Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Jambi pada Kamis (16/7). Kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu disambut positif oleh IKPPI.

“Kami (IKPPI) menyambut dan turut mendampingi Mas Wapres saat mengunjungi ke beberapa tempat di Jambi,” kata Ketua IKPPI Jambi, Mardiyah, Minggu (19/7/2026).

Dalam kunjungannya, Gibran meninjau Rumah Sakit Raden Mattaher. Wapres mendorong pengadaan alat kesehatan berteknologi tinggi, seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI). Rumah sakit tersebut juga masih menghadapi keterbatasan jumlah dokter spesialis.

Menanggapi hal itu, Mardiyah mengatakan IKPPI memiliki perhatian besar terhadap sektor kesehatan melalui berbagai program yang dijalankan. “Khususnya kesehatan ibu dan anak,” ujarnya.

Menurut Mardiyah, IKPPI secara rutin menggelar edukasi kesehatan keluarga setiap bulan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Kami secara rutin setiap bulan memberikan edukasi dan tips-tips menjaga kesehatan keluarga. Peran seorang ibu sangat besar dalam menciptakan generasi yang sehat jasmani dan rohani,” katanya.

Selain itu, IKPPI mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul.

“Program MBG adalah salah satu upaya menciptakan SDM yang unggul. Kami sudah menyampaikan langsung dukungan ke Mas Wapres kemarin agar program ini dilanjuti,” jelas Mardiyah.

“Memang harus ada perbaikan di segala lini, tapi itu tidak menjadi alasan menghentikan program ini,” pungkasnya.

Tak hanya kesehatan, Mardiyah juga menyoroti persoalan pangan. Ia berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga bahan pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum IKPPI Sinda Sutadisastra mengatakan organisasinya telah menyiapkan berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Kami mendorong pemenuhan gizi anak melalui program MBG. Selain itu, kami memberikan edukasi agar perempuan dan anak terlindung dari tindak kekerasan, juga melakukan advokasi,” kata Sinda.

Ia menegaskan IKPPI siap terlibat dalam mendukung pemenuhan gizi melalui Program MBG karena memiliki anggota dengan latar belakang keahlian yang beragam.

“IKPPI anggotanya dari latar belakang. Ada anggota kami yang ahli gizi, ahli kesehatan, dan lain-lain,” ungkapnya.

Di bidang ekonomi, IKPPI juga mendorong pemberdayaan UMKM perempuan. Menurut Sinda, perempuan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

“Sebanyak 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia digerakkan oleh perempuan dengan berbagai jenis usaha yang jumlahnya sekitar 40 juta unit,” papar Sinda Sutadisastra.

Berdasarkan kondisi tersebut, IKPPI mendorong pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM perempuan melalui lembaga keuangan maupun koperasi.

Di sektor pendidikan, IKPPI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Di zaman teknologi yang serba canggih dan mudahnya mengakses berbagai informasi, seorang guru dituntut dapat membimbing anak didiknya tanpa mengeyampingkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi adab,” ujar Sinda Sutadisastra.

Ia menambahkan, IKPPI bersama Kemendikdasmen baru-baru ini telah memberikan pelatihan kepada 150 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di Depok, Jawa Barat.

“Baru-baru ini kami bersama Kemendikdasmen memberikan pelatihan kepada 150 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di Depok, Jawa Barat,” tambahnya. [SF]

Salah seorang warga Pancoran Mas berinisial FS (41) mengaku merasa resah dengan keberadaan dapur MBG tersebut. Menurutnya, lokasi dapur yang berada di tengah kawasan padat hunian warga menimbulkan sejumlah kekhawatiran.

“Menurut saya rasanya aneh ya, kok bisa ada dapur MBG di tengah permukiman padat penduduk,” ujar FS kepada Eranasional, Kamis (18/6/2026).

Ia mengaku khawatir apabila sewaktu-waktu terjadi musibah seperti kebakaran yang dapat berdampak pada rumah-rumah warga di sekitarnya.

“Kita takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran. Kanan kiri rapat dengan rumah warga. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi,” katanya.

Selain itu, FS juga menyoroti kondisi akses menuju lokasi dapur yang dinilai sempit serta keterbatasan luas bangunan.

