Jakarta – Menyongsong era masa depan kehutanan maju merupakan cita-cita yang terus diupayakan para rimbawan dan semua stakeholdernya. Kehadiran Presiden Joko Widodo seorang Rimbawan Indonesia, menguatkan harapan terciptanya era itu yang akan mengubah era pembangunan kehutanan konvensional yang berorientasi pada ekstraksi kayu, menjelma menjadi era kehutanan pasca kayu yang berpedoman pada forest landscaspe management .

Pesan tersebut terungkap dalam pembukaan Serial Webinar 60 Tahun Presiden Joko Widodo yang diselenggarakan oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) bersama Wana Aksara Institute secara daring dari Jakarta, Senin, (28/6).

“Sungguh merupakan rancangan dari Yang Maha Kuasa, bahwa Presiden kita adalah seorang Rimbawan, sehingga secara pasti Indonesia akan dapat menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan yang ada, yang berkaitan dengan subyek kehutanan, akibat berbagai peristiwa dan kegiatan di masa lalu dan diantaranya dalam kurun waktu yang puluhan tahun lamanya,” ungkap Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam sambutannya.

Secara khusus Menteri Siti menyebutkan bahwa ide Kehutanan pasca kayu digagas dan diusung langsung oleh Presiden Bapak Jokowi. Makna utamanya ialah bahwa kebijakan dan agenda kerja kehutanan paska kayu komit terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti kelestarian DAS, semakin ditekankannya aspek konservasi tanah dan air, terjaganya FEG fungsi lindung dalam Kawasan Hidrologis Gambut, terjaganya konservasi spesies liar, serta koridor lansekap guna menjaga kekayaan mega biodiversity Indonesia.

Makna selanjutnya dari mewujudkan ideologi
kehutanan paska kayu, yakni pembangunan kehutanan yang berkeadilan sekaligus memeratakan distribusi penguasaan sumberdaya hutan bagi masyarakat yang aktualisasinya melalui kebijakan dan program perhutanan sosial yang mampu menopang pengembangan sosial, ekonomi dan kelembagaan usaha.

“Presiden Jokowi melalui Nawa Cita melakukan langkah korektif. Mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat lebih mengemuka, dan diaktualisasikan,” tegasnya.

Kehutanan paska kayu juga merupakan era kehutanan yang akan menjadi salah satu pilar bagi terwujudnya berbagai target pembangunan nasional maupun global. Mulai dari Sustainable Development Goal’s (SDG’s), pembangunan rendah emisi (Low Emission Development), pemenuhan NDC (Nationally Determined Contribution), kemandirian energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT), kedaulatan pangan, dan program strategis nasional lainnya.

Selanjutnya, Menteri Siti, pun mengungkapkan setelah 7 tahun Presiden Jokowi menggabungkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup ( saat itu tanpa porto-folio, lebih bersifat koordinatif dan kebijakan) kepada Kementrian Kehutanan (saat itu sudah dengan porto-folio dan kerja aksi lapangan yang sangat banyak), menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuktikan jika Presiden Jokowi adalah seorang Rimbawan yang mampu melihat persoalan konflik tenurial, ketidakadilan dalam perijinan, penebangan liar dan perambahan, kebakaran hutan, deforestasi, fragmentasi habitat satwa akibat perijinan, gangguan pada bio-dioversity, dan sederet masalah lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup sebagai satu rangkaian, yang integratif, bukan parsial.

“Instrumen dasar yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan gabungan dalam wujud KLHK, yang utama ialah stick pada prinsip fungsi alam yang harus tidak boleh terganggu dan harus bisa memenuhi kebutuhan pembangunan sebagaimana mestinya dalam arti dengan tetap menjaga kelestariannya,” jelasnya.

Selanjutnya diundangkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) disebut Menteri Siti dalam perspektif bidang kehutanan merupakan rangkuman upaya yang telah dirintis sejak awal era pemerintahan Presiden Jokowi, yang menjadi penanda perubahan-perubahan dalam sistem pengelolaan hutan.

