JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sempat bingung dengan singkatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sempat diberlakukan saat pandemi Covid-19 melanda. Kedua program tersebut diberlakukan untuk menekan penularan Covid-19.  Namun, Jokowi mengaku bingung karena perubahan terhadap sistem itu berlangsung cepat.

“Sampai kadang-kadang saya bingung ini ada singkatan PSBB seperti tadi Pak Menko sampaikan, belum tahu PSBB singkatannya apa, kepanjangannya apa, muncul PPKM, ini apa lagi?” ujar Jokowi di PPKM Award di Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Kebingungan Jokowi ini makin bertambah ketika muncul istilah-isilah selama pandemi. Jokowi berharap pandemi tersebut telah terlewati dan tidak kembali muncul di Indonesia.

Dalam acara tersebut, Jokowi mengaku sempat kebingungan saat awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Saat itu, Jokowi bingung harus berbuat apa agar pandemi bisa tertangani.

“Semua negara belum memiliki pengetahuan dan kita semuanya belum memiliki pengetahuan dan pengalaman apapun mengenai pandemi ini,” ujar Jokowi.

Jokowi mengaku saat itu langsung menghubungi beberapa negara yang pernah mengalami endemi dan lebih dulu terpapar Covid-19. Namun, Jokowi menyebut hal tersebut tidak banyak membantu karena negara lain juga tak kalah bingung mengatasi pandemi.

“Yang dimintai pendapat juga sama, mereka baru belajar, belajar pada orang yang juga baru belajar. Dan kita harus memutuskan keputusan yang tepat untuk menjamin keselamatan rakyat, tidak mudah,” kata Jokowi.

JAKARTA – Menanggapi kasus Covid yang terus bertambah, Perhimpunan lima organisasi profesi dokter mengusulkan agar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diberlakukan dalam skala yang luas.

Opsi tersebut dinilai perlu dilakukan mengingat lonjakan kasus positif Covid-19 terus terjadi. Bahkan, jika diperlukan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa menjadi alternatif untuk menekan lonjakan kasus saat ini.

“Agar pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto dalam keterangan pers secara virtual, Jumat (18/6/2021).

Agus mengatakan, PPKM berskala mikro yang saat ini diterapkan dinilai kurang tepat.

Karena, dampaknya untuk menekan laju penularan Covid-19 di masyarakat tidak semasif PPKM dalam lingkup luas.

“Jadi lebih pas dilakukan PPKM seperti di awal Januari 2021 dulu atau mungkin bahkan PSBB seperti tahun lalu. Jadi itu bisa kuat dampakmya untuk mengurangi transmisi Covid-19 pada populasi,” ucapnya.

Selain itu, Ketua Pokja PDPI Erlina Burhan mengatakan, PPKM mikro yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini ternyata belum menyeluruh diterapkan.

Dia berpendapat, pemberlakuan PPKM mikro masih bersifat sporadis.

Terlebih di beberapa daerah ada yang melaksanakannya secara ketat dan ada pula yang tidak.

“Dan bahkan ada yang tidak ada PPKM juga di banyak provinsi. Inilah saya kira semua organisasi profesi menyarankan agar PPKM ini dilakukan menyeluruh,” tegas Erlina.

“Kemudian agar dipastikan implementasinya benar-benar sesuai. Karena kita lihat PPKM (mikro) menyeluruh belum ada,” tambahnya.

Perhimpunan dokter yang menegaskan usulan ini terdiri dari

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).

Sebelumnya, pemerintah kembali memperpanjang PPKM skala mikro di 34 provinsi. Kebijakan tersebut diperpanjang selama dua pekan, terhitung sejak 15 Juni 2021 sampai 28 Juni 2021.

Eranasional.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperpanjang masa Pembatasan Sosial Proporsional Skala Besar (PSBB) untuk kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) hingga 23 Desember 2020.

