Bukittinggi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengaktualisasikan visi dan misi Presiden Joko Widodo, salah satunya terkait bagaimana sertipikasi tanah berjalan secara saksama, menyeluruh, dan masif dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Dengan begitu, bagaimana setiap ruang, setiap jengkal tanah, di mana pun dan bagaimanapun kondisinya harus didaftarkan,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus dalam sambutannya pada Penyerahan 100 Sertipikat Tanah kepada Masyarakat Kota Bukittinggi, yang berlangsung di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Sabtu (13/11/2021).

Tujuan dari didaftarkannya seluruh bidang tanah, Guspardi Gaus menyebutkan salah satunya untuk kepastian hukum bagi tanah-tanah yang dimiliki masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Selain itu, sertipikat tanah berguna untuk kenyamanan dan keamanan agar tidak diganggu oleh siapapun.

“Juga dalam rangka menjaga bahwa tanah ini betul-betul dimiliki oleh kita dan tidak ada satu pun yang bisa mengakui kalau ada yang menyatakan tanah ini orang lain yang punya. Oleh karena itu, upaya inilah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN,” kata Anggota Komisi II DPR RI.

Pada kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI mengimbau kepada jajaran Kementerian ATR/BPN dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ke depannya jangan sampai menimbulkan persoalan pertanahan dengan turut menjadi bagian dari mafia tanah.

“Sebagai mitra, tentu saya berharap kepada seluruh jajaran ATR/BPN untuk berhati-hati dalam menyikapi urusan yang dilakukan masyarakat untuk memproses sertipikat itu. Jangan sekonyong-konyong dengan mudah melakukannya. Tolong dicek kembali sehingga Bapak Ibu tidak menjadi sasaran tembak, menjadi bagian hal dari proses hukum karena mafia tanah tidak bisa dinafikan ada di jajaran internal,” imbaunya.

Selain untuk kepastian hukum, yang paling penting ialah bagaimana sertipikat tanah yang diterima masyarakat bisa produktif. Dalam hal ini, ia berharap kepada masyarakat agar jangan asal menyerahkan sertipikat tanah ke bank untuk dijadikan agunan, harus dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan produktivitas dan menyejahterakan masyarakat.

“Mudah-mudahan bisa diproduktivitaskan dalam rangka menyejahterakan, bukan menjadi masalah di kemudian hari,” harap Guspardi Gaus.

Persoalan tanah di Sumatra Barat, diakui Guspardi Gaus memang cukup rumit karena mayoritas tanah di wilayah Sumatra Barat adalah tanah ulayat yang menurut istilahnya, memiliki luas sepanjang mata memandang.

“Oleh karena itu, inilah bagian dari tanggung jawab ATR/BPN untuk melakukan sertipikasi. Apapun bentuk tanahnya, paling tidak untuk dicatat. Saya siap untuk berkolaborasi, sebagai tugas dan tanggung jawab saya kepada masyarakat di sini,” tutur Anggota Komisi II DPR RI.

Guspardi Gaus lebih lanjut mengapresiasi pembenahan yang terus dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN dalam rangka memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi pertanahan.

“Upaya perbaikan itu sedang dilakukan Pak Menteri, tidak diperlukan lagi masyarakat datang, cukup diklik dari rumah, kapan ingin berurusan, tidak perlu antre. Tolong Bapak Ibu manfaatkan fasilitas ini. Saya yakin dan percaya, ATR/BPN terus melakukan pembenahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang. Tentu kita berikan apresiasi kepada jajaran ATR/BPN,” lanjut Guspardi Gaus.

Terakhir, Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi yang luar biasa dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah menyelenggarakan program pendaftaran tanah dengan baik.

“Mudah-mudahan niat baik yang dicanangkan dan diaktualisasikan dalam rangka sertipikasi itu berjalan secara mulus. Mudah-mudahan juga tidak ada satu pun tanah yang tidak tercatat sehingga mengurangi persoalan yang berkaitan dengan hukum dan saya akan mendukung kinerja yang dilakukan, termasuk dari segi anggaran,” ucap Guspardi Gaus.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat, Syaiful, dalam laporannya menyampaikan realisasi PTSL dalam setahun. Ia mengungkapkan pada tahun 2021, di Sumatra Barat target PTSL sebanyak 96.665 bidang dan telah diselesaikan pengukurannya 100%. Terkait sertipikasinya ditargetkan 28.919 bidang dan 91,4% sudah selesai.

