JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi langsung kerja, khususnya menyelesaikan permasalahan yang mendera proyek BTS (base transceiver station).

Jokowi menyatakan itu usai melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

“Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Saya ingin penyelesaian proyek BTS diutamakan. Proses hukumnya silakan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan,” kata Jokowi.

Dia menegaskan pentingnya penyelesaian proyek BTS karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Presiden Jokowi tidak ingin proyek tersebut terbengkalai.

“Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Saya enggak mau seperti itu. Tugas beratnya di situ,” imbuhnya.

Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa saat ini kecepatan perubahan dunia sangat ditentukan oleh infrastruktur teknologi dan komunikasi (ICT). Oleh sebab itu, pemerintah memperkuat Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengangkat seorang Wakil Menkominfo.

“Kita perkuat dengan wakil menteri agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi dengan satgas. Ya memang kita waktunya sangat mepet sekali. Ada satgasnya juga nanti,” paparnya.

Untuk mengisi posisi Wakil Menkominfo, Presiden Jokowi melantik Nezar Patria. Menurut Jokowi, Nezar Patria merupakan sosok yang berpengalaman dalam bidang media.

“Pak Nezar ini kan pengalaman di media, pernah di Pemimpin Redaksi (Pemred) Jakarta Post, pernah di Dewan Pers, pernah di BUMN, saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Budi Arie,” tandasnya.

Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan dirinya akan mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi visi misi Presiden Jokowi, termasuk arahan soal percepatan penyelesaian BTS. 

“Tadi Pak Presiden sudah sampaikan bahwa BTS harus lanjut. Itu artinya apa? Bandwidth untuk rakyat harus kita pastikan,” ujar Budi.

JAKARTA, Eranasional.com- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate terkait dugaan korupsi proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo ini diduga mengakibatkan kerugian hingga 1 triliun rupiah.

Koordinator ICW, Agus Sunaryanto meminta Kejagung lebih aktif menggali informasi termasuk dari sejumlah saksi yang tepat.

“Kejaksaan Agung harus lebih aktif dalam melakukan penggalian informasi, termasuk dengan memanggil saksi yang relevan untuk dimintakan keterangan, termasuk Menkominfo,” kata Agus, Minggu (27/11/2022).

Agus menuturkan, meski dalam proyek ini BAKTI menjadi pengguna anggaran, namun badan tersebut merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kominfo dalam proyek pengadaan BTS.

Tindakan BAKTI dinilai tidak terlepas dari tanggung jawab Johnny sebagai menteri. Hal ini merujuk pada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 129/PMK.05/2020.

“Kami juga mendorong Kejagung segera menetapkan para pelaku dalam dugaan korupsi ini sebagai tersangka. Sebab, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan,” lanjut Agus.

Selain itu, ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis dugaan kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi atas proyek BTS 4G tahap pertama ini.

Hal ini akan menjadi catatan, karena pelaksanaan proyek pada tahap I pembangunan BTS sudah terjadi dugaan korupsi dan dugaan pelanggaran lain.

“Tahap duanya harus ada evaluasi menyeluruh, baik dari evaluasi kepada BAKTI, termasuk juga kepada seluruh proses pengadaan barang dan jasanya,” tutur Agus.

ICW meminta Kejagung aktif berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga diselewengkan dan mengakibatkan pembangunan BTS 4G terlambat.

Selain itu, ICW mendesak BAKTI sebagai pengguna anggaran bersikap kooperatif. Mereka harus menyerahkan bukti berita acara serah terima pembangunan tower konstruksi yang dilakukan para subkontraktor.

“Untuk melihat pangkal persoalan dari keterlambatan pembangunan proyek BTS 4G ini,” tutup Agus.