Perpanjangan PSBB Bodebek tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat (Kepgub) nomor: 443 / Kep.783-Hukham / 2020 tentang perpanjangan kedelapan pelaksanaan proporsional PSBB di wilayah Bodebek dalam rangka percepatan prosedur COVID-19.

Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad dalam SK Gubernur mengatakan bahwa kepala daerah wilayah Bodebek dapat melaksanakan PSBB sesuai dengan tingkat kewaspadaan daerah.

“PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM),” kata Daud, di Bandung, Senin 30 November 2020.

Menurut Daud, keputusan perpanjangan PSBB Bodebek sejalan dengan Pemprov DKI Jakarta yang juga memperpanjang masa transisi PSBB hingga 6 Desember 2020.

Selain itu, peningkatan jumlah kasus Covid-19 di kawasan penyangga ibu kota negara itu tetap tinggi. “Peningkatan kasus di kawasan Bodebek pekan lalu masih cukup tinggi,” kata Daud.

Daud mengimbau masyarakat Jawa Barat, khususnya Bodebek, agar disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 3M. Ini karena masyarakat dan pemerintah berada di garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan bahwa menerapkan protokol kesehatan efektif dalam mencegah penularan Covid-19. (red)

Eranasional.com – Provinsi DKI Jakarta mengetatkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) selama dua pekan mulai 14 sampai 25 September 2020.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI, Minggu (13/9/2020).

Menurut Anies, alasan penerapan PSBB total kembali karena adanya peningkatan kasus positif Covid-19 selama 12 hari pertama bulan September. “Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali,” ujar Anies.

Penerapan PSBB pengetatan mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB. Pergub Nomor 88 tahun 2020 diterbitkan tanggal 13 September 2020.

Anies berharap PSBB pengetatan bisa mengendalikan penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota. “Bila tidak terkendali, dampak ekonomi sosial budaya akan sangat besar,” ungkap Anies.

Pada dasarnya, prosedur PSBB pengetatan masih sama dengan PSBB sebelumnya yang berlaku mulai 10 April hingga 4 Juni 2020.

Bedanya, PSBB pengetatan adalah kegiatan mulai dibatasi dibanding PSBB transisi.

Pasalnya, sebagaimana diketahui, Provinsi DKI awalnya memberlakukan pelonggaran PSBB atau disebut PSBB transisi mulai 5 Juni hingga 2 Juli 2020. Kemudian, Pemprov DKI memutuskan memperpanjang PSBB transisi masing-masing selama dua pekan sebanyak lima kali, terhitung mulai 3 Juli hingga 10 September 2020. (kompas)

Eranasional.com – Pemerintah pusat akan mengumumkan soal kepastian penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta akan disampaikan ke publik, Minggu 13 September 2020 besok.

“Untuk PSBB yang sudah diumumkan oleh Gubernur DKI, secara resmi besok akan disampaikan kepada media sekitar pukul 13.00 WIB,” kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam konferensi pers update kondisi wisama atlet, Sabtu 12 September 2020.

Keputusan PSBB DKI Jakarta masih dibahas oleh Pemprov DKI dan Satuan Tugas Penangaan Covid-19 hingga besok.

Doni menegaskan, pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat. Saat ini, memang belum ada kepastian apakah DKI akan menerapkan PSBB total atau tidak. Pemerintah pusat lebih menginginkan Pembatasan Sosial Bersekala Mikro dan Komunitas (PSBMK).

“Kita harus berusaha semaksimal mungkin bekerja sama agar upaya pencegahan ini harus menjadi tujuan utama kita,” kata dia.

Komunitas, kata Doni perlu menjadi ujung tombak, perlu menjadi garda terdepan.

“Jangan kita biarkan dokter rumah sakit menjadi garda utama, mereka harus menjadi benteng terakhir, agar kita bisa menyelamatkan tenaga-tenaga dokter, tenaga kesehatan lainnya, para perawat. Kita tidak ingin kehilangan dokter lebih banyak lagi,” kata Doni.

