Surat edaran itu mengacu pada surat bernomor 440/07-Dinkes tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Kota Depok.

Surat edaran ini dikeluarkan juga menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/4815/2023 dan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor: 25902/KS.02.01/P2P tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Lonjakan Kasus Covid-19.

Surat edaran ini diterbitkan di tengah COVID-19 yang kembali merebak beberapa terakhir ini sejak pekan terakhir Desember 2023.

Wali Kota M Idris mengatakan surat edaran yang ia Keluarkan bertujuan memberikan imbauan kepada warga Depok agar waspada karena kasus COVID-19 kembali meningkat pada pekan terakhir Desember 2023.

Dalam surat edaran tersebut, Idris menyampaikan imbauan di antaranya warga Depok diharapkan tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam segala aktivitas.

“Memakai masker bagi yang sakit dan yang berada di kerumunan, serta masyarakat untuk saling mengingatkan jika mengetahui ada kondisi batuk pilek, tetapi tidak menggunakan masker,” imbau Idris dalam keterangannya, Senin, 8 Januari 2024.

Selain itu, warga Depok diminta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer.

“Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan (faskes) bila mengalami gejala demam, batuk, pilek dan atau sesak,” ujarnya.

Idris juga meminta warga Depok yang dinyatakan positif COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan agar melakukan isolasi mandiri selama 3 hingga 5 hari dan atau sesuai petunjuk tenaga kesehatan.

Lalu, dia mendorong masyarakat melakukan atau melengkapi tahapan vaksinasi COVID-19 bagi yang belum melakukan.

“Melengkapi vaksinasi COVID-19 sesuai jadwal yang ditentukan bagi lansia, remaja atau dewasa dengan komorbid atau immunocompromised (penurunan daya tahan tubuh) dan ibu hamil, dan bisa didapatkan di Puskesmas, RSUD dan fasilitas Kesehatan yang ditunjuk,” terang Idris.

Terakhir, Idris meminta seluruh camat dan lurah bersama Puskesmas di wilayah Kota Depok melakukan monitoring perkembangan kasus COVID-19 di wilayahnya. Dan, bagi masyarakat yang memerlukan layanan informasi COVID-19 Kota Depok dapat menghubungi hotline 119. (*)

Direktur Surveilans Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes, Ahmad Farchanny mengingatkan masyarakat untuk kembali memakai masker, khususnya ketika sedang berada di kendaraan umum serta keramaian.

“Kami sampaikan ke masyarakat untuk menerapkan kembali protokol kesehatan (prokes) dengan kesadarannya. Mulai kembali pakai masker khususnya di dalam transportasi umum,” kata Ahmad dalam konferensi pers virtual, Jumat, 15 Desember 2023 kemarin.

Dia juga meminta masyarakat untuk tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Terpenting juga dilakukan, kata Ahmad, untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) terdekat jika mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, hingga nyeri tenggorokan.

“Jangan ragu-ragu memeriksakan diri ke faskes terdekat jika mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri tenggorokan. Ikuti petunjuk dan saran dari dokter untuk, di-swab baik itu melalui antigen maupun dengan pemeriksaan PCR,” ujarnya.

Kemenkes, kata Ahmad, telah menyampaij surat edaran kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan tingkat provinsi/kabupaten/kota serta rumah sakit, Puskesmas, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan terkait kewaspadaan terhadap COVID-19.

“Dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan disiapkan vaksinasi yang diperuntukkan bagi mereka yang belum vaksin dan booster, juga disiagakan 143 posko kesehatan,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

Meski begitu, Muhadjir meminta para pemudik harus mewaspadai adanya COVID-19.

“Patuhi protokol kesehatan tapi nyaman saat berlibut. Begitu juga ibadahnya tetap berjalan seperti biasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Kata Muhadjir, saat ini masa dalam masa endemi COVID-19, sehingga penularan virus Corona tidak bisa hilang sama sekali.