“Jalannya hanya muat untuk mobil kecil. Kalau ada dua kendaraan berpapasan otomatis sulit. Dari sisi bangunan juga menurut saya tidak terlalu luas,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak SPPG Pancoran Mas 03 melalui pengelolanya, Fahad (asisten lapangan), menegaskan bahwa seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi sebelum dapur MBG beroperasi.

“Dapur SPPG ini izinnya sudah keluar sejak Desember 2025. Namun kami baru mulai beroperasi dalam dua bulan terakhir. Semua aturan yang diwajibkan sudah kami ikuti,” kata Fahad saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan bahwa selain perizinan administrasi, pihaknya juga telah mengantongi izin lingkungan dari warga setempat sehingga dapat menjalankan operasional dapur MBG.

“Secara administrasi sudah lengkap, termasuk izin lingkungan. Karena itu kami bisa beroperasi. Memang masih ada beberapa kekurangan yang sedang kami benahi,” ujarnya.

Fahad mengakui masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu ditingkatkan, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan keterbatasan ruang operasional.

“Kami berencana memperluas area ke bagian samping karena saat ini ruang untuk penyimpanan ompreng masih terbatas. Untuk pengelolaan limbah, sementara kami masih menggunakan sistem penyaringan. Ke depan akan kami sesuaikan dengan standar yang dianjurkan,” jelasnya.

Meski demikian, Fahad memastikan hingga saat ini operasional dapur berjalan kondusif dan belum ada keluhan resmi dari warga sekitar.

“Sejauh ini tidak ada warga yang komplain kepada kami. Kami akan terus berupaya menjalankan operasional sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, Ketua RW setempat, Rohiyat (65), membenarkan bahwa pengelola dapur MBG telah mengurus izin lingkungan sebelum beroperasi.

“Iya betul, dapur MBG yang ada di wilayah kami sudah mengurus izin lingkungan dan saya juga sudah menandatangani dokumennya,” ujar Rohiyat.

Meski demikian, ia berharap pihak pengelola dapat terus menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar.

“Harapan saya sebagai Ketua RW, pihak dapur selalu menjaga kebersihan dan keamanan. Intinya yang penting tetap kondusif,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan pihaknya siap menjalankan kebijakan terbaru pemerintah pusat yang berfokus pada peningkatan kualitas program.

“Kami akan menjalankan seluruh arahan dari pusat, termasuk pembenahan data, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program,” ujar Rakha kepada wartawan, selasa (16/6) kemarin.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah.

Menurut Agustina, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan program, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menyelaraskan standar pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

“Momentum libur sekolah kami manfaatkan untuk melakukan penataan dan evaluasi program agar pelaksanaannya ke depan semakin baik,” ujarnya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Masa libur sekolah tahun ini dijadwalkan berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan yang lalu, ketika MBG tetap disalurkan melalui mekanisme bundling, selama libur sekolah kali ini distribusi makanan bergizi akan dihentikan sementara.

BGN juga menetapkan bahwa SPPG yang tidak beroperasi selama periode penghentian program tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari.

Dengan jumlah SPPG yang saat ini telah beroperasi, kebijakan tersebut diperkirakan menghasilkan efisiensi anggaran mencapai Rp3,004 triliun selama 18 hari masa penghentian operasional.

Selain melakukan efisiensi, BGN turut menjalankan refocusing atau penyesuaian sasaran penerima manfaat MBG.

Hingga 18 Juni 2026, tercatat sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa telah teridentifikasi memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan kelayakannya sebagai penerima program MBG.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan kepada kelompok tersebut nantinya akan dialihkan kepada masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

BGN menegaskan bahwa prioritas penerima manfaat ke depan akan difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami risiko kekurangan gizi.

Agustina menambahkan, data mengenai sekolah yang berpotensi tidak lagi menerima MBG masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui berdasarkan hasil pendataan di lapangan.

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan gizi, serta akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi.

“Program Makan Bergizi Gratis harus tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus tetap menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara,” pungkasnya.

Dugaan tekanan itu disebut muncul usai pernyataannya terkait evaluasi program menjadi sorotan di lingkungan kampus.

Mahasiswa tersebut mengaku mendapat peringatan hingga ancaman untuk dikeluarkan dari organisasi yang diikutinya.

Ia menilai respons terhadap kritik yang disampaikan tidak sejalan dengan ruang kebebasan berpendapat di lingkungan akademik.