Sebelumnya sejumlah pihak meminta agar keputusan PSBB total di DKI Jakarta yang akan mulai berlaku 14 September, dibatalkan. Kebijakan itu akan berdampak negatif bagi kelangsungan ekonomi banyak orang.

Meski demikian, ada juga pihak yang mendukung Anies Baswedan dengan alasan kesehatan menjadi hal yang utama daripada ekonomi. (red)

Eranasional.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional di wilayah Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota/Kabupaten Bekasi (Bodebek)

Perpanjangan PSBB di Bodebek berlaku mulai Sabtu 18 Juli hingga Sabtu 1 Agustus 2020 mendatang.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.

“Pemberlakuan PSBB secara proporsional akan disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM),” kata Daud dalam penjelasannya Sabtu 18 Juli 2020.

Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek, diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi selama 14 hari ke depan mulai Jumat 17 Juli 2020.

Keputusan itu juga didasarkan pada berbagai hasil kajian epidemiologi. Salah satunya rata-rata angka reproduksi kasus Covid-19 terhadap waktu (Rt) dalam kurun 29 Juni-11 Juli yang capai 1,73.

“Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segera peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan Covid-19 bisa diputus,” kata dia. (red)

Eranasional.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyetujui permohonan pemerintah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional hingga 2 Juli 2020 mendatang.

“PSBB secara proporsional akan diterapkan di wilayah Bodebek sampai 2 Juli 2020 mendatang. Ini untuk mempercepat penanganan covid-19,” kata Ridwan Kamil melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat 5 Juni 2020.

Menurut Ridwan Kamil, masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Bodebek wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan Penerapan PSBB Proposional.

Aturan itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.

Sebelumnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Depok selesai 4 Juni 2020 lalu dan belum menerapkan New Normal secara utuh.

Namun, Pemerintah Kota Depok menerapkan PSBB Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) tingkat RW atau Penerapan PSBB Proposional.

“Kota Depok masih masuk kategori 3 atau zona kuning, sehingga belum bisa menerapkan New Normal secara utuh, ” kata Walikota Depok Mohammad Idris melalui keterangan tertulis.

Idris mengatakan, selama PSBB PSKS beberapa aktifitas publik sudah diperbolehkan. Salah satunya ibadah berjamaah di masjid dengan protokol-protokol kesehatan yang telah dipersiapkan.

“Seluruh masjid sudah diperbolehkan melaksanakan shalat subuh dan shalat Jumat berjamaah mulai Jumat 5 Juni hingga evaluasi 14 hari kedepan. Karena Kamis 04 Juni pukul 24:00 WIB, PSBB inkubasi ke empat sudah berakhir, ” kata Idris. (red)

Eranasional.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana kembali memberlakukan sistem ganjil-genap, usai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB DKI Jakarta berkahir pada 4 Juni 2020 mendatang.

”Keputusan untuk kembali memberlakukan sistem ganjil-genap usai PSBB Jakarta berkahir akan terlebih dahulu dibahas bersama pihak terkait,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020.

Menurut Sambodo, volume arus lalu lintas di wilayah Jakarta kini telah mengalami peningkatan. “Memang hari ini mulai ada peningkatan volume arus lalu lintas. Ganjil-genap nanti berlaku setelah PSBB berakhir,” kata dia.

Senada dengan itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar pun membenarkan bila sistem ganjil-genap akan kembali diberlakukan usai PSBB Jakarta berkahir pada 4 Juni.

Menurut Fahri, pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali memberlakukan sistem ganjil-genap di wilayah ibu kota.

“Iya jadi nanti setelah (PSBB Jakarta) berakhir 4 Juni, akan kami evaluasi dan koordinasi dengan rekan-rekan Dishub DKI,” ujar Fahri.

Fahri juga tak memungkiri bila belakangan ini volume arus lalu lintas di wilayah Jakarta memang mengalami peningkatan. Meski, kata dia, peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan.