Lalu, dia menyebut, pada libur Nataru tahun ini diperkirakan akan ada pergerakan 107 juta orang. Menurutnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 143 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Sulaksono mengatakan, kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia belum terlalu signifikan, sehingga penyebaran virus tersebut masih terkendali.

Menurut Dicky, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Dinkes DKI Jakarta adalah menggalakkan kembali protokol kesehatan (prokes).

“Untuk prokes 5M harus dibudayakan kembali. Lalu meningkatkan kualitas udara,” kata Dicky, Jumat, 8 Desember 2023.

Sekadar mengingatkan kembali, 5M merupakan singkatan dari Mencuci tangan, Mengenakan masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas.

Dia berpendapat, penerapan prokes merupakan langkah awal mengantisipasi penularan COVID-19 agar tidak semakin meluas di masyarakat.

“Artinya, daerah lain harus memitigasi DKI Jakarta dan merespon hal yang sama. Melakukan percepatan vaksinasi booster, lalu vaksinasi primer yang tentunya ini dijamin oleh pemerintah,” tuturnya.

Dia pun mengapresiasi kemampuan Pemprov DKI dalam mendeteksi kasus positif COVID-19 secara cepat dan mengungkapkan ke publik.

Kata Dicky, kemampuan Pemprov DKI dapat dijadikan contoh oleh kota lain agar tidak abai dalam penanganan virus COVID-19.

“Kemampuan Pemprov DKI Jakarta jauh lebih baik dalam deteksi, surveilans, dan juga respon kesehatan lainnya,” imbuh Dicky.

Untuk diketahui, Dinkes DKI Jakarta menyebut kasus positif COVID-19 kembali melonjak di Jakarta selama tiga pekan berturut-turut sejak 13 November 2023.

Jumlah orang yang terpapar COVID-19 terus meningkat setiap minggunya. Pada periode 20-26 November ada 62 orang yang dinyatakan positif COVID-19.

Hingga 3 Desember 2023, total warga Jakarta yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 80 orang atau naik 30-40 persen dari minggu sebelumnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan perubahan status dari pandemi ke endemi COVID-19 bukan berarti bahwa virus tersebut sudah hilang dari Indonesia.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, berdasarkan definisi dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemi adalah suatu kondisi di mana penyakit terjangkit di suatu wilayah terbatas pada populasi tertentu.

“Dari definisi ini diketahui bahwa endemi bukan berarti COVID-19 sudah hilang sepenuhnya dari Indonesia, tapi sudah menurun risiko penularannya,” kata Wiku dalam konferensi pers di channel YouTube BNPB, Kamis (22/6/2023).

Karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga diri agar terhindar dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kesehariannya.

“Protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak masih menjadi kebiasaan yang diterapkan di masyarakat,” ujarnya.

“Diharapkan tetap menggunakan masker apabila dalam kondisi tidak sehat atau berisiko tertular COVID-19,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia, Rabu (21/6) kemarin. Sejumlah pertimbangan yang dijadikan pemerintah di antaranya angka konfirmasi harian COVID-19 mendekati nihil. Selain itu, hasil survei menunjukkan 99 persen rakyat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19.

“WHO juga telah mencabut status public helath emergency of international concern,” terang Presiden Jokowi.

Meski begitu, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap penularan virus COVID-19.

“Tentunya dengan keputusan ini pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” katanya berharap.

JAKARTA, Eranasional.com – Tercatat ada tiga kasus COVID-19 dengan infeksi subvariant Omicron XBB.1.5 atau disebut varian Kraken. Salah satu dari kasus varian Kraken itu teridentifikasi pada pasien yang berdomisilo di Pamula, Tangerang Selatan.

Dari kasus tersebut, teridentifikasi 10 kontak erat, salah satu di antaranya dinyatakan positif COVID-19. Hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut terkait satu kasus ini.

Kepala Biro Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, gejala seseorang yang terpapar varian Kraken yaitu mengalami gejalan ringan.

