Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan kasus penembakan bermula saat korban sedang mengoperasikan ekskavator dengan maksud hendak melakukan pemagaran.

Saat itu di lokasi kejadian, sudah banyak warga yang berkumpul untuk menolak rencana pemagaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan properti.

Ade menyebut, menolak karena merasa sudah menempati lahan sejak lama. Namun demikian, mereka tak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas lahan sehingga pemagaran tetap dilanjutkan. Sementara, perusahaan properti yang hendak melakukan pemagaran mempunyai bukti kepemilikan lahan.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang meninjau pekerjaan fisik tersebut mengungkapkan kegembiraannya atas capaian hasil 100 persen itu.

Pasalnya, salah satu akses jalan menuju Obyek Wisata Pantai Slamaran itu telah rampung lebih awal dari target perencanaan yang seharusnya selesai pada 3 Oktober 2024.

“Ini menunjukan bahwa rekanan penyedia jasa konstruksi ini sudah semakin profesional sesuai dengan ketentuan. Kami apresiasi sekali peningkatan jalan disini sudah bisa selesai 100 persen, dan sesuai spek,” kata Aaf, sapaan akrabnya, Rabu, 28 Agustus 2024.

Pihaknya berharap, keberhasilan melampaui target ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan bagi jasa konstruksi. Sebab, pembangunan-pembangunan fisik seperti jalan ini manfaatnya nanti akan dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat.

Selain Jalan Jlamprang, Pemkot Pekalongan sebenarnya juga sudah menganggarkan untuk pekerjaan fisik peningkatan jalan di Jalan Truntum, Kelurahan Krapyak. Akan tetapi, karena ada warga yang menggugat akhirnya harus tertunda terlebih dahulu.

“Memang dulu prosesnya kita tidak tahu seperti apa, apakah sudah diwakafkan atau tidak. Namun, yang jelas Pemkot Pekalongan sudah memiliki sertifikat. Sesuai aturan, fasum dan fasos itu harus diserahkan ke Pemkot sebesar 30 persen,” terangnya.

Aaf memastikan, bahwa untuk ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan di tingkat kota, semuanya menjadi lebih baik.

“Tinggal beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, kami akan terus bersinergi kepada mereka agar bisa segera diperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Konsultan Pengawas dari salah satu CV yang mengerjakan proyek tersebut, Asnil Amus menyebutkan, pekerjaan fisik Jalan Jlamprang ini meliputi panjang FS 45 333,5 meter, lebar rigid FS 45 antara 5,7-6,9 meter dan tebal rigid 20 cm.

Pekerjaan di awal lantai kerja 10 cm, leveling material Lapis Pondasi Atas (LPA), aspal menggunakan Laston Lapis Aus (AC-WC) manual panjang nya 120 meter.

“Untuk sumber dana pekerjaan dari dana  Bankeu sebesar Rp1.965.936.000 Milliar dengan kontrak pekerjaan mulai 3 Juni sampai dengan 3 Oktober 2024 atau selama 120 hari. Tapi, alhamdulillah pekerjaan sudah selesai lebih cepat dari target perkiraan,” pungkasnya. (em-aha)

Jakarta- Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut bahwa proyek kereta cepat sejak awal sudah bermasalah namun dipaksakan.

“Proyek kereta cepat sejak awal sudah bermasalah. Tak ada urgensi tapi dipaksakan,” kata Fadli seperti dilihat di akun Twitternya, Minggu (31/10).

Fadli juga menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung.

Fadli menyebut hal itu sebagai skandal. Lanjut ia mengatakan bahwa perlu dilakukan investigasi.

“Lalu biaya membengkak seenaknya, mangambil APBN. Ini bisa dibilang sebuah skandal. Harus ada investigasi serius,” kata Fadli.