“Jadi masih fakultatif dan kebutuhan apa nanti pakai gage apa nggak masih kita observasi, karena kan mengurai kemacetan tidak hanya menggunakan gage, tapi bisa juga dengan management lain misalnya rekayasa (lalu lintas), buka tutup, alih arus, bagaimana pentingnya nanti kita liat tanggal 4 Juni,” kata dia. (red)

Eranasional.com – Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kebijakan PSBB di Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) akan berakhir pada 29 Mei 2020.

Namun, Pemerintah Kota Depok meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk penerapan PSBB di Kota Depok sampai 4 Juni 2020 karena penambahan kasus positif corona atau covid-19 masih terjadi setiap harinya.

“FORKOPIMDA menyepakati untuk mengusulkan perpanjangan PSBB Kota Depok kepada Gubernur Jawa Barat sampai dengan tanggal 4 Juni 2020. Mengingat angka Reproduksi Efektif (Rt) Kota Depok masih di atas 1 atau di atas 1,39. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan kasus di tengah warga, ” kata Walikota Depok Mohammad Idris melalui keterangannya yang diterima, Rabu 27 Mei 2020 malam

Menurut Idris, keputusan permintaan pengajuan PSBB sampai 4 Juni 2020 di Depok, sudah menjadi kesepakatan bersama usai digelarnya rapat bersama FORKOPIMDA.

Rapat itu dihadiri Ketua DPRD Kota Depok, Kapolres Metro Depok, Dandim Kota Depok, Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok. (red)

Bogor, eranasional.com | Berlokasi di cek point stasiun KRL Kota Bogor, Jl Nyi Raja Permas Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, telah dilaksanakan kegiatan pemantauan khusus terhadap masyarakat pengguna jasa angkutan KRL di stasiun Bogor menuju dan dari Jakarta, Kamis (28/05/2020).

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Drs. S. Erlangga mengatakan, bahwa kegiatan tersebut dilasanakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid 19) selama pemberlakuan status PSBB di wilayah kota Bogor.

Adapun personel yang melaksanakan kegiatan pemantauan masyarakat pengguna KRL menuju dan dari Jakarta di Cek Point Stasiun Kereta Api Kota Bogor adalah Bko Brimob Polda Jabar, Polsekta bogor Tengah dan security internal, dengan jumlah keseluruhan 30 orang.

Dalam pelaksanaan pemberlakuan status PSBB di wilayah kota Bogor tersebut petugas memberlakukan SOP (Standart Operational Prosedur) terhadap masyarakat pengguna KRL untuk cek suhu tubuh seluruh penumpang KRL oleh petugas Security saat memasuki area Stasiun dan Gerbong KA, mencuci tangan menggunakan Hand Sanitizer, diwajibkan mengenakan masker serta menjaga jarak perorangan (Social Distancing).

“Pada pelaksanaan menuju ke dalam gerbang KRL sampai dengan saat ini tidak terjadi penumpukan atau antrian di peron stasiun dan para penumpang langsung memasuki tempat tunggu di dalam stasiun KRL,” kata Kabid Humas Polda Jabar.

(Red).

Eranasional.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan fase kehidupan new normal (normal baru), di masa pandemi Covid-19 mulai Senin 1 Juni 2020 mendatang.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, mulai Rabu 27 Mei 2020 hingga dengan Minggu 31 Mei 2020, bersama gugus tugas penanganan Covid 19 Jabar, akan dilakukan sosialisasi terhadap rencana new normal.

“Senin kita mulai. Karena Pak Kapolda butuh waktu untuk mengukur jumlah pasukan di mall, yang tadinya di mal gak ada TNI dan Polri kan karena perintah presiden selama 14 hari harus ada dulu melatih disiplin kan harus dihitung ya. Itu butuh waktu sampai Minggu kita melakukan pemetaan itu, jadi hari Senin,” kata Ridwan Kamil usai rapat terbatas percepatan penanganan Covid-19 di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 27 Mei 2020.