“Hal ini tidak lain merupakan suatu wujud nyata dari kepedulian pemerintah kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota dalam rangka memberikan suatu tanda bukti hak atas tanah,” imbuh Syaiful.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan produk PTSL sebanyak 5,4 juta pada tahun 2017, sebanyak 9,3 juta pada tahun 2018, dan sebanyak 11,2 juta pada tahun 2019. Berhubung karena pandemi Covid-19 setelah refocusing tahun 2020 kemarin, terealisasi sebanyak 6,8 juta bidang.

“Untuk itu, kami mohon bantuan dan dukungan baik dari bapak selaku anggota komisi, para wali kota, asisten, forkopimda, dan seluruh masyarakat untuk bekerja sama sehingga proses sertipikasi lebih lancar untuk mewujudkan target seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025. Karena dengan begitu, kita dapat mengurangi konflik pertanahan. Jika sudah sertipikat maka dapat dijadikan modal usaha, kami harapkan Bapak Ibu dapat menjaga sertipikat dan tanahnya dengan baik,” kata Yulia Jaya Nirmawati.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini diserahkan 100 sertipikat tanah hasil dari program PTSL yang terdiri dari Kota Bukittinggi sebanyak 26 Bidang, Kota Payakumbuh sebanyak 24 Bidang, dan Kabupaten 50 Kota sebanyak 50 Bidang. Sertipikat diserahkan secara langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat, Syaiful; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati; Wakil Wali Kota Bukittingi, Marfendi; Asisten Pemerintahan Kota Payakumbuh yang hadir mewakili Wali Kota Payakumbuh; dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan.

Ponorogo – Pemerintah tengah melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui salah satu program strategis nasional yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL terus mendapat animo besar dari masyarakat, sejalan dengan kesadaran masyarakat yang telah melek akan pentingnya sertipikasi tanah sebagai kekuatan hukum hak atas tanah yang mereka miliki.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Markun (70) dan Parno (58), dua orang penerima sertipikat yang berkesempatan mengikuti pembagian sertipikat secara langsung, yang diserahkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Supriyanto, beserta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dalam acara Sosialisasi Program Strategis yang bertempat di Maesa Hotel Ponorogo pada Senin (18/10/2021).

Baik Markun maupun Parno, sama-sama begitu antusias dengan program PTSL yang hadir di desa mereka, yaitu Desa Dadapan, Kabupaten Ponorogo.

Dua lelaki paruh baya yang sama-sama berprofesi sebagai petani ini, begitu semangat ketika pertama kali pihak desa mengumumkan program PTSL sekitar bulan Februari 2021 s.d. Maret 2021. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mempersiapkan dan melengkapi persyaratan untuk pendaftaran tanah.

Markun yang mempunyai aset tanah seluas 223 m2, mengaku bahwa telah memiliki tanahnya tersebut sejak tahun 2000. Namun, ia baru melakukan sertipikasi tanah pada tahun ini melalui program PTSL.

“Sudah 20 tahun dan baru disertipikatkan sekarang. Ketika ada kesempatan, saya tidak mau menyia-nyiakan hal ini,” ungkapnya.

Baginya, sertipikat tanah itu penting bagi mereka yang mempunyai aset tanah. “Sudah sepatutnya kita masyarakat untuk mengikuti program ini, jangan sampai ketinggalan. Kalau sudah punya sertipikat itu enak, sudah sah menjadi hak milik dan dapat diturunkan ke anak cucu,” terang Markun.

Hal serupa diungkapkan oleh Parno. Ia berkesempatan untuk menyertipikatkan aset tanahnya seluas 830 m2 dalam program PTSL di Desa Dadapan. Nantinya, Ia berencana akan memanfaatkan tanah tersebut sebagai hunian bagi keluarganya.

“Ini tanah baru banget. Sewaktu ada program pendaftaran tanah ini, saya langsung mendaftar,” tuturnya.

Ia juga berpendapat tentang pentingnya sertipikasi tanah bagi masyarakat. Menurutnya, sertipikat tanah itu sebagai bukti kepemilikan aset tanah yang sah di mata hukum. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut serta dalam program PTSL.

“Sebagai warga, sudah sepatutnya kita mengikuti program ini. Selagi ada di desa, harus diikuti dan dimanfaatkan dengan baik,” tutupnya.