Kasus ini kemudian memicu perhatian publik dan memunculkan diskusi mengenai batas kebebasan berekspresi mahasiswa serta ruang kritik terhadap kebijakan publik di kampus.

Sejumlah pihak mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan secara terbuka dan mengedepankan dialog, tanpa adanya intimidasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan pendapat secara kritis.

Unhas Membantah

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Unhas, Ishaq Rahman, narasi disinformasi di sosial media tentang sanksi drop out dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa Unhas yang mengkritik program prioritas pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidaklah benar.

Menurut Ishaq, dalam pantauan Tim Humas Unhas, beberapa akun homeless media terlihat aktif melakukan sirkulasi informasi hoax ini.

Kemunculan isu hoax itu kata dia berawal dari aksi unjuk rasa mahasiswa Unhas di Rektorat, pada Kamis, 11 Juni 2026.

“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” kata Waka BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S Deyang di Jakarta, Rabu (8/4).

Nanik juga melaporkan ke presiden bahwa ia terus melakukan suspend atau penutupan sementara untuk SPPG-SPPG yang tidak sesuai Juknis, menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), termasuk juga bila ada mitra yang melakukan mark up harga bahan baku serta memonopoli suplier, dan lain lain.

“Bagus lanjutkan terus,” kata Presiden sambil mengacungkan jempol seperti ditirukan Nanik.

Tak hanya memerintahkan penertiban SPPG, presiden juga meminta agar pemberian MBG diarahkan ke para penerima manfaat yang memang harus diperbaiki gizinya.

“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” jelas Nanik sambil menambahkan bahwa ia akan membentuk tim untuk menyisir penerima MBG agar tepat sasaran dan tidak mubazir.

Presiden juga menekankan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara memaksa, khususnya bagi kelompok masyarakat mampu maupun sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut tidak boleh dipaksa untuk menerima.

“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” jelas Nanik.

Menurut Nanik, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci agar program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

“Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” tutup Nanik.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba.

“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4).

Dadan menjelaskan, meskipun masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada tahun 2026. Hal ini disebabkan proses akhir anggaran yang telah melalui mekanisme resmi pemerintah.

“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit,” jelas Dadan.

Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan. “Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” ujarnya.

Secara total, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Dadan juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah mencapai 70.000 unit adalah tidak benar.

Lebih jauh, BGN menekankan bahwa seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” tambah Dadan.

Saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya didistribusikan kepada para penerima manfaat di lapangan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.

“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

*Biro Hukum dan Humas*
*Badan Gizi Nasional*

Pada Jumat, 3 April dilaporkan sedikitnya 72 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti mual, diare, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Peristiwa ini bukan kali pertama sebelumnya disejumlah daerah banyak terjadi, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait standar operasional dan pengendalian mutu yang diterapkan BGN.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ia menyebut BGN akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Namun, permintaan maaf dinilai tidak cukup menjawab akar persoalan. BGN juga memutuskan menghentikan sementara operasional dapur SPPG Pondok Kelapa 2 di Duren Sawit karena dinilai belum memenuhi standar, termasuk dari sisi tata letak dan instalasi pengolahan limbah.

Dugaan sementara menyebut makanan yang dikonsumsi siswa tidak dalam kondisi segar, akibat jeda waktu distribusi yang terlalu lama setelah proses memasak.

Menu yang disajikan saat kejadian meliputi spaghetti bolognese, bola daging, scramble egg tofu, sayuran, serta buah stroberi. Namun hingga kini, penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium.

Para siswa terdampak berasal dari empat sekolah, yakni SMAN 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09. Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit, di antaranya RSKD Duren Sawit, RSKD Pondok Kopi, dan RS Harum.

Diwaktu yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut meninjau langsung kondisi korban. Ia menegaskan bahwa penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

“Memang diduga dari makanan spagetinya, tapi saya tidak mau berandai-andai. Nanti biar laboratorium yang menyampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Berulangnya kasus keracunan dalam program MBG menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat. Program yang seharusnya meningkatkan gizi siswa justru berpotensi menjadi ancaman kesehatan jika tidak dikelola dengan standar ketat.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, pengolahan, hingga pengawasan makanan dinilai mendesak dilakukan. Tanpa pembenahan fundamental, insiden serupa dikhawatirkan akan terus berulang dengan korban yang lebih luas.