Menurut Emil, sapaan Ridwan Kamil, penerapan fase new normal di Jabar, bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tercatat bahwa angka reproduksi covid-19 di Jawa Barat berada di angka 1,09 persen.

Di mana dalam standar WHO angka satu itu bisa dianggap terkendali. Jika semakin kecil di nol koma itu menjadi lebih baik.

“Nah kita akan fokus menjaga ini selama 14 hari ke depan, mudah-mudahan satu minggu lagi, tetap di angka satu sehingga bisa dalam kategori terkendali,” kata dia.

Nantinya, saat penerapan fase new normal, tidak serta masyarakat dapat beraktifitas seperti normal. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Salah satunya diminta untuk beradaptasi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Jadi bukan relaksasi atau pelonggaran, namun istilahnya jadi adaptasi terhadap situasi yang baru. Nah, apa yang diadaptasi? Pelan-pelan bertahap kegiatan ekonomi akan dibuka tapi dengan cara baru,” kata dia.

Sumber:ayobandung.com

Eranasional.com – Kereta Rel Listrik (KRL) beroperasi kembali secara normal pukul 06.00-18.00 mulai Selasa 26 Mei 2020, sesuai ketentuan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB DKI setelah sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menerapkan jadwal terbatas selama libur Lebaran pada 24-25 Mei 2020.

“Jadwal pemberangkatan kereta-kereta pertama dari wilayah penyangga Jakarta mulai pukul 05.00 WIB,” kata VP Corporate Communications KCI Anne Purba melalui keterangan resminya yang diterima Selasa 26 Mei 2020.

Menurut Anne, penumpang yang akan memanfaatkan KRL tetap harus menerapkan protokol kesehatan nasional. Yakni tetap menggunakan masker, mengikuti pemeriksaan suhu tubuh, dan memanfaatkan fasilitas wastafel tambahan yang ada di stasiun untuk cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah naik KRL.

Eranasional.com – Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) DKI Jakarta, Ellen Hidayat mengatakan mal-mal di Ibu Kota bisa operasional 5 Juni 2020. Hal itu karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) wilayah Jakarta yang akan berakhir 4 Juni 2020.

“Kan PSBB tanggal 4 selesai, ya tentu kita beranggapan tanggal 5 sudah boleh buka dong. Sekarang ditutup karena ada PSBB, di kota-kota lain nggak ada PSBB, buka,” kata Ellen, Senin (25/5/2020).

Mal akan dibuka secara bertahap mulai 5-8 Juni 2020. Hal itu diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 489 tahun 2020. Berdasarkan data mal anggota APPBI DPD DKI Jakarta, mal yang akan dibuka Jumat, 5 Juni yakni Plaza Indonesia, FX Sudirman, hingga Mal Blok M.

Sedangkan mal yang akan dibuka Senin, 8 Juni yakni Grand Indonesia, Teras Benhil, Summarecon Mal Kelapa Gading, dan Sunter Mall.

Berikut daftar lengkap mal yang akan dibuka:

*Mall yang buka Jumat, 5 Juni 2020:

1. Plaza Indonesia
2. FX Sudirman
3. ITC Mangga Dua
4. ITC Cempaka Mas
5. Golden Truly
6. Gajah Mada Plaza
7. Senayan City
8. ITC Roxy Mas
9. Mal Mangga Dua
10. Mangga 2 Square
11. Plaza Atrium
12. Plaza Kenari Mas
13. Thamrin City
14. Harco Pasar Baru
15. Jakarta Design Center
16. Plaza Glodok
17. ITC Permata Hijau
18. Kota Kasablanka
19. Gandaria City
20. Plaza Blok M
21. Onebelpark
22. Lippo Mall Kemang
23. The Plaza Semanggi
24. Pacific Place
25. Pejaten Village :
26. ITC Kuningan
27. Transmart Cilandak
28. Pondok Indah Mall
29. Ciputra World Jakarta/Lotte Shopping Avenue
30. Kuningan City
31. Blok M Square
32. ITC Fatmawati
33. Kalibata City Square
34. Mal Ambasador
35. Mal Blok M
36. Plaza Mebel
37. Mal Taman Anggrek
38.Lippo Mall Puri
39. Mal Taman Palem
40. Puri Indah Mall
41. Mal Ciputra Jakarta
42. Central Park Mall dan Neo Soho Mall
43. PX Pavilioun
44. Seasons City
45. Lippo Plaza Kramat Jati
46. Cibubur Junction
47. Mall Cipinang Indah
48. Tamini Square
49. AEON MALL Jakarta Garden City
50. Arion Mall
51. Buaran Plaza
52. Mall Bassura
53. Pulogadung Trade Center
54. Pusat Grosir Cililitan
55. Pluit Village Mall
56. Emporium Pluit Mall
57. Pluit Junction
58. Baywalk Mall
59. WTC Mangga Dua
60. Koja Trade Center

