program makan bergizi gratis – Eranasional.com

BGN Perluas Rantai Pasokan, Kopdes Merah Putih Disiapkan Dukung MBG

Angie — Tue, 20 Jan 2026 22:00:13 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong keterlibatan lebih besar Koperasi Desa Merah Putih sebagai pemasok bahan baku pangan. Penguatan rantai pasok berbasis desa dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan pasokan sekaligus memperluas dampak ekonomi di tingkat lokal.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pada 2026 pemerintah berharap semakin banyak Koperasi Desa Merah Putih terlibat aktif dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program prioritas nasional tersebut.

“Diharapkan tahun ini kontribusi Koperasi Desa Merah Putih akan terus meningkat,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut Dadan, keterlibatan koperasi desa sebagai pemasok MBG memiliki nilai strategis ganda. Selain menjamin ketersediaan bahan pangan segar dan berkelanjutan, skema ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa serta memperkuat kemandirian pangan nasional.

BGN menilai, pendekatan berbasis desa akan memperpendek rantai distribusi, menekan biaya logistik, serta memastikan bahan baku yang digunakan dalam program MBG berasal dari sumber yang lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat.

“Penguatan pemasok lokal menjadi salah satu kunci agar program ini berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat,” kata Dadan.

BGN mencatat, hingga 20 Januari 2026, jumlah pemasok bahan baku pangan untuk Program MBG telah mencapai 61.857 pihak. Angka ini menunjukkan ekosistem pendukung MBG yang terus berkembang seiring perluasan cakupan program.

Adian Napitupulu Kritik Ketidakadilan PPPK Guru Honorer

Aditya — Sat, 17 Jan 2026 01:09:49 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilainya menimbulkan ketimpangan perlakuan antara guru honorer dan petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kritik tersebut disampaikan Adian melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, yang menampilkan e-flyer bernada sindiran. Dalam unggahan itu, Adian membandingkan nasib guru honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun namun belum juga memperoleh kepastian status, dengan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut dapat langsung diangkat menjadi PPPK.

“Agak laen,” tulis anggota DPR RI tersebut, menyertai visual perbandingan antara guru honorer dengan masa pengabdian panjang dan petugas dapur MBG yang baru mendaftar.

Adian merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam Pasal 17, peraturan tersebut menyebutkan bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Adian, regulasi tersebut sah secara hukum. Namun, ia menilai kebijakan itu secara tidak langsung memperlihatkan adanya ketimpangan dalam prioritas negara terhadap tenaga pendidik.

“Kami mendukung penuh program-program pemerintah yang bertujuan menyejahterakan rakyat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Adian menanggapi unggahannya.

“Namun pada saat yang sama, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada rasa ketidakadilan yang dialami guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi, tetapi hingga kini statusnya masih tidak pasti,” lanjutnya.

Adian menilai pengangkatan petugas MBG sebagai PPPK justru kembali membuka luka lama di sektor pendidikan. Ia menyebut persoalan status guru honorer telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian menyeluruh.

Menurutnya, guru honorer merupakan tulang punggung pembangunan sumber daya manusia dan memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Karena itu, ia mendesak pemerintah agar memberikan perhatian dan kepastian status yang adil bagi para tenaga pendidik.

“Jika petugas dapur untuk program yang relatif baru saja bisa langsung diangkat sebagai PPPK, maka guru-guru yang sudah membentuk generasi selama belasan bahkan puluhan tahun seharusnya lebih layak mendapatkan kepastian yang sama,” tegasnya.

Adian menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah penolakan terhadap MBG, melainkan dorongan agar pemerintah lebih adil dalam menetapkan prioritas kebijakan kepegawaian.

Ia meminta pemerintah melakukan peninjauan ulang kebijakan pengangkatan aparatur negara agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan guru honorer.

“Prioritas dan keadilan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Jangan sampai ada kesan bahwa pengabdian puluhan tahun kalah nilainya dibanding program yang baru berjalan,” pungkas Adian.

Ketua Umum Kadin Indonesia Nilai Program MBG Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Aditya — Fri, 16 Jan 2026 19:20:16 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak ekonomi yang sangat besar dan berpotensi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Program tersebut bahkan diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 3,5 persen.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang besar bagi dunia usaha di berbagai sektor, khususnya pangan, pertanian, dan logistik.

“Kalau kita bicara kepentingan bangsa, terutama anak-anak sebagai generasi masa depan, dampaknya sangat jelas. Dari target 82 juta penerima, saat ini sudah menjangkau sekitar 55 juta anak. Ini sangat berarti karena kita menginginkan lebih banyak insinyur, doktor, guru, hingga atlet di masa depan. Inilah fondasi awalnya,” ujar Anindya dalam diskusi Kadin bersama Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

Anindya mengungkapkan, pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, lebih dari 20 ribu dapur telah terbangun dan beroperasi.

Dalam pelaksanaannya, Kadin turut berkontribusi dengan membangun sekitar 1.000 dapur MBG yang didukung oleh partisipasi para anggota Kadin. Total nilai investasi yang digelontorkan diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun.

“Program MBG ini adalah pintu masuk strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ujung dari ketahanan pangan adalah hilirisasi. Hilirisasi pertanian hanya masuk akal jika ada kepastian permintaan, dan MBG memberikan kepastian itu,” jelas Anindya.

Zulhas Sebut Program MBG Picu Lonjakan Harga Pangan

Fyan Hadi — Wed, 29 Oct 2025 05:56:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah mulai mengantisipasi lonjakan harga pangan usai inflasi harga pangan bergejolak (volatile foods) menembus 6,44% (year on year/YoY) pada September 2025.

Kenaikan ini jauh di atas target inflasi nasional 2,5±1%, dan dipicu oleh percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa permintaan bahan pangan seperti telur, ayam, dan ikan meningkat tajam seiring implementasi program tersebut. Kondisi itu menyebabkan harga naik signifikan dalam waktu singkat.

“Kenaikan inflasi pangan ini karena percepatan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Permintaan meningkat cepat, sementara suplai belum siap,” ujar Zulhas usai menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan solusi jangka menengah, salah satunya mempercepat program swasembada pangan untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan.

“Tahun depan swasembada pangan harus dipercepat, baik telur, ayam, ikan, dan seterusnya. Membangun kapasitas ini memang butuh waktu,” tambah Zulhas.

Meski inflasi pangan meningkat, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan bahwa inflasi umum masih terkendali di level 2,65% YoY pada September 2025.

Ia mengatakan, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) berjalan efektif menjaga stabilitas harga.

Namun, pemerintah tetap menyoroti tingginya inflasi pada komponen volatile foods.

Ferry menyebut pemerintah menargetkan penurunan inflasi pangan di bawah 5% melalui serangkaian kebijakan yang sedang disiapkan.

“Dengan berbagai langkah yang dilakukan, kami optimistis inflasi pangan bisa dijaga di bawah 5% sesuai arahan high level meeting TPIP,” ujarnya.

Dampak ke Masyarakat Miskin

Peneliti senior LPEM FEB UI Vid Adrison mengingatkan bahwa program makan bergizi gratis berpotensi menekan pasokan pangan di pasar umum.

Menurutnya, lonjakan permintaan dari dapur MBG dapat mendorong harga pangan naik signifikan, dan dampaknya paling berat dirasakan kelompok miskin.

“Kenaikan harga akan dirasakan semua pihak, tapi paling berat bagi masyarakat miskin. Ketika harga makanan naik, biaya hidup mereka melonjak,” jelas Vid.