Berdasarkan data World Food Programme (WFP), saat ini sekitar 174.900.000 anak di seluruh dunia menerima manfaat program makan di sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayarti mengatakan jumlah tersebut tersebar di berbagai negara yang menjalankan program makan sekolah sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kesehatan dan kualitas pendidikan anak.

Dari total 174 negara di dunia, lanjut ia menambahkan, baru 107 negara yang telah menjalankan program makan sekolah sebagai program nasional.

“Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penerima manfaat terbesar melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Hida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Berdasarkan data per 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program MBG di Indonesia mencapai 61.239.037 orang, dengan 49.057.682 di antaranya merupakan siswa di sekolah.

Hida mengatakan angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia dalam jumlah penerima manfaat makan sekolah.

“Posisi pertama ditempati India dengan 118.000.000 siswa, disusul Indonesia 49.057.682 siswa, kemudian Brasil 38.531.387 siswa, China 34.570.000 siswa, serta Amerika Serikat 30.100.000 siswa,” ujarnya

Hida mengatakan jumlah 174,9 juta anak penerima program makan sekolah di dunia menunjukkan bahwa pemenuhan gizi melalui lingkungan pendidikan telah menjadi agenda penting secara global.

“Secara global terdapat 174,9 juta anak yang menerima manfaat program makan sekolah. Indonesia menjadi bagian penting dari upaya tersebut dengan lebih dari 49 juta siswa penerima manfaat di sekolah, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemenuhan gizi anak,” ujar Hida

Menurut Hida, program MBG di Indonesia tidak hanya bertujuan memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Dengan jumlah penerima manfaat yang telah mencapai 61,2 juta orang, program ini diharapkan mampu memperkuat kesehatan, konsentrasi belajar, serta mendukung lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dirilis per 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai 61.239.037 orang, dengan 49.057.682 di antaranya merupakan siswa sekolah.

Data global yang dihimpun dari World Food Programme (WFP) menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah penerima manfaat program makan sekolah.

Posisi pertama ditempati India dengan 118 juta penerima, sementara Indonesia berada di atas sejumlah negara besar seperti Brasil (38,5 juta), China (34,57 juta), dan Amerika Serikat (30,1 juta).

Capaian tersebut memperlihatkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan konsentrasi belajar serta kualitas kesehatan generasi muda.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayarti mengatakan capaian tersebut menjadi indikator bahwa Indonesia mulai memainkan peran penting dalam upaya global memperkuat ketahanan gizi anak melalui program makan sekolah.

“Dengan lebih dari 61,2 juta penerima manfaat, Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas,” ujar Hida di Jakarta, Minggu (8/3).

Menurut Hida, program MBG juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan produktif.

Saat ini, lanjut dikatakan Hida, penerima manfaat terbesar berasal dari kalangan siswa sekolah yang mencapai 49 juta lebih, sehingga dampak program ini langsung dirasakan dalam lingkungan pendidikan.

“Program MBG bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga investasi masa depan bangsa. Dengan dukungan sistem pelaksanaan yang kuat, program ini diharapkan mampu memperkuat kualitas gizi sekaligus mendukung peningkatan prestasi belajar anak-anak Indonesia,” tambahnya.

Secara global, dari 174 negara di dunia, baru 107 negara yang telah menjalankan program makan sekolah sebagai program nasional.

Dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, Indonesia kini menjadi salah satu contoh implementasi program makan sekolah berskala besar dalam upaya membangun generasi yang sehat dan cerdas.

BGN berkomitmen untuk menjaga integritas program dan memastikan bantuan gizi tersalurkan tepat sasaran.

Untuk diketahui BGN memastikan bahwa pihaknya secara resmi telah menutup proses pendaftaran sebagai mitra dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (6/3/1/2026).

“Laporkan orang yang meminta uang tersebut. Ketika saya sudah mendapatkan bukti dan dokumen pendukung bahwa ternyata titik SPPG ini hasil jual beli, ya saya turunkan, jadi kepada orang-orang yang meminta uang itu, silakan pertanggungjawabkan,” ujar Wakil Kepala (Waka BGN) Sony Sanjaya dalam siniar yang diikuti di Jakarta, Jumat (7/3/2026).