*Mall yang buka Senin, 8 Juni 2020:
1. Grand Indonesia
2. Teras Benhil
3. Summarecon Mal Kelapa Gading
4. Sunter Mal

(red/detik)

Eranasional.com – Pemerintah sangat terbantu dengan berbagai aksi solidaritas dan kepedulian sosial yang muncul dari ormas-ormas Islam dan inisiatif yang muncul dari masing-masing umat.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi Video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (19/5).

“Termasuk pemanfaatan zakat, pemanfaatan infak, pemanfaatan shadaqah untuk membantu Saudara-saudara kita yang terkena dampak dari Covid-19,” tutur Presiden Jokowi.

Kepala Negara berharap aksi solidaritas ini bisa terus berlanjut, bisa meluas lebih besar lagi sehingga menjadi sebuah gerakan besar dalam rangka meringankan beban bagi yang membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta agar dalam penerapan protokol kesehatan maupun aturan-aturan PSBB betul-betul dijelaskan, diberikan pemahaman, disosialisasikan karena Pemerintah tidak melarang untuk beribadah.

“Justru pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong agar setiap umat beragama meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya masing-masing,” ungkap Presiden.

Yang diimbau dan diatur, menurut Presiden, adalah peribadatan yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

“Dan anjuran beribadah di rumah yang bisa dilakukan bersama-sama ini saya kira juga sudah sering kita sampaikan,” pungkas Presiden akhiri pengantarnya. (red)

Eranasional.com – Walikota Depok Mohammad Idris mengingatkan warganya agar tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan saat Idul Fitri nanti.

”Kami ingatkan warga agar terus patuh pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19. Contohnya, tidak menggelar halal bihalal seperti yang biasa dilakukan saat Idul Fitri selama ini,” kata Idris kepada wartawan di Depok, Senin 18 Mei 2020.

Idris menekankan pentingnya kesadaran masyarakat. ”Jangan sampai kita mendahulukan sikap-sikap emosional. Banyak emosi kita sebagai orang Islam, kalau enggak shalat Idul Fitri enggak sreg, apalagi kalau nggak halal bihalal,” kata dia.

Menurut Idris, halal bihalal atau mudik lokal berpotensi menimbulkan kerumunan, sesuatu yang harus dihindari di tengah pandemi Covid-19. Ia akan memantau aktivitas warga pada Lebaran nanti. Apabila terjadi kerumunan, pihaknya berjanji akan membubarkan.

“Kalau ada kerumunan-kerumunan atau acara yang dipantau oleh orang-orang wilayah mengundang orang banyak, kami akan batalkan. Dan kami punya hak untuk membubarkan mereka. Ini bisa jadi mengalahkan kepentingan maslahat dan masalah kesehatan bersama,” kata Idris.

Kemudian soal mudik lokal, kata Idris, sudah dirumuskan dalam Maklumat Bersama Forkopimda, MUI, dan Kantor Kemenag Kota Depok. “Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Idul Fitri, bisa dilakukan melalui media sosial atau video call conference,” tulis Maklumat Bersama itu. (red)