Bogor – Kisah kebahagiaan penerima sertipikat tanah kali ini, datang dari masyarakat Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Salah seorang penerima sertipikat, yaitu Muhammad Amin (37) dari Desa Sukasari, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang bekerja sebagai pedagang, menjadi salah satu masyarakat penerima sertipikat yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Sangat bersyukur dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini. Tidak perlu khawatir lagi karena sudah diakui oleh negara kepemilikan tanahnya,” ujarnya dalam rangkaian penyerahan sertipikat tanah kepada masyarakat di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bertempat di Padjadjaran Hotel, Senin (18/10/2021).

Lebih lanjut ia menceritakan, jika sertipikat tanah ini semakin memotivasi dirinya untuk mengembangkan usaha sembako yang saat ini dijalani.

“Ini merupakan warisan keluarga. Saya juga akan mengembangkan usaha keluarga dengan sertipikat tanah ini sehingga saya berharap dengan adanya sertipikat ini, dapat meningkatkan taraf hidup keluarga kami,” ungkapnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya sertipikat tanah ini. Bukan hanya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui interkoneksi dengan dunia usaha, tetapi juga sebagai bukti atas kepemilikan bidang tanah.

Hal tersebut berdasarkan banyaknya perkara yang menyangkut sengketa tanah sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya kepemilikan tanah.

Kebahagiaan lainnya pun menyelimuti senyum Kartami (74) yang berprofesi sebagai buruh harian. Berbeda dengan Muhammad Amin yang ingin memanfaatkan sertipikatnya untuk dijadikan modal usaha, Kartami ingin menyimpannya agar diwariskan untuk anak dan cucu kelak.

“Disimpan saja sertipikatnya, yang terpenting sudah aman sekarang karena sudah jelas secara hukumnya,” tuturnya.

Kartami mengaku bersyukur karena diperkenalkan oleh program PTSL, meski di usianya yang sudah memasuki masa senja. Ia mengaku sempat risau karena tanahnya belum bersertipikat. Namun, tanah yang sudah dibelinya sejak tahun 1970, kini telah bersertipikat berkat bantuan dari Kementerian ATR/BPN.

Meskipun di tengah pandemi Covid-19, tidak menyurutkan kebahagiaan dari sepuluh orang penerima sertipikat yang diberikan secara simbolis oleh Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman, didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Rahmat. Tentunya kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ponorogo – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar sosialisasi program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kab. Ponorogo, pada Senin (18/10/2021), bertempat di Maesa Hotel Ponorogo.

Kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan arahan pemerintah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Supriyanto; Staf Ahli Menteri ATR/KBPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan; Kepala Kanwil BPN Prov. Jawa Timur, Jonahar; Sesditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suwito; Bupati Ponorogo dalam hal ini diwakili oleh Kabag Tata Pemerintah, Eko Edi Suprapto; dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ponorogo diwakili oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Sony Bachtiar, yang juga bertugas sebagai moderator.

Anggota Komisi II DPR RI, Supriyanto, mengapresiasi terkait pendaftaran tanah dan sertipikasi tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN melalui program PTSL.

“Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN sudah sangat serius menyelesaikan permasalahan pertanahan dengan baik. Masalah yang biasanya memang soal pendaftaran tanah, makanya saat ini PTSL yang tengah digenjot,” jelasnya.

Supriyanto juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk turut serta menyukseskan program Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan aset pertanahan demi mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Kami dari Komisi II DPR RI akan terus mendorong implementasi PTSL agar di tahun 2024 s.d 2025, semua tanah yang ada di Indonesia bisa terdaftar secara lengkap.”

Staf Ahli Menteri ATR/KBPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan, menjelaskan terkait pentingnya sertipikat tanah bagi masyarakat dalam tiga aspek. Pertama, dari aspek hukum.

Ia berkata bahwa secara hukum, sertipikat tanah memiliki kekuatan hukum yang kuat terkait hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Kedua, dari aspek sosial. Sertipikat tanah dapat menggugah rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat akan tanahnya, berupa bukti sertipikat tanah.

“Lalu yang ketiga adalah aspek ekonomi. Tanah yang telah tersertipikat akan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada tanah yang belum tersertipikat,” terangnya.

Dwi Hariyawan juga berkata bahwa Kementerian ATR/BPN senantiasa meningkatkan kualitas lebih baik dan menghapus citra buruk, melalui peningkatan pelayanan dan program, salah satunya dengan program PTSL.

“Kita ingin seluruh tanah di Kabupaten Ponorogo mendapatkan sertipikat. Tolong kepada rekan-rekan untuk bantu menginformasikan PTSL kepada keluarga, saudara, dan tetangga, terkait program PTSL yang membantu mensertipikatkan tanah,” imbaunya.