Ia mengatakan praktik ini sangat merugikan dan BGN tidak akan mentolerir tindakan tersebut. Lanjut Sony menegaskan bahwa kuota untuk program tersebut telah terpenuhi.

“Saya pernah menerima video orang yang menyebarkan informasi titik jual beli itu Rp200 juta. Jadi saya lihat langsung ID-nya berapa, drop (turunkan) biar orang yang sudah membayar rugi,” ucapnya.

BGN juga mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat agar mewaspadai praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Sony meminta masyarakat yang mendapatkan iming-iming penipuan tersebut untuk segera melapor ke BGN agar dapat ditindaklanjuti. Ia menekankan pentingnya bukti dan dokumen pendukung untuk memproses laporan tersebut.

Oleh karena itu, dikatakan Sony, masyarakat harus mewaspadai iming-iming jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh oknum yang meminta biaya tertentu.

BGN juga akan mengambil langkah tegas terhadap setiap titik SPPG yang terbukti hasil jual beli.

Sony mengatakan titik-titik tersebut otomatis tidak akan diverifikasi dan akan dibatalkan oleh BGN. Sony menegaskan konsekuensinya calon mitra yang terlibat akan diblokir dari sistem mitra.bgn.go.id, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam program ini.

“Sistem pendaftaran mitra MBG telah ditutup, sehingga segala tawaran pendaftaran yang masih beredar adalah penipuan. Modus penipuan ini melibatkan penjualan titik SPPG dengan harga fantastis, bahkan mencapai ratusan juta rupiah,” tandasnya.

Kebijakan yang pada awalnya dipandang sebagai terobosan sosial untuk memperbaiki kesehatan anak sekolah ini memicu perdebatan setelah muncul informasi bahwa sebagian pembiayaannya masuk dalam fungsi anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Isu tersebut dengan cepat bergema di berbagai kalangan. Media, pengamat kebijakan, hingga anggota parlemen mulai mempertanyakan satu hal yang sama: apakah benar program makan bergizi itu menggunakan anggaran pendidikan, dan bagaimana kebijakan tersebut ditempatkan dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional.

Pertanyaan itu wajar muncul mengingat sektor pendidikan merupakan bidang strategis yang secara konstitusional dijamin memperoleh alokasi minimal 20 persen dari APBN. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pos anggaran pendidikan akan selalu mendapat perhatian serius dari masyarakat.

Investasi Gizi untuk Masa Depan Generasi

Secara substansi, tujuan program MBG tidak dapat dipandang sebelah mata. Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai, terutama bagi siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Dalam perspektif pembangunan manusia, gizi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan fisik sekaligus perkembangan kecerdasan anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi dapat memengaruhi kemampuan konsentrasi, daya serap pembelajaran, hingga perkembangan kognitif anak.

Karena itu, sejumlah negara di dunia juga mengintegrasikan program makanan sekolah sebagai bagian dari kebijakan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, program MBG dapat dipahami sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak yang sehat secara fisik memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara intelektual serta mengikuti proses pendidikan secara optimal.

Dinamika Anggaran Pendidikan

Polemik muncul ketika sejumlah pejabat pemerintah menjelaskan bahwa program MBG memang tercatat dalam fungsi anggaran pendidikan.

Argumen yang disampaikan adalah bahwa penerima manfaat utama program ini adalah para siswa sekolah, sehingga kebijakan gizi tersebut dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan proses pendidikan.

Sejumlah tokoh dari Partai Gerindra juga menegaskan bahwa penempatan MBG dalam fungsi pendidikan tidak berarti mengurangi atau mengambil anggaran pendidikan yang telah ada. Menurut mereka, klasifikasi tersebut lebih merupakan pendekatan kebijakan karena program ini mendukung aktivitas belajar siswa.

Jika melihat data anggaran pendidikan beberapa tahun terakhir, dinamika fiskal memang terjadi secara alami dalam proses perencanaan negara.

Pada tahun 2024, misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki pagu awal sekitar Rp98,98 triliun, yang kemudian meningkat menjadi sekitar Rp104,66 triliun pada pagu akhir.

Setelah restrukturisasi kelembagaan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun 2025 memiliki pagu awal sekitar Rp33,54 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp64,33 triliun pada pagu akhir. Sementara untuk tahun anggaran 2026, pagu kementerian tersebut berada pada kisaran Rp56,68 triliun.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa alokasi pendidikan tetap berada dalam kerangka kebijakan fiskal yang dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Transparansi sebagai Kunci Kepercayaan Publik

Perdebatan mengenai MBG pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting dalam tata kelola kebijakan publik, yakni pentingnya transparansi.

