Menurut Noverizky, kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

Ia menilai, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Atas nama keluarga besar Tidar Jakarta Barat, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sudaryono atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami meyakini beliau memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen untuk membawa BGN semakin profesional dalam menjalankan tugas negara yang sangat strategis,” ujar Noverizky di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia mengatakan, pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan proses transisi mampu memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Noverizky berharap Sudaryono dapat memperkuat tata kelola BGN, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

“Program sebesar ini membutuhkan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data. Dengan sistem yang kuat, manfaat program akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran,” katanya.

Selain memperkuat tata kelola, Noverizky juga mendorong adanya sinergi antara Badan Gizi Nasional, kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih optimal.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada BGN, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar setiap anak Indonesia memperoleh hak yang sama atas asupan gizi yang layak.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program agar setiap kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui kebijakan yang adaptif.

Selain itu, pengawasan internal di lingkungan Badan Gizi Nasional juga dinilai harus terus diperkuat untuk menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan,” ucapnya.

Noverizky optimistis, di bawah kepemimpinan Sudaryono, Program Makan Bergizi Gratis akan terus mengalami penyempurnaan, baik dari sisi kualitas pelayanan, perluasan jangkauan penerima manfaat, maupun efektivitas penggunaan anggaran negara.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan sekaligus masukan yang konstruktif agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kritik tentu diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun dukungan dan partisipasi seluruh elemen bangsa juga tidak kalah penting agar program ini menjadi instrumen peningkatan kualitas generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Naniek S Deyang. Pergantian tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas kelembagaan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah Indonesia.

Usai dilantik, Sudaryono meminta doa dan dukungan agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Doakan saya amanah, doakan saya baik. Satu yang saya janjikan, saya kerja dengan sebaik-baiknya, kerja keras dengan sebaik-baiknya,” kata Sudaryono.

Ia juga mengajak seluruh jajaran BGN dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

“Saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama Wakil Kepala, seluruh jajaran BGN, dan seluruh stakeholder agar program ini berjalan semakin baik,” tuturnya. [SF]

Seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat, kebutuhan bahan baku dipastikan terus naik dan harus tersedia secara konsisten.

Plt. Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, menjelaskan bahwa pihaknya mengikuti arahan Presiden agar seluruh kebutuhan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipenuhi langsung oleh petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.

“Kami mendorong pemasok dari kelompok bawah, terutama petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Harapannya, mereka tidak perlu membeli bahan baku dari pasar modern,” ujar Gunalan dalam forum diskusi Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor di Tangerang Selatan, Senin (24/11/2025).

Ia menuturkan, SPPG membutuhkan pasokan yang stabil dan berkualitas karena mekanisme bantuan pemerintah mewajibkan pengajuan proposal setiap 10 hari serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, BGN kini fokus memperluas pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan UMKM lokal.

“Inilah pekerjaan kami di Badan Gizi Nasional, khususnya di Kedeputian Prokerma. Hari ini kami memperkuat kapasitas masyarakat dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok utama,” jelasnya.

Gunalan menambahkan, dukungan pendanaan bagi UMKM bisa memanfaatkan berbagai skema yang tersedia, seperti LPDP, pembiayaan Bank Himbara, hingga sumber pembiayaan lain yang dapat dioptimalkan.

“Prinsipnya, bahan baku harus berasal dari petani, peternak, dan nelayan di lapisan bawah, sehingga perputaran ekonomi berlangsung di pasar kecil, bukan di kelompok usaha besar,” tegasnya.

Selain UMKM, Kopdes Merah Putih dan BUMDes juga didorong untuk terlibat sebagai pemasok. Menurutnya, Kopdes Merah Putih telah tercantum dalam petunjuk teknis sebagai pemasok utama program.

“Pelibatan Koperasi Merah Putih itu wajib, karena di juknis kami ada beberapa lembaga yang menjadi pemasok utama, salah satunya koperasi, kemudian BUMDes, dan UMKM,” ujarnya.

Dalam pernyataan yang kini viral di berbagai platform sosial media, di video Yazdi menuntut enam pejabat BGN, termasuk salah satu yang kini menjabat Wakil Kepala Badan, untuk segera mengundurkan diri.

​Yazdi menyoroti adanya dugaan praktik jual beli titik, pungutan liar, dan nepotisme yang merugikan mitra-mitra program Gizi Nasional, diduga terkait program Pemberian Makanan Gizi Gratis (MBG).

​Tudingan Jual Beli Titik dan Pungutan liar

​Ahmad Yazdi secara eksplisit menyebutkan enam nama pejabat yang ia tuntut untuk bertanggung jawab dan mundur.

Mereka adalah Dadan Hidayana, Igor Pangaribuan, Ari Santoso, Ricola Febri, Reddy Hendra Gunawan, serta Sony Sonjaya yang kini menjabat Wakil Kepala Badan.

​Yazdi menegaskan bahwa praktik curang di BGN ini bukan sekadar dugaan, melainkan fakta riil yang terjadi di lapangan.

