Pekalongan – Kepala Badan Pertanahan Kota Pekalongan (BPN) Retna Kustiyah menargetkan  sebanyak 2.500 bidang tanah bisa kelar pada pertengahan tahun 2022.

Hal itu ia sampaikan usai menggelar Pengangkatan Sumpah Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 kepada media di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Rabu (2/2/2022).

“Hari ini kita melakukan kegaiatan Pengangkatan Sumpah Panitia Ajudikasi dan Satgas PTSL tahun 2022 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Tahun 2018,” katanya kepada eranasional.

“Kami berharap setelah panitia ajudikasi dan satgas PTSL dilantik, semua bekerja keras, penuh semangat dan tanggung jawab. Semoga target 2.500 PTSL pada pertengahan tahun 2022 bisa tercapai 100%, serta bisa sukses seperti tahun 2021 yang lalu” tutur Retna.

Menurut Retna, 2 500 bidang tanah tersebut nantinya akan dialokasikan di delapan kelurahan yakni Medono, Pasirkratonkramat, Bendan Kergon, Poncol, Kalibaros, Kuripan Kertoharjo, Buaran Kradenan dan Banyurip.

Retna menambahkan, bahwa kinerja PTSL Kota Pekalongan selama Juni tahun 2020 dan 2021 selalu mendapatkan nilai 100, baik secara kuantitas maupun kualitas.

“Hari ini kita mendapatkan rangking 1 se-Jawa Tengah dengan nilai 100. Ini semua atas kerja keras kita. Bukan hanya BPN saja, tapi juga dari lurah, camat, Pemkot dan masyarakat yang sudah bahu membahu menyelesaikan PTSL,” katanya.

“Ada 2 hal kenapa kita mendapatkan nilai 100. Pertama, secara kuantitas sertifikat yang kita target itu mencapai 100%. Sedangkan untuk kualitas, kita sudah melakukan scan buku dan validasi tanah. Kita juga sudah siap elektronik pada tahun 2024,” terangnya.

Retna juga berpesan supaya menyampaikan data yang benar, sehingga akan mengurangi sengketa dikemudian hari.

“Kami mohon, berkas yang disampaikan ke kami adalah data yang sebenarnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Walikota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid mengapresiasi capaian PTSL tahun 2021 lalu.

“Selamat atas kinerja PTSL Kota Pekalongan yang sudah mendapatkan peringkat 1 se-Jawa Tengah dengan nilai 100. Semoga bisa dipertahankan atau lebih baik lagi. Saya minta untuk kelurahan dan kecamatan agar diinventarisir betul, jangan sampai tanahnya sengketa,” kata Walikota saat menghadiri pada acara tersebut. (em-aha)

Asahan – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). PTSL dilaksanakan guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang hadir dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN menekankan bahwa selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program PTSL bisa membantu upaya pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah.

“Saya kira PTSL ini pada akhirnya bisa menjadi database kepemilikan tanah. Otomatis ketika semua punya hak yang jelas, itu bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah itu sendiri,” ucapnya melalui keterangan rilis, Sabtu (30/10)

Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa masalah pertanahan di Indonesia semakin kompleks maka diperlukan aksi yang konkret dalam penyelesaiannya.

“Melalui program-program seperti sosialisasi ini, kita bisa mendapatkan masukan dan menginventarisir beberapa masalah di daerah dan ini patut diapresiasi. Dengan program pemerintah saat ini, salah satunya PTSL, masyarakat yang sebelumnya punya sebidang tanah, tapi alas haknya belum jelas, itu bisa diselesaikan dan punya alas hukum yang jelas sehingga aman dari masalah pertanahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan mafia tanah yang sedang digencarkan oleh pemerintah bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, tapi juga seluruh aparat penegak hukum.

“Dalam hal ini, Komisi II melalui Panja mafia tanah yang dibentuk oleh DPR RI, diharapkan juga bisa membantu Kementerian ATR/BPN sebagai mitra dalam penertiban soal tanah. Kami juga sudah komunikasi dengan Komisi III yang mitra kerjanya adalah aparat penegak hukum. Mafia tanah memang sangat merugikan masyarakat sehingga harus diberantas,” tegasnya.

Sependapat dengan Ketua Komisi II DPR RI, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi, mengatakan bahwa program PTSL akan terus disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya muncul kesadaran masyarakat akan manfaat program sertipikat ini.

“Saya imbau masyarakat bisa memanfaatkan program PTSL ini untuk mengurus sertipikat tanahnya. Harapannya tanah masyarakat menjadi aman,” ungkapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal PPTR, Shafiq Inuman Ananta, mengharapkan dukungan Komisi II DPR RI dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah.