Program yang menyangkut anggaran besar dan menyentuh sektor strategis seperti pendidikan tentu memerlukan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci bagaimana struktur pembiayaan program tersebut dirancang, dari pos anggaran mana saja dana dialokasikan, serta bagaimana dampaknya terhadap belanja pendidikan secara keseluruhan.

Dengan keterbukaan informasi seperti ini, masyarakat dapat menilai kebijakan secara lebih objektif dan tidak semata-mata berdasarkan persepsi yang berkembang di ruang publik.

Pada akhirnya, tujuan memperbaiki gizi anak bangsa dan memperkuat sistem pendidikan nasional seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi yang saling berhadapan. Keduanya justru merupakan dua fondasi penting bagi masa depan Indonesia.

Dengan tata kelola anggaran yang transparan, kebijakan publik dapat berjalan dengan kepercayaan yang kuat sekaligus membawa manfaat nyata bagi generasi yang akan datang.

Jakarta, 6 Maret 2026

Oleh: Ari Supit

Forum Makan Bergizi Gratis

Kegiatan yang berlangsung di Bogor, Kamis (5/3), ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum serta menyelaraskan strategi komunikasi guna mendukung pelaksanaan program MBG yang transparan dan akuntabel.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan kelembagaan dalam menghadapi berbagai potensi persoalan hukum sekaligus memastikan penyampaian informasi program kepada masyarakat berjalan secara tepat.

“Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif agar seluruh kebijakan dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Hida di Bogor, Kamis (5/3).

Selain membahas mekanisme pemberian bantuan hukum bagi aparatur dan pelaksana program, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam mendukung keberhasilan implementasi Program MBG.

Dalam sesi diskusi, peserta mendapatkan pemaparan mengenai potensi persoalan hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan program pemerintah, langkah mitigasi risiko, serta strategi komunikasi publik yang adaptif agar informasi program tersampaikan secara jelas dan akurat kepada masyarakat.

“Penguatan aspek hukum dan komunikasi publik merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam tata kelola program pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan program dapat berjalan lebih akuntabel sekaligus menjaga kepercayaan publik,” tegas Hida.

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pejabat serta aparatur di lingkungan Badan Gizi Nasional yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) ini menghadirkan langsung Anggota DPR RI yang memberikan pemaparan kepada masyarakat terkait tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program MBG.

Program MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.

Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan generasi penerus bangsa, tetapi juga dirancang untuk memberdayakan pelaku usaha lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, serta UMKM sebagai bagian dari rantai pasok pangan.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau yang lebih dikenal Uya Kuya, menyampaikan bahwa program MBG merupakan langkah konkret pemerintah dalam membangun fondasi generasi Indonesia yang sehat dan unggul.

“Program Makan Bergizi Gratis ini adalah bentuk komitmen negara dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Ini bukan sekadar program makan gratis, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujar Surya Utama saat sosialisasikan program MBG di Aula Masjid Jami’ Tangkuban Perahu Kel. Guntur Kec. Setiabudi, Jumat, (27/2).

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

“Kami di DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan optimal. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mengawasi program MBG agar benar-benar membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pemenuhan gizi sebagai bagian dari pembangunan nasional, serta turut aktif mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

“Kami sudah paparan di DPR soal ABT ini,” kata Mu’ti seusai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, (3/3/2026).

Setelah memaparkan pengajuan ABT di DPR, saat ini Kemendikdasmen tengah menunggu keputusan DPR.

“Kami dalam posisi menunggu keputusan. ABT atau Anggaran Biaya Tambahan adalah permintaan alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang bersifat mendesak. ABT diajukan Kementerian dengan program yang membutuhkan anggaran biaya tambahan,” ucap Mu’ti.

Program pertama yang diajukan Mendikdasmen dalam ABT itu adalah anggaran untuk program revitalisasi Satuan Pendidikan. Sebab, saat ini banyak Satuan Pendidikan dalam kondisi yang rusak dan cukup memprihatinkan.

“Kami mengajukan tambahan anggaran untuk revitalisasi 20 ribu Satuan Pedidikan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.