Masih soal manfaat sertipikasi tanah, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar, menjelaskan dalam konteks paripurna spasial dan tekstual. Ia menjelaskan bahwa paripurna spasial adalah ketika letak dan posisi tanah sudah sesuai, sedangkan paripurna tekstual adalah nama pemilik tanah sudah sesuai dengan aturan hukum.

“Ini keuntungan dari sertipikasi tanah. Jika tanah sudah tersertipikatkan maka paripurna tekstual dan spasial ini akan terpenuhi. Jika ada orang lain yang ingin mendaftarkan tanah yang sudah tersertipikatkan maka akan ditolak sistem secara otomatis. Ini pun ketika semua tanah sudah terdaftar secara pas maka dipastikan masalah sengketa dan konflik pertanahan diharapkan menjadi zero atau nol,” jelas Jonahar.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suwito, berkata bahwa implementasi program strategis oleh Kementerian ATR/BPN ini merupakan wujud kemitraan bersama dengan Komisi II DPR RI.

Ia berkata bahwa program strategis Reforma Agraria, sebagai bentuk hadirnya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, serta menciptakan kemakmuran masyarakat.

Ia berkata bahwa Reforma Agraria ialah rumah besar dari penataan aset dan penataan akses.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN melakukan penataan aset melalui program PTSL di seluruh Indonesia.

“Cita-cita pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN ialah seluruh bidang tanah di Indonesia segera terdaftar, seluruh objek tanah jelas, pemilik dan objek tanah telah disertipikatkan tanahnya,” tutur Suwito.

Dalam kegiatan ini, turut berlangsung penyerahan 16 sertipikat wakaf, 1 sertipikat hak pakai, dan 2 sertipikat aset tanah yang diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Supriyanto, beserta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Batanghari- Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai target sekitar 126 juta bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia harus terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saat ini baru mencapai 78 juta bidang tanah yang baru terdaftar. Maka pihaknya kembali melaksanakan sosialisasi progam strategis nasional bersama Komisi II DPR yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Gedung Pemuda, Batanghari, Jambi, Minggu (17/10).

Kegiatan program strategis nasional yakni PTSL sudah dijalakan oleh Kementrian ATR/BPN sebanyak 20 kegiatan di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Jambi menargetkan 300.000 bidang tanah yang harus terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Terdapat 10 orang yang menerima sertipikat tanah yang diserahkan oleh Komisi II DPR, Ihsan Yunus di dampingin oleh Kepala Bagian Pemberitaan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Kementrian ATR/BPN, Indra Gunawan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jambi, Dadat Dariatna. Adapun kegiatan ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap peserta dan panitia telah melakukan tes usap antigen dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker.

Anggota Komisi II DPR RI, M. R. Ihsan Yunus, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengetahui pentingnya program PTSL.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari, untuk segera mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan kepastian hukum.

“Karena yang namanya tanah, apalagi kita hidup di dunia ini, kalau tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan hukum maka akan terus menerus sampai kapan pun menjadi sengketa,” ujarnya.

Ihsan Yunus menuturkan, sebagai wakil rakyat, DPR RI memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan pemerintah. Selain fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI diharuskan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini merupakan implementasi dari fungsi-fungsi tersebut.

“Jadi hari ini ialah bagian dari implementasi pekerjaan kami di DPR, bagaimana bisa memperjuangkan kesejahteraan Ibu/Bapak, salah satunya mendapatkan sertipikat hak tanah untuk Ibu/Bapak semua. Saya sangat berterima kasih Kementerian ATR/BPN, kita sudah bisa berkolaborasi, berintegrasi bersama-sama untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” tutur Ihsan Yunus.

Membuka kegiatan sosialisasi ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jambi, Dadat Dariatna mengungkapkan target PTSL yang ditetapkan untuk Provinsi Jambi sebanyak 300.000 bidang, sementara untuk Kabupaten Batanghari sendiri sebanyak 30.000 bidang. Dalam mencapai target yang besar tersebut, membutuhkan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait lainnya.

“Terkait sertipikasi, tentu untuk BPN ialah pekerjaan sehari-hari. Namun untuk kegiatan lain, sosialisasi, mengumpulkan berkas, menghubungi masyarakat sebagai peserta, menetapkan lokasi, dan lain-lain, tentu kami perlu bantuan dari semua pihak sehingga target bisa kita laksanakan. Kami sangat berharap kehadiran Bapak/Ibu dapat menjadi corong kepada masyarakat lainnya,” terang Dadat Dariatna.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan, yang juga selaku Ketua Panitia, melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.