“Bobot utama UUCK ialah penyederhanaan prosedur dan atasi hambatan birokratis. UUCK menegaskan posisi izin sebagai instrumen pengawasan. UUCK juga memberikan jalan keluar pada berbagai kebuntuan dalam dispute dalam penggunaan lahan ataupun konflik tenurial,” imbuhnya.

UUCK ia sebutkan juga memberikan penegasan yang nyata akan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, baik dalam alokasi penggunaan dan pemanfaatan hutan.

“Demikian pula dalam hal akses pemanfaatan untuk kemantapan perhutanan sosial dengan land holding yang jelas, juga dalam penataan kawasan dan dispute kawasan; serta kebijakan yang menjamin bagi rakyat serta memberikan jalan untuk penyelesaian masalah hutan adat,” tandasnya.

Serial Webinar ini akan dilaksanakan dari Bulan Juni hingga Oktober 2021. Dengan kompleksitas peran dan kontribusi hutan dan kehutanan, telah ditetapkan lima sub tema yang diharapkan mewakili agenda-agenda prioritas dan strategis pembangunan kehutanan. Sebagaimana diusung dan diperjuangkan Presiden Joko Widodo meliputi :

Serial Webinar #1. Senin,  28 Juni 2021.  Tema : “Memaknai Kehutanan Pasca Kayu. Kontekstualisasi Masa Depan Kehutanan Maju.” Kebetulan diselenggarakan pelaksanaannya pada hari ini.

Serial Webinar #2. Rabu, 21 Juli 2021. Sub tema : “Tantangan dan Peluang Mewujudkan Peran Geopolitik SDH Menuju Indonesia 2045”

Serial Webinar #3. Rabu, 18 Agustus 2021. Sub tema : “Sistem Pencegahan Karhutla Efektif Permanen Dalam Mendukung Penurunan Emisi GRK”

Serial Webinar #4. Selasa, 21 September 2021. Sub tema “Perhutanan Sosial Intisari Politik Pembangunan Kehutanan Nasional”

Serial Webinar #5. Selasa, 21 Oktober 2021. Tema “Quo Vadis Kehutanan ? Menggugat Eksistensi Profesi Rimbawan Dalam Pembangunan Nasional.

Dalam seri pertama Serial Webinar 60 Tahun Presiden Joko Widodo ini hadir beberapa  narasumber yaitu Sekretaris Jenderal KLHK/Plt. Dirjen PHPL Bambang Hendroyono, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof. Ahmad Maryudi, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Herry Purnomo, CEO Ashari Group Hashim Djojohadikusumo.

Reporter: Agung Nugroho

[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]

Bogor– Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah menerima banyak masukan dan menyambut baik setiap masukan dari kelompok atau masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kuncitara (lockdown). Hal itu mengingat lonjakan kasus positif sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat.

Saat menyampaikan keterangan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 23 Juni 2021, Presiden mengatakan berbagai opsi penanganan Covid-19 tersebut telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain. Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara memandang bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini karena dinilai bisa mengendalikan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Lebih lanjut, baik PPKM mikro maupun kuncitara memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.

“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” imbuhnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada segenap unsur pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM mikro. Menurutnya, posko-posko Covid-19 yang telah ada di masing-masing wilayah desa atau kelurahan harus dioptimalkan.

“Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini,” jelasnya.

“Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang, tak peduli apa asal-usul, status ekonomi, agama maupun suku bangsanya, semuanya, dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin menjaga diri, kita bisa kena,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan mengenai pentingnya vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Presiden meminta masyarakat untuk segera divaksin begitu ada kesempatan demi keselamatan semua orang.

“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker. Saya minta satu hal yang sederhana ini: tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” ungkapnya.

“Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan-serta. Semua orang harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid,” tandasnya.

Reporter: Agung Nugroho