“Semua gejala batuk dan pilek ringan,” kata Siti Nadia, Jumat (2/2/2023).

Sementara itu, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus spesialis paru RS Persahabatan dr Erlina Burhan juga menyeutkan gejala varien Kraken mayoritas ringan, berupa flu, nyeri, tenggorokan, serak, dan pilek.

Namun, dia menyoroti cepatnya penularan varian Kraken. Hal tersebut sebelumnya pernah ditegaskan oleh organisasi kesehatan dunia, WHO.

“WHO telah mengumumkan bahwa Kraken merupakan varian dengan kemampuan transmisi yang tinggi. Kraken merupakan varian paling menular dari semua SARS-CoV-2,” ucap dr Erlina.

Protokol Kesehatan Kembali Ditingkatkan

dr Erlina kemudian menyebutkan pentingnya kembali ditingkatkan penerapan protokol kesehatan (prokes) seiring masuknya varian Kraken di Indonesia. Namun, karena kondisi COVID-19 di Indonesia relatif terkendali, pengetatan tersebut bisa dilakukan secara individu, tidak harus kembali ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Prokes di keramaian seharusnya diperketat. Saat ini kasus COVID-19 di Indonesia sepertinya masih terkendali,” imbuhnya.

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Kasus covid-19 di Kabupaten Barito Timur hingga 17 Januari 2023 masih tekendali. Meski terkendali, Pemerintah Kabupaten Barito Timur tetap meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Meskipun angka covid 19 di Kabupaten Barito Timur sudah bisa dikendalikan, karena pandemi Covid 19 belum dinyatakan oleh Pemerintah sebagai endemi, maka dihimbau kepada ASN untuk selalu tetap menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan Pola Hidup Sehat dalam kehidupan sehari-hari”.

Harap Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh pada kegiatan Apel Kesadaran Nasional, Selasa (17/01/2023) di halaman Kantor Bupati Barito Timur.

Selain meminta ASN tetap menerapkan prokes, Orang Nomor Satu di Bartim juga meminta Abdi Negara ini tetap menerapkan disiplin kerja, cermat dan tepat waktu dalam penyelesaian tugas dengan tetap mengedepankan kebersamaan, kerjasama dan tanggung jawab.

Melalui kesempatan itu, mantan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong ini juga mengingatkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur  untuk bijak dalam menggunakan media sosial yang menjadi alat komunikasi sekarang ini.

Dia meminta ASN jangan cepat terpengaruh oleh isu-isu yang menyesatkan dan tidak bertanggungjawab serta menyaring terlebih dahulu berita atau informasi yang didapat.

Terkait gelaran Pemilu 2024 mendatang, Bupati Bartim Ampera AY Mebas juga mengingatkan ASN tetap menjaga netralitas.

“Jika hal itu dilanggar sangsinya cukup berat, pilihan dan dukungan hanya akan ditentukan dalam bilik suara nantinya,” pungkas Bupati mengingatkan ASN. **

Eranasional.com,- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan Muktamar IX PPP dilangsungkan pada 18 – 21 Desember 2020. Dengan alasan penularan penyakit Covid-19, Muktamar IX PPP akan digelar 9 zonasi daerah.

“Rapimnas V PPP memutuskan bahwa Muktamar IX PPP tetap digelar pada 18 – 21 Desember 2020. Dan digelar 9 zonasi daerah,” kata Sekjen PPP Arsul Sani, dalam keterangannya yang diterima Eranasional.com, pada Sabtu (05/12/2020).

Ia menerangkan, awalnya Muktamar IX PPP digelar di Makassar. Namun, berdasarkan masukan dari kader PPP di seluruh daerah, maka tempat Muktamar akan digelar berdasarkan zonasi yaitu Makassar, Manado, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Balikpapan, Bogor, dan Serang.

“Alasannya karena masih tingginya penularan Covid-19,” terangnya.