“Program PTSL sangat membantu dalam mencegah aksi mafia tanah yang sangat meresahkan dan merugikan. Untuk itu, kerja sama dengan Komisi II DPR sangat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat melalui program PTSL ini,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, juga diserahkan sertipikat tanah oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada 10 orang perwakilan masyarakat, didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi; Sekretaris Direktorat Jenderal PPTR, Shafiq Inuman Ananta; Kabid PHP Provinsi Sumatra Utara, Indera Imnuddin; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Syafrizal Pane.

Pesawaran – Sertipikat tanah merupakan hal fundamental bagi seseorang yang memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Selain menjamin kepastian hukum, jika seseorang sudah memiliki sertipikat tanah maka diharapkan hidupnya akan terasa aman dan senang.

Hal tersebut yang dirasakan oleh para penerima sertipikat dalam acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI, di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Kamis (21/10/2021).

Cerita pertama datang dari seorang petani di Desa Taman Sari. Sugiyono (54), yang merasa senang karena lahan sawah seluas 3.592 m2 yang digarapnya itu telah disertipikatkan melalui program Kementerian ATR/BPN, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Saya bersyukur Alhamdulillah karena dengan begitu, hak atas tanah yang kita miliki diperkuat dan diperjelas. Saya senang mendapatkan sertipikat ini sebagai bukti yang sah dan sertipikat ini akan saya simpan untuk anak dan cucu saya kelak,” ungkap Sugiyono.

Cerita lain diungkapkan oleh Apriyanto (36) yang berasal dari Desa Banjar Negeri, Kabupaten Pesawaran. Ia mengatakan, jika proses pembuatan sertipikat ini cepat, mudah, dan tidak dipungut biaya sama sekali.

“Alhamdulillah sekarang sudah lega karena tanah yang disertipikatkan ini, merupakan turun temurun dari ayah saya dan dalam proses pengurusannya itu mudah, serta tanpa ada biaya yang macam-macam,” katanya.

Lebih lanjut, Apriyanto menuturkan, jika sertipikat tanah miliknya akan diagunkan sebagai modal usaha.

“Kita lihat ke depan, sepertinya saya mau agunkan ke bank sebagai modal usaha ya. Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas program PTSL ini yang bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya.

Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi ini, juga diserahkan Sertipikat Tanah kepada 10 penerima secara simbolis yang dilakukan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar, dengan didampingi Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, Nurhadi Putra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar; Sekda Kabupaten Pesawaran, Kesuma Dewangsa; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Darman Hutasoit; serta Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan.

Pesawaran – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Percepatan program PTSL terus dilakukan dengan target seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftar pada tahun 2025. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja, gencar menyosialisasikan pentingnya PTSL kepada masyarakat dan stakeholder.

Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar, mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan program PTSL dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Ia berharap, sosialisasi yang menghadirkan para kepala desa di Kabupaten Pesawaran ini mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya kepemilikan sertipikat tanah melalui PTSL.

“Tadi saya tanya, Ibu Bapak berapa lama mengajukan penerbitan sertipikat tanah. Katanya, hanya dua bulan. Fungsi saya di Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN mendukung programnya, maka sekali lagi terima kasih. Saya berfungsi salah satunya membela, memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, salah satunya dengan PTSL,” ujarnya dalam sambutan pada kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Kamis (21/10/2021) kemarin.

Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Nurhadi Putra, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena PTSL adalah program yang menyentuh masyarakat secara langsung, khsusunya yang ada di Kabupaten Pesawaran.

“Sebelumnya apresiasi dan terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah daerah. Ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup baik kerja samanya dan terbukti capaian PTSL cukup baik sampai dengan saat ini. Ini tidak terlepas dari dukungan Bapak/Ibu kepala desa dan lurah dalam melaksanakan program-program Kementerian ATR/BPN,” tuturnya.

Selain pemerintah daerah, menurutnya, PTSL juga dapat terwujud karena dukungan besar dari Komisi II DPR RI sehingga masyarakat dapat memperoleh sertipikat sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Tak sampai di situ, sertipikat tanah melalui PTSL juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bisa menjadi pemacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya masyarakat mau berusaha, sertipikat bisa membantu. Kalau dahulu tidak bisa pinjam ke bank, tapi dengan sertipikat mudah-mudahan bisa membuka kredit-kredit murah di perbankan sehingga usaha kecil dan menengah bisa terwujud. Adanya sertipikat, bisa ke perbankan dengan beban yang sangat murah, tidak memberatkan masyarakat yang ingin berusaha,” terang Nurhadi Putra.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar, menyebutkan bahwa di Provinsi Lampung terdapat total sejumlah 3.959.263 bidang tanah. Sebanyak 73%-nya dari jumlah sudah terdaftar atau 2.844.968 bidang tanah.

