Kominfo dalam waktu dekat juga akan memanggil perusahaan-perusahaan gim yang tengah ramai diperbincangkan, usai ada laporan dari masyarakat serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Sebagai regulator tentu kita harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat, karena itu kita akan periksa lagi,” jelas Usman di Jakarta, Jumat (3/5/2024). Dasar pertimbangan tidak lain adalah Permenkominfo No. 2 tahun 2024. “Apakah gim itu melanggar Permen. Arti melanggar apa, dia tidak melakukan klasifikasi? kemudian kedua, kalaupun melakukan klasifikasi, tidak sesuai dengan aturan.”

Terbuka setiap peluang usai adanya pemeriksaan publisher gim, termasuk sanksi teguran hingga blokir jika ada pelanggaran. “Sebab belum tentu juga gim itu melanggar aturan, walaupun bisa saja melanggar. makanya kita periksa,” ucap Usman.

“Kalau tidak patuh [aturan], kita akan mengambil langkah berupa teguran sampai pemutusan akses,” atau sanksi administratif jika terdapat bukti tidak menetapkan klasifikasi usia game online sesuai umur.

Usman menegaskan belum menetapkan waktu pemanggilan para publisher game online, tapi yang pasti pertemuan sekaligus dalam kapasitas sosialisasi Permenkominfo No. 2 tahun 2024 yang baru diundangkan pada Januari lalu.

“Jadi ini masih masa transisi, itu kita sampaikan kepada mereka, bahwa ada aturan-aturan baru nih,” jelas Usman.

Terlepas dari potensi ekonomi digital dari gim online, Usman menegaskan terdapat potensi negatif. Untuk itulah Permenkominfo mencoba untuk mengakomodir upaya melindungi masyarakat.

Pada aturan terpisah seperti pada Pasal 16A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur pula, perusahanan gim yang jadi bagian dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE):

Memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik.

Pelindungan yang dimaksud meliputi pelindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh PSE.

Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagr anak, PSE wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap PSE.

Dalam memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSE wajib menyediakan:

Informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
Mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
Mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Secara ringkas Usman menjelaskan bahwa publisher game (PSE) wajib melakukan klasifikasi atau rating umur, menyediakan teknologi untuk verifikasi umur, serta fasilitas pengaduan atau laporan publik.

“Tapi yg paling penting di permenkominfo itu ada pasal tentang keterlibatan masyarakat, peran serta masyarakat mengimbau masyarakat untuk konsen dengan gim yang dikonsumsi.

Perlu ada upaya aktif orang tua kepada anak, “apakah anak-anaknya itu memainkan game yang bukan sesuai dengan usianya. Walaupun sudah disiapkan mekanisme verifikasi tadi,” papar Usman.

KPAI menyoroti banyak konsumen gim online kategori anak-anak yang menghabiskan waktu di permainan yang tidak sesuai umurnya. Padahal Indonesia sudah memiliki aturan teknis rating umur dalam Permenkominfo.

“Gim dengan rating untuk anak dilarang mengandung konten rokok atau alkohol atau narkoba, kekerasan, darah, pornografi dan sebagainya,” kata Kawiyan, anggota KPAI saat dikonfirmasi Bloomberg Technoz, Jumat (3/5/2024).

Baca Juga: Isi Aturan Batas Umur Gim Online

Di dalamnya diatur gim kategori yang wajib mendapat pendampingan orang tua untuk rating gim kelompok usia 3 tahun atau lebih dan 7 tahun atau lebih, dan rating 13+ dan 15+ harus disertai bimbingan orang tua.

“Kalau anak-anak main gim dengan klasifikasi dewasa maka sanga berbahaya, karena salah satu sifat yang ada pada anak-anak adalah meniru segala yang ia lihat atau tonton atau saksikan,” tambah Kawiyan.

“Dapat dipahami jika anak yang sering nonton gim yang ada adegan kekerasannya berpengaruh pada perilakunya, seperti suka teriak-teriak, marah-marah, atau tertawa kegirangan ketika dapat mengalahkan lawan.”

Jakarta- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengimbau mitra kerja untuk tetap memberikan layanan optimal selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali, yang berlaku dari tanggal 3 – 20 Juli 2021. Imbauan dalam Surat Nomor: 475/M.KOMINFO/UM.01.01/07/2021 itu ditujukan kepada Pimpinan Penyelenggara Pos, Penyelenggara Telekomunikasi, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Lembaga Penyiaran Publik dan Swasta (LPP dan LPS), serta Lembaga Pers/Media Massa.

“Tetap memberikan layanan secara optimal kepada masyarakat dengan memperhatikan ketentuan batasan pengetatan aktivitas yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya dalam surat yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (02/07/2021) kemarin.

Menkominfo mengajak mitra kerja untuk menaati dan melaksanakan sepenuhnya arahan Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali. Selain itu juga mendorong untuk membantu percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Mengambil inisiatif, bersifat proaktif, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan PPKM Darurat termasuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara RI, dan Pemerintah Daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk membantu percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” ajaknya.

Dalam menjalankan layanan, Menteri Jhonny juga mengimbau agar seluruh mitra kerja wajib memastikan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M dan 3T.

“Yaitu menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas, serta melakukan testing, tracking, dan treatment untuk seluruh pegawai,” ujarnya.

Menkominfo menekankan kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali merupakan upaya menjaga kemanusiaan dan keselamatan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak perlu mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah.

“Arahan dan regulasi turunannya wajib dilaksanakan dengan tanpa kompromi oleh semua pihak. Atas kerja samanya saya sampaikan terima kasih,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Jhonny juga mengeluarkan instruksi yang ditujukan kepada seluruh pegawai Kementerian Kominfo. Instruksi Menkominfo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Implementasi Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali itu, ditujukan sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian Kominfo.