Hal tersebut disampaikan Wamendagri Bima saat memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bima mengatakan, langkah tersebut penting agar seluruh intervensi pemerintah dapat tepat sasaran dan mempercepat proses rehabilitasi maupun rekonstruksi di daerah terdampak.

Lanjut Bima menjelaskan, pemerintah pusat telah melakukan dialog langsung dengan berbagai daerah terdampak bencana.

“Dari hasil peninjauan lapangan tersebut, pemerintah memperoleh gambaran bahwa penanganan pascabencana kali ini harus berbasis perencanaan yang menyeluruh, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga penganggaran. Karena itu, kualitas data yang disampaikan pemerintah daerah (Pemda) menjadi kunci utama,” ujar dia.

Ia mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

“Karena itu, peran aktif kepala daerah dalam menyampaikan data yang lengkap dan valid menjadi sangat penting agar berbagai intervensi kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan,” tambah dia.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyampaikan kebijakan Presiden terkait relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk seluruh daerah di ketiga provinsi, baik yang terdampak bencana langsung maupun tidak. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang meluas di berbagai wilayah.

Pemerintah Dorong Penyaluran TKD

Pemerintah mendorong penyaluran TKD dilakukan di awal tahun untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Ia berharap, daerah yang menerima relaksasi TKD tetap memprioritaskan penggunaannya bagi penanganan bencana dan mendukung daerah terdampak di sekitarnya.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa TKD bukan satu-satunya instrumen pemulihan.

“Pemerintah menyiapkan berbagai intervensi lintas kementerian, antara lain bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, dukungan pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan dan sedang agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih,” sambung dia.

Selain itu, untuk memulihkan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan 1.138 personel praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri untuk membantu operasional kantor-kantor dinas di daerah terdampak. Kolaborasi personel dari unsur TNI dan Polri juga terus diperkuat di berbagai titik.

Sementara itu, dalam tayangan video pendek, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, baik dalam bentuk pengawasan maupun dukungan kebijakan. Hal ini untuk memastikan proses pembangunan kembali daerah bencana berjalan sesuai target.

“Kami mohon dukungan penuh dari Komisi II dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun pemberian masukan, agar kami dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat yang terdampak,” tandasnya.

Kata Yodo, panggilan akrabnya, perwira tinggi Polri yang sejak 27 Maret 2023 menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya itu berpengalaman dalam bidang reserse.

“Jabatan terakhir beliau sebelum jadi Kapolda Metro Jaya adalah Deputi Penindakan KPK,” kata Yodo kepada wartawan, Selasa (24/10/2023).

Menurut Alexander Kilikily yang juga seorang pengusaha dan advokat, Karyoto merupakan sosok yang berani, tegas dan bertanggung jawab.

Yodo mengaku telah mengenal lama Karyoto dari orang tuanya yang juga merupakan perwira tnggi Polri. “Ditambah historis yang baik antara saya dan Pak Karyoto sejak menjabat sebagai Kapolresta Barelang tahun 2012-2014,” ujarnya. 

Dia menilai, dalam mengambil keputusan Karyoto sangat bijak dan tidak banyak bicara, serta matang dalam bertindak.

“Hal itu dapat kita lihat jelas dalam rekam jejaknya dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus yang ditanganinya dan segudang prestasi yang beliau raih,” jelas Alexander.

“Kalau pun banyak mendapatkan pujian merupakan hal yang pantas beliau terima,” sambungnya.

Alexander pun menyatakan dukungan kepada Polri, khususnya Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinan Karyoto. Dia merasa semua kebijakan dan penanganan publik yang dilakukan Kapolda Metro Jaya itu sudah sangat efektif.

“Artinya berdampak positif bagi seluruh lapisan elemen masyarakat. Kinerja Pak Karyoto sudah sangat dapat merepresentatifkan kerja yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan atau disingkat Presisi, karena konsep diterapkan beliau adalah transformasi layanan Polri yang lebih terintegrasi, transparan, dan cepat, dengan banyak kemudahan dalam membuat laporan, aduan, pengawasan dengan nomor kontak yang telah diberikan,” tuturnya.

“Bahkan tak jarang terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan kebenaran yang berkeadilan bagi mayarakat umum,” tambah Alexander.

Pada akhirnya, Alexander menilai Irjen Pol Karyoto sangat profesional dan proporsional dalam menjalankan amanah, tugas dan tanggung jawabnya.

JAKARTA – Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengancam akan memenjarakan travel gelap yang masih nekat mengangkut penumpang di tengah larangan mudik Lebaran 2021.

Nantinya, kata Istiono, pihak yang bertanggung jawab atas operasional travel gelap tersebut baru dibebaskan usai lebaran 2021 mendatang.

“Jangan main-main. Travel gelap akan saya tindak. Kalau perlu kita tahan dan dikeluarkan setelah Lebaran nanti. Ini serius,” kata Istiono di Satpas Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (13/4/2021).

Istiono mengatakan kendaraan yang boleh keluar daerah selama pelarangan mudik Lebaran hanya yang memiliki izin khusus ataupun dalam keadaan darurat.

Di antaranya, ialah warga yang hendak berdinas ke luar kota. Untuk hal ini, nantinya petugas meminta mereka menunjukkan surat tugas yang sah dalam kondisi berdinas.

Selain itu, masyarakat yang tengah mengalami kondisi berduka karena ada sanak keluarga meninggal dunia atau sakit juga diperbolehkan melintas. Mereka wajib menunjukkan surat dari kelurahan setempat.

“Yang bisa keluar hanya yang punya izin khusus dan kepentingan khusus. Ini adalah operasi kemanusiaan tetapi tindakan kita tetap persuasif dan humanis. Hanya memutarbalik arah saja,” jelas dia.

Atas dasar itu, Istiono mengharapkan masyarakat dapat menyadari untuk tidak memaksakan mudik pada Lebaran tahun ini.

Istiono menambahkan, larangan mudik harus dipatuhi untuk mencegah penularan Covid-19 di daerah-daerah tujuan mudik.

“Kita sangat berharap kesadaran masyarakat untuk sama sama memerangi Covid-19. Kalau sama-sama dibangun kesadaran, petugas juga lebih ringan, kita lebih ringan dan Covid-19 bisa segera kita akhiri kalau kita kompak sama-sama memutus rantai penularan Covid-19,” kata dia.