hotel University Club UGM, Yogyakarta.

Keputusan memperpanjang PPKM Darurat ini, kata Muhadjir, ditimbang oleh pemerintah dengan melihat konsekuensi yang akan muncul.

Misalnya saja, terkait dengan menyelaraskan pendisplinan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan masyarakat dengan standar PPKM dan pemenuhan bantuan sosial bagi warga yang terdampak.

Bahkan kata mantan Mendikbud ini, pemenuhan bansos tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah. Sehingga,diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk aktif mengulirkan bantuan ke masyarakat terdampak.

“Saling bantu, saling bergandeng tangan mengulurkan tangan, termasuk sedekah masker. Karena bagaimanapun masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran melulu tanpa upaya kita membantu mereka,” tandasnya.

Jakarta- Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk membatalkan vakin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 16 Juli 2021.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono.

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tandasnya.