Program kedua adalah Program Digitalisasi Pendidikan. Dengan mempertimbangkan perintah Presiden Prabowo Subianto, saat ini setiap Satuan Pendidikan akan mendapat tambahan alokasi IFP (Interaktif Flat Panel) atau PID (Panel Interaktif Digital).

“Rencananya di tahun 2026 ini Kemendikdasmen akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325 ribu Satuan Pendidikan. Untuk digitalisasi itu kita akan bagikan 3 IFP per satuan Pendidikan,” ujar Mu”ti.

Program lain yang sudah disetujui DPR adalah program beasiswa untuk guru yang belum meraih jenjang pendidikan Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1).

“Dengan program ini, para guru itu akan mendapatkan beasiswa sebesar 3 juta per semester. Beasiswa ini akan diberikan untuk 150 ribu orang guru se Indonesia,” kata Mu’ti.

Guru honorer juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam usulan ABT yang telah diajukan oleh Kemendikdasmen ke DPR itu, guru honorer akan mendapatkan tambahan insentif.

“Insentif untuk guru honorer akan dinaikkan, dari Rp300 ribu menjadi Rp 400 ribu,” ujar Mu’ti.

Sementara itu, dalam paparannya, Mendikdasmen mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian tak terpisahkan dari program Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Terutama yang berkaitan dengan program 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolah raga, makan sehat bergizi, rajin belajar, bermasyarakat dan tidur cepat,” ujarnya.

MBG juga merupakan bagian dari program Pendidikan karakter yang merupakan program Prioritas Presiden dan juga Program Prioritas Kementerian Dikdasmen, yang terdiri atas penanaman nilai-nilai spiritual, sosial, tertib, disiplin, bertanggung jawab, kepemimpinan, budaya bersih, tata krama, dan sebagainya.

“Jadi MBG memiliki kaitan yang sangat langsung dengan program Kementerian Dikdasmen,” kata Mu’ti.

Pwnerima MBG Sebanyak 49 Juta Siswa

Mu’ti lalu mengungkapkan, bahwa menurut laporanan terakhir Sekjen Kemendikdasmen, penerima MBG saat ini adalah sebanyak 49.614.433 siswa, dari total 53.394.088 siswa sekolah, atau telah mencapai 93 persen dari total siswa di seluruh Indonesia. Yang belum menerima 3.780.445 siswa.

“Sekolah yang sudah menerima sebanyak 288.845 dari total 434.812 Satuan Pendidikan, atau 66,5 persen dari sekolah di Indonesia. Jadi capaiannya sudah sangat tinggi,” kata Mendikdasmen.

Lanjut ia mengatakan Kemendikdasmen telah mendapatkan temuan menarik tentang kontribusi program MBG terhadap pendidikan karakter dan motifasi belajar siswa.

“Dari kerja sama penelitian dengan Lab Sosio Universitas Indonesia ditemukan bahwa Program MBG membantu murid untuk mendapatkan pangan bergizi, khususnya kelompok sosio ekonomi rendah,” ucapnya.

MBG juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dari produk maupun makan bersama dan lebih semangat dalam belajar. Sementara itu, MBG juga sangat disukai dan dirasakan manfaatnya oleh murid.

“Karena itu program ini diharapkan berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya,” kata Mu’ti.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi tidak benar yang menyebut BGN akan memidanakan masyarakat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika memposting menu MBG.

“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3).

Dadan, memastikan narasi tersebut tidak pernah keluar dari pernyataannya maupun kebijakan resmi lembaga.

Dadan menilai informasi tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan perlu segera diluruskan.

Partisipasi Publik

Menurut Dadan, partisipasi publik dalam mendokumentasikan dan membagikan menu yang diterima siswa justru membantu BGN pusat dalam melakukan monitoring kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Transparansi, kata Dadan, merupakan elemen penting dalam memastikan standar mutu program tetap terjaga.

“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk evaluasi,” tegasnya.

Dadan juga menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak pernah menyampaikan ancaman pemidanaan terhadap orang tua maupun pihak mana pun yang membagikan informasi terkait menu MBG.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai potongan informasi yang tidak jelas sumbernya.

“Jadi saya pribadi tidak pernah bicara seperti itu. Tidak ada kebijakan BGN yang melarang masyarakat memposting menu MBG,” kata Dadan.