JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai bahwa sistem proporsional tertutup dalam pemilu hanya menguntungkan bagi partai-partai besar yang memiliki jaringan luas.

“Kalau sistem proporsional tertutup itu menguntungkan bagi partai-partai besar yang sudah memiliki jaringan yang begitu luas, kader begitu banyak,” kata Dave dalam program Kasih Paham yang bertajuk Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Tertutup yang disiarkan di BTV, Senin (9/1/2023).

Maka dari itu, Dave mengungkapkan bahwa partai-partai besar tidak perlu khawatir kekurangan kader dan tidak perlu khawatir kekurangan orang untuk mengisi slot-slot di daerah.

“Nah tapi kan kita bicara di sini adalah hak rakyat yang sudah diberikan, demokrasi yang sudah berjalan,” ucapnya.

Kemudian, ketika ditanya mengapa Golkar sebagai partai besar tidak mendukung sistem proporsional tertutup, Dave menjawab bahwa pihaknya membela demokrasi dan kepentingan rakyat.

“Kalau hanya membela kepentingan kekuatan semata ya pasti kita tidak akan berpikir lempeng tapi kita berpikir bahwa ini adalah hak rakyat, jangan lagi direnggut itu yang sudah terbaik, masyarakat miliki,” ungkap Dave. **

JAKARTA, Eranasional.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendukung jika gelaran Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Kata dia, sikap PDIP ini sesuai dengan keputusan Kongres V PDIP.

“Sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi, di mana peserta pemilu legislatif (pileg) adalah partai politik,” kata Hasto dalam konferensi pers secara virtual bertema “Refleksi Akhir Tahun”, Jumat (30/12/2022).

Dalam pandangannya, sistem proporsional terbuka telah menyebabkan liberalisasi politik yang memicu kemunculan kapitalisasi dan oligarki politik. “Kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” ucapnya.

Sedangkan, sistem proporsional tertutup akan mencegah terjadinya liberalisasi politik, dan dapat mendorong proses kaderisasi di internal partai politik.

“Juga memberikan insentif terhadap kinerja di DPR, dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara Pileg dan Pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan bisa ditekan,” papar Hasto.

Di sisi lain, Hasto menganggap sistem proporsional tertutup juga dapat menekan biaya Pemilu. Hal itu penting karena saat ini masyarakat tengah dirundung berbagai persoalan ekonomi.

Namun, dia menyerahkan penentuan itu pada anggota DPR selaku pembuat Undang-Undang. “Hal itu tentu saja menjadi ranah DPR terkait hal tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyi Asy’ari menyampaikan secara terbuka kemungkinan Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Pasalnya, saat ini ada gugatan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang terkait sistem proporsional terbuka. Jika gugatan itu dikabulkan, maka kontestasi electoral mendatang bisa dilaksanakan dengan proporsional tertutup.

Proporsional tertutup berarti hanya ada gambar partai politik di surat suara yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat.

Sejak 2004, gelaran Pemilu di Indonesia telah memakai sistem proporsional terbuka, di mana nama-nama caleg dan fotonya ditampilkan pada surat suara.