Prof Ni’am menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal di Indonesia telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak mana pun, termasuk negara mitra dagang.

“Kami mengajak masyarakat untuk menghindari produk pangan yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya. Termasuk apabila terdapat produk impor yang tidak mematuhi regulasi halal di Indonesia,” ujar Prof Ni’am dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/2).

Menurutnya, setiap produk yang masuk, beredar, dan/atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut merupakan dasar hukum pelaksanaan sistem jaminan produk halal yang berlaku secara nasional.

Prof Ni’am menekankan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya umat Islam, dalam menjalankan ajaran agamanya. Dalam konteks ini, kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bagian dari jaminan kebebasan beragama yang dilindungi konstitusi.

“Undang-undang kita jelas. Semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini tidak bisa ditawar, karena menyangkut perlindungan hak dasar warga negara,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/98570/uu-jaminan-produk-halal-berlaku-untuk-semua-produk-termasuk-impor-as/feed 0 Aditya https://eranasional.com/32806/produk-tak-bersertifikat-halal-bakal-kena-sanksi-pada-2024-mendatang https://eranasional.com/32806/produk-tak-bersertifikat-halal-bakal-kena-sanksi-pada-2024-mendatang#respond Sat, 07 Jan 2023 15:52:09 +0000 https://eranasional.com/32806/produk-tak-bersertifikat-halal-bakal-kena-sanksi-pada-2024-mendatang

JAKARTA – Produk-produk yang tidak mengantongi sertifikat halal bakal terkena sanksi pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut ditegaskan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

BPJH menegaskan bakal memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal untuk produk-produknya pada 2024.

“Oleh karena itu, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya,” ujar Kepala BPJPH Kemenag Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).

Aqil mengatakan masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut.

Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

“Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya,” kata dia.

Aqil menjelaskan sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. “Ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 Tahun 2021,” ujarnya.

Saat ini, kata Aqil, BPJPH sedang membuka fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk satu juta produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

“Ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Sehati ini kita buka sepanjang tahun bagi UMK yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha (self declare),” ujarnya.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah meminta para pelaku usaha yang ingin mendaftar Sehati 2023 untuk segera mengakses ptsp.halal.go.id.

Syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 Tahun 2022, antara lain produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.

Kemudian, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri, memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. **

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) mulai Senin (2/1/2023). Jumlah kuota yang disiapkan mencapai 1 juta, dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Sehati 2023 akan dibuka sepanjang tahun. Pelaku usaha sudah bisa mendaftar mulai tanggal 2 Januari 2023,” kata Kepala BPJPH M Aqil Irham.

Aqil berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan program Sehati 2023. Dia mengingatkan, jika tidak ada sertifikat halal pada pelaku usaha makanan dan minuman, maka dikenakan sanksi.

“Berdasarkan ketentuan, setelah tanggal 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelih, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikasi halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi,” tegas Aqil.

Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Siti Aminah mengatakan, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id untuk mendaftar Sehati 2023.

“Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka,” jelas Siti Aminah.

Sebagai informasi, Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama (Kemenag) untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain.

Aplikasi ini dapat diunduh di Playstore bagi pengguna Android atau Appstore bagi pengguna IOS.

Adapun syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;

2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;

3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;

5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;

6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;

7. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;

8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;

9. Tidak menggunakan bahan berbahaya;

10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;

11. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;

12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);

13. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;

14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

JAKARTA, Eranasional.com – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Badan Penyedia Jaminan Produk Halal (BPJPH) Chuzaeimi Abidin mengatakan pada tahun 2023 pihaknya menargetkan satu juta produk untuk disertifikasi halal. BPJH meminta MUI bersiap.

“Target yang ditetapkan untuk 2023 sebanyak 1 juta produk. Kami mengucapkan terima kasih atas support yang luar biasa dari MUI dalam penyelenggaraan sidang-sidang fatwa yang tidak kenal lelah. Dukungan MUI sangat kami rasakan. Sinergi ini sangat penting dalam percepatan sertifikasi halal,” kata Chuzaeimi.

Dia menyebut tahun 2022 seharusnya memperoleh alokasi anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejumlah 324.000 pelaku usaha. Namun, hingga akhir tahun ini belum sampai 100.000.

“Salah satu kendalanya adalah kesulitan mencari pelaku usaha yang mau mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal,” ujarnya.

Menanggapi target dari BPJH itu, MUI menyatakan siap. MUI mengatakan akan mendukung jumlah target itu.

“Kami dari awal sangat support terhadap upaya percepatan sertifikasi halal. Kapasitas MUI Pusat saja, berdasarkan pengalaman Tahun 2022 ini, per tahun kapasitas MUI Pusat mencatat 5,04 juta produk. Dengan demikian, satu juta produk yang ditargetkan, kapasitas MUI baru terpakai 20% dari total kapasitas,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh.

MUI Klaim 100.000 Lebih Produk Telah Disertifikasi Halal

Asrorun Niam menjelaskan, pada tahun 2022 MUI telah mengeluarkan ratusan sertifikasi halal, dan menyidangkan 105.326 laporan pelaku usaha.

“Alhamdulillah seluruh laporan yang masuk dapat dituntaskan 100%, tanpa ada tunggakan. Dan dapat dituntaskan dalam rentang waktu sesuai Undang-undang, tuntas di bawah tiga hari,” kata Asrorun Niam dalam Laporan Tahunan Kommisi Fatwa MUI bertajuk “Peran MUI dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal” di kantor MUI, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Ahli hukum Islam dari UIN Jakarta ini menjelaskan, jumlah tersebut berdasarkan permohonan pembahasan sidang halal, baik dari jalur KPH maupun dari jalur pernyataan pelaku usaha.

Padahal, kata dia, kapasitas MUI Pusat dalam melaksanakan sidang penetapan halal jauh di atas angka 105.326. Pelaksanaan sidang penetapan halal MUI di tahun 2022 baru menggunakan 2% dari riil kapasitas yang dimiliki MUI.

Sedangkan untuk di provinsi, lanjut Asrorun, MUI sudah menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan sidang fatwa, dan secara bertahap di kabupaten/kota.

Kata Niam, data ini sekaligus menjawab spekulasi serta anggapan bahwa MUI tidak memiliki kapasitas dalam upaya percepatan sertifikasi halal terhadap produk pangan yang berjumlah kurang lebih 64 juta produk.

Menurut Niam, data MUI menunjukkan kapasitas sidang penetapan kehalalan produk di Komisi Fatwa MUI selama setahun mencatat lebih seratus juta laporan, dengan rincian untuk di MUI Pusat sebanyak 5.040.000 laporan dengan 73 anggota Komisi Fatwa yang dibagi dalam 14 panel.

Sementara itu, MUI Provinsi di 34 provinsi memiliki kapasitas sidang sebanyak 30.600.000 laporan dan MUI Kabupaten/Kota memiliki kapasitas sidang 72.000.000 laporan.

“Ini sebagai hasil konsolidasi kelembagaan dan perbaikan tata kelola untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Namun, hingga akhir tahun 2022, baru 100.000 produk yang masuk. Mengapa? Ya karena mampet di hulunya. Kesadaran pelaku usaha belum tinggi, sehingga banyak fasilitasi yang tidak terserap. Padahal anggaran PEN untuk lebih 300.000 pelaku usaha,” pungkas Asrorun Niam.