“Saat ini pemerintah melaksanakan program Legalisasi Aset melalui PTSL di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menargetkan di tahun 2025, seluruh bidang tanah sudah terdaftar,” paparnya.

Perlu diketahui, lanjut katanya, Reforma agraria merupakan rumah besar dari reforma asset dan assces dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah.

“Kami berharap bahwa dukungan dari Komisi II DPR selaku mitra kerja dari Kementrian ATR/BPN dapat membantu kami melalui sosialisasi program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Indonesia,” tukasnya

Konawe Utara – Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait akan program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus gencar menyosialisasikan program strategis yang salah satunya ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sosialisasi dilaksanakan bersama Anggota Komisi II DPR RI di Hotel Oheo, Konawe Utara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Anggota Komisi II DPR RI, Hugua yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan bahwa agar menciptakan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi para pemilik tanah, maka penting bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada peserta yang hadir pada sosialisasi kali ini agar dapat mengajak masyarakat yang tanahnya belum terdaftar untuk dapat mengikuti program PTSL.

“Begitu pulang dari kegiatan ini tolong sampaikan kepada masyarakat yang lainnya untuk segera daftarkan tanah, setelahnya akan ditinjau untuk kemudian disertipikatkan. Maka saya sungguh kurang bahagia katanya banyak masyarakat yang tidak mau menyertipikatkan tanahnya. Kita beri informasi tentang manfaat sertipikat tanah ini dan setelah ini bapak/ibu menjadi orang paling depan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat yang lainnya,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Hugua di hadapan masyarakat Konawe Utara, Sabtu (25/09/2021).

Ia juga menuturkan selain pendaftaran bidang tanah secara lengkap, penataan ruang juga harus menjadi perhatian. Maka dari itu, ia terus mendorong pemerintah daerah untuk mendukung program PTSL dan membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar wilayah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

“Kami dorong Pemda untuk mendaftarkan tanah secara lengkap, sekaligus dalam penyusunan RDTR harus segera diselesaikan di tingkat kabupaten/kota,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Iljas Tedjo Prijono berkata bahwa program PTSL ini merupakan wujud dalam menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Program PTSL dari Kementerian ATR/BPN yang melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia termasuk Konawe Utara. Diharapkan melalui pendaftaran tanah ini akan ada peningkatan nilai ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, Iljas Tedjo Prijono mengatakan bahwa di samping legalisasi aset juga dilakukan penataan akses, yang mana tujuannya bagaimana tanah-tanah yang telah diberikan sertipikat kepada masyarakat dapat menciptakan nilai tambah melalui pemberdayaan tanah masyarakat.

“Setelah ini akan dilakukan pendampingan usaha dan pinjaman permodalan ke bank sehingga tidak hanya memberikan sertipikat tanah tapi memberikan dampak ekonomi yang signifikan,” imbuhnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara, Ridwan dalam kesempatan ini mengatakan bahwa salah satu hambatan pendaftaran tanah di Konawe Utara ialah kurangnya partisipasi masyarakat.

“Partisipasi masyarakat sangat rendah karena mungkin di beberapa masyarakat belum begitu mengerti manfaat sertipikat tanah seperti apa. Sertipikat tanah itu bisa memberikan nilai-nilai yang lebih sehingga kesejahteraan meningkat melalui penataan akses,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini juga berlangsung penyerahan 10 sertipikat tanah bagi masyarakat Kabupaten Konawe Utara hasil dari program PTSL. Sertipikat tanah masyarakat diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI dan didampingi oleh jajaran Kementerian ATR/BPN yang hadir.

Lombok Barat- Animo masyarakat terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di berbagai daerah sesungguhnya begitu besar. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme penerima sertipikat tanah serta harapan-harapan mereka. Seperti yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang diselenggarakan di Sheraton Senggigi Hotel pada Kamis (16/09/2021).

Cerita datang dari Ahmad Zaini (33) dan Suhaeli (50), 2 dari 10 penerima sertipikat tanah melalui program PTSL yang juga diserahkan pada acara Sosialisasi Program Strategis. Ahmad Zaini, pemilik usaha toko bangunan ini mengaku bahwa aset tanah seluas 280 m2 miliknya itu baru ia miliki selama 7 bulan dan langsung ia daftarkan melalui program PTSL di desanya selang 2 bulan kemudian.

“Program PTSL itu diumumkan di desa saya sekitar bulan Juli 2021 dan sekarang sudah selesai. Mudah dan cepat, nol biaya pula, hanya butuh biaya materai saja,” jelasnya.