Arsul menjelaskan, titik tempat penyelenggaraan Mukernas maksimal dihadiri oleh 200 muktamirin atau (peserta muktamar). Acara akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat dan seluruh muktamirin wajib menunjukkan hasil SWAB yang negatif,” ujarnya.

Seperti diketahui, Muktamar IX PPP tetap digelar pada 18 – 21 Desember 2020. Keputusan itu diambil setelah PPP menggelar Rapimnas V pada 4 Desember 2020 di Hotel Bidakara Jakarta.

Rapimnas V PPP dihadiri oleh Plt Ketum DPP PPP Suharso Monoarfa, Ketua Steering Committee (SC) Muktamar IX Ermalena, Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar IX Amir Uskara dan jajaran pengurus DPP serta Ketua DPW seluruh Indonesia. Rapimnas digelar secara fisik dan virtual. (Nur Cahyono)

Eranasional.com,- Penyanyi Dangdut papan atas Fildan Rahayu bakal dipanggil pihak kepolisian sektor Taliabu barat, untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas pelaksanaan konser musik yang digelar di Desa Mintun, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, pada Jumat malam (04/12/2020).

Kepala Kepolisian sektor Taliabu Barat AKP. Roy Berman Simangunsong, SH, S.I.K mengatakan, masa pandemi kita harus indahkan peraturan protokol kesehatan. “Saya lebih kemasalah kamtibmas ya, dan apalagi sekarang itu masa pandemi covid, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampaikan tolong untuk laksanakan protokol kesehatan, dimana kita harus jaga jarak, pake masker, cuci tangan, jangan adakan kerumunan, jangan sampai menambah klaster baru terkait covid ini,” Ujarnya, ditengah kesibukannya memimpin pembongkaran panggung yang di duga akan di lakukan konser musik di Kota Bobong.

Saat disentil terkait terselenggaranya konser musik Fildan Rahayu pada beberapa titik di Pulau Taliabu, Kapolsek Taliabu barat AKP. Roy Berman mengakui, bahwa konser tersebut tidak mendapat izin dari pihak kepolisian setempat. “Tidak ada, Saya aja baru dapat info itu tadi pagi. Pastinya kami akan melaksanakan pemanggilan untuk panitia dan penyanyi terkait masalah perizinan mereka.” (mohri)

Jakarta, Eranasional.com | Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram nomor: ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020. Telegram Kapolri ini berisi pedoman penegakkan hukum terhadap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Betul, STR (surat telegram rahasia) terkait penegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka menjaga keselamatan rakyat dari bahaya COVID-19,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/11), terkait telegram tersebut.

Dalam surat telegram tersebut, Kapolri Idham Azis memaparkan data tentang masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia.

Hal tersebut terjadi karena tingkat kedisiplinan masyarakat masih belum sesuai harapan dalam mematuhi protokol kesehatan. “Karena begitu besar angka yang terkonfirmasi positif maupun yang meninggal,” katanya.

Kapolri Jenderal Idham Azis menekankan pada upaya memperkuat dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui sinergi bersama TNI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan serta mendampingi aparatur daerah dalam menegakkan disiplin dan menerapkan sanksi. Kapolri juga meminta jajarannya menegakkan hukum secara tegas jika ada upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas.

“Oleh karena itu aparat harus melaksanakan STR dengan tegas dan ada konsekuensi sanksi bagi yang tidak melaksanakan STR. Ini sudah menjadi kebijakan pimpinan Polri dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tegas demi keselamatan jiwa masyarakat,” tutur Sigit.

Bagi jajaran Polri yang tidak mampu melaksanakan penegakkan hukum secara tegas, maka pihaknya akan melakukan evaluasi dan diberikan sanksi. Selain penegakkan hukum, Kapolri juga meminta jajaran Polri untuk menjadi teladan bagi masyarakat dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari serta membina untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 dengan memanfaatkan sarana, teknologi informasi.

Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mewakili Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. (Atr/era)