“Tahun 2021, Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung mempunyai target PTSL sebanyak 216.450 PBT dan 190.000 SHAT. Kemudian redistribusi sebanyak 25.801 bidang dan lintas sektor sebanyak 2.652 bidang,” paparnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan menerangkan bahwa PTSL merupakan bagian dari Reforma Agraria, sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat untuk mengatasi ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemafaatan tanah, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra kerja Kementerian ATR/BPN, dukungan dari pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat, sangat kami harapkan untuk suksesnya program ini,” tegasnya.

Dalam sosialisasi ini, Anggota Komisi II DPR RI didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dan Kepala Bagian PHAL Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat tanah kepada 10 orang perwakilan masyarakat.

Hadir dalam sosialisasi ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Darman Hutasoit; Sekda Kabupaten Pesawaran, Kesuma Dewangsa; serta jajaran pemerintah daerah dan kepala desa di Kabupaten Pesawaran.

Pekanbaru – Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali digelar. Bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru, Minggu (12/09/2021), kegiatan sosialisasi ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mengikuti aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku.

Dalam melaksanakan sosialisasi program strategis, yakni Pendaftanan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian ATR/BPN sebagai mitra kerja menggandeng Komisi II DPR RI. Tujuannya, agar masyarakat Kota Pekanbaru semakin mengetahui dengan baik terkait dengan program strategis Kementerian ATR/BPN, khususnya pendaftaran tanah.

Hadir secara langsung, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal. Dalam sambutannya, ia menceritakan hubungan kemitraan antara Kementerian ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI. Sebagai wakil rakyat, DPR RI memiliki tugas utama di antaranya legislasi, penganggaran dan pengawasan.

“Jadi hubungan kita sebagai mitra kerja di situ, yang menyangkut dengan anggaran dan tugas bagaimana kita menyosialisasikan program kementerian ini, menjadi tugas kami juga. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan di Komisi II, merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan program seperti PTSL untuk kita sama-sama sukseskan pelaksanaannya,” ucap Syamsurizal.

Lebih lanjut ia mengatakan, PTSL merupakan program pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara sistematis untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk itu, setiap jengkal tanah targetnya harus didaftarkan dan disertipikasi. “Ini program yang paling mulia dan paling bagus yang telah disiapkan oleh pemerintah, bagaimana memastikan kepastian hukum tanah-tanah masyarakat sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru khususnya dan Indonesia pada umumnya,” lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

“Jadi, PTSL artinya pemerintah semaksimal mungkin secara optimal bagaimana tanah-tanah di Indonesia bisa memiliki sertipikat. Maka dari itu, konteks PTSL ini harus juga melibatkan pemerintah daerah. Untuk itu, kami dukung dan kami dorong kerja sama pemda agar dapat terwujud secepat mungkin,” tambahnya.

Saat membuka kegiatan sosialisasi, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir mengungkapkan bahwa di Riau terdapat 3 program strategis nasional yang sedang diprioritaskan, di antaranya PTSL, Redistribusi Tanah dan Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan beberapa program strategis tersebut, tentunya dibutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disetujui DPR RI.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Wakil Ketua Komisi II DPR RI untuk terus mendukung program tersebut sehingga kami bisa melaksanakan dan menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut,” tutur M. Syahrir.

Terkait dengan kerja sama dengan pemerintah daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau mengatakan keterlibatan pemerintah daerah dalam percepatan PTSL sangat berperan.

“Kami di Riau mendapatkan target PTSL tahun ini sebanyak 300.000 bidang dan sudah terselesaikan sekitar 52%. Dengan berbagai macam kendala dan hambatan, Alhamdulillah hambatan-hambatan tersebut sudah mengerucut ketika bupati dan wali kota turun ke lapangan sehingga menciptakan keadaan yang kondusif,” ucap M. Syahrir.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN dalam laporannya mengatakan bahwa Presiden menargetkan pada tahun 2025 bidang tanah di Indonesia sudah seluruhnya terdaftar. Tetapi, program tersebut tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Kami berharap Komisi II DPR RI selaku mitra kerja, begitu juga Pak Syamsurizal sebagai tokoh masyarakat Riau, tentu bisa lebih masif penyebarluasan informasinya terkait pelaksanaan PTSL. Untuk itu, mohon bantuannya untuk menyebarluaskan informasi ini,” imbuh Indra Gunawan.