Buat Ahmad Zaini, sertipikat tanah itu sangatlah penting karena sebagai bukti kepemilikan tanah pribadi yang sepenuhnya sah secara hukum.

“Saya pribadi mewakili masyarakat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah terutama Kementerian ATR/BPN yang telah menjalankan program PTSL. Saya berharap dengan adanya PTSL dapat mengurangi risiko sengketa tanah di kemudian hari,” harapnya.

Manfaat PTSL juga dirasakan oleh Suhaeli. Ia mengaku mempunyai tanah seluas 191 m2 ini sejak tahun 1995, namun baru disertipikatkan pada tahun 2021. Buatnya, program PTSL sangat membantu memudahkan masyarakat dalam mengurus sertipikasi tanah.

“Terus terang, banyak dari kami yang kurang mampu jika harus mengurus sertipikat tanah secara mandiri, makanya bagus sekali program seperti PTSL ini,” tuturnya.

Ketika ditanya bagaimana rencana setelah sertipikat tanah sudah sah di tangan, lelaki paruh baya ini mengaku bahwa sudah ada rencana untuk mengagunkan sertipikat tanah demi modal usaha rumahannya.

“Adanya sertipikat tanah kan membuat masyarakat jadi mudah untuk memanfaatkan tanahnya. Tolong program semacam ini dilanjutkan terus karena masih banyak orang yang belum punya sertipikat,” harapnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2017 hingga 2020, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah mendaftarkan sebanyak 71.200 bidang tanah. Pada tahun 2021, target realisasi sebanyak 9.055 bidang tanah dan per Agustus 2021 telah tercapai penyelesaian sebanyak 7.000 bidang tanah. Untuk itu, pada kesempatan ini Anggota Komisi II DPR RI, Syamsul Luthfi dalam sambutannya di acara Sosialisasi Program Strategis mengapresiasi capaian PTSL di Kabupaten Lombok Barat.

“Ini merupakan realisasi yang cukup bagus dengan kinerja yang on the track, Inshaa Allah target yang dicanangkan pada tahun 2021 akan selesai pada akhir tahun,” tutupnya.

Pekanbaru – Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui. Mungkin itulah peribahasa yang cocok untuk menggambarkan satu keluarga yang berhasil mendaftarkan tiga bidang tanahnya sekaligus melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Datang dari Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, seorang ibu dan dua orang anaknya hadir sebagai penerima sertipikat tanah pada kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Pekanbaru, Minggu (12/09/2021).

Bermodalkan surat keterangan hibah, Salehati (42) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Balai Diklat Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengetahui dengan persis bahwa alas hak yang ia pegang bukan bukti hukum yang sah seutuhnya bagi kepemilikan tanah di mata negara. “Awalnya hanya surat hibah, nah kita ingin kedudukan tanahnya lebih kuat,” ujarnya.

Gayung bersambut, pemerintah daerah setempat proaktif dalam menyosialisasikan program PTSL di daerah tempat ia tinggal.

“Kemudian kami dapat informasi pengurusan sertipikat tanah gratis dari BPN, maka cepatlah kami daftarkan tanah kami dengan tiga nama. Tidak perlu menunggu lama, sekarang sertipikat tanah itu ada di tangan kami,” tutur Salehati.

Artinis (68) yang juga penerima sertipikat sekaligus merupakan ibu dari Salehati menanggapi, “Daripada kita daftarkan nanti ketika pemberi hibah sudah meninggal, kan jadi ribut keluarga, kita hindari betul itu, kasihan anak-anak. Intinya sertipikat tanah ini untuk warisan anak cucu kami ke depan,” sahutnya.

Siti Rahmah (40) yang mengurus berkas pertanahannya secara langsung mengaku bahwa saat ini, proses pendaftaran tanah pertama kali sangatlah mudah dan cepat, serta yang terpenting menurutnya adalah Rp0 alias gratis.

“Ketika kami dengar informasi gratis itu lalu kami daftarkan melalui RT/RW setempat awalnya, kemudian tidak selang berapa lama petugas BPN datang ke rumah untuk pendataan,” ucapnya.

“Alhamdulillah dari kami urus ini di bulan Desember, tidak sampai satu tahun sertipikat tanah kami sudah jadi. Terima kasih kepada pemerintah yang terlibat dalam penyertipikatan ini kami ucapkan, semoga masyarakat lain juga dapat merasakan manfaatnya karena program ini sangat membantu masyarakat,” pungkas Siti Rahmah.