​”Bukan dugaan, Mbak, itu fakta terjadi di lapangan. Jadi masyarakat dan mitra memang dimintain duit kok. Itu fakta riil,” tegas Yazdi dalam pernyataannya, dikutip eranasional, Rabu (8/10/2025).

​Ia menjelaskan bahwa mitra-mitra yang bekerja dengan tulus justru terdampak, bahkan sampai harus mengeluarkan biaya besar dan meminjam ke bank akibat praktik tersebut.

​Yazdi juga melontarkan kritik keras terhadap kinerja tim verifikator program. Ia menyebut tim verifikator bekerja layaknya “jahannam, iblis” karena memverifikasi calon mitra dari hotel ke hotel, yang menurutnya tidak efisien dan sarat akan praktik setoran.

​”Buat apa mitra-mitra BGN itu diajak bertemu di hotel-hotel? Minta setoran Anda? Kan ini enggak betul,” ujarnya lantang.

​Yazdi menduga bahwa enam nama yang ia sebut merupakan pihak yang memegang kendali untuk menurunkan dan menaikkan status mitra.

Ia mempertanyakan pertimbangan teknis di balik penurunan status 6018 mitra dan memperingatkan agar kekuasaan tidak digunakan untuk “premanisme”.

​”Jangan menjadi premanisme ketika diberikan kekuasaan. Habis itu orang disuruh-suruh ngadep, ujung-ujungnya naik ke atas minta jatah,” tambah Yazdi.

​Atas kekecewaan yang memuncak, Ahmad Yazdi meminta agar para pihak yang disebut bertanggung jawab bersedia mundur sebelum dicopot oleh Presiden.

​”Dadan Hidayana, Igor Pangaribuan, kemudian Ari Santoso, Ricola Febri, Reddy Hendra Gunawan, dan Ketua Pelaksana Verifikator dan sekarang sudah menjadi Waka Badan, Sony Sonjaya, mundur deh lu pade. Enggak bisa kerja lu pade. Sebelum dipecat sama Bapak Presiden, mundur deh!” tuntut Yazdi.

​Pernyataan Ahmad Yazdi ini kini ramai diperbincangkan di media sosial.

Sejumlah pihak mendukung agar apa yang dikatakannya bisa didengar oleh pihak berwenang dan menuntut transparansi total serta pengusutan tuntas terhadap dugaan praktik curang di Badan Gizi Nasional.

Unggahan foto menu MBG disosial media instagram, Senin 6 Oktober 2025, dikecam warganet karena dinilai sangat minim dan tidak layak disebut “bergizi.”

​Menu yang dibagikan kepada para siswa SD tersebut terbilang jauh dari standar kecukupan nutrisi. Dalam foto yang beredar luas, terlihat bahwa porsi yang disajikan sangatlah irit, hanya terdiri dari satu buah pangsit goreng, beberapa potongan kecil wortel dan kentang rebus, satu saos sachet, dan satu buah jeruk.

​Perbandingan dengan menu MBG yang seharusnya menyediakan karbohidrat, protein hewani/nabati, dan sayur dalam porsi memadai, menu ini jelas menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan besar di kalangan publik.

​Menu “Irit” Picu Reaksi Keras Warganet

​Unggahan yang memperlihatkan menu MBG yang sangat minim tersebut sontak menjadi bahan perbincangan hangat dan viral di berbagai platform media sosial.

Ribuan warganet memberikan beragam komentar, yang didominasi oleh kekecewaan, kritik pedas, dan bahkan nada meledek terhadap pelaksana program di daerah tersebut.

​Banyak warganet yang mempertanyakan kualitas dan kuantitas menu tersebut, mengingat tujuan utama program adalah untuk memastikan siswa mendapatkan asupan makanan yang bergizi.

​”Ini bukan makan bergizi gratis, tapi ‘tapi ngemil,’ tulis salah satu akun @wat***8

​”Anak SD butuh energi untuk belajar, kok dikasih pangsit satu biji sama kentang rebus seiprit? Ini sih namanya cemilan, bukan makan siang!” timpal warganet lainnya, menyuarakan kekecewaan terhadap pihak penyedia makanan.

​Komentar-komentar lain juga menyoroti dugaan adanya pemotongan atau pengurangan porsi yang drastis, mengingat anggaran untuk program MBG seharusnya mencukupi untuk menyediakan menu yang seimbang.

“Jeruk 1000, pangsit goreng 1000, wortel rebus 500, kentang rebus 500, saos 1000, ongkos kirim 8500, total 12500, sesuai budget kok itu, anti keracunan.. kkwkwk.” sindir warganet lainnya.

​Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SD Negeri 1 Mampang maupun dinas terkait di Kota Depok mengenai viralnya menu MBG yang sangat minim ini.

Publik mendesak agar segera ada klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia makanan (SPPG/Satuan Pelaksana Program Gizi) yang bertugas di wilayah tersebut.