Selain sosialisasi, pada kegiatan ini juga diserahkan 10 (sepuluh) sertipikat tanah hasil dari program PTSL yang diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal, dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir

Kuningan – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Program Strategis pada Sabtu (11/09/2021). Bertempat di Grand Cordela Hotel, kegiatan ini diadakan dengan peserta terbatas dan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku.

Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan; Kepala Kanwil BPN Prov. Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kuningan, Surahman.

Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin berkata bahwa Kementerian ATR/BPN adalah salah satu lembaga pemerintah yang perannya berhubungan langsung ke masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan, karena urusan tanah dan aset adalah urusan siapapun dengan latar belakang apapun.

“Salah satu program Kementerian ATR/BPN yang langsung bersinggungan dengan masyarakat adalah program sertipikasi tanah yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut PTSL,” ujarnya.

Yanuar Prihatin berkata bahwa dulu sebelum adanya PTSL, sertipikasi pertanahan sifatnya masih sporadis. Namun, seiring dengan implementasi PTSL, menjadi lebih sistematis dan berfokus membidik desa dan kelurahan.

“Ini adalah terobosan luar biasa dari Kementerian ATR/BPN, karena sistem PTSL bekerja sama dengan perangkat desa. Justru ini kelebihannya, fokus dengan basis desa, karena yang mengerti bagaimana asal usul tanah suatu kawasan ya dari pihak desa tersebut,” terangnya.

Yanuar Prihatin juga mengimbau agar sertipikasi tanah khususnya di wilayah Kab. Kuningan untuk segera diselesaikan.

Menurutnya, ini akan menjadi antisipasi dini bagi Kab. Kuningan dalam mengurangi permasalahan pertanahan di masa mendatang.

“Jika kita bicara persoalan perkembangan wilayah, pasti akan ada konflik tanah. Bicara soal penguasaan tanah, maka akan bicara hak milik, lalu akan bicara soal bukti kepemilikan. Ini yang ingin kita antisipasi,” ungkapnya.

“Ayo kita semua bersama menyelesaikan permasalahan pertanahan ini, kalau kita sudah punya sertipikat, manfaatnya pasti akan lebih banyak. Mari kita bersama dukung program PTSL ini khususnya di Kab. Kuningan agar dapat berjalan dengan baik dan optimal. Mohon dukungannya Pak Kakanwil BPN Jabar dan Pak Kakantah Kab. Kuningan,” tutur Yanuar Prihatin.

Bicara soal kegiatan sosialisasi program strategis, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan berkata bahwa ini merupakan kerja sama dan sinergi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI selaku mitra kerja dalam menyukseskan program strategis Kementerian ATR/BPN.

Dwi Hariyawan berkata bahwa semua pihak butuh inovasi serta terobosan demi pengembangan ekonomi serta aspek lainnya di Kab. Kuningan. Untuk menjadikan kabupaten yang ideal, salah satunya dimulai dari penataan aset melalui sertipikasi tanah.

“Menurut data dari Kantor Pertanahan Kab. Kuningan, terdapat target kurang lebih tujuh puluh ribu sertipikat dan mudah-mudahan tercapai pada akhir tahun. Mohon kerja samanya Bapak/Ibu semua dalam menyukseskan PTSL, karena ini bukan untuk program kami semata, namun untuk kepentingan seluruh masyarakat Kab. Kuningan,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Kanwil BPN Prov. Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan perihal kerja sama program PTSL. Menurutnya, program strategis nasional seperti PTSL ini memang harus dikolaborasikan dengan pemerintah daerah setempat.

“Ada banyak kegiatan yang tujuan sebenarnya itu sama, namun karena belum pernah bertemu sehingga program berjalan sendiri-sendiri,” terangnya.

Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan berharap dengan adanya dukungan semua pihak mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, media dan semua elemen masyarakat, program percepatan pendaftaran tanah di Kab. Kuningan bisa segera tercapai.

“Kementerian ATR/BPN siap melaksanakan itu, ayo kita bersama selesaikan hal ini, juga bersama menemukan di mana sebenarnya titik lemah sehingga segera dibuat solusi penyelesaian,” tutupnya.

