“Yang bersangkutan (Kaesang) telah menyampaikan pada KPK dan Direktorat Gratifikasi telah menyampaikan pada pimpinan bahwa karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, maka laporan tersebut nota dinasnya dari Deputi Pencegahan dalam hal ini menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Jumat (1/11/2024).

“Jadi demikian halnya laporan dugaan gratifikasi Kaesang oleh Deputi Pencegahan disampaikan ke Pimpinan bahwa dalam pandangan Kedeputian Pencegahan yang berwenang selama ini memutuskan memberikan nota dinas pada pimpinan apakah gratifikasi atau tidak, itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan (Kaesang) bukan penyelenggara negara, sudah terpisah dari orang tuanya, Kedeputian Pencegahan menyampaikan ini bukan gratifikasi,” ujar Ghufron.

Menurut Ghufron, dalam kasus seperti Kaesang ini, KPK sebelumnya telah menerima tiga kali.

“Misalnya Mas Boyamin menyampaikan ke KPK, tetapi karena Mas Boyamin bukan penyelenggara negara maka tidak dapat ditetapkan KPK statusnya sebagai gratifikasi atau tidak,” ujarnya.

Ghufron melanjutkan, “Juga pernah seorang dokter swasta menerima dari pasien. Tapi karena dokternya swasta, maka KPK putuskan untuk tidak dapat ditetapkan sebagai gratifikasi atau tidak.”

“Pernah juga seorang guru swasta menerima dari wali murid setelah kenaikan. KPK memutuskan bahwa laporan tentang gratifikasi atau tidaknya kami putusan tidak sebagai gratifikasi,” kata Ghufron.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK memeriksa Presiden Direktur PT RDG Gibrael Isaak untuk mengusut dugaan adanya perintah dari Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe membawa uang tunai miliaran rupiah ke Jakarta dan luar negeri menggunakan private jet.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Gibrael telah diperiksa Jumat (8/9) pekan kemarin.

“Saksi Gibrael Issak telah hadir dan didalami pengetahuannya terkait dugaan perintah tersangka LE (Lukas Enembe) untuk membawa sekaligus mengangkut yang tunai miliaran rupiah dari Papua ke Jakarta dan ke luar negeri menggunakan private jet,” kata Ali Fikri, Senin (11/9/2023).

“Dia diperiksa di Gedung Merah Putih KPK hari Jumat kemarin,” sambungnya.

Sebagai informasi, Lukas Enembe ditangkap di Papua pada Januari 2023. Dia dijerat dengan pasal gratifikasi, suap, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Untuk kasus suap dan gratifikasi, kini sedang berproses di persidangan.

Lukas Enembe didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar Ro46,8 miliar. Jaksa KPK mengatakan suap dan gratifikasi itu diterima dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset milik pribadi.

Dalam kasus TPPU, KPK telah menyita 27 aset milik Lukas Enembe yang diduga berasal dari hasil korupsi. Nilainya mencapai Rp144,5 miliar.