Dalam kegiatan ini, juga berlangsung penyerahan 10 sertipikat tanah bagi masyarakat. Sertipikat tanah masyarakat diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang

Sukabumi- Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus gencar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis bekerja sama dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di seluruh Indonesia, tujuannya agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik mengenai Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di Hotel Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jumat (10/09/2021) bersama dengan Anggota Komisi II DPR RI, Mohamad Muraz yang menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Mohamad Muraz mengatakan bahwa Program PTSL merupakan program yang luar biasa, kebijakan dari pemerintahan sekarang yang dibebankan kepada Kementerian ATR/BPN.

“Karena urusan pertanahan bukanlah hal yang mudah dan banyak sekali permasalahannya. Pemerintah mempermudah melalui PTSL, kalau dulu mengurus layanan pertanahan atau menyertipikatkan tanah biayanya mahal dan prosesnya sulit, sekarang sudah tidak,” ungkapnya.

Mohamad Muraz menambahkan tujuan pemerintah melaksanakan program PTSL untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah masyarakat secara adil dan merata, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi sengketa atau konflik pertanahan.

“Kementerian ATR/BPN mempunyai kewajiban besar dalam melakukan pendaftaran tanah, salah satu percepatan pelaksanaannya dengan menyelesaikan target di setiap tahunnya harapannya agar seluruh tanah di Indonesia pada tahun 2025 sudah terdaftar semua,” tegasnya.

Maka dari itu, Mohamad Muraz menekankan untuk keterlibatan dan peran aktif masyarakat agar bisa menyukseskan program PTSL ini.

“Pemerintah kan sekarang sudah jemput bola datang ke rumah masyarakat mengajak untuk ikut PTSL. Nah tugas masyarakat siapkan semua berkas atau dokumenw yang diminta,” ujarnya.

Hadir di kesempatan yang sama, Della R. Abdullah, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi menuturkan dalam mendukung percepatan PTSL dan program strategis lainnya, Kementerian ATR/BPN sedang mewujudkan kantor modern dengan layanan elektronik serta instansi pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN terus melakukan Transformasi Digital dalam Peningkatan layanan akan memberikan akses pelayanan, kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN secara masif selama 3 tahun ke depan akan terus membenahi peningkatan kualitas data pertanahan dan ruang termasuk sistem atau mekanisme pelayanan dan aplikasi digital,” tuturnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini mengatakan Program PTSL merupakan program turunan dari Reforma Agraria sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Namun demikian, program ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, kami mohon bantuan dari Bapak Muhammad Muraz selaku Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan program besar kami ini kepada masyarakat Sukabumi, sehingga dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam rangka menyosialisasikan Program Strategis ini kepada masyarakat.,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Dalu Agung Darmawan menambahkan saat ini, Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi terus gencar melaksanakan program PTSL.

“Di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2017 sampai 2020 kemarin telah berhasil mendaftarkan tanah melalui program PTSL sebanyak 160.466 bidang tanah,” ujarnya.

Pada kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah kepada 12 orang perwakilan masyarakat yang diserahkan langsung oleh Anggota DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir. Kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

JAKARTA – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bogor sedang berjalan. Kali ini, giliran 25 desa di Kecamatan Ciampea yang kebagian jatah 65 ribu sertifikat bidang tanah.

Lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus program tersebut?

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto mengatakan, aturan pembiayaan PTSL telah tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor : 25/SKB/V/2017.

Dalam SKB Tiga Menteri tersebut, pemerintah menetapkan biaya maksimal yakni Rp150 ribu per bidang.

Begitu juga dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembebanan Biaya Persiapan PTSL di Kabupaten Bogor sebesar Rp150 ribu untuk setiap bidang tanah.

“Aturan tersebut sudah jelas. Maka jalankan lah dengan baik, apalagi program PTSL ini untuk masyarakat,” jelas Sepyo, Selasa (30/3).

Meski demikian, ia mengaku jika ada pembiayaan melebihi dari yang telah ditetapkan adalah biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam hal pemberkasan sebelum sertifikat PTSL diberikan.

“Tapi jangan ada patokan harga, karena kondisi setiap tanah itu berbeda. Jangan lah keluar dari aturan yang ada. Ini program yang baik dari pemerintah, maka masyarakat juga harus ikut mengawasi. Kalau kami kan sifatnya lebih kepada teknis, bukan pengawasan seperti ini,” ungkapnya.

Untuk itu, Sepyo meminta masyarakat ikut aktif memantau program PTSL ini. Tujuannya, agar tidak ada tindakan korupsi dalam program yang ditargetkan selesai pada 2024 ini.

“Masyarakat harus ikut mengawasi. Kalau memang ditemukan pelanggaran, tak sesuai aturan yang ada, ya laporkan